Dilema Pariwisata Pascagempa Lombok

cirebon12

Pemerintahan Jokowi berhadapan dengan persoalan dilematis ketika akan menetapkan status Bencana Nasional di Lombok, karena berkaitan dengan pariwisata. Simak di:

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180821142016-20-323952/dilema-jokowi-tetapkan-status-bencana-nasional-gempa-lombok

Iklan

Reformasi Birokrasi melalui Komunikasi ‘Blusukan’

KANTOR EDIT6

Setidaknya ada dua kata yang populer di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni ‘kerja’ dan ‘blusukan’. Penamaan kabinet ‘kerja’ atau slogan ‘kerja-kerja-kerja’ seolah ingin memberi kesan bahwa pemerintahan baru ini serius ingin segera membuktikan kinerja, sebagaimana harapan besar masyarakat terhadapnya. Sedangkan istilah ‘blusukan’ lebih melekat pada sosok Jokowi, sejak yang bersangkutan menjadi walikota Solo dan kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta. Istilah yang menggambarkan gaya kepemimpinan Jokowi, yang nampaknya ingin dijadikan sebagai sebuah ‘budaya’ dalam kabinetnya. Tak heran, setelah dilantik, para menteri segera menyebar, melakukan blusukan ke wilayah terkait.

Di antara ‘PR’ besar pemerintahan Jokowi—yang harus menjadi objek semangat ‘kerja’ itu,  adalah kondisi birokrasi di negeri ini yang masih jauh dari ideal. Ada persoalan yang kompleks dalam birokrasi, mulai dari kultur, peraturan, struktur organisasi, sumber daya manusia, hingga persoalan pelayanan publik yang selalu dikeluhkan masyarakat. Menurut survei Political Economic Risk Consultancy pada 2012, sebagaimana dikutip Eko Prasojo (Kompas, 25/11/2014), Indeks Efisiensi Pemerintahan di Indonesia adalah 8,37 (dari skor 1 terbaik dan 10 terburuk). Indeks Keaktifan Pemerintahan di Indonesia pada 2013, menurut Forum Ekonomi Dunia adalah 42 (dari skala 1 terburuk dan 100 terbaik). Indeks Persepsi Korupsi menurut International Transparancy pada 2013 adalah 32 (dari skala 1 terburuk, dan 100 terbaik). Sedangkan untuk kemudahan berbisnis pada 2014, menurut Bank Dunia, berada pada peringkat ke-120.  Begitulah wajah birokrasi kita. Padahal, seperti kata Mark Turner (1998), peneliti dari University of Canberra, performa birokrasi menentukan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Singapura dan Malaysia, misalnya, 50 tahun terakhir mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, peningkatan tingkat harapan hidup, dan kemajuan pendidikan dimulai dari perbaikan performa birokrasi yang juga mengagumkan.

 

Perspektif Komunikasi Blusukan

‘Blusukan’, baik dilakukan secara langsung mapun melalui telekonferensi E-Blusukan,  sebagai sebuah gaya komunikasi bisa menjadi salah satu jalan untuk membenahi birokrasi. Tapi sebelumnya, marilah kita coba bedah makna blusukan, khususnya dalam perspektif komunikasi. Diambil dari istilah bahasa Jawa, secara mudah, ‘blusukan’ bisa kita artikan sebagai aktivitas menyusuri wilayah sempit, misalnya berupa gang, di wilayah pinggiran atau kampung, yang selama ini tidak mudah dijangkau atau tidak kelihatan dari kawasan elite. Bagi seorang pemimpin atau penguasa, ‘blusukan’ merupakan salah satu cara mendekat, bahkan secara fisik, dengan bawahan atau rakyatnya. Sebelumnya ada istilah yang lebih umum, yakni turun ke bawah (turba). ‘Blusukan’ merupakan bentuk ‘turba’ yang lebih empatik, ketika tak ada sekat struktural antara pemimpin dengan mereka yang dipimpinnya. Maka momen ‘blusukan’ pun seringkali lebih bersifat spontan, tanpa persiapan khusus, bahkan tanpa pemberitahuan kepada orang atau subjek yang dikunjungi. Dengan begitu, banyak hal baru, otentik, dan faktual, yang akan dilihat seorang pemimpin. Dia misalnya, akan melihat langsung bagaimana kondisi infrastruktur pada jalur yang dilewatinya, atau melihat bagaimana kondisi, suasana, harapan-harapan orang atau komunitas yang disambanginya.

