Lawan Hoaks dengan Integrasi Nasional dan Dialog Lintas Agama

LUKISAN BONUZ EDIT3

Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan berat di tengah upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu dalam kemajemukan. Tantangan itu bukan berasal dari ideologi asing atau globalisasi teknologi informasi semata. Tantangan berat itu justru datang dari sikap dan perilaku bangsa kita yang ingkar pada realtias kebangsaan dan keberagaman.

Perbedaan cara pandang bukan diselesaikan dengan cara dialog atau musyawarah, tetapi dipilih jalan pertentangan, pertikaian, dan kekerasan. Perbedaan agama, etnis, latar belakang politik; bukan dimaknai sebagai anugerah perbedaan dalam nasionalisme, namun dianggap sebagai sumber ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan. Orang dengan mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain hanya karena berbeda suku, agama, atau afiliasi politik.

Kekerasan demi kekerasan menjadi bagian dari keseharian bangsa ini. Pelaku dan korban kekerasan pun bukan hanya menimpa masyarakat biasa, tetapi juga pejabat negara. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Novel Baswedan mengalami tindak kekerasan di tengah upaya mengungkap dan memberantas korupsi. M Alzahra alias Joya yang dituduh mencuri di salah satu masjid di Bekasi, meninggal karena dihakimi massa dengan cara yang sangat sadis. Padahal almarhum dikenal sebagai sosok yang taat beribadah.

Fitnah, kebohongan, dan ujaran kebencian juga mewarnai kehidupan masyarakat kita. Orang begitu mudah menuduh, mengumpat, dan menyiarkan kabar bohong tanpa didukung oleh  informasi yang benar dan lengkap. Perbedaan dan kemajemukan tidak disyukuri sebagai anugerah bangsa, tetapi justru dijadikan modal untuk menciptakan ujaran kebencian. Bahkan, fitnah dan ujaran kebencian telah menjadi komoditas bisnis. Terbongkarnya jaringan Saracen menunjukkan, betapa bangsa ini rapuh dengan mengorbankan nasionalisme dalam kemajemukan hanya untuk kepentingan uang.

Mengapa bangsa kita begitu mudah tersulut emosi dan melakukan kekerasan? Mengapa kebohongan menjadi ladang penghidupan sebagian orang? Menyongsong peringatan hari Sumpah Pemuda, patut kita merenung untuk mencari jawabnya.

Akar Kekerasan

Kekerasan saat ini menjadi realitas sosial yang dapat dijumpai setiap saat dan di setiap tempat di tanah air. Kekerasan bisa terjadi di kota dan di desa. Menurut Franz Magnis Suseno (2000: ix), kekerasan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Transformasi masyarakat akibat modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat senantiasa dalam ketegangan. Disorientasi, dislokasi, dan disfungsionalisasi terjadi. Pengelolaan konflik pada masyarakat tradisional tidak lagi mempan dalam menghadapi kemajemukan. Kecenderungan yang muncul adalah primordialistik dan perilaku agresif ketika modernisasi tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan.

Lebih lanjut, Magnis Suseno mengatakan bahwa akumulasi kebencian dalam masyarakat juga memicu tindak kekerasan. Akumulasi itu tampak dalam munculnya tendensi eksklusif di lingkungan etnik maupun agama. Kecurigaan etnik dan agama memang merupakan konsekuensi dari masyarakat majemuk seperti Indonesia. Sebagaimana dinyatakan Nasikun ( 1996: 7), masyarakat majemuk memiliki kecenderungan mengidap konflik yang kronis dalam hubungan antarkelompok. Oleh sebab itu, integrasi nasional menjadi masalah serius bagi masyarakat yang majemuk.

