Media Literasi Pilpres

 

KANTOR EDIT2

Kampanye Pilpres semakin seru, bukan lantaran popularitas dan elektabilitas kandidat yang bersaing ketat. Kampanye menjadi sengit dan menarik, karena masing-masing pasangan didukung oleh pemilik (owner ) dan pengusaha bisnis pers. Pasangan Prabowo – Hatta didukung  pemilik TV One, ANTV,serta MNC group. Sedangkan Jokowi _ JK didukung Metro TV dan Media Indonesia group. Oleh karena itu, kampanye Pilpres bukan semata pertarungan antarkandidat presiden dan wakil presiden, tetapi juga pertarungan antarpemilik media.

Akankah media massa mampu menyajikan informasi politik yang objektif bagi khalayaknya? Sejauhmana massa pemilih dapat digiring oleh media untuk menentukan pilihan politiknya dalam pilpres?

Agak sulit menjawab pertanyaan tersebut, sebab sebagaimana dikatakan Lawrence Grossberg, dkk ( 1998 : 4 ), pers telah membuat kita hidup dalam “world of media”, dan “ media world”. Pers mampu membangun konstruksi media, manciptakan realitas kedua, bahkan realitas ketiga lewat media making. Realitas apa pun tentang capres dan cawapres bisa dikonstruksi dan diciptakan realitas baru menurut sudut pandang media dan pemiliknya.

Sosok Prabowo yang tegas dalam persepsi tim suksesnya, dapat dikonstruksi dan dibentuk realitas lain sebagai capres yang militeristik oleh media lawan politiknya. Begitu pula sosok Jokowi yang lugu dan sederhana dalam pandangan tim suksesnya, dikonstruksi dan diciptakan realitas kedua sebagai capres yang lemah dan lamban oleh media seterunya.

Media memang sanggup melakukan update informasi, bahkan membentuk memori kolektif secara massif. Namun ketika media menjadi kendaraan bagi pemiliknya untuk mencapai kekuasaan, maka media making akan terjadi. Media mengkonstruksi khalayak, memproduksi identitas, menghasilkan sejarah baru, dan membuat pemaknaan. Seseorang yang dianggap khalayak memiliki dosa sejarah lantaran terlibat pelanggaran HAM, dalam media making akan menjadi sosok yang peduli kepada rakyat dan sebagai penunggang kuda yang gagah berani.

Namun akankah khalayak begitu lemah dan pasrah menelan mentah-mentah media making yang sarat dengan kepentingan politik pemiliknya? Tentu saja tidak semudah itu media mampu menggiring memori kolektif khalayak dan memutar balik jarum jam sejarah.

Ada kehidupan sosial, budaya, dan intelektual yang tidak seluruhnya dapat dijamah media massa. Dalam kehidupan tersebut orang tidak dapat mengisolasi dan memanipulasi pesan untuk tujuan politik praktis semata.. Sistem sosial budaya dan intelektual ini akan menceritakan sosok capres dan cawapres tanpa bingkai kekuasaan dan kepentingan pemilik media.

 

Media Literasi

Menghadapi gempuran media menjelang pilpres, khalayak perlu pencerdasan dan pencerahan lewat media literasi. Upaya media literasi dapat dilakukan kelompok kritis yang bebas dari kepetingan kekuasaan. Media literasi dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang proses demokratisasi pilpres secara benar dan rasional kepada khalayak.

Demokrasi yang digembar-gemborkan media massa pendukung capres dan cawapres adalah demokrasi dengan kepentingan jatah kue kekuasaan. Oleh sebab itu khalayak perlu dibimbing untuk mencari sumber informasi  melalui saluran lain, semisal media sosial atau media online. Keterpakuan khalayak pada satu saluran media semacam televisi hanya akan menyesatkan. Meminjam istilah pakar psikologi William James, rujukan tentang sosok capres dan cawapres pada satu atau dua saluran televisi saja akan membuat khalayak berada pada situasi blooming buzzing confusion, yaitu situasi bingung dan sesat yang dialami khalayak ketika harus menilai kebenaran informasi  yang diperoleh  lewat media.

Khalayak juga perlu dibimbing untuk mencari kebenaran tentang figur capres dan cawapres melalui sumber-sumber dokumen. Sepak terjang, “dosa-dosa” sejarah dan kebaikan mereka tidak mungkin secara lengkap diperoleh hanya melalui tayangan televisi. Diperlukan sumber dokumen agar khalayak mendapatkan informasi pembanding.

Interaksi sosial budaya yang alami dapat dimanfaatkan sebagai media literasi pilpres. Dalam setting interaksi sosial budaya akan terjadi sharing informasi secara jujur, tulus, dan tanpa bingkai kepentingan kekuasaan. Interaksi sosial budaya itu bisa dilakukan dalam bentuk diskusi dan dialog untuk menarasikan sejarah dan perilaku manusia dalam rentang waktu tertentu.

 

Bagaimana pun khalayak berhak mendapatkan informasi yang benar tentang sosok capres dan cawapres yang akan dipilih. Bila tidak, maka pilpres yang diharapkan menjadi hajatan demokrasi akan melahirkan pemilih yang sesat dan bingung. Lebih berbahaya lagi, pilpres justru akan mewariskan satu generasi yang sesat dan bingung.

Artikel ini pernah dimuat di: Pencerahan Media Literasi Pilpres, Suara Merdeka, Sabtu 14 Juni 2014

Iklan