Dalam perspektif komunikasi politik, ‘blusukan’ setidaknya bisa kita maknai dalam dua dimensi. Pertama, pilihan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seseorang akan nampak dari cara dia berkomunikasi. Uniknya, pada setiap presiden yang pernah memimpin negeri ini, kita melihat gaya komunikasi yang unik. Ada Soekarno–yang lahir dari masa revolusi, dengan gaya komunikasi publiknya yang memukau: retorika yang menggerakkan. Sebuah gaya komunikasi yang relevan dengan zamannya, di mana aspek-aspek simbolik dalam komunikasi menjadi penting, karena fungsinya sebagai perekat gerakan massa. Jika Soekarno berkomunikasi dengan terbuka (high content, low context), lain lagi dengan Soeharto yang membawa gaya kepemimpinan Jawa (high context, low content). Soeharto tak banyak bicara, juga tak cakap beretorika, tapi efektif menggerakkan kekuatan birokrasinya. Atas nama stabilitias, banyak eufimisme dalam komunikasi publik di era Soeharto. Gaya komunikasi yang berbeda juga kita temukan pada Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi saat ini. Jokowi bersuku Jawa, tapi gaya komunikasinya berbeda dengan gaya ‘nJawani’ seperti ditunjukkan Soeharto atau SBY. Mungkin karena latar belakangnya, yang membuat Jokowi berbeda. Jokowi bukan berasal dari keluarga ningrat Jawa seperti Soeharto atau SBY. Dan gaya ‘blusukan’ seolah menjadi antitesis gaya kepemimpinan Jawa (sebagaimana ditunjukkan oleh raja-raja Mataram) yang berjarak dengan rakyat. Sekadar catatan, di era Mataram, komunikasi (melalui strategi bahasa) bahkan menjadi alat untuk mengokohkan kekuasaan. Munculnya strata dalam bahasa, konon muncul di masa itu, sebagai upaya penciptaan jarak sosial (social distance) antara raja/ bangsawan dengan rakyat jelata (Moejanto, 1987). Jika raja Mataram melakukan konsolidasi kekuasaan melalui penciptaan jarak sosial, Jokowi justru sebaliknya, membangun kekuasaan dengan mendekatkan jarak antara pemimpin dan rakyat melalui ‘blusukan’. Ketika presiden dan rakyat tak berjarak, maka sumbat-sumbat komunikasi bisa dihilangkan. Tak ada jenjang birokrasi yang mereduksi informasi. Presiden bisa mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi rakyat.

Kedua, ‘blusukan’ sebagai pesan simbolik. Sebagai aktivitas kepresidenan, ‘blusukan’ tentu nampak sederhana, artifisial, karikatif, atau bagi kalangan yang tak suka, disebut lebih bernuansa pencitraan. Tuduhan atau anggapan yang wajar, setidaknya jika dilihat dari sisi dampak langsungnya. Dengan mudah kita bisa mempertanyakan, apa yang bisa diperoleh presiden dalam dialog singkat dengan rakyat itu? Berapa banyak presiden punya waktu untuk blusukan? Apalagi dengan fakta Indonesia yang membentang luas ini, berapa tempat yang mampu dikunjungi presiden? Termasuk, segala pertanyaan seputar efektifitas komunikasi atau dialog yang tak terencana seperti itu. Namun, sebagai bentuk komunikasi simbolik, ‘blusukan’ akan menemukan relevansinya. Sebagai pesan simbolik, ‘blusukan’ adalah proses komunikasi eksternal (presiden kepada masyarakat secara umum) dan internal (presiden kepada jajaran pemerintahn) sekaligus. Kepada publik, presiden ingin menunjukkan kehadiran fisiknya. Presiden seolah ingin memberi pesan: pada setiap masalah rakyat, presiden akan hadir. Maka, presiden datang mengunjungi pengungsi Sinabung, menyapa pedagang Pasar Tanah Abang, juga melihat kondisi irigrasi di daerah. Apalagi presiden datang dengan protokoler yang ramah: pengawal secukupnya, tampilan baju sederhana. Gaya ini seolah ingin menegaskan atau merealisasikan semboyan kampanye: ‘Jokowi dalah kita’. Kehadiran fisik melalui ‘blusukan’ diharapkan mampu menciptakan suasana batin yang nyaman antara presiden dan rakyat.