Magnis Suseno (2000: x) juga mengidikasi, bahwa mudahnya bangsa kita terprovokasi untuk melakukan kekerasan karena masyarakat yang sakit. Pertikaian antarwarga yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele bisa berakhir dengan saling membunuh. Warga desa saling berperang karena masalah perbedaan suku dan kepercayaan. Bahkan, pertandingan olah raga yang mestinya dilandasi sportivitas ternyata juga mengandung letusan kekerasan. Masyarakat kehilangan kemampuan untuk bersolidaritas melebihi lingkungan primordialnya.

Kemajemukan atau keragaman etnis, agama, dan budaya harus dikelola dengan baik agar tidak memicu konflik di masyarakat. Keragaman budaya, misalnya, sering dianggap sebagai penerimaan segala perbedaan, tanpa memandang nilai baik dan buruk yang terkandung dalam keragaman itu. Sejatinya, anggapan tersebut tidak seutuhnya benar. Sebab, keragaman budaya harus bernilai mutual understanding, yaitu kesamaan persepsi antara kelompok yang berbeda. (Dedi Kurnia Syah, 2016: 39).

Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mudah menerima sesuatu hal yang menurut anggapan mereka tidak lazim. Kearifan lokal mesti dijaga dengan tidak memaksakan nilai-nilai budaya kepada kelompok lain, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Pernikahan sejenis misalnya, bukan hanya persoalan legalitas dan hak asasi manusia. Persoalan tersebut juga masuk dalam ranah agama dan lintasbudaya yang perlu dipertimbangkan untuk keberlangsungan budaya itu sendiri. Meski bangsa ini memiliki ragam budaya, namun ada nilai-nilai budaya dan agama yang juga perlu dihormati tentang larangan pernikahan sejenis. Kemajemukan tidak serta merta dimaknai sebagai upaya untuk menerima sesuatu hal baru yang tidak dapat diterima dalam konteks kehidupan masyarakat.

Kebohongan

Nasionalisme dan persatuan bangsa kita juga terancam dengan makin maraknya kasus penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan kabar bohong ( hoax ). Seolah bangsa ini sudah kehilangan identitas sebagai bangsa yang santun, ramah, dan jujur. Fitnah dan kebohongan bukan hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi juga diorganisasi secara rapi. Sasaran kabar bohong pun bukan hanya masyarakat biasa, namun merambah di kalangan pengusaha, politisi, bahkan presiden.

Kebohongan atau dusta menurut Kamus Random House ( dalam DeVito, 1997: 147) adalah pernyataan keliru yang dilakukan secara sengaja dengan maksud menipu. Kebohongan dilakukan untuk menciptakan kesan yang salah. Selanjutnya Joseph A.DeVito menjelaskan, dusta dapat dilakukan, baik dengan menghilangkan fakta tertentu maupun perbuatan. Bila orang menghilangkan atau menyembunyikan sesuatu yang relevan dengan masalah tertentu, dan penghilangan ini membuat orang lain menarik kesimpulan yang salah, maka orang tersebut telah berdusta, persis seperti jika orang membuat pernyataan yang salah dengan sengaja.

Dusta bukan hanya berbentuk verbal ucapan dan tulisan, namun juga bersifat nonverbal. Ekspresi wajah tak bersalah dari pelaku tindak kekerasan adalah dusta nonverbal. Lambaian tangan dan senyum ceria seolah tak bersalah dari seorang tersangka korupsi adalah contoh bentuk kebohongan nonverbal. Kebohongan bervariasi, dari bohong yang membesar-besarkan kebenaran dengan maksud baik, sampai kepada bohong besar di mana seseorang merancang kebohongan secara cermat sehingga setiap orang percaya bahwa kebohongan itu adalah sesuatu yang benar.

Kebohongan yang dilandasi pada fitnah dan ujaran kebencian dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara bukan semata menyakiti hati masyarakat, tetapi juga telah mencederai semangat nasionalisme dan moralitas bangsa. DeVito (1997: 148) menjelaskan, kebohongan mempunyai dimensi etik dan efektivitasnya. Dimensi etik menyangkut apa yang benar dan apa yang salah. Dusta dianggap tidak etis, karena setiap orang mempunyai hak untuk mendasarkan pilihannya atas informasi terbaik yang ada. Dengan berbohong kepada seseorang, maka orang menyembunyikan setidak-tidaknya sebagian informasi dan menyebabkan keputusan yang diambil atas dasar asumsi yang tidak benar.

