Media Literasi Pilpres

 

KANTOR EDIT2

Kampanye Pilpres semakin seru, bukan lantaran popularitas dan elektabilitas kandidat yang bersaing ketat. Kampanye menjadi sengit dan menarik, karena masing-masing pasangan didukung oleh pemilik (owner ) dan pengusaha bisnis pers. Pasangan Prabowo – Hatta didukung  pemilik TV One, ANTV,serta MNC group. Sedangkan Jokowi _ JK didukung Metro TV dan Media Indonesia group. Oleh karena itu, kampanye Pilpres bukan semata pertarungan antarkandidat presiden dan wakil presiden, tetapi juga pertarungan antarpemilik media.

Akankah media massa mampu menyajikan informasi politik yang objektif bagi khalayaknya? Sejauhmana massa pemilih dapat digiring oleh media untuk menentukan pilihan politiknya dalam pilpres?

Agak sulit menjawab pertanyaan tersebut, sebab sebagaimana dikatakan Lawrence Grossberg, dkk ( 1998 : 4 ), pers telah membuat kita hidup dalam “world of media”, dan “ media world”. Pers mampu membangun konstruksi media, manciptakan realitas kedua, bahkan realitas ketiga lewat media making. Realitas apa pun tentang capres dan cawapres bisa dikonstruksi dan diciptakan realitas baru menurut sudut pandang media dan pemiliknya.

Sosok Prabowo yang tegas dalam persepsi tim suksesnya, dapat dikonstruksi dan dibentuk realitas lain sebagai capres yang militeristik oleh media lawan politiknya. Begitu pula sosok Jokowi yang lugu dan sederhana dalam pandangan tim suksesnya, dikonstruksi dan diciptakan realitas kedua sebagai capres yang lemah dan lamban oleh media seterunya.

Media memang sanggup melakukan update informasi, bahkan membentuk memori kolektif secara massif. Namun ketika media menjadi kendaraan bagi pemiliknya untuk mencapai kekuasaan, maka media making akan terjadi. Media mengkonstruksi khalayak, memproduksi identitas, menghasilkan sejarah baru, dan membuat pemaknaan. Seseorang yang dianggap khalayak memiliki dosa sejarah lantaran terlibat pelanggaran HAM, dalam media making akan menjadi sosok yang peduli kepada rakyat dan sebagai penunggang kuda yang gagah berani.

Namun akankah khalayak begitu lemah dan pasrah menelan mentah-mentah media making yang sarat dengan kepentingan politik pemiliknya? Tentu saja tidak semudah itu media mampu menggiring memori kolektif khalayak dan memutar balik jarum jam sejarah.

Ada kehidupan sosial, budaya, dan intelektual yang tidak seluruhnya dapat dijamah media massa. Dalam kehidupan tersebut orang tidak dapat mengisolasi dan memanipulasi pesan untuk tujuan politik praktis semata.. Sistem sosial budaya dan intelektual ini akan menceritakan sosok capres dan cawapres tanpa bingkai kekuasaan dan kepentingan pemilik media.

 

Media Literasi

Menghadapi gempuran media menjelang pilpres, khalayak perlu pencerdasan dan pencerahan lewat media literasi. Upaya media literasi dapat dilakukan kelompok kritis yang bebas dari kepetingan kekuasaan. Media literasi dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang proses demokratisasi pilpres secara benar dan rasional kepada khalayak.

Demokrasi yang digembar-gemborkan media massa pendukung capres dan cawapres adalah demokrasi dengan kepentingan jatah kue kekuasaan. Oleh sebab itu khalayak perlu dibimbing untuk mencari sumber informasi  melalui saluran lain, semisal media sosial atau media online. Keterpakuan khalayak pada satu saluran media semacam televisi hanya akan menyesatkan. Meminjam istilah pakar psikologi William James, rujukan tentang sosok capres dan cawapres pada satu atau dua saluran televisi saja akan membuat khalayak berada pada situasi blooming buzzing confusion, yaitu situasi bingung dan sesat yang dialami khalayak ketika harus menilai kebenaran informasi  yang diperoleh  lewat media.

Khalayak juga perlu dibimbing untuk mencari kebenaran tentang figur capres dan cawapres melalui sumber-sumber dokumen. Sepak terjang, “dosa-dosa” sejarah dan kebaikan mereka tidak mungkin secara lengkap diperoleh hanya melalui tayangan televisi. Diperlukan sumber dokumen agar khalayak mendapatkan informasi pembanding.