Secara internal, gaya ‘blusukan’ Jokowi membawa pesan bagi jajaran di bawahnya: pemerintah itu pelayan masyarakat. Karenanya, pemerintah harus menyongsong bola, aktif melihat persoalan, bukan duduk di balik meja, apalagi menutup pintu bagi masyarakat. Ini semacam ruh, yang harus menjiwai karakter jajaran pemerintah (birokrasi). Secara impulsif, mungkin itu yang kita lihat dari perilaku anggota kabinet tak lama setelah dilantik. Masing-masing kemudian blusukan ke wilayah kerjanya. Ada yang ke pasar, tempat wisata, penampungan TKI, atau ke tokoh-tokoh yang menjadi stakeholder kementerian terkait. Tentu, yang lebih penting bukan peristiwa ‘blusukan’-nya, tetapi kemauan para menteri itu untuk melihat persoalan secara lebih cepat, dekat dan akurat. Inilah salah satu simpul dari penataan birokrasi: komunikasi yang tersumbat. Hierarki—sebagai salah satu karakter brokrasi (Weber, 1947), memberikan peluang distorsi dalam arus informasi. Struktur yang berjenjang seringkali mereduksi atau bahkan menghambat informasi. Sebuah informasi dari bawah kadang tak diterima secara lengkap oleh pimpinan level atas, atau bahkan banyak informasi yang tidak sampai ke atas. Kultur ABS (Asal Bapak Senang) sudah mendarah daging dalam birokrasi kita, sehingga bawahan hanya melaporkan informasi yang menyenangkan bagi atasan. ‘Blusukan’ ibarat jalan pintas (shortcut), yang sesekali perlu dilakukan, untuk mengatasi sumbatan-sumbatan dalam birokrasi. Dalam komunikasi organisasi, ini bisa dikategorikan sebagai The Equalitarian Style, gaya komunikasi dua arah yang dilandasi aspek kesamaan (Tubbs & Moss, 1990). Pemimpin bisa berdialog langsung dengan mereka yang berada di lapis bawah tanpa sekat-sekat struktural.

Dalam agenda reformasi aparat pemerintahan, lebih dari sekadar kegiatan, ‘blusukan’ harus ditangkap pesan substansialnya, yakni komunikasi egaliter (equalitarian style), yang bisa diterapkan dalam berbagai bentuk komunikasi birokrasi, baik internal maupun eksternal. Misalnya, secara internal, gaya ini harus menyatu pada karakter kepemimpinan, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan mendorong pencapaian tujuan, yakni (1)  Fungsi kontrol untuk mengendalikan semua entitas yang ada dalam organisasi; (2)  Fungsi motivasi yang memberikan dorongan dan apa yang harus dilakukan; (3)  Fungsi pengungkapan emosional dalam hubungan kerja; dan (4)  fungsi informatif dalam pengambilan keputusan (Robbins, 2001).

Secara eksternal, aspek kesetaraan dan transparansi (sebagai karakter ‘blusukan’) dalam komunikasi mutlak adanya. Misalnya dalam agenda good governance—sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi, lembaga publik dituntut untuk mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Zein, 2006). Masyarakat harus mendapatkan pintu akses informasi dari birokrasi. Masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban para pejabat publik, karena mereka dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Secara konstitusional, transparansi lembaga publik ini bahkan telah menjadi amanah Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang– undang ini pada intinya mewajibkan lembaga pemerintah sebagai badan publik harus mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai pengguna informasi. Sayang kultur birokrasi yang cenderung tertutup dan berjarak dengan masyarakat menjadi hambatan dalam realisasi UU tersebut. Di sinilah, kembali ruh ‘blusukan’ menjadi pesan penting. Jika presiden saja sudah mempelopori cara berkomunikasi yang egliter dengan masyarakat, maka jajaran birokrasi di bawahnya tak punya alasan untuk bersikap lain.

Aspek eksternal lainnya, tentu saja ada pada ujung birokrasi yang berupa pelayanan pada masyarakat. Buruknya pelayanan telah menjadi problem akut birokrasi. Pemerintahan terus berganti, tapi kultur birokrasi yang rumit, berbelit-belit, seolah tak pernah berubah, sampai-sampai untuk segala pelayanan yang terkesan ruwet, bertele-tele, kita sematkan kata sifat ‘birokratis’. Jadi, birokrasi telah identik dengan segala hal yang berbau rumit. Ungkapan ‘jika bisa dibuat sulit, kenapa dipermudah?’ pun menjadi olok-olok bagi kinerja para aparat negara. Ini semua berakar dari cara pandang birokrat sebagai penguasa, bukan pelayan. Sebuah mindset yang nampaknya hendak dikikis Presiden Jokowi melalui kultur ‘blusukan’. Sekali lagi, ‘blusukan’ adalah ikhtiar seorang pemimpin untuk menjadi pelayan masyarakat. Rakyat telah memberikan kepercayaan (melalui pemilu), maka rakyatlah pemegang otoritas yang sesungguhnya. Presiden tak lebih dari seorang mandataris yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada pemilik otoritas. Hal yang sama mestinya juga dirasakan oleh para birokrat di bawah presiden. Rakyat adalah pembayar pajak, sedangkan aparat pemerintahan (birokrat) dibayar oleh pajak. Maka sudah menjadi keharusan para pembayar pajak itu mendapatkan pelayanan prima.

Sebagai sebuah komunikasi simbolik, ‘blusukan’ menjadi relevan ketika berdaya kekuatan, melalui transformasi nilai dan budaya birokrasi kita. Ini menjadi tantangan bagi jajaran birojrasi di bawah presiden, mulai dari kementerian. Dengan kata lain, sisi simbolik itu cukup pada presiden dengan segala ritus ‘blusukan’nya, sementera kementerian harus menerjemahkannya dalam kebijakan-kebijakan nyata. Kita menghargai kampanye hidup sederhana para menteri, tetapi itu akan menjadi olok-olok ketika lebih berdimensi artifisial, misalnya himbauan makan singkong bagi PNS. Kementerian harus membuat langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, berbasis nilai-nilai kesederhanaan dan empati sosial.

