Lawan Hoaks dengan Integrasi Nasional dan Dialog Lintas Agama

LUKISAN BONUZ EDIT3

Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan berat di tengah upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu dalam kemajemukan. Tantangan itu bukan berasal dari ideologi asing atau globalisasi teknologi informasi semata. Tantangan berat itu justru datang dari sikap dan perilaku bangsa kita yang ingkar pada realtias kebangsaan dan keberagaman.

Perbedaan cara pandang bukan diselesaikan dengan cara dialog atau musyawarah, tetapi dipilih jalan pertentangan, pertikaian, dan kekerasan. Perbedaan agama, etnis, latar belakang politik; bukan dimaknai sebagai anugerah perbedaan dalam nasionalisme, namun dianggap sebagai sumber ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan. Orang dengan mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain hanya karena berbeda suku, agama, atau afiliasi politik.

Kekerasan demi kekerasan menjadi bagian dari keseharian bangsa ini. Pelaku dan korban kekerasan pun bukan hanya menimpa masyarakat biasa, tetapi juga pejabat negara. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Novel Baswedan mengalami tindak kekerasan di tengah upaya mengungkap dan memberantas korupsi. M Alzahra alias Joya yang dituduh mencuri di salah satu masjid di Bekasi, meninggal karena dihakimi massa dengan cara yang sangat sadis. Padahal almarhum dikenal sebagai sosok yang taat beribadah.

Fitnah, kebohongan, dan ujaran kebencian juga mewarnai kehidupan masyarakat kita. Orang begitu mudah menuduh, mengumpat, dan menyiarkan kabar bohong tanpa didukung oleh  informasi yang benar dan lengkap. Perbedaan dan kemajemukan tidak disyukuri sebagai anugerah bangsa, tetapi justru dijadikan modal untuk menciptakan ujaran kebencian. Bahkan, fitnah dan ujaran kebencian telah menjadi komoditas bisnis. Terbongkarnya jaringan Saracen menunjukkan, betapa bangsa ini rapuh dengan mengorbankan nasionalisme dalam kemajemukan hanya untuk kepentingan uang.

Mengapa bangsa kita begitu mudah tersulut emosi dan melakukan kekerasan? Mengapa kebohongan menjadi ladang penghidupan sebagian orang? Menyongsong peringatan hari Sumpah Pemuda, patut kita merenung untuk mencari jawabnya.

Akar Kekerasan

Kekerasan saat ini menjadi realitas sosial yang dapat dijumpai setiap saat dan di setiap tempat di tanah air. Kekerasan bisa terjadi di kota dan di desa. Menurut Franz Magnis Suseno (2000: ix), kekerasan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Transformasi masyarakat akibat modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat senantiasa dalam ketegangan. Disorientasi, dislokasi, dan disfungsionalisasi terjadi. Pengelolaan konflik pada masyarakat tradisional tidak lagi mempan dalam menghadapi kemajemukan. Kecenderungan yang muncul adalah primordialistik dan perilaku agresif ketika modernisasi tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan.

Lebih lanjut, Magnis Suseno mengatakan bahwa akumulasi kebencian dalam masyarakat juga memicu tindak kekerasan. Akumulasi itu tampak dalam munculnya tendensi eksklusif di lingkungan etnik maupun agama. Kecurigaan etnik dan agama memang merupakan konsekuensi dari masyarakat majemuk seperti Indonesia. Sebagaimana dinyatakan Nasikun ( 1996: 7), masyarakat majemuk memiliki kecenderungan mengidap konflik yang kronis dalam hubungan antarkelompok. Oleh sebab itu, integrasi nasional menjadi masalah serius bagi masyarakat yang majemuk.

Magnis Suseno (2000: x) juga mengidikasi, bahwa mudahnya bangsa kita terprovokasi untuk melakukan kekerasan karena masyarakat yang sakit. Pertikaian antarwarga yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele bisa berakhir dengan saling membunuh. Warga desa saling berperang karena masalah perbedaan suku dan kepercayaan. Bahkan, pertandingan olah raga yang mestinya dilandasi sportivitas ternyata juga mengandung letusan kekerasan. Masyarakat kehilangan kemampuan untuk bersolidaritas melebihi lingkungan primordialnya.