Dimensi efektivitas menyangkut apakah suatu kebohongan berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Banyak dusta yang efektif. Ada orang yang mencapai puncak profesinya, dan ternyata keberhasilan ini banyak diperoleh melalui kebohongan dan penipuan. Tidak diragukan, bahwa dalam banyak kesempatan dusta itu berhasil. Akan tetapi, dusta banyak menimbulkan masalah dan kerugian, sehingga orang perlu berhenti dan berpikir dua kali untuk berbohong. Bayangkan, apa jadinya jika politisi, anggota parlemen, birokrat, dan pengusaha menggeluti profesinya dengan berbekal kebohongan. Negara yang kita cintai ini akan segera runtuh karena dibangun atas dasar pondasi kebohongan.

Solusi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membuat masyarakat hidup dalam kemudahan, kecepatan, dan kebebasan. Media massa, dan utamanya media sosial menjadi saluran ekspresi kebebasan. Orang merasa bebas untuk mengungkapkan segala pemikirannya. Bahkan orang juga begitu bebas untuk menyebar ujaran kebencian fitnah, dan kebohongan. Hoaks atau kabar bohong berseliweran di dunia maya setiap detik.

Tidak heran jika Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir menyatakan bahwa hoaks harus dilawan dengan teknologi. Meski demikian, pernyataan Mohammad Nasir perlu diberi catatan. Persoalan hoaks bukanlah semata piranti keras   (hardware ) media sosial penyebar hoaks. Masalah kebohongan adalah persoalan konten, masalah isi pesan yang berkaitan dengan perilaku berdusta. Oleh karena itu, penanganan hoaks melalui teknologi perlu disertai dengan revolusi mental agar masyarakat menjauhi kebohongan.

Kekerasan dan kebohongan adalah dua hal yang akan membuat rapuh persatuan, kesatuan, dan nasionalisme kita. Apalagi jika kekerasan dan kebohongan dilakukan karena perbedaan dan alasan kemajemukan. Magnis Suseno menawarkan pendidikan yang inklusif sebagai solusi. Yaitu pendidikan yang mengajak anak bersikap positif terhadap fenomena kemajemukan. Seorang anak didik diharapkan bisa menghargai anak yang berasal dari suku, agama, dan budaya yang berbeda. ( 2000: xiii)

Masyarakat yang sakit serta struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menimbulkan luka hati rakyat juga harus disembuhkan. Seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam proses penyembuhan ini. Para elit nasional dan lokal menjaga diri untuk tidak terseret dalam emosi kesukuan dan agama. Sikap puritan dalam beragama atau mengkafirkan pengikut agama lain, akan menambah luka dan sakit masyarakat yang sudah tertindas secara struktural.

Kekerasan dapat pula diatasi dengan terciptanya masyarakat yang adil, manusiawi, dan solider. Untuk itu, struktur yang jelek dan korup; yang termanifestasi dalam ketidakadilan, kesenjangan, dan ketimpangan harus dibongkar. ( I. Marsana Windhu, 2000: 29). Masyarakat juga perlu diajarkan untuk solider. Nasionalime Indonesia dibangun dengan landasan keberagaman suku, agama, etnis, golongan, dan kepercayaan. Tanpa solidaritas, ujaran kebencian dan kabar bohong yang menyangkut keberagaman itu dapat menyulut kekerasan.

Kemajemukan di Indonesia memang dapat memicu egoisme dalam budaya dan agama. Oleh sebab itu propaganda penyelesaian perbedaan secara dialogis perlu dilakukan untuk mencegah konflik yang menjurus pada kekerasan. Banawiratma ( dalam Dedi Kurnia Syah, 2016: 129) mengingatkan pentingnya membuat peta ranah dialog untuk menginisiasi komunikasi antaragama secara terbuka.