 

E-Blusukan dan Reformasi Birokrasi

Presiden Jokowi melakukan telekonferensi dengan tenaga kerja Indonesia ( TKI ) di berbagai negara. Telekonferensi dilakukan di kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Minggu 30 November 2014.. Setelah mendengarkan keluh kesah dari para TKI di delapan negara terkait pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ( KTKLN ), Presiden langsung menginstruksikan kementrian terkait untuk menghapus kartu tersebut.

Telekonferensi yang dilakukan Presiden dapat dikatakan sebagai E-Blusukan, yaitu metode blusukan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi informasi elektronika. Dalam konteks reformasi birokrasi di tanah air, E-Blusukan memang efektif dan efisien, karena dapat bertatap muka dengan masyarakat dan para pejabat secara visual, massif, dan murah, bila dibandingkan dengan melakukan kunjungan ke berbagai negara dengan membawa rombongan menteri.

Pada dasarnya E-Blusukan merupakan penerapan teknologi komunikasi dan informasi untuk menggantikan proses komunikasi tatap muka secara interpersonal. Telekonferensi itu bisa juga dilakukan di berbagai provinsi, kota, kecamatan, maupun desa di tanah air. Teknologi memang diciptakan untuk mencerdaskan dan memudahkan. Namun penerapan teknologi bukan semata persoalan teknis semata. Sebagaimana dikatakan Arnold Pacey ( 2000 :  6 ), penerapan teknologi akan berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan dalam berbagai aktivitas dan tatanan sistem yang akan melibatkan masyarakat, tata kelola, dan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan.

Oleh sebab itu, penerapan E-Blusukan yang dilakukan Presiden Jokowi sebagai upaya reformasi birokrasi mesti mempertimbangan tiga aspek, seperti diungkapkan Arnold Pacey, yaitu aspek teknik, budaya, dan organisasi. E-Blusukan bukan sekadar telekonferensi, bukan semata pamer kemajuan teknologi komunikasi, apalagi sekadar pencitraan. Telekonferensi Presiden dengan masyarakat atau aparatur di daerah juga menyangkut hardware dan liveware. Pengetahuan masyarakat akan teknik dan teknologi telekonferensi mesti terbangun terlebih dahulu. Apalagi bila konten E-Blusukan adalah tentang reformasi birokrasi, maka liveware masyarakat tentang reformasi dan bikrokrasi harus memadai. Persoalan miskomunikasi akan terjadi apabila aparatur dan masyarakat di bawah pemerintahan Jokowi belum memahami arah reformasi birokrasi yang dimaksud.

E-Blusukan  juga berkaitan dengan aspek budaya masyarakat, baik secara personal maupun komunal. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tentang komunikasi interpersonal mensyaratkan kehadiran secara fisik seseorang dalam proses komunikasi. Telekonferensi memang menghadirkan secara visual wajah presiden dan para menteri. Namun kepercayaan masyarakat akan kesungguhan keberhasilan ( belief in progress ) dari reformasi birokrasi masih perlu diuji lewat E-Blusukan ini. Dalam pemahaman masyarakat, bertemu, berkunjung, atau bertatap muka adalah sebuah momentum perjumpaan secara fisik, karena mereka dapat leluasa mencermati ekspresi nonverbal orang lain. Kesungguhan Presiden atau Menteri dalam melakukan reformasi birokrasi akan dinilai bukan hanya dari ucapan, tetapi juga ekspresi wajah, tangan, tubuh, dan sebagainya.

Aspek organisasi dari E-Blusukan adalah menyangkut disain perencanaan reformasi birokrasi dan kesiapan jajaran pemerintahan dalam melakukan reformasi birokrasi. Jika disimak bahwa nama pemerintahan Jokowi adalah Kabinet Kerja, maka tidak ada alasan bagi semua kementrian untuk tidak melaksanakan reformasi birokrasi. Persolanaanya adalah, apakah sejauh ini sudah tersedia disain yang jelas dan terukur tentang apa, siapa, dan bagaimana reformasi birokrasi itu.

Sebagaimana halnya teknologi yang perlu kesiapan dan adaptasi budaya masyarakatnya, E-Blusukan juga memerlukan kesiapan dan adaptasi itu. Adaptasi masyarakat dan aparatur pemerintahan Jokowi yang terlambat terhadap E-Blusukan, justru akan menimbulkan mispersepsi terhadap gagasan reformasi birokrasi melalui telekonferensi. Lebih celaka lagi, E-Blusukan bukan dipandang sebagai terobosan kreatif dan inovatif dari pemerintahan Jokowi, tetapi tak lebih sebagai proyek pencitraan belaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka:

 

Moedjanto, G. 1987. Konsep kekuasaan Jawa : penerapannya oleh raja-raja Mataram.
            Yogyakarta: Kanisius.