Kemajemukan atau keragaman etnis, agama, dan budaya harus dikelola dengan baik agar tidak memicu konflik di masyarakat. Keragaman budaya, misalnya, sering dianggap sebagai penerimaan segala perbedaan, tanpa memandang nilai baik dan buruk yang terkandung dalam keragaman itu. Sejatinya, anggapan tersebut tidak seutuhnya benar. Sebab, keragaman budaya harus bernilai mutual understanding, yaitu kesamaan persepsi antara kelompok yang berbeda. (Dedi Kurnia Syah, 2016: 39).

Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mudah menerima sesuatu hal yang menurut anggapan mereka tidak lazim. Kearifan lokal mesti dijaga dengan tidak memaksakan nilai-nilai budaya kepada kelompok lain, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Pernikahan sejenis misalnya, bukan hanya persoalan legalitas dan hak asasi manusia. Persoalan tersebut juga masuk dalam ranah agama dan lintasbudaya yang perlu dipertimbangkan untuk keberlangsungan budaya itu sendiri. Meski bangsa ini memiliki ragam budaya, namun ada nilai-nilai budaya dan agama yang juga perlu dihormati tentang larangan pernikahan sejenis. Kemajemukan tidak serta merta dimaknai sebagai upaya untuk menerima sesuatu hal baru yang tidak dapat diterima dalam konteks kehidupan masyarakat.

Kebohongan

Nasionalisme dan persatuan bangsa kita juga terancam dengan makin maraknya kasus penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan kabar bohong ( hoax ). Seolah bangsa ini sudah kehilangan identitas sebagai bangsa yang santun, ramah, dan jujur. Fitnah dan kebohongan bukan hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi juga diorganisasi secara rapi. Sasaran kabar bohong pun bukan hanya masyarakat biasa, namun merambah di kalangan pengusaha, politisi, bahkan presiden.

Kebohongan atau dusta menurut Kamus Random House ( dalam DeVito, 1997: 147) adalah pernyataan keliru yang dilakukan secara sengaja dengan maksud menipu. Kebohongan dilakukan untuk menciptakan kesan yang salah. Selanjutnya Joseph A.DeVito menjelaskan, dusta dapat dilakukan, baik dengan menghilangkan fakta tertentu maupun perbuatan. Bila orang menghilangkan atau menyembunyikan sesuatu yang relevan dengan masalah tertentu, dan penghilangan ini membuat orang lain menarik kesimpulan yang salah, maka orang tersebut telah berdusta, persis seperti jika orang membuat pernyataan yang salah dengan sengaja.

Dusta bukan hanya berbentuk verbal ucapan dan tulisan, namun juga bersifat nonverbal. Ekspresi wajah tak bersalah dari pelaku tindak kekerasan adalah dusta nonverbal. Lambaian tangan dan senyum ceria seolah tak bersalah dari seorang tersangka korupsi adalah contoh bentuk kebohongan nonverbal. Kebohongan bervariasi, dari bohong yang membesar-besarkan kebenaran dengan maksud baik, sampai kepada bohong besar di mana seseorang merancang kebohongan secara cermat sehingga setiap orang percaya bahwa kebohongan itu adalah sesuatu yang benar.

Kebohongan yang dilandasi pada fitnah dan ujaran kebencian dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara bukan semata menyakiti hati masyarakat, tetapi juga telah mencederai semangat nasionalisme dan moralitas bangsa. DeVito (1997: 148) menjelaskan, kebohongan mempunyai dimensi etik dan efektivitasnya. Dimensi etik menyangkut apa yang benar dan apa yang salah. Dusta dianggap tidak etis, karena setiap orang mempunyai hak untuk mendasarkan pilihannya atas informasi terbaik yang ada. Dengan berbohong kepada seseorang, maka orang menyembunyikan setidak-tidaknya sebagian informasi dan menyebabkan keputusan yang diambil atas dasar asumsi yang tidak benar.

