Pariwisata Tetap Bergeliat pada Tahun Politik

20190111_081610-1

Meskipun 2019 adalah tahun politik, namun tidak akan berdampak pada perkembangan pariwisata Tanah Air. Masyarakat sudah cerdas dan melek politik. Apalagi bagi kaum milenial, hajatan politik itu tidak akan menghalangi perjalanan wisatanya. Simak di:

https://jateng.antaranews.com/berita/212094/pariwisata-tetap-bergeliat-pada-tahun-politik

Iklan

Demokrasi Hirup Pikuk

KANTOR EDIT8
Apakah pemilihan umum ( pemilu ) akan membawa perubahan kehidupan rakyat? Pertanyaan itu terkesan tendensius. Namun boleh jadi pertanyaan tersebut memang ada di setiap benak rakyat Indonesia saat ini. Betapa tidak. Pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi itu telah menyedot begitu banyak energi. Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan biaya trilyunan rupiah untuk menggelar hajat besar republik ini. Partai politik ( parpol ) peserta pemilu pun tak kalah heboh dalam menyongsong pesta politik lima tahunan ini.
            Tidak tanggung-tanggung, 44 parpol ikut serta dalam pemilu tahun 2009 ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jumlah parpol yang berjibun itu akan meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilu? Bagi parpol jawabnya jelas. Kualitas demokrasi suatu negara ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik dan kompetisi politik dalam perebutan kekuasaan lewat pemilu. Asumsi semacam ini tentu sangat simplified, mengingat  di negara-negara “embahnya” demokrasi seperti Amerika Serikat dan Inggris; jumlah parpolnya bisa dihitung dengan jari tangan.
            Tampilnya puluhan parpol dalam pemilu 2009 kali ini sesungguhnya tidak lantas signifikan dengan tumbuh suburnya demokrasi di tanah air. Justru, yang terjadi adalah involusi politik dan demokrasi. Banyak parpol berbicara, bahkan mengusung idiom demokrasi, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Namun yang terjadi adalah politik dan demokrasi eliter, bukan egaliter populis.  Demokrasi yang menyejahterakan hanya terjadi di ruang seminar, di podium kampanye, dan di ruang debat parpol acara televisi.
            Di luar ruang politik elit itu, rakyat tetap mengantri minyak tanah, petani tetap kesulitan mendapat pupuk, buruh tetap dibayar murah, pendidikan tetap mahal, dan pegawai negeri tetap harus “gali lubang tutup lubang” menyambung hidup. Sementara daftar panjang koruptor di KPK dan Kejagung masih belum juga surut. Partai politik sibuk sendiri mengurus daftar calon legislatif ( caleg). Rutinitas politik yang terjadi tetap sama, ketika mencalonkan diri dan saat duduk di kursi legislatif. Maka, yang terjadi adalah “demokrasi hiruk-pikuk”, seperti hajatan pengantin. Parpol sibuk memasang baliho, menempel stiker, mengundang massa, joget ria bersama artis, dan menawarkan program-program instan serta fastfood.
            Celakanya, hiruk-pikuk itu terjadi bukan hanya saat kampanye jelang pemilu saja. Ketika para petarung politik itu duduk di kursi empuk parlemen pun tetap saja sama. Idiom kesejahteraan rakyat masih menumpuk rapi di map dan tersimpan utuh di file laptop mereka. Program paling realistik adalah lobi-lobi kekuasaan dan kunjungan kerja ke daerah atau mancanegara. Kunjungan yang semestinya bermakna kerja, menjadi paket wisata politik. Alhasil, pemilu yang disebut pesta demokrasi benar-benar telah menghasilkan hiruk-pikuk turis politik di parlemen.
Fungsi Demokrasi