Pacey, Arnold, 2000. Ninth Edition. The Culture of Technology. Massachusetts : The MIT        Press Cambridge.

Prasojo, Eko. “Tantangan Birokrasi Pemerintahan Jokowi-JK”, dalam Harian Kompas,

25 November 2014.

 

Robbins, S.P. 2001. Organizational behavior. New Jersey: Prentice-Hall.

 

Tubbs, Steward L. & Moss, Sylvia. 1990. Human Communication. New York: McGraw-Hill

 

Turner, Mark. 1998. Central-Local Relations in the Asia-Pacific: Convergence or

Divergence? in Martin Minogue, Charles Polidano, and David Hulme, eds., Beyond

 the New Public Management: Changing Ideas and Practices in Governance, pp.

246–259. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

 

Weber, Max. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. New York:

The Free Press.

 

Zein, Kurniawan. 2006. “Birokrasi sebagai Abdi Masyarakat” (Sekilas Pandang Birokrasi di

Indonesia) dalam buku Mengurai Benang Kusut Birokrasi. Jakarta: LKJ-PIRAC

Tulisan ini bersama:

Edi Santoso dan Chusmeru, Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Dimuat di : Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 16, Desember, 2014,  Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2014

Kekuasaan yang Penuh Senyum

KANTOR EDIT5

Ketika Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengajukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI, tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Sesaat setelah itu, panggung politik tanah air mulai memanas. Kelompok yang pro KPK dan kelompok pendukung Budi Gunawan saling berunjuk rasa. Kedua kelompok itu menganggap lembaga dan orang yang didukung adalah yang paling benar dan tak pernah salah.

Tidak ingin dianggap lemah, Polri pun menetapkan Ketua dan Wakil Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Meski tidak diakui, perseteruan kedua lembaga itu menambah suhu politik tanah air kian memanas. Panggung politik semakin riuh saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ( Ahok ) berseteru dengan DPRD terkait RAPBD “Siluman “.

Apa yang terjadi di balik pertarungan KPK versus Polri dan Ahok versus DPRD menggambarkan betapa kekuasaan dan politik menjadi ajang pertarungan yang tiada henti. Kekuasaan telah menjadikan orang merasa paling benar, dan dengan kebenaran sepihak itulah ia membangun kekuasaan. Padahal, sebagai makhluk yang berkeyakinan, hanya Tuhan yang memiliki kebenaran dan kuasa mutlak. Namun  kekuasaan seringkali membuat orang merasa sebagai “tuhan – tuhan” yang tak mungkin tersentuh hukum. Mereka lupa pada falsafah yang mengatakan Pangeran tan kena kinaya apa. Tuhan tidak bisa diibaratkan, disejajarkan, dan digambarkan seperti apa pun, apalagi dengan kekuasaan seseorang.

                Spiral Caci – maki

Politik dan kekuasaan yang “tak pernah salah” acapkali menghasilkan pemimpin yang semena- mena dan rakyat yang tertindas. Jika pemimpin yang haus akan kekuasaan meraih dan mempertahankannya dengan cara kekerasan, maka rakyat yang tertindas akan melawannya dengan cara mencaci dan menghujat. Begitulah seterusnya, ketika rejim penguasa berganti, ketika pemimpin baru “yang tak pernah salah” itu berkuasa, caci – maki kembali muncul. Jadilah spiral caci – maki terbentuk lewat sejarah kekuasaan yang “tak pernah salah” itu.

Mohamad Sobary  ( 2000 : 4 ) dalam kumpulan artikel yang dibukukan dengan judul “Kekuasaan Tak Pernah Senyum” menyatakan, kita tahu rakyat tak dilahirkan untuk memaki pemimpin mereka. Bila mereka terpaksa memaki, ini karena dalam sejarah, mereka selalu dikecewakan. Tuntutan keadilan yang mereka panggul, tak dipenuhi oleh para pemimpin yang berjanji memenuhinya. Rakyat selalu dalam posisi kecewa. Terus menerus.

Kekecewaan rakyat bukan tidak beralasan. Setelah lebih dari tiga puluh tahun rakyat berada di bawah rejim yang “tak pernah salah”, mereka begitu berharap akan datang perubahan di era reformasi ini. Namun perubahan itu hanya terjadi secara struktural, tidak sistemik dan holistik. Perubahan hanya kentara terjadi pada keleluasaan untuk mendirikan partai politik. Sedangkan mentalitas penguasa yang “tak pernah salah” masih saja sama dengan rejim sebelumnya.