Interaksi sosial budaya yang alami dapat dimanfaatkan sebagai media literasi pilpres. Dalam setting interaksi sosial budaya akan terjadi sharing informasi secara jujur, tulus, dan tanpa bingkai kepentingan kekuasaan. Interaksi sosial budaya itu bisa dilakukan dalam bentuk diskusi dan dialog untuk menarasikan sejarah dan perilaku manusia dalam rentang waktu tertentu.

 

Bagaimana pun khalayak berhak mendapatkan informasi yang benar tentang sosok capres dan cawapres yang akan dipilih. Bila tidak, maka pilpres yang diharapkan menjadi hajatan demokrasi akan melahirkan pemilih yang sesat dan bingung. Lebih berbahaya lagi, pilpres justru akan mewariskan satu generasi yang sesat dan bingung.

Artikel ini pernah dimuat di: Pencerahan Media Literasi Pilpres, Suara Merdeka, Sabtu 14 Juni 2014

Iklan

Industri Kebohongan Dalam Pilpres

PERPUS1

Dibanding pemilihan umum ( pemilu ) saat rezim orde baru, pemilu tahun 2004 dan 2009 dipandang lebih demokratis. Selama dua periode pemilu tersebut rakyat Indonesia memilih  wakil-wakil rakyat dan presiden secara langsung. Pilihan terhadap partai politik ( parpol) yang mengusung para kandidat anggota parlemen , calon presiden ( capres ), dan  calon wakil presiden ( cawapres ) pun semakin beragam.

Banyak jani terucap saat kampanye capres. Ada janji menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, membebaskan biaya sekolah, meningkatkan upah buruh, menyejahterakan petani dan nelayan, hingga janji meningkatkan pertumbuhan ekonomi dua dijit. Semua janji itu meluncur dari mulut calon pemimpin negeri ini. Persoalannya apakah  pemilu yang dianggap demokratis itu telah menghasilkan pemimpin yang jujur, dipercaya, dan didukung rakyat. Ataukah pemilu justru menjadi ajang transformasi kebohongan dari satu generasi ke generasi berikut  lewat janji-janji selama kampanye.

Janji capres memang tidak pernah dicatat oleh rakyat. Janji kampanye sebagai bentuk komunikasi politik semestinya dibangun atas dasar kejujuran ( honesty ), kepercayaan ( trust ), dan dukungan ( support ) antara kandidat dan rakyat. Namun karena kampanye pemilu di Indonesia lebih menonjolkan politics entertain, maka kejujuran janji dalam kampanye dianggap tidak penting. Yang penting ada janji yang diucapkan. Terlepas apakah janji itu jujur dan dipercaya rakyat. Capres cukup senang di tengah goyang dangdut artis di atas panggung kampanye  atau tepuk tangan riuh dalam debat capres  di televisi. Alhasil, kampanye capres menjadi “industri kebohongan” yang rutin terjadi lima tahun sekali.

Hakikat Kebohongan

Bohong atau dusta bukan hanya dinyatakan secara verbal. Menurut Kamus Random House, kebohongan adalah pernyataan keliru yang dilakukan dengan sengaja, bertujuan menipu, dan untuk menciptakan kesan yang salah. Kebohongan dapat dilakukan dengan menghilangkan fakta tertentu maupun perbuatan, sehingga orang akan mengambil kesimpulan yang keliru. Tidak ada seorang capres dan cawapres yang secara jujur mengakui kegagalan atau berbuat menyakiti hati rakyat. Seorang kandidat akan dikampanyekan sebagai sosok yang berhasil, pribadi yang patut diteladani, dan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Rakyat pun akan mudah percaya, karena kebohongan tentang sosok kandidat telah dikemas dalam sebuah industri bernama kampanye.

Bila kebohongan verbal mudah ditutupi dengan menghilangkan fakta, maka kebohongan non verbal sulit dimanipulasi.  Apakah seorang capres benar-benar menjujung demokrasi dan perbedaan pendapat terlihat dari ekpresi wajah ( facial expression ) ketika menerima kritik atau berhadapan dengan pengunjuk rasa. Capres dan cawapres boleh saja mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang serasi, memiliki garis perjuangan, visi dan misi yang sama. Namun sikap duduk yang resah, cara berdiri yang kurang percaya diri,  sorot mata  sayu, atau nada bicara yang lemah, menunjukkan mereka sesungguhnya bukan pasangan yang harmonis.