             “ Demokrasi tidak bisa dimakan”,barangkali  begitu kata buruh yang baru saja di PHK. “ Demokrasi tak membuat rakyat sejahtera”, ujar pedagang kaki lima yang lapak dagangannya digusur aparat. Cerita tragis tentang pemilu, parpol, dan demokrasi sesungguhnya menggambarkan pesimisme sekaligus harapan akan terciptanya praktik demokrasi yang lebih baik. Demokrasi yang berfungsi dengan  baik lebih efektif dalam hal menyalurkan makanan, sehingga orang yang tadinya kelaparan bisa mendapatkan makanan ( Thomas Meyer, 2002 : 1 ). Selain itu, di negara  yang benar-benar demokratis, para pemimpin akan memperhatikan pembangunan ekonomi negara, sehingga rakyat miskin dapat menikmati hasil pembangunan itu.
            Amartya Sen, warga negara Inggris keturunan India dan pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi menunjukkan korelasi antara demokrasi dan kesejahteraan. Hasil penelitiannya membuktikan, bahwa pengawasan demokrasi atas kekuasaan politik dan ekonomi merupakan faktor yang menentukan pencapaian kemakmuran suatu negara serta pendistribusiannya kepada masyarakat. Penerapan demokrasi menciptakan peluang bagi semua orang untuk mendapatkan bagian dari distribusi kemakmuran yang dicapai oleh negara.
            Tanpa pengawasan melalui demokrasi peluang distribusi kemakmuran secara adil menjadi semakin kecil. Demokrasi memungkinkan pengawasan bersama atas pelaksanaan kekuasaan politik. Dengan adanya pengawasan kekuasaan oleh rakyat, maka kepentingan mereka tidak dapat diabaikan oleh penguasa. Persoalannya adalah, kualitas wakil rakyat seperti apa yang dapat melakukan pengawasan dan menjujung tinggi demokrasi? Apakah wakil rakyat yang sekadar hiruk-pikuk memajang gambar dirinya di baliho pinggir jalan? Apakah wakil rakyat dari parpol yang hiruk-pikuk, lantas bubar dan ganti nama ketika tidak memperoleh suara dalam pemilu? Apakah wakil rakyat yang berteriak lantang tentang reformasi dan anti orde baru, namun kini bergabung dengan parpol yang masih “anak cucu” orde baru? Ataukah wakil rakyat yang begitu heroik berbicara moralitas, dan ketika duduk di parlemen menjadi tersangka korupsi dan pelecehan seksual?
            Kemerosotan Demokrasi
            Involusi politik dan demokrasi yang hiruk-pikuk tentu saja tidak dapat memberikan garansi kesejahteraan bagi rakyat. Pada gilirannya akan terjadi defisit kadar demokratisasi yang akan mengurangi kredibilitas dan legitimasi proses pemilu. Kemerosotan demokrasi memang kerap terjadi pada masyarakat yang masih berada dalam taraf transisional dan belajar demokrasi. Tidak heran bila kursus politik dan lembaga survei banyak bermunculan menjual paket instan keterampilan politik caleg, peta kekuatan, dan citra parpol.
            Demokrasi yang mengalami kemerosotan, menurut Meyer ( 2002: 48- 52 ) memerlukan perhatian khusus. Paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan. Melanjutkan proses demokratisasi yang sudah berjalan dengan merumuskan tujuan yang lebih jelas dan terarah atau mencegah kemerosotan yang lebih parah. Pemilu sebagai salah satu wahana demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup lama. Bila selama rejim orde baru pemilu dianggap tidak demokratis, maka langkah yang diperlukan bukan menghentikan proses pemilu, tetapi mencegah kemerosotan demokrasi tersebut.