Demokrasi multi partai setelah reformasi yang diharapkan mampu membawa perubahan secara sistemik tidak banyak membawa angin segar. Para elit lebih asyik bermain dalam politik partai ketimbang menjalankan fungsi partai politik sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Karenanya, partai politik hanya sekadar alat bagi elit untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana dikatakan Eberhard Puntsch ( 1996 : 43 ), dengan melakukan politik partai berarti tidak memberi tingkat kepentingan utama pada kebutuhan masyarakat keseluruhan, tetapi memprioritaskan kepentingan partai itu sendiri. Melakukan politik partai berarti menyalahgunakan partai itu menjadi alat belaka.

Apa pun akan dilakukan elit atau pemimpin sepanjang dapat menyelamatkan partai yang telah mengantarkannya duduk di singgasana kekuasaan. Maka tidak mengherankan bila elit partai atau anggota parlemen saling caci – maki, berteriak tak senonoh, atau bahkan baku pukul di ruang sidang di mana mereka akan mengambil keputusan yang penting bagi rakyat. Dikatakan  Eberhard Puntsch ( 1996 : 39 ), menjadikan emosi – emosi sebagai dasar pengambilan keputusan adalah cara yang otoriter. Bukankah persetujuan yang bebas datang dari otak, bukan dari perut.

Para pendahulu bangsa yang menjunjung tinggi falsafah Jawa selalu mengatakan sumarah lembah manah. Setiap persoalan mesti diselesaikan dengan keikhlasan dan kerendahan hati, bukan dengan caci  – maki dan emosi yang meledak. Sikap elit yang selalu merasa “tak pernah salah” akan melahirkan fanatisme antiideologi lain, antigagasan lain, antipartai lain.

Politik meminta perlu ada kelenturan, ujar Mohamad Sobary ( 2000 : 175 ). Dalam politik, konflik wajib dijawab secara akomodatif, bukan dengan fanatisme sempit. Fanatisme tak pantas muncul di kalangan elit politik. Menolak suatu gagasan itu budi pekerti mulia dan luhur dalam politik. Apalagi menolak gagasan yang masih tentatif. Tetapi, artikulasi politiknya elegan, matang, argumentatif. Cari kelemahan gagasan itu dengan cara yang luhur pula. Jangan bilang harga mati. Itu sama saja dengan anak kecil merengek, bila tak boleh ikut ke pasar akan menangis terus.

Kekuasaan dan Senyum

                Presiden Jokowi menulis status dalam akun facebook : “Suro Diro Joyoningrat, Lebur dening Pangastuti “. Sebuah status yang mengadung nilai filosofi mendalam tentang bagaimana menghadapi tantangan dan persoalan berbangsa dan bernegara. Jokowi yakin betul, bahwa setiap tantangan, persoalan, cacian, hujatan, kedengkian, dan kekerasan tidak perlu dihadapi dengan cara yang sama, tetapi dengan kelembutan, senyum, dan kasih sayang. Hujatan, kedengkian, dan kekerasan yang dihadapi dengan cara yang sama justru akan melahirkan kekerasan baru. Seperti dinyatakan Dom Helder Camara ( 2000 : 36 ), kekerasan akan memancing dan melahirkan kekerasan yang lain.

Jokowi tentu sadar, bahwa perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukungnya dengan Koalisi Merah Putih tidak mudah untuk didamaikan. Apalagi bila masing – masing koalisi partai poltik itu merasa tan kena kinaya apa, merasa yang paling benar dan paling berkuasa. Hujatan, caci – maki, dan kekerasan verbal dan nonverbal selalu akan mendera dalam setiap langkahnya.

Kebuntuan komunikasi politik sedang terjadi, dan Jokowi menghadapinya dengan pangastuti, senyum, lembut, tenang, dan tidak grasa – grusu. Walau dengan sikap seperti itu ia dinilai sebagai pemimpin yang lamban. Pertarungan tiada henti antara kedua koalisi partai politik di parlemen itu telah menyumbang situasi kebuntuan komunikasi yang membuat Jokowi canggung dalam melangkah. Apalagi bila kebuntuan itu kemudian mengakibatkan setiap komunikasi diwarnai downward talk dan power play. Dalam perspektif komunikasi, Joseph A. DeVito ( 1997 : 144 ) menyebut sebagai pembicaraan yang selalu merendahkan pihak lain dan diwarnai manuver – manuver untuk menjatuhkan.

