Dibalik Makna Tembang Ojo Lamis

 NDALANG EDIT

ojo sok gampang janji wong manis
yen ta amung lamis
becik aluwung prasaja nimas ora agawe cuwa

tansah ngugemi tresnamu wingi
jebul amung lamis
kaya ngenteni thukule jamur ing mangsa ketiga

aku iki prasasat lara tan antuk jampi
mbok ojo amung lamis
kang uwis dadine banjur dhidhis

akeh tuladha kang dhemen cidra uripe rekasa
milih sawiji endi kang suci
tanggung bisa mukti

Tembang atau lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi langgam dan kerocong Jawa Waljinah di atas mengandung muatan nilai dan filosofis yang mendalam. Lagu tersebut mengandung pesan kepada siapa pun agar tidak mudah mengucap janji-janji manis (lamis), jika kenyataannya hanya berdusta. Lebih baik kita jujur apa adanya agar tidak membuat kecewa orang lain.

Adalah Ki Nartosabdo, sang pencipta lagu, yang telah jauh hari membaca tanda-tanda zaman tentang akan munculnya orang-orang yang hanya lamis, janji manis di mulut saja. Saat ini, tembang Ojo Lamis terasa tepat dan kontekstual untuk dimaknai. Pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) yang akan diselenggarakan secara serentak di beberapa daerah menciptakan dinamika politik yang menggairahkan di tanah air. Selain ditandai oleh banyaknya calon yang akan bertarung memperebutkan kursi kekuasaan di daerah, Pilkada juga diramaikan oleh bertaburnya janji-janji manis kandidat saat kampanye.

Seperti halnya Pilkada tahun-tahun sebelumnya, janji manis hanya terucap di panggung kampanye dan selanjutnya diingkari dalam realitas kekuasaan. Dramaturgi kehidupan politik pun dimulai. Saat kampanye yang menjadi bagian dari panggung depan ( front stage ), para kandidat begitu berapi-api menyampaikan visi misi dan janji politiknya. Namun ketika terpilih, dan ia mendapatkan kekuasaan yang menjadi panggung belakangnya ( back stage ), semua visi misi dan janji-janji itu hanya buaian di atas panggung.

Fenomena Ojo Lamis dan ingkar janji dalam dunia politik tanah air tampaknya menjadi hal yang lumrah dan berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemimpin tak segan-segan  berkata manis di depan, untuk kemudian berdusta di belakang. Fenomena semacam ini dalam perspefktif komunukasi disebut dengan diskordansi.Ernst Beier ( dalam DeVito, 1997: 40 ) mengatakan bahwa diskordansi adalah pesan yang kontradiktif. Pesan seperti ini terjadi, karena antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan seorang pemimpin jauh panggang dari api.

Diskordansi pesan merupakan kontradiksi pesan verbal dan nonverbal. Di satu saat, seorang pemimpin berjanji akan menyejahterakan masyarakat, tapi di saat yang lain ia justru sibuk memakmurkan diri, sanak keluarga, dan kelompoknya. Di satu waktu, ia berjanji akan memberi jaminan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman kepada masyarakat, namun di waktu yang lain perilakunya justru menimbulkan kegaduhan, perpecahan, dan ketakutan. Di satu tempat ia berjanji akan melestarikan budaya dan lingkungan, akan tetapi di tempat yang lain justru merusak tatanan budaya dan menghancurkan lingkungan. Itulah pemimpin Lamis, seperti gambaran lagu Ki Nartosabdo, pemimpin yang hanya tebar pesona namun menumbuhkan bencana.

Indonesia saat ini darurat pemimpin. Indonesia membutuhkan pemimpin yang satya wacana, satu kata dan perbuatan tiada berbeda. Pemimpin semestinya mampu menegakkan keadilan dan kebenaran, serta dapat mewujudkan memayu hayuning bawana atau menciptakan masyarakat yang rahmatan lil ‘alamin, yaitu menyelamatkan dan memakmurkan bumi seisinya. Para pemimpin patut untuk mencontoh model kepemimpinan para ksatria yang digambarkan  dalam dunia pewayangan. Para ksatria memegang peran penting dalam melaksanakan darmaning ksatria ( Wawan Susetya, 2007: 29).

Para pemimpin diamanahkan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, bukan mengadu domba atau memecah. Sejatinya, seorang pemimpin rumeksa raharjaning praja bumi kelahiran. Artinya, pemimpin harus dapat memelihara keselamatan dan kesejahteraan negara dan tanah air. Nasionalisme seorang pemimpin juga dapat dilihat dari derajat empatinya terhadap kondisi yang dialami warga negaranya. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat atau selalu mengendalikan harga kebutuhan pokok agar kondisi perekonomian masyarakat tetap bergairah adalah salah satu bentuk empati seorang pemimpin. Trisna bangsa welas asih mring kawula dasih, pemimpin harus mencintai bangsa dan memberikan kasih sayang kepada rakyatnya.

Kekuasaan dan harta yang akan diperoleh dari kekuasaan itu, mengakibatkan kecenderungan seorang kandidat pemimpin untuk menjadi lamis. Padahal seorang pemimpin mestinya satya ing janji nuhoni sabda ingkang wus kawedhar, menepati janji yang sudah diucapkan. Apalagi bila jalan unutuk menduduki kekuasaan itu harus ditempuh melalui persekongkolan politik serta dibayar dengan biaya yang tinggi, maka pemimpin yang dihasilkan pun akan menjadi rakus serta tunduk kepada kelompok politik tertentu.

 

Pilkada serentak yang digelar di seluruh wilayah Indonesia sudah saatnya melahirkan pemimpin yang tidak lagi manis di bibir, bukan pemimpin yang tunduk pada pemilik modal atau penguasa partai politik. Pilkada selayaknya dapat menghasilkan pemimpin yang tundhuk ing bebener adhedhasar adil, yaitu pemimpin yang patuh terhadap kebenaran berdasarkan keadilan sosial. Semoga.

Artikel ini pernah dimuat di: Majalah Craddha Bali, 73/XVI, 2016

Iklan