Budaya Parlemen Artis

LUKISAN BONUZ EDIT2

Pemiliah Umum Legislatif ( Pileg ) tinggal menghitung hari. Para calon anggota legislatif ( Caleg ) mulai tebar pesona memperkenalkan diri kepada publik. Tidak ketinggalan para artis yang turut meramaikan pentas politik lima tahunan itu. Akankah masyarakat secara sadar, rasional, dan cerdas memilih caleg artis untuk duduk di kursi parlemen ?. Ataukah para artis itu hanya akan menjadi kosmetika politik yang mewarnai etalase gedung parlemen?

Adaptasi artis di lingkungan yang baru bukanlah proses yang mudah. Mereka terbiasa hidup dalam lingkungan dengan kerangka kerja menghibur, dan harus beradaptasi dalam lingkungan dengan kerangka kerja politik.  Para artis harus beradaptasi dari lingkungan “budaya selebritas” yang sarat hiburan ke dalam “budaya parlemen” yang penuh intrik politik.

Adaptasi  antarbudaya yang berbeda ini merupakan proses panjang penyesuaian diri untuk memperoleh kenyamanan berada dalam suatu lingkungan yang baru. Elingswoth serta Gudykunst dan Kim ( dalam MC Ninik Sri Rejeki, 2007 : 5 ) menyebutkan, perilaku adaptasi dalam interaksi antarbudaya berkaitan dengan unsur adaptasi dalam gaya berkomunikasi.

Komunikasi artis dengan khalayaknya berbatas media, baik film layar lebar maupun televisi. Kalau pun terjadi proses komunikasi interpersonal dengan khalayak, hanyalah sekadar jumpa penggemar yang bertujuan mendekatkan secara emosional penonton dan produk aktingnya. Sedangkan komunikasi legislator dengan konstituennya terjadi secara sosial dengan tujuan menggali input dalam pengambilan kebijakan politik. Meski tak jarang anggota legislatif dari kalangan bukan artis pun kemudian meniru pola komunikasi selebritis dengan lebih banyak tampil di media ketimbang mengunjungi masyarakat.

Dimensi aksiologis kurang dianggap penting dalam lingkungan hiburan. Selama peran, lakon, dan akting yang dijalani artis dapat menghibur dan meledak di pasaran, maka ia tak perlu lagi bertanya manfaat secara moral. Baik dan buruk kerja keartisannya sangat ditentukan oleh kemauan sutradara dan produsernya. Sementara produk politik legislatif selain bersandar pada pijakan yuridis dan politis, juga mempertimbangkan aspek moral etis.

Artis yang terbiasa berperilaku dan berkomunikasi dengan pola hubungan sutradara, produser, dan pasar akan memandang sebuah produk perundangan sebagai komoditas yang perlu merujuk pada arahan sutradara dan produsernya. Maka, seorang artis bisa akan lebih taat kepada ketua umum partai sebagai sutradara, dan tentu saja pemilik modal.  Persoalan  manfaat secara aksiologis menjadi tidak penting.

Kredibilitas

Terpilih tidaknya caleg artis, seperti halnya caleg nonartis sangat tergantung pada kredibilitasnya sebagai komunikator politik. Popularitas yang dimiliki hanya hadir dalam peta kognitif khalayak. Walau tidak tertutup kemungkinan ada masyarakat yang memilih caleg karena faktor hysteria media. Caleg yang sering tampil dan dielu-elukan media itulah yang dipilih.

Kredibilitas biasanya tercipta antara lain karena faktor pengetahuan dan kejujuran seseorang. Pengetahuan caleg artis yang diperlukan ketika duduk di kursi legislatif bukan hanya soal seni peran, tapi juga pemahaman dan wawasan ketatanegaraan. Masalah ini menjadi serius, karena dari beberapa debat maupun dialog interaktif caleg artis di televisi, pengetahuan artis soal hukum, politik, dan ekonomi sangat memprihatinkan. Bahkan ada caleg artis yang mengatakan akan belajar tentang proses legislasi setelah  duduk di kursi parlemen kelak.

Kejujuran menjadi modal penting untuk mendapat kredibilitas caleg di mata pemilihnya. Stigma kehidupan artis yang bertolak belakang antara panggung depan dan panggung belakang akan menjadikannya sulit meraih kredibilitas itu. Di depan kamera bisa saja artis bercuruan air mata, meratapi  kehidupan yang melarat, namun di panggung belakang, dalam realitas kehidupannya ia bisa menjadi orang yang hedonis dan tak peduli pada derita orang lain.

Sebagai wakil rakyat, artis tak boleh lagi bermain dengan manipulasi panggung depan dan belakang. Ia mesti konsisten antara kata dan perbuatan, antara ruang parlemen dan kehidupan sosial politiknya. Empatinya terhadap derita kemiskinan masyarakat atau penegakan supremasi hukum mesti lahir dari ketulusan dan kejujurannya, bukan sekadar pengelolaan kesan ( impression management ) untuk menghibur khalayak. Jangan sampai, artis yang duduk di parlemen tampil dalam iklan layanan masyarakat “Katakan Tidak pada Korupsi”, namun beberapa waktu kemudian ia menjadi terpidana kasus korupsi.

Caleg artis hanya sebagian kecil dari daftar caleg di pemilu 2014 ini. Sebagian besar diisi oleh incumbent, anggota legislatif periode 2009 – 2014 yang mencalonkan kembali. Jika wajah lama anggota legislatif saja kinerjanya banyak digugat masyarakat, akankah caleg artis mampu bekerja lebih baik dari pendahulunya. Ataukah mereka akan menjadi bagian dari wajah lama yang telah memiiliki rapor merah sebagai wakil rakyat?. Masyarakat  tentu lebih cerdas dalam menentukan pilihannya.

Isi tulisan ini pernah dimuat di: Budaya Parlemen Artis, Suara Merdeka, Jumat 14 Maret 2014

Iklan