Siapa pun pemimpinnya, agak sulit menghadapi downward talk dan power play dari pihak yang semestinya menjadi mitra dalam membangun bangsa dan negara. Menggunakan otoritas kekuasaannya akan dianggap sebagai pemimpin yang otoriter dan intimidatif. Menyikapi dengan diam justru dianggap lemah dan tidak kapabel sebagai pemimpin. Oleh karenanya, sikap pangastuti menjadi pilihan diantara pilihan yang kurang menyenangkan tadi. Komunikasi politik yang buntu dapat diatasi dengan model komunikasi yang lebih humanistik. Borden Stone ( 1976 : 82 ) menyarankan digunakannya stroking sebagai a unit of recognition, yaitu menempatkan diri sebagai penguasa yang mampu mendengarkan keluhan rakyatnya, membuat dan menyampaikan keputusan yang dibuatnya dengan cara yang lebih humanistik, bukan dengan arogansi kekuasaannya. Kekuasaan yang senantiasa diwarnai senyum, dan membuat rakyat selalu tersenyum.

Mengahadapi begitu banyak persoalan bangsa dan negara ini, dengan peta konstelasi dan kontestasi politik seperti saat ini memang memancing penguasa untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan instan, yang kadang justru menggunakan cara-cara tidak humanistik. Meski dengan itu ia akan kehilangan popularitasnya. Akan tetapi Mohamad Sobary yakin, diperlukan kekuasaan yang kukuh dan stabil, tetapi lentur. Watak kukuh menjadi tiang – tiang penyangga kelemahan. Tali yang lentur menjadi pengikat segenap kekuatan yang terancam cerai – berai menjadi kepingan kecil – kecil dan lemah.

Selebihnya, menurut Sobary, kekuasaan harus bisa tersenyum. Semua akan muncul jika pemimpin kita memiliki mata dan hati yang bisa memandang seluruh rakyat dengan rasa cinta. Rakyat pun akan otomatis membalasnya dengan senyum dan cinta pula. Kita semua rindu kekuasaan yang seperti itu.

Tulisan ini dimuat di Majalah Craddha, Bali, Edisi 66 Tahun 2015

Revolusi Mental Melawan Korupsi

 

KANTOR EDIT4

Indonesia tahun ini telah merayakan kemerdekaan yang ke 69. Selain perayaan kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki banyak hari peringatan yang bersifat heroik dan menggugah semangat perjuangan serta kebangsaan, seperti hari Kebangkitan Nasional, Kesaktian Pancasila, hari Bhayangkara, hari Angkatan Bersejata, dan hari Pahlawan. Makna peringatan-peringatan tersebut saat ini telah memperoleh perspektif baru. Bukan lagi sekadar makna historis yang penuh heroik. Perjuangan dan kemerdekaan dimaknai dengan berbagai warna sesuai perspektif dan konteks perkembangan dunia saat ini. Peradaban global yang kini dihadapi berbagai negara patut menjadi renungan dalam peringatan hari-hari besar di Indonesia.

Peradaban global kerap dikaitkan oleh berbagai negara dengan kemerdekaan dan momentum abad 21. Ilmuwan Perancis Roger Heim ( 1987 ) menulis buku berjudul L’Angoisse de I’An 2000  atau Ketakutan Menghadapi Tahun 2000. Ketakutan Heim bukan tanpa alasan. Peradaban global yang sedang dihadapi bangsa-bangsa di dunia adalah peradaban yang bersifat simbolis.

Peradaban semacam itu akan ditandai oleh perilaku dan kebudayaan material yang dominan. Terjadi kontradiksi antara nilai-nilai pragmatis, fungsional, dan mondial dengan nilai-nilai dan budaya tradisional. Masyarakat akan menghormati warganya yang menjadi menteri, jaksa, hakim, polisi, gubernur, bupati, atau angggota DPR sepanjang mereka berlaku santun di kampung. Apalagi bila para pejabat negara itu sangat dermawan menyumbang setiap kegiatan di kampung halamannya. Orang kemudian tak mau tahu dari mana pejabat itu mendapatkan uang untuk menyumbang. Orang pun kemudian menjadi terkejut dan tak menyangka jika pejabat tersebut tersandung kasus korupsi.

Maka, gagasan Presiden Terpilih Joko Widodo ( Jokowi ) saat kampanye untuk melakukan Revolusi Mental menjadi relevan dalam konteks memaknai perjuangan, kemerdekaan, peradaban global, dan korupsi. Hanya saja, gagasan Revolusi Mental itu masih perlu dirumuskan konsep, indikator, dan parameternya agar dapat dilaksanakan dalam rangka membangun mental atau moralitas bangsa Indonesia ke depan. Sehingga gagasan itu bukan sekadar slogan kampanye untuk menyenangkan rakyat saat kampanye pemilihan presiden.

 

Pemaknaan Revolusi

            Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu dahsyat setelah 69 tahun Indonesia merdeka tidak dibarengi dengan adaptasi nilai-nilai moral bangsa ini. Penyadapan pembicaraan telepon untuk mengungkap kasus korupsi bukti nyata ketakutan Roger Heim di abad 21 ini. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) tidak dibarengi dengan peningkatan moralitas bangsa ini. Seolah memang tidak ada kaitan antara tekonologi penyadapan dengan moralitas dan perilaku korupsi. Upaya KPK membeberkan rekaman percakapan telepon para tersangka korupsi harus dilandasi semangat revolusi diri dalam konteks moral.