Banyak alasan orang untuk melakukan kebohongan. Dalam perspektif komunikasi, Carl Camden, Michael Motley, dan Ann Wilson ( dalam Joseph A. DeVito, 1997 : 147 ) mengidentifikasi empat kategori motivasi berbohong. Pertama, untuk mendapatkan kebutuhan dasar, seperti uang dan kekayaan lain. Korupsi yang dilakukan pejabat pada hakikatnya adalah tindakan bohong yang bertujuan untuk memperkaya diri. Capres dan cawapres yang berbohong dalam kampanye  pada dasarnya juga bertujuan mendapatkan kekuasaan, yang dalam perspektif Weber akan menjadi sarana untuk menumpuk kekayaan.

Kedua, kebohongan untuk memperkuat atau memperlemah afiliasi dengan pihak lain. Perdebatan seputar arah koalisi serta kandidat capres dan cawapres yang diusung  parpol  menunjukkan betapa kebohongan dalam politik menjadi sebuah kelaziman. Nyaris tidak ada satu pun parpol  yang secara jujur menyatakan adanya konflik internal terkait arah koalisi jelang pilpres. Andai pun ada keinginan untuk jujur, maka konflik internal itu dikemas dalam sebuah eufemisme dinamika internal partai.

Masing-masing capres dan cawapres juga menyatakan memiliki chemistry diantara mereka. Harapan mereka tentunya untuk meyakinkan publik dan mitra koalisi agar tidak ragu bergabung. Publik  terkesima dan tidak pernah bertanya lebih jauh. Bagaimana mungkin dua orang yang baru bertemu dalam hitungan hari atau bulan dapat memiliki chemistry untuk bersatu memimpin negara. Sedangkan pasangan suami istri yang telah menjalin hubungan puluhan tahun dapat saja bertengkar dan bercerai dengan alasan komunikasi  tidak lagi harmonis. Lagi-lagi sebuah kebohongan yang dipertontonkan dalam menyongsong pilpres.

Ketiga, berbohong untuk harga diri, yaitu meningkatkan atau melindungi harga diri  di hadapan orang lain. Sampai saat ini publik tidak tahu persis apakah capres SBY benar-benar mengantongi 19 nama cawapres, karena ia belum pernah menunjukkan isi kantongnya. Pernyataan bahwa ia sudah mengantongi 19 nama cawapres hanya untuk meningkatkan harga dirinya di mata publik dan capres lain. Kalau pun SBY mengatakan sudah mengantongi 25 nama cawapres, barangkali publik  percaya saja. Begitu pula rencana beberapa parpol untuk menarik dukungan ketika SBY menjatuhkan pilihan kepada Boedijono sebagai cawapres, ternyata isapan jempol belaka. Ancaman menarik dukungan dilakukan untuk meningkatkan harga diri dan posisi tawar parpol pendukung koalisi partai Demokrat.

Keempat, bohong untuk tujuan berkelakar atau humor. Kebohongan seperti ini biasa dilakukan oleh pelawak atau komedian agar penonton terhibur. Pilpres bukanlah panggung tontonan atau ketoprak humor, sehingga capres tidak perlu  banyak berkelakar atau mengibuli rakyat dengan guyonan politik yang tidak cerdas.

Kampanye politik di Indonesia sudah dianggap identik dengan kebohongan. Kampanye pilpres   sarat dengan janji-janji yang sulit diukur dan dibuktikan kebenarannya. Media massa cetak dan penyiaran sangat menikmati kampanye tersebut, karena ruang dan waktu yang disediakan laris manis terjual. Jadilah kampanye politik sebagai industri kebohongan yang tersaji lewat media massa.

Menyalahkan media massa yang telah menayangkan kampanye capres tentu kurang bijak. Diperlukan media alternatif untuk mengampanyekan kejujuran dan kebenaran bagi capres dalam menyampaikan janji-janjinya kepada rakyat. Kampanye kejujuran dan kebenaran bisa dilakukan oleh LSM atau kelompok kritis di masayarakat.

Test kebohongan atau uji kejujuran lewat lie detector dan instrumen lain perlu dilakukan terhadap capres dan cawapres. Test tersebut diharapkan dapat mendeteksi dan mengukur apakah janji yang disampaikan capres dan cawapres merupakan kebohongan atau bukan. Masalahnya, siapa yang akan melakukan uji kejujuran, jika rakyat Indonesia puluhan tahun menikmati industri kebohongan dalam setiap kampanye? Apalagi kejujuran saat ini menjadi barang mewah dan mahal harganya.

Isi Tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Industri Kebohongan Dalam Pilpres, Suara Merdeka, Jumat 29 Mei 2009