Dimensi efektivitas menyangkut apakah suatu kebohongan berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Banyak dusta yang efektif. Ada orang yang mencapai puncak profesinya, dan ternyata keberhasilan ini banyak diperoleh melalui kebohongan dan penipuan. Tidak diragukan, bahwa dalam banyak kesempatan dusta itu berhasil. Akan tetapi, dusta banyak menimbulkan masalah dan kerugian, sehingga orang perlu berhenti dan berpikir dua kali untuk berbohong. Bayangkan, apa jadinya jika politisi, anggota parlemen, birokrat, dan pengusaha menggeluti profesinya dengan berbekal kebohongan. Negara yang kita cintai ini akan segera runtuh karena dibangun atas dasar pondasi kebohongan.

Solusi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membuat masyarakat hidup dalam kemudahan, kecepatan, dan kebebasan. Media massa, dan utamanya media sosial menjadi saluran ekspresi kebebasan. Orang merasa bebas untuk mengungkapkan segala pemikirannya. Bahkan orang juga begitu bebas untuk menyebar ujaran kebencian fitnah, dan kebohongan. Hoaks atau kabar bohong berseliweran di dunia maya setiap detik.

Tidak heran jika Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir menyatakan bahwa hoaks harus dilawan dengan teknologi. Meski demikian, pernyataan Mohammad Nasir perlu diberi catatan. Persoalan hoaks bukanlah semata piranti keras   (hardware ) media sosial penyebar hoaks. Masalah kebohongan adalah persoalan konten, masalah isi pesan yang berkaitan dengan perilaku berdusta. Oleh karena itu, penanganan hoaks melalui teknologi perlu disertai dengan revolusi mental agar masyarakat menjauhi kebohongan.

Kekerasan dan kebohongan adalah dua hal yang akan membuat rapuh persatuan, kesatuan, dan nasionalisme kita. Apalagi jika kekerasan dan kebohongan dilakukan karena perbedaan dan alasan kemajemukan. Magnis Suseno menawarkan pendidikan yang inklusif sebagai solusi. Yaitu pendidikan yang mengajak anak bersikap positif terhadap fenomena kemajemukan. Seorang anak didik diharapkan bisa menghargai anak yang berasal dari suku, agama, dan budaya yang berbeda. ( 2000: xiii)

Masyarakat yang sakit serta struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menimbulkan luka hati rakyat juga harus disembuhkan. Seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam proses penyembuhan ini. Para elit nasional dan lokal menjaga diri untuk tidak terseret dalam emosi kesukuan dan agama. Sikap puritan dalam beragama atau mengkafirkan pengikut agama lain, akan menambah luka dan sakit masyarakat yang sudah tertindas secara struktural.

Kekerasan dapat pula diatasi dengan terciptanya masyarakat yang adil, manusiawi, dan solider. Untuk itu, struktur yang jelek dan korup; yang termanifestasi dalam ketidakadilan, kesenjangan, dan ketimpangan harus dibongkar. ( I. Marsana Windhu, 2000: 29). Masyarakat juga perlu diajarkan untuk solider. Nasionalime Indonesia dibangun dengan landasan keberagaman suku, agama, etnis, golongan, dan kepercayaan. Tanpa solidaritas, ujaran kebencian dan kabar bohong yang menyangkut keberagaman itu dapat menyulut kekerasan.

Kemajemukan di Indonesia memang dapat memicu egoisme dalam budaya dan agama. Oleh sebab itu propaganda penyelesaian perbedaan secara dialogis perlu dilakukan untuk mencegah konflik yang menjurus pada kekerasan. Banawiratma ( dalam Dedi Kurnia Syah, 2016: 129) mengingatkan pentingnya membuat peta ranah dialog untuk menginisiasi komunikasi antaragama secara terbuka.

Dialog antaragama menjadi penting, karena dalam perspektif budaya, agama ikut mendukung perkembangan kebudayaan dalam agama tertentu. Apalagi di Indonesia agama acapkali dipraktikan dalam ritual kebudayaan. Dialog kehidupan beragama dilakukan untuk mendapatkan analisis dan refleksi kontekstual lintasagama. Selain itu juga perlu dilakukan kajian atau studi tradisi-tradisi agama yang ada di Indonesia. Pemahaman, analisis, dan hasil kajian  itu dapat menjadi rujukan penyelesaian konflik budaya dan agama, sehingga kekerasan yang bersumber dari perbedaan agama dan budaya dapat diantisipasi.

Kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan. Sama halnya kebohongan, tidak perlu diatasi dengan kebohongan lain. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka setiap masalah yang menyangkut perbedaan dan kemajemukan semestinya diselesaikan dengan jalan dialog. Karena kita adalah bangsa yang mengutamakan persatuan serta kemanusiaan yang adil dan beradab.

Artikel ini pernah dimuat di: Majalah Craddha Bali, Edisi 79 / XVII, 2017

Iklan

Industri Kebohongan Dalam Pilpres

PERPUS1

Dibanding pemilihan umum ( pemilu ) saat rezim orde baru, pemilu tahun 2004 dan 2009 dipandang lebih demokratis. Selama dua periode pemilu tersebut rakyat Indonesia memilih  wakil-wakil rakyat dan presiden secara langsung. Pilihan terhadap partai politik ( parpol) yang mengusung para kandidat anggota parlemen , calon presiden ( capres ), dan  calon wakil presiden ( cawapres ) pun semakin beragam.

Banyak jani terucap saat kampanye capres. Ada janji menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, membebaskan biaya sekolah, meningkatkan upah buruh, menyejahterakan petani dan nelayan, hingga janji meningkatkan pertumbuhan ekonomi dua dijit. Semua janji itu meluncur dari mulut calon pemimpin negeri ini. Persoalannya apakah  pemilu yang dianggap demokratis itu telah menghasilkan pemimpin yang jujur, dipercaya, dan didukung rakyat. Ataukah pemilu justru menjadi ajang transformasi kebohongan dari satu generasi ke generasi berikut  lewat janji-janji selama kampanye.

Janji capres memang tidak pernah dicatat oleh rakyat. Janji kampanye sebagai bentuk komunikasi politik semestinya dibangun atas dasar kejujuran ( honesty ), kepercayaan ( trust ), dan dukungan ( support ) antara kandidat dan rakyat. Namun karena kampanye pemilu di Indonesia lebih menonjolkan politics entertain, maka kejujuran janji dalam kampanye dianggap tidak penting. Yang penting ada janji yang diucapkan. Terlepas apakah janji itu jujur dan dipercaya rakyat. Capres cukup senang di tengah goyang dangdut artis di atas panggung kampanye  atau tepuk tangan riuh dalam debat capres  di televisi. Alhasil, kampanye capres menjadi “industri kebohongan” yang rutin terjadi lima tahun sekali.

Hakikat Kebohongan

Bohong atau dusta bukan hanya dinyatakan secara verbal. Menurut Kamus Random House, kebohongan adalah pernyataan keliru yang dilakukan dengan sengaja, bertujuan menipu, dan untuk menciptakan kesan yang salah. Kebohongan dapat dilakukan dengan menghilangkan fakta tertentu maupun perbuatan, sehingga orang akan mengambil kesimpulan yang keliru. Tidak ada seorang capres dan cawapres yang secara jujur mengakui kegagalan atau berbuat menyakiti hati rakyat. Seorang kandidat akan dikampanyekan sebagai sosok yang berhasil, pribadi yang patut diteladani, dan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Rakyat pun akan mudah percaya, karena kebohongan tentang sosok kandidat telah dikemas dalam sebuah industri bernama kampanye.

Bila kebohongan verbal mudah ditutupi dengan menghilangkan fakta, maka kebohongan non verbal sulit dimanipulasi.  Apakah seorang capres benar-benar menjujung demokrasi dan perbedaan pendapat terlihat dari ekpresi wajah ( facial expression ) ketika menerima kritik atau berhadapan dengan pengunjuk rasa. Capres dan cawapres boleh saja mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang serasi, memiliki garis perjuangan, visi dan misi yang sama. Namun sikap duduk yang resah, cara berdiri yang kurang percaya diri,  sorot mata  sayu, atau nada bicara yang lemah, menunjukkan mereka sesungguhnya bukan pasangan yang harmonis.

Banyak alasan orang untuk melakukan kebohongan. Dalam perspektif komunikasi, Carl Camden, Michael Motley, dan Ann Wilson ( dalam Joseph A. DeVito, 1997 : 147 ) mengidentifikasi empat kategori motivasi berbohong. Pertama, untuk mendapatkan kebutuhan dasar, seperti uang dan kekayaan lain. Korupsi yang dilakukan pejabat pada hakikatnya adalah tindakan bohong yang bertujuan untuk memperkaya diri. Capres dan cawapres yang berbohong dalam kampanye  pada dasarnya juga bertujuan mendapatkan kekuasaan, yang dalam perspektif Weber akan menjadi sarana untuk menumpuk kekayaan.