Memaknai sisi lain perjuangan dan kemerdekaan pada hakikatnya adalah berjuang dan memerdekakan diri dari pelanggaran norma moral dan hukum. Apa pun pangkat dan kedudukan seseorang, apa pun situasinya, penghormatan terhadap moralitas dan hukum semestinya berada di atas segalanya. Sayangnya, perjuangan dan kemerdekaan masih sekadar ritual Agustusan, dengan diisi upacara bendera, pawai, karnaval, pentas musik dan lomba-lomba. Belum menjadi momentum untuk berjuang dan memerdekakan diri dari segala penyimpangan.

Auri sacra fames, begitu kata Max Weber ( dalam Cuzzort & King, 1987: 9 ). Keinginan orang untuk mengumpulkan uang sama dengan sejarah manusia. Dengan demikian, hasrat orang untuk menumpuk kekayaan lebih tua dibanding usia kemerdekaan Indonesia. Celakanya, keinginan mengumpulkan uang itu bukan semata untuk memenuhi hajat hidup, namun lebih sebagai tujuan. Begitu pun korupsi, bukan lagi lahir dari keserakahan individual, tetapi berkembang menjadi ”nilai” dan ”jiwa” kolektif. Sehingga terjadilah ” korupsi berjamaah ”, seperti kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat maupun wakil rakyat.

Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun kepada Voice of America (VOA), mengatakan selama tiga tahun terakhir, pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi, menurut Tama S. Langkun ada pada jumlah kasus yang ditangani maupun aktor yang ditetapkan sebagai tersangka, baik di Komisi Pemberantasan Korupsi maupun di kepolisian dan kejaksaan.
“Kasus-kasus atau tersangka yang ada sepanjang tahun 2013 itu ada 1271 tersangka. Ini meningkat dari dua tahun yang lalu,” kataTamaS.Langkun.”Tahun 2011 itu ada 1056 tersangka. Artinya ada peningkatan dari sisi kuantitas. (http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html )

 

Tentu ini ”prestasi” luar biasa memalukan yang telah diukir bangsa ini. Sebuah potret buram bangsa sejak kemerdekaan dicapai, orde baru dilengserkan, dan reformasi digulirkan. Ketika masa kemerdekaan, penjara dihuni oleh para pejuang sebagai tahanan politik penjajah. Kini sebagian besar penjara di tanah air ditempati para koruptor. Gagasan memberi baju seragam tahanan KPK bagi koruptor tidak signifikan dengan penurunan angka tindak pidana korupsi.

Revolusi mental yang digagas Jokowi perlu dimaknai sebagai upaya bagi setiap orang untuk berperilaku dengan landasan moral yang kuat, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Revolusi mental dapat juga dimaknai sebagai gerakan penyadaran secara cepat dan menyeluruh terhadap mentalitas korup. Proses penyadaran itu bisa dimulai dengan senantiasa memahami tentang arah perjalanan hidup seseorang.

Dalam falsafah ketimuran, sebagaimana diungkapkan A. Seno Sastroamidjojo pada Seminar Kebathinan Indonesia tahun 1959, orang senantiasa harus memahami Asaling Dumadi ( sumber kehidupan ), Sangkaning Dumadi ( arah jalan kehidupan ), Purwaning Dumadi ( permulaan kehidupan ), Tataraning Dumadi ( derajat atau martabat untuk mewujudkan kehidupan ), dan Paraning Dumadi ( arah perkembangan wujud kehidupan ). Dengan demikian, revolusi mental dapat dimaknai sebagai gerakan mewujudkan filsafat ketimuran untuk menjadi landasan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Melalui filsafat ketimuran ini, setiap pejabat dan wakil rakyat akan selalu merenungkan dari mana, untuk apa, dan mau ke mana jabatan yang diperolehnya itu. Setiap pejabat dan wakil rakyat senantiasa akan menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki bersumber dari kepercayaan rakyat dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Keengganan orang untuk memahami Sangkan Paraning Dumadi akan menjadikan jabatan yang dimilikinya bukan untuk kemakmuran rakyat, tapi justru menjadi sumber kerakusan untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya bagi kemakmuran pribadi dan keluarganya. Keserakahan dan kerakusan terhadap uang tanpa reserve adalah sebuah dorongan tanpa kendali; begitu kata Weber. Ibarat nahkoda yang sanggup berbuat apa saja untuk mendapat keuntungan, bahkan dengan membakar layar perahunya. Oleh karena itu, makna perjuangan, kemerdekaan, dan revolusi mental adalah menjadi diri yang tidak sebatas dianggap baik, namun benar-benar menjadi orang baik.

Artikel ini dimuat di majalah Craddha Bali, Edisi 61 Tahun 2014