            Meyer menyebut beberapa  bentuk kemerosotan demokrasi. Pertama, kemerosotan yang berkaitan dengan akses kekuasaan. Kemerosotan ini terjadi ketika pemilu secara konstitusional menjamin kesempatan sama kepada masyarakat, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang dihambat, dipersulit, atau diancam dalam pelaksanaan pemilu. Tempat pemungutan suara yang jauh, tidak tersedianya sarana pemilu bagi penyandang cacat, surat suara yang rusak sebelum pencoblosan adalah bentuk-bentuk hambatan dalam pencapaian demokrasi.
            Kedua, kemerosotan yang berkaitan dengan klaim kekuasaan. Meski sudah ada aturan yang membatasi kekuasaan politik, namun tetap terjadi pelanggaran kekuasaan dengan konsekuensi yang serius. Hal ini terjadi tatkala kelompok dalam masyarakat disangkal haknya untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat, membentuk asosiasi atau pun melakukan aksi bersama. Terseretnya beberapa aktivis prodemokrasi dan tokoh-tokoh politik dalam proses hukum menjelang pemilu merupakan indikasi adanya kemerosotan demokrasi. Klaim kekuasaan politik juga terjadi ketika muncul fatwa haram golput yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia                                    ( MUI ). Sebuah lembaga umat yang berada dalam ranah sosial religiusitas telah merasuki ranah politik. Klaim kekuasaan politik  MUI telah menggeser makna pemilu dari hak menjadi wajib, dari bebas menjadi harus. Dan, MUI pun terlibat dalam hiruk-pikuk pesta demokrasi.
            Ketiga, kemerosotan yang berkaitan dengan monopoli kekuasaan. Kemerosotan fundamental terhadap legitimasi demokrasi terjadi, jika kelompok-kelompok yang kuat dengan kekuasaan veto beroperasi di luar wilayah kontrol kekuasaan demokratis. Kelompok itu bisa kekuatan ekonomi, parpol, kelompok militer, atau kelompok keluarga dalam politik kroni. Kelompok-kelompok ini mengangkat diri ke posisi otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pelibatan seseorang dalam aktivitas politik adalah sebuah kebebasan yang dijamin undang-undang. Namun manakala sebuah parpol mengusung gerbong dinasti keluarga dalam perebutan kekuasaan lewat pemilu, maka kualitas demokrasi layak diwacanakan. Kelompok semacam ini berpeluang menyembunyikan perlawanan terhadap demokrasi di balik klaim memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.
            Keempat, kemerosotan dalam cara menjalankan kekuasaan. Cara yang demokratis dalam menjalankan kekuasaan maupun proses pengambilan kebijakan semestinya didasarkan kedaulatan hukum. Intimidasi, otoritarian maupun pemaksaan kehendak oleh sesorang atau kelompok dalam proses kekuasaan politik adalah sebuah kemerosotan demokrasi. Unjuk rasa dalam proses politik adalah bentuk ekspresi demokratis yang dijamin konstitusi. Namun unjuk rasa yang disertai pemaksaan kehendak dan anarkhi mencederai demokrasi. Kasus unjuk rasa kelompok masyarakat yang menuntut pemekaran propinsi Tapanuli pada tanggal 3 Januari 2009  yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara merupakan bukti nyata terjadinya kemerosotan demokrasi.
            Demokrasi perlu ditinjau kembali. Boleh jadi itu yang hendak diungkapkan Carol C.Gould ketika menulis buku Rethinking Democracy, Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and Society ( 1993 ). Demokrasi adalah sebuah tugas panjang yang tiada henti. Demokrasi terwujud bukan hanya oleh kiprah parpol dalam hiruk-pikuk pesta lima tahunan pemilu. Kualitas demokrasi juga perlu didukung oleh masyarakat yang demokratis pula.
Tulisan ini pernah dimuat di: Majalah Kontribusi Volume 1 Edisi 2, Mei 2009. Penerbit Lembaga Penelitian Unsoed: Purwokerto