Kedua, kebohongan untuk memperkuat atau memperlemah afiliasi dengan pihak lain. Perdebatan seputar arah koalisi serta kandidat capres dan cawapres yang diusung  parpol  menunjukkan betapa kebohongan dalam politik menjadi sebuah kelaziman. Nyaris tidak ada satu pun parpol  yang secara jujur menyatakan adanya konflik internal terkait arah koalisi jelang pilpres. Andai pun ada keinginan untuk jujur, maka konflik internal itu dikemas dalam sebuah eufemisme dinamika internal partai.

Masing-masing capres dan cawapres juga menyatakan memiliki chemistry diantara mereka. Harapan mereka tentunya untuk meyakinkan publik dan mitra koalisi agar tidak ragu bergabung. Publik  terkesima dan tidak pernah bertanya lebih jauh. Bagaimana mungkin dua orang yang baru bertemu dalam hitungan hari atau bulan dapat memiliki chemistry untuk bersatu memimpin negara. Sedangkan pasangan suami istri yang telah menjalin hubungan puluhan tahun dapat saja bertengkar dan bercerai dengan alasan komunikasi  tidak lagi harmonis. Lagi-lagi sebuah kebohongan yang dipertontonkan dalam menyongsong pilpres.

Ketiga, berbohong untuk harga diri, yaitu meningkatkan atau melindungi harga diri  di hadapan orang lain. Sampai saat ini publik tidak tahu persis apakah capres SBY benar-benar mengantongi 19 nama cawapres, karena ia belum pernah menunjukkan isi kantongnya. Pernyataan bahwa ia sudah mengantongi 19 nama cawapres hanya untuk meningkatkan harga dirinya di mata publik dan capres lain. Kalau pun SBY mengatakan sudah mengantongi 25 nama cawapres, barangkali publik  percaya saja. Begitu pula rencana beberapa parpol untuk menarik dukungan ketika SBY menjatuhkan pilihan kepada Boedijono sebagai cawapres, ternyata isapan jempol belaka. Ancaman menarik dukungan dilakukan untuk meningkatkan harga diri dan posisi tawar parpol pendukung koalisi partai Demokrat.

Keempat, bohong untuk tujuan berkelakar atau humor. Kebohongan seperti ini biasa dilakukan oleh pelawak atau komedian agar penonton terhibur. Pilpres bukanlah panggung tontonan atau ketoprak humor, sehingga capres tidak perlu  banyak berkelakar atau mengibuli rakyat dengan guyonan politik yang tidak cerdas.

Kampanye politik di Indonesia sudah dianggap identik dengan kebohongan. Kampanye pilpres   sarat dengan janji-janji yang sulit diukur dan dibuktikan kebenarannya. Media massa cetak dan penyiaran sangat menikmati kampanye tersebut, karena ruang dan waktu yang disediakan laris manis terjual. Jadilah kampanye politik sebagai industri kebohongan yang tersaji lewat media massa.

Menyalahkan media massa yang telah menayangkan kampanye capres tentu kurang bijak. Diperlukan media alternatif untuk mengampanyekan kejujuran dan kebenaran bagi capres dalam menyampaikan janji-janjinya kepada rakyat. Kampanye kejujuran dan kebenaran bisa dilakukan oleh LSM atau kelompok kritis di masayarakat.

Test kebohongan atau uji kejujuran lewat lie detector dan instrumen lain perlu dilakukan terhadap capres dan cawapres. Test tersebut diharapkan dapat mendeteksi dan mengukur apakah janji yang disampaikan capres dan cawapres merupakan kebohongan atau bukan. Masalahnya, siapa yang akan melakukan uji kejujuran, jika rakyat Indonesia puluhan tahun menikmati industri kebohongan dalam setiap kampanye? Apalagi kejujuran saat ini menjadi barang mewah dan mahal harganya.

Isi Tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Industri Kebohongan Dalam Pilpres, Suara Merdeka, Jumat 29 Mei 2009