Dialog antaragama menjadi penting, karena dalam perspektif budaya, agama ikut mendukung perkembangan kebudayaan dalam agama tertentu. Apalagi di Indonesia agama acapkali dipraktikan dalam ritual kebudayaan. Dialog kehidupan beragama dilakukan untuk mendapatkan analisis dan refleksi kontekstual lintasagama. Selain itu juga perlu dilakukan kajian atau studi tradisi-tradisi agama yang ada di Indonesia. Pemahaman, analisis, dan hasil kajian  itu dapat menjadi rujukan penyelesaian konflik budaya dan agama, sehingga kekerasan yang bersumber dari perbedaan agama dan budaya dapat diantisipasi.

Kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan. Sama halnya kebohongan, tidak perlu diatasi dengan kebohongan lain. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka setiap masalah yang menyangkut perbedaan dan kemajemukan semestinya diselesaikan dengan jalan dialog. Karena kita adalah bangsa yang mengutamakan persatuan serta kemanusiaan yang adil dan beradab.

Artikel ini pernah dimuat di: Majalah Craddha Bali, Edisi 79 / XVII, 2017

Iklan

Budaya Parlemen Artis

LUKISAN BONUZ EDIT2

Pemiliah Umum Legislatif ( Pileg ) tinggal menghitung hari. Para calon anggota legislatif ( Caleg ) mulai tebar pesona memperkenalkan diri kepada publik. Tidak ketinggalan para artis yang turut meramaikan pentas politik lima tahunan itu. Akankah masyarakat secara sadar, rasional, dan cerdas memilih caleg artis untuk duduk di kursi parlemen ?. Ataukah para artis itu hanya akan menjadi kosmetika politik yang mewarnai etalase gedung parlemen?

Adaptasi artis di lingkungan yang baru bukanlah proses yang mudah. Mereka terbiasa hidup dalam lingkungan dengan kerangka kerja menghibur, dan harus beradaptasi dalam lingkungan dengan kerangka kerja politik.  Para artis harus beradaptasi dari lingkungan “budaya selebritas” yang sarat hiburan ke dalam “budaya parlemen” yang penuh intrik politik.

Adaptasi  antarbudaya yang berbeda ini merupakan proses panjang penyesuaian diri untuk memperoleh kenyamanan berada dalam suatu lingkungan yang baru. Elingswoth serta Gudykunst dan Kim ( dalam MC Ninik Sri Rejeki, 2007 : 5 ) menyebutkan, perilaku adaptasi dalam interaksi antarbudaya berkaitan dengan unsur adaptasi dalam gaya berkomunikasi.

Komunikasi artis dengan khalayaknya berbatas media, baik film layar lebar maupun televisi. Kalau pun terjadi proses komunikasi interpersonal dengan khalayak, hanyalah sekadar jumpa penggemar yang bertujuan mendekatkan secara emosional penonton dan produk aktingnya. Sedangkan komunikasi legislator dengan konstituennya terjadi secara sosial dengan tujuan menggali input dalam pengambilan kebijakan politik. Meski tak jarang anggota legislatif dari kalangan bukan artis pun kemudian meniru pola komunikasi selebritis dengan lebih banyak tampil di media ketimbang mengunjungi masyarakat.

Dimensi aksiologis kurang dianggap penting dalam lingkungan hiburan. Selama peran, lakon, dan akting yang dijalani artis dapat menghibur dan meledak di pasaran, maka ia tak perlu lagi bertanya manfaat secara moral. Baik dan buruk kerja keartisannya sangat ditentukan oleh kemauan sutradara dan produsernya. Sementara produk politik legislatif selain bersandar pada pijakan yuridis dan politis, juga mempertimbangkan aspek moral etis.