Budaya Parlemen Artis

LUKISAN BONUZ EDIT2

Pemiliah Umum Legislatif ( Pileg ) tinggal menghitung hari. Para calon anggota legislatif ( Caleg ) mulai tebar pesona memperkenalkan diri kepada publik. Tidak ketinggalan para artis yang turut meramaikan pentas politik lima tahunan itu. Akankah masyarakat secara sadar, rasional, dan cerdas memilih caleg artis untuk duduk di kursi parlemen ?. Ataukah para artis itu hanya akan menjadi kosmetika politik yang mewarnai etalase gedung parlemen?

Adaptasi artis di lingkungan yang baru bukanlah proses yang mudah. Mereka terbiasa hidup dalam lingkungan dengan kerangka kerja menghibur, dan harus beradaptasi dalam lingkungan dengan kerangka kerja politik.  Para artis harus beradaptasi dari lingkungan “budaya selebritas” yang sarat hiburan ke dalam “budaya parlemen” yang penuh intrik politik.

Adaptasi  antarbudaya yang berbeda ini merupakan proses panjang penyesuaian diri untuk memperoleh kenyamanan berada dalam suatu lingkungan yang baru. Elingswoth serta Gudykunst dan Kim ( dalam MC Ninik Sri Rejeki, 2007 : 5 ) menyebutkan, perilaku adaptasi dalam interaksi antarbudaya berkaitan dengan unsur adaptasi dalam gaya berkomunikasi.

Komunikasi artis dengan khalayaknya berbatas media, baik film layar lebar maupun televisi. Kalau pun terjadi proses komunikasi interpersonal dengan khalayak, hanyalah sekadar jumpa penggemar yang bertujuan mendekatkan secara emosional penonton dan produk aktingnya. Sedangkan komunikasi legislator dengan konstituennya terjadi secara sosial dengan tujuan menggali input dalam pengambilan kebijakan politik. Meski tak jarang anggota legislatif dari kalangan bukan artis pun kemudian meniru pola komunikasi selebritis dengan lebih banyak tampil di media ketimbang mengunjungi masyarakat.

Dimensi aksiologis kurang dianggap penting dalam lingkungan hiburan. Selama peran, lakon, dan akting yang dijalani artis dapat menghibur dan meledak di pasaran, maka ia tak perlu lagi bertanya manfaat secara moral. Baik dan buruk kerja keartisannya sangat ditentukan oleh kemauan sutradara dan produsernya. Sementara produk politik legislatif selain bersandar pada pijakan yuridis dan politis, juga mempertimbangkan aspek moral etis.

Artis yang terbiasa berperilaku dan berkomunikasi dengan pola hubungan sutradara, produser, dan pasar akan memandang sebuah produk perundangan sebagai komoditas yang perlu merujuk pada arahan sutradara dan produsernya. Maka, seorang artis bisa akan lebih taat kepada ketua umum partai sebagai sutradara, dan tentu saja pemilik modal.  Persoalan  manfaat secara aksiologis menjadi tidak penting.

Kredibilitas

Terpilih tidaknya caleg artis, seperti halnya caleg nonartis sangat tergantung pada kredibilitasnya sebagai komunikator politik. Popularitas yang dimiliki hanya hadir dalam peta kognitif khalayak. Walau tidak tertutup kemungkinan ada masyarakat yang memilih caleg karena faktor hysteria media. Caleg yang sering tampil dan dielu-elukan media itulah yang dipilih.

Kredibilitas biasanya tercipta antara lain karena faktor pengetahuan dan kejujuran seseorang. Pengetahuan caleg artis yang diperlukan ketika duduk di kursi legislatif bukan hanya soal seni peran, tapi juga pemahaman dan wawasan ketatanegaraan. Masalah ini menjadi serius, karena dari beberapa debat maupun dialog interaktif caleg artis di televisi, pengetahuan artis soal hukum, politik, dan ekonomi sangat memprihatinkan. Bahkan ada caleg artis yang mengatakan akan belajar tentang proses legislasi setelah  duduk di kursi parlemen kelak.

