Persepsi Budaya dalam Pemilu Legislatif

 

KANTOR EDIT1

Pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif ( Pileg ) 2014 sudah berakhir. Secara umum Pileg berjalan lancar dan aman. Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) juga mengklaim Pileg berjalan sukses dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Telepas masih adanya kesalahan teknis pengadaan logistik, dan masih banyak terjadi pelanggaran saat kampanye dan pencoblosan, Pileg 2014 relatif aman.

Namun dari rangkaian pelaksanaan kampanye dan pencoblosan, ada beberapa catatan  menarik untuk diamati dari sisi komunikasi dan budaya. Berdasar hasil hitung cepat ( quick count ) CSIS, jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam Pileg sebesar 75,3 %, sedangkan jumlah Golput sebesar 24,7%. (antaranews.com, Rabu, 9 April 2014 19:14 WIB ).

Tentu kita tidak dapat menyalahkan KPU saja yang dianggap gagal dalam sosialisasi Pileg. Partai politik ( Parpol ) ikut memberi kontribusi terhadap realitas Golput. Orientasi dan persepsi budaya pemilih  dalam Pileg juga menjadi sisi lain yang mendorong lahirnya Golput. Pragmatisme politik kini menjadi acuan budaya dan orientasi pemilih. Pragmatisme politik itu secara perlahan akan membentuk persepsi budaya pemilih dalam menentukan sikap dan perilaku politiknya di Pileg.

Pemilih tidak hanya menyimak visi misi parpol dan caleg. Pemilih juga tidak lagi terbius dengan janji-janji perubahan, perbaikan, atau pelayanan publik yang ditawarkan. Politik dan Pileg bagi pemilih adalah kontekstual dan koherensi. Sepanjang visi misi, perubahan, perbaikan, dan pelayanan hanyalah janji-janji manis kampanye, maka pemilih akan mengambil sikap apatis. Bagi pemilih, janji kampanye haruslah ada secara kongkret sebelum ia melangkah ke bilik suara.

Parpol juga memberi kontribusi terhadap fenomena amnesia politik. Masyarakat digiring untuk menjadi pemilih yang lupa pada rekam jejak para caleg. Dimensi temporal sebagai bagian dari komunikasi politik parpol dan persepsi budaya pemilih kurang diperhatikan ketika proses seleksi caleg.

Bukan hanya dalam konteks Pileg saja dimensi temporal ini kurang menjadi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pelayanan publik misalnya, ketika masyarakat mengurus keperluan administrasi di suatu instansi, dijanjikan selesai dalam waktu satu hari atau besok. Namun, dimensi temporal besok dalam pelayanan publik dapat bermakna dua hari, tiga hari, satu minggu, bahkan satu bulan proses administrasi itu selesai.

Melawan Lupa

Persepsi budaya berkaitan dengan proses memilih, mengevaluasi dan mengorganisasi penilaian tentang Parpol atau Caleg atas dasar lingkungan budayanya. Persepsi budaya itu bisa diperoleh lewat keluarga, sekolah, maupun media massa. Rekam jejak caleg mestinya mempertimbangkan sikap dan perilakunya di masa lalu, kini, dan asumsi esok. Pemilih memiliki persepsi budaya yang terbangun secara temporal sejak lama tentang figur politik.

Dimensi temporal inilah yang kurang diapresiasi oleh Parpol. Munculnya  caleg yang bermasalah dengan moral, korupsi, dan kejahatan lain di masa lalu, menandakan diabaikannya dimensi temporal dalam proses seleksi caleg. Parpol beranggapan bahwa masyarakat pemilih sudah lupa, atau sengaja dibuat lupa. Padahal secara temporal, masyarakat memiliki persepsi budaya tentang perilaku caleg yang sudah dimiliki sejak lama. Oleh karena itu, agar pemilu  berikut berjalan lebih bersih, para caleg lebih berkualitas, dan pemilih menjadi lebih cerdas, perlu dilakukan “Gerakan Melawan Lupa” terhadap caleg dan parpol yang bermasalah di masa lalu.

Memahami persepsi budaya pemilih secara keliru juga dapat menyebabkan perilaku politik caleg yang tidak cerdas. Ada caleg yang menjalani ritual mandi di sungai atau ke dukun dengan harapan bisa terpilih saat Pileg. Perilaku itu dianggapnya bagian dari nilai yang ada dalam lingkungan budayanya. Padahal, persepsi budaya pemilih tentang caleg muncul dengan penuh kesadaran, dan bukan terbangun atas dasar irrasionalitas. Seharusnya para caleg menunjukkan performance dan kinerja sosial politiknya, agar mendapat elektabilitas. Bukan melakukan tindakan yang dianggap berbudaya, namun irrasional.

Sisi menarik lain dari pelaksanaan Pemilu di Indonesia, baik Pileg maupun Pilpres, adalah diharuskannya pemilih mencelupkan jari tangan ke dalam cairan tinta setelah melakukan pencoblosan. Penjelasan akan keharusan ini masih belum jelas signifikansinya dengan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Apakah dengan dicelupkannya jari tangan kedalam tinta menjadi pertanda seseorang sudah melaksanakan hak pilihnya? Ataukah sebagai upaya untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan menghindari kecurangan pemilih mencoblos lebih dari satu kali? Sudah begitu tidak bisa dipercayakah para pemilih dalam pesta demokrasi? Jika itu alasannya, maka kejujuran dalam proses demokrasi diukur dengan jari tangan ternoda tinta. Bukankah persepsi budaya tentang kejujuran sudah sejak dini tertanam dalam nilai dan norma sosial budaya masyarakat ?

Sungguh ironis.

Tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Persepsi Budaya Pileg, Suara Merdeka, Rabu 16 April 2014

Iklan