Artis yang terbiasa berperilaku dan berkomunikasi dengan pola hubungan sutradara, produser, dan pasar akan memandang sebuah produk perundangan sebagai komoditas yang perlu merujuk pada arahan sutradara dan produsernya. Maka, seorang artis bisa akan lebih taat kepada ketua umum partai sebagai sutradara, dan tentu saja pemilik modal.  Persoalan  manfaat secara aksiologis menjadi tidak penting.

Kredibilitas

Terpilih tidaknya caleg artis, seperti halnya caleg nonartis sangat tergantung pada kredibilitasnya sebagai komunikator politik. Popularitas yang dimiliki hanya hadir dalam peta kognitif khalayak. Walau tidak tertutup kemungkinan ada masyarakat yang memilih caleg karena faktor hysteria media. Caleg yang sering tampil dan dielu-elukan media itulah yang dipilih.

Kredibilitas biasanya tercipta antara lain karena faktor pengetahuan dan kejujuran seseorang. Pengetahuan caleg artis yang diperlukan ketika duduk di kursi legislatif bukan hanya soal seni peran, tapi juga pemahaman dan wawasan ketatanegaraan. Masalah ini menjadi serius, karena dari beberapa debat maupun dialog interaktif caleg artis di televisi, pengetahuan artis soal hukum, politik, dan ekonomi sangat memprihatinkan. Bahkan ada caleg artis yang mengatakan akan belajar tentang proses legislasi setelah  duduk di kursi parlemen kelak.

Kejujuran menjadi modal penting untuk mendapat kredibilitas caleg di mata pemilihnya. Stigma kehidupan artis yang bertolak belakang antara panggung depan dan panggung belakang akan menjadikannya sulit meraih kredibilitas itu. Di depan kamera bisa saja artis bercuruan air mata, meratapi  kehidupan yang melarat, namun di panggung belakang, dalam realitas kehidupannya ia bisa menjadi orang yang hedonis dan tak peduli pada derita orang lain.

Sebagai wakil rakyat, artis tak boleh lagi bermain dengan manipulasi panggung depan dan belakang. Ia mesti konsisten antara kata dan perbuatan, antara ruang parlemen dan kehidupan sosial politiknya. Empatinya terhadap derita kemiskinan masyarakat atau penegakan supremasi hukum mesti lahir dari ketulusan dan kejujurannya, bukan sekadar pengelolaan kesan ( impression management ) untuk menghibur khalayak. Jangan sampai, artis yang duduk di parlemen tampil dalam iklan layanan masyarakat “Katakan Tidak pada Korupsi”, namun beberapa waktu kemudian ia menjadi terpidana kasus korupsi.

Caleg artis hanya sebagian kecil dari daftar caleg di pemilu 2014 ini. Sebagian besar diisi oleh incumbent, anggota legislatif periode 2009 – 2014 yang mencalonkan kembali. Jika wajah lama anggota legislatif saja kinerjanya banyak digugat masyarakat, akankah caleg artis mampu bekerja lebih baik dari pendahulunya. Ataukah mereka akan menjadi bagian dari wajah lama yang telah memiiliki rapor merah sebagai wakil rakyat?. Masyarakat  tentu lebih cerdas dalam menentukan pilihannya.

Isi tulisan ini pernah dimuat di: Budaya Parlemen Artis, Suara Merdeka, Jumat 14 Maret 2014

Dibalik Makna Tembang Ojo Lamis

 NDALANG EDIT

ojo sok gampang janji wong manis
yen ta amung lamis
becik aluwung prasaja nimas ora agawe cuwa

tansah ngugemi tresnamu wingi
jebul amung lamis
kaya ngenteni thukule jamur ing mangsa ketiga

aku iki prasasat lara tan antuk jampi
mbok ojo amung lamis
kang uwis dadine banjur dhidhis

akeh tuladha kang dhemen cidra uripe rekasa
milih sawiji endi kang suci
tanggung bisa mukti

Tembang atau lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi langgam dan kerocong Jawa Waljinah di atas mengandung muatan nilai dan filosofis yang mendalam. Lagu tersebut mengandung pesan kepada siapa pun agar tidak mudah mengucap janji-janji manis (lamis), jika kenyataannya hanya berdusta. Lebih baik kita jujur apa adanya agar tidak membuat kecewa orang lain.