Kejujuran menjadi modal penting untuk mendapat kredibilitas caleg di mata pemilihnya. Stigma kehidupan artis yang bertolak belakang antara panggung depan dan panggung belakang akan menjadikannya sulit meraih kredibilitas itu. Di depan kamera bisa saja artis bercuruan air mata, meratapi  kehidupan yang melarat, namun di panggung belakang, dalam realitas kehidupannya ia bisa menjadi orang yang hedonis dan tak peduli pada derita orang lain.

Sebagai wakil rakyat, artis tak boleh lagi bermain dengan manipulasi panggung depan dan belakang. Ia mesti konsisten antara kata dan perbuatan, antara ruang parlemen dan kehidupan sosial politiknya. Empatinya terhadap derita kemiskinan masyarakat atau penegakan supremasi hukum mesti lahir dari ketulusan dan kejujurannya, bukan sekadar pengelolaan kesan ( impression management ) untuk menghibur khalayak. Jangan sampai, artis yang duduk di parlemen tampil dalam iklan layanan masyarakat “Katakan Tidak pada Korupsi”, namun beberapa waktu kemudian ia menjadi terpidana kasus korupsi.

Caleg artis hanya sebagian kecil dari daftar caleg di pemilu 2014 ini. Sebagian besar diisi oleh incumbent, anggota legislatif periode 2009 – 2014 yang mencalonkan kembali. Jika wajah lama anggota legislatif saja kinerjanya banyak digugat masyarakat, akankah caleg artis mampu bekerja lebih baik dari pendahulunya. Ataukah mereka akan menjadi bagian dari wajah lama yang telah memiiliki rapor merah sebagai wakil rakyat?. Masyarakat  tentu lebih cerdas dalam menentukan pilihannya.

Isi tulisan ini pernah dimuat di: Budaya Parlemen Artis, Suara Merdeka, Jumat 14 Maret 2014

Persepsi Budaya dalam Pemilu Legislatif

 

KANTOR EDIT1

Pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif ( Pileg ) 2014 sudah berakhir. Secara umum Pileg berjalan lancar dan aman. Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) juga mengklaim Pileg berjalan sukses dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Telepas masih adanya kesalahan teknis pengadaan logistik, dan masih banyak terjadi pelanggaran saat kampanye dan pencoblosan, Pileg 2014 relatif aman.

Namun dari rangkaian pelaksanaan kampanye dan pencoblosan, ada beberapa catatan  menarik untuk diamati dari sisi komunikasi dan budaya. Berdasar hasil hitung cepat ( quick count ) CSIS, jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam Pileg sebesar 75,3 %, sedangkan jumlah Golput sebesar 24,7%. (antaranews.com, Rabu, 9 April 2014 19:14 WIB ).

Tentu kita tidak dapat menyalahkan KPU saja yang dianggap gagal dalam sosialisasi Pileg. Partai politik ( Parpol ) ikut memberi kontribusi terhadap realitas Golput. Orientasi dan persepsi budaya pemilih  dalam Pileg juga menjadi sisi lain yang mendorong lahirnya Golput. Pragmatisme politik kini menjadi acuan budaya dan orientasi pemilih. Pragmatisme politik itu secara perlahan akan membentuk persepsi budaya pemilih dalam menentukan sikap dan perilaku politiknya di Pileg.

Pemilih tidak hanya menyimak visi misi parpol dan caleg. Pemilih juga tidak lagi terbius dengan janji-janji perubahan, perbaikan, atau pelayanan publik yang ditawarkan. Politik dan Pileg bagi pemilih adalah kontekstual dan koherensi. Sepanjang visi misi, perubahan, perbaikan, dan pelayanan hanyalah janji-janji manis kampanye, maka pemilih akan mengambil sikap apatis. Bagi pemilih, janji kampanye haruslah ada secara kongkret sebelum ia melangkah ke bilik suara.

Parpol juga memberi kontribusi terhadap fenomena amnesia politik. Masyarakat digiring untuk menjadi pemilih yang lupa pada rekam jejak para caleg. Dimensi temporal sebagai bagian dari komunikasi politik parpol dan persepsi budaya pemilih kurang diperhatikan ketika proses seleksi caleg.

Bukan hanya dalam konteks Pileg saja dimensi temporal ini kurang menjadi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pelayanan publik misalnya, ketika masyarakat mengurus keperluan administrasi di suatu instansi, dijanjikan selesai dalam waktu satu hari atau besok. Namun, dimensi temporal besok dalam pelayanan publik dapat bermakna dua hari, tiga hari, satu minggu, bahkan satu bulan proses administrasi itu selesai.

Melawan Lupa

Persepsi budaya berkaitan dengan proses memilih, mengevaluasi dan mengorganisasi penilaian tentang Parpol atau Caleg atas dasar lingkungan budayanya. Persepsi budaya itu bisa diperoleh lewat keluarga, sekolah, maupun media massa. Rekam jejak caleg mestinya mempertimbangkan sikap dan perilakunya di masa lalu, kini, dan asumsi esok. Pemilih memiliki persepsi budaya yang terbangun secara temporal sejak lama tentang figur politik.

Dimensi temporal inilah yang kurang diapresiasi oleh Parpol. Munculnya  caleg yang bermasalah dengan moral, korupsi, dan kejahatan lain di masa lalu, menandakan diabaikannya dimensi temporal dalam proses seleksi caleg. Parpol beranggapan bahwa masyarakat pemilih sudah lupa, atau sengaja dibuat lupa. Padahal secara temporal, masyarakat memiliki persepsi budaya tentang perilaku caleg yang sudah dimiliki sejak lama. Oleh karena itu, agar pemilu  berikut berjalan lebih bersih, para caleg lebih berkualitas, dan pemilih menjadi lebih cerdas, perlu dilakukan “Gerakan Melawan Lupa” terhadap caleg dan parpol yang bermasalah di masa lalu.

Memahami persepsi budaya pemilih secara keliru juga dapat menyebabkan perilaku politik caleg yang tidak cerdas. Ada caleg yang menjalani ritual mandi di sungai atau ke dukun dengan harapan bisa terpilih saat Pileg. Perilaku itu dianggapnya bagian dari nilai yang ada dalam lingkungan budayanya. Padahal, persepsi budaya pemilih tentang caleg muncul dengan penuh kesadaran, dan bukan terbangun atas dasar irrasionalitas. Seharusnya para caleg menunjukkan performance dan kinerja sosial politiknya, agar mendapat elektabilitas. Bukan melakukan tindakan yang dianggap berbudaya, namun irrasional.

Sisi menarik lain dari pelaksanaan Pemilu di Indonesia, baik Pileg maupun Pilpres, adalah diharuskannya pemilih mencelupkan jari tangan ke dalam cairan tinta setelah melakukan pencoblosan. Penjelasan akan keharusan ini masih belum jelas signifikansinya dengan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Apakah dengan dicelupkannya jari tangan kedalam tinta menjadi pertanda seseorang sudah melaksanakan hak pilihnya? Ataukah sebagai upaya untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan menghindari kecurangan pemilih mencoblos lebih dari satu kali? Sudah begitu tidak bisa dipercayakah para pemilih dalam pesta demokrasi? Jika itu alasannya, maka kejujuran dalam proses demokrasi diukur dengan jari tangan ternoda tinta. Bukankah persepsi budaya tentang kejujuran sudah sejak dini tertanam dalam nilai dan norma sosial budaya masyarakat ?

Sungguh ironis.

Tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Persepsi Budaya Pileg, Suara Merdeka, Rabu 16 April 2014

Industri Kebohongan Dalam Pilpres

PERPUS1

Dibanding pemilihan umum ( pemilu ) saat rezim orde baru, pemilu tahun 2004 dan 2009 dipandang lebih demokratis. Selama dua periode pemilu tersebut rakyat Indonesia memilih  wakil-wakil rakyat dan presiden secara langsung. Pilihan terhadap partai politik ( parpol) yang mengusung para kandidat anggota parlemen , calon presiden ( capres ), dan  calon wakil presiden ( cawapres ) pun semakin beragam.

Banyak jani terucap saat kampanye capres. Ada janji menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, membebaskan biaya sekolah, meningkatkan upah buruh, menyejahterakan petani dan nelayan, hingga janji meningkatkan pertumbuhan ekonomi dua dijit. Semua janji itu meluncur dari mulut calon pemimpin negeri ini. Persoalannya apakah  pemilu yang dianggap demokratis itu telah menghasilkan pemimpin yang jujur, dipercaya, dan didukung rakyat. Ataukah pemilu justru menjadi ajang transformasi kebohongan dari satu generasi ke generasi berikut  lewat janji-janji selama kampanye.

Janji capres memang tidak pernah dicatat oleh rakyat. Janji kampanye sebagai bentuk komunikasi politik semestinya dibangun atas dasar kejujuran ( honesty ), kepercayaan ( trust ), dan dukungan ( support ) antara kandidat dan rakyat. Namun karena kampanye pemilu di Indonesia lebih menonjolkan politics entertain, maka kejujuran janji dalam kampanye dianggap tidak penting. Yang penting ada janji yang diucapkan. Terlepas apakah janji itu jujur dan dipercaya rakyat. Capres cukup senang di tengah goyang dangdut artis di atas panggung kampanye  atau tepuk tangan riuh dalam debat capres  di televisi. Alhasil, kampanye capres menjadi “industri kebohongan” yang rutin terjadi lima tahun sekali.

Hakikat Kebohongan

Bohong atau dusta bukan hanya dinyatakan secara verbal. Menurut Kamus Random House, kebohongan adalah pernyataan keliru yang dilakukan dengan sengaja, bertujuan menipu, dan untuk menciptakan kesan yang salah. Kebohongan dapat dilakukan dengan menghilangkan fakta tertentu maupun perbuatan, sehingga orang akan mengambil kesimpulan yang keliru. Tidak ada seorang capres dan cawapres yang secara jujur mengakui kegagalan atau berbuat menyakiti hati rakyat. Seorang kandidat akan dikampanyekan sebagai sosok yang berhasil, pribadi yang patut diteladani, dan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Rakyat pun akan mudah percaya, karena kebohongan tentang sosok kandidat telah dikemas dalam sebuah industri bernama kampanye.

Bila kebohongan verbal mudah ditutupi dengan menghilangkan fakta, maka kebohongan non verbal sulit dimanipulasi.  Apakah seorang capres benar-benar menjujung demokrasi dan perbedaan pendapat terlihat dari ekpresi wajah ( facial expression ) ketika menerima kritik atau berhadapan dengan pengunjuk rasa. Capres dan cawapres boleh saja mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang serasi, memiliki garis perjuangan, visi dan misi yang sama. Namun sikap duduk yang resah, cara berdiri yang kurang percaya diri,  sorot mata  sayu, atau nada bicara yang lemah, menunjukkan mereka sesungguhnya bukan pasangan yang harmonis.

Banyak alasan orang untuk melakukan kebohongan. Dalam perspektif komunikasi, Carl Camden, Michael Motley, dan Ann Wilson ( dalam Joseph A. DeVito, 1997 : 147 ) mengidentifikasi empat kategori motivasi berbohong. Pertama, untuk mendapatkan kebutuhan dasar, seperti uang dan kekayaan lain. Korupsi yang dilakukan pejabat pada hakikatnya adalah tindakan bohong yang bertujuan untuk memperkaya diri. Capres dan cawapres yang berbohong dalam kampanye  pada dasarnya juga bertujuan mendapatkan kekuasaan, yang dalam perspektif Weber akan menjadi sarana untuk menumpuk kekayaan.

Kedua, kebohongan untuk memperkuat atau memperlemah afiliasi dengan pihak lain. Perdebatan seputar arah koalisi serta kandidat capres dan cawapres yang diusung  parpol  menunjukkan betapa kebohongan dalam politik menjadi sebuah kelaziman. Nyaris tidak ada satu pun parpol  yang secara jujur menyatakan adanya konflik internal terkait arah koalisi jelang pilpres. Andai pun ada keinginan untuk jujur, maka konflik internal itu dikemas dalam sebuah eufemisme dinamika internal partai.

Masing-masing capres dan cawapres juga menyatakan memiliki chemistry diantara mereka. Harapan mereka tentunya untuk meyakinkan publik dan mitra koalisi agar tidak ragu bergabung. Publik  terkesima dan tidak pernah bertanya lebih jauh. Bagaimana mungkin dua orang yang baru bertemu dalam hitungan hari atau bulan dapat memiliki chemistry untuk bersatu memimpin negara. Sedangkan pasangan suami istri yang telah menjalin hubungan puluhan tahun dapat saja bertengkar dan bercerai dengan alasan komunikasi  tidak lagi harmonis. Lagi-lagi sebuah kebohongan yang dipertontonkan dalam menyongsong pilpres.

Ketiga, berbohong untuk harga diri, yaitu meningkatkan atau melindungi harga diri  di hadapan orang lain. Sampai saat ini publik tidak tahu persis apakah capres SBY benar-benar mengantongi 19 nama cawapres, karena ia belum pernah menunjukkan isi kantongnya. Pernyataan bahwa ia sudah mengantongi 19 nama cawapres hanya untuk meningkatkan harga dirinya di mata publik dan capres lain. Kalau pun SBY mengatakan sudah mengantongi 25 nama cawapres, barangkali publik  percaya saja. Begitu pula rencana beberapa parpol untuk menarik dukungan ketika SBY menjatuhkan pilihan kepada Boedijono sebagai cawapres, ternyata isapan jempol belaka. Ancaman menarik dukungan dilakukan untuk meningkatkan harga diri dan posisi tawar parpol pendukung koalisi partai Demokrat.

Keempat, bohong untuk tujuan berkelakar atau humor. Kebohongan seperti ini biasa dilakukan oleh pelawak atau komedian agar penonton terhibur. Pilpres bukanlah panggung tontonan atau ketoprak humor, sehingga capres tidak perlu  banyak berkelakar atau mengibuli rakyat dengan guyonan politik yang tidak cerdas.

Kampanye politik di Indonesia sudah dianggap identik dengan kebohongan. Kampanye pilpres   sarat dengan janji-janji yang sulit diukur dan dibuktikan kebenarannya. Media massa cetak dan penyiaran sangat menikmati kampanye tersebut, karena ruang dan waktu yang disediakan laris manis terjual. Jadilah kampanye politik sebagai industri kebohongan yang tersaji lewat media massa.

Menyalahkan media massa yang telah menayangkan kampanye capres tentu kurang bijak. Diperlukan media alternatif untuk mengampanyekan kejujuran dan kebenaran bagi capres dalam menyampaikan janji-janjinya kepada rakyat. Kampanye kejujuran dan kebenaran bisa dilakukan oleh LSM atau kelompok kritis di masayarakat.

Test kebohongan atau uji kejujuran lewat lie detector dan instrumen lain perlu dilakukan terhadap capres dan cawapres. Test tersebut diharapkan dapat mendeteksi dan mengukur apakah janji yang disampaikan capres dan cawapres merupakan kebohongan atau bukan. Masalahnya, siapa yang akan melakukan uji kejujuran, jika rakyat Indonesia puluhan tahun menikmati industri kebohongan dalam setiap kampanye? Apalagi kejujuran saat ini menjadi barang mewah dan mahal harganya.

Isi Tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Industri Kebohongan Dalam Pilpres, Suara Merdeka, Jumat 29 Mei 2009