Adalah Ki Nartosabdo, sang pencipta lagu, yang telah jauh hari membaca tanda-tanda zaman tentang akan munculnya orang-orang yang hanya lamis, janji manis di mulut saja. Saat ini, tembang Ojo Lamis terasa tepat dan kontekstual untuk dimaknai. Pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) yang akan diselenggarakan secara serentak di beberapa daerah menciptakan dinamika politik yang menggairahkan di tanah air. Selain ditandai oleh banyaknya calon yang akan bertarung memperebutkan kursi kekuasaan di daerah, Pilkada juga diramaikan oleh bertaburnya janji-janji manis kandidat saat kampanye.

Seperti halnya Pilkada tahun-tahun sebelumnya, janji manis hanya terucap di panggung kampanye dan selanjutnya diingkari dalam realitas kekuasaan. Dramaturgi kehidupan politik pun dimulai. Saat kampanye yang menjadi bagian dari panggung depan ( front stage ), para kandidat begitu berapi-api menyampaikan visi misi dan janji politiknya. Namun ketika terpilih, dan ia mendapatkan kekuasaan yang menjadi panggung belakangnya ( back stage ), semua visi misi dan janji-janji itu hanya buaian di atas panggung.

Fenomena Ojo Lamis dan ingkar janji dalam dunia politik tanah air tampaknya menjadi hal yang lumrah dan berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemimpin tak segan-segan  berkata manis di depan, untuk kemudian berdusta di belakang. Fenomena semacam ini dalam perspefktif komunukasi disebut dengan diskordansi.Ernst Beier ( dalam DeVito, 1997: 40 ) mengatakan bahwa diskordansi adalah pesan yang kontradiktif. Pesan seperti ini terjadi, karena antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan seorang pemimpin jauh panggang dari api.

Diskordansi pesan merupakan kontradiksi pesan verbal dan nonverbal. Di satu saat, seorang pemimpin berjanji akan menyejahterakan masyarakat, tapi di saat yang lain ia justru sibuk memakmurkan diri, sanak keluarga, dan kelompoknya. Di satu waktu, ia berjanji akan memberi jaminan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman kepada masyarakat, namun di waktu yang lain perilakunya justru menimbulkan kegaduhan, perpecahan, dan ketakutan. Di satu tempat ia berjanji akan melestarikan budaya dan lingkungan, akan tetapi di tempat yang lain justru merusak tatanan budaya dan menghancurkan lingkungan. Itulah pemimpin Lamis, seperti gambaran lagu Ki Nartosabdo, pemimpin yang hanya tebar pesona namun menumbuhkan bencana.

Indonesia saat ini darurat pemimpin. Indonesia membutuhkan pemimpin yang satya wacana, satu kata dan perbuatan tiada berbeda. Pemimpin semestinya mampu menegakkan keadilan dan kebenaran, serta dapat mewujudkan memayu hayuning bawana atau menciptakan masyarakat yang rahmatan lil ‘alamin, yaitu menyelamatkan dan memakmurkan bumi seisinya. Para pemimpin patut untuk mencontoh model kepemimpinan para ksatria yang digambarkan  dalam dunia pewayangan. Para ksatria memegang peran penting dalam melaksanakan darmaning ksatria ( Wawan Susetya, 2007: 29).

Para pemimpin diamanahkan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, bukan mengadu domba atau memecah. Sejatinya, seorang pemimpin rumeksa raharjaning praja bumi kelahiran. Artinya, pemimpin harus dapat memelihara keselamatan dan kesejahteraan negara dan tanah air. Nasionalisme seorang pemimpin juga dapat dilihat dari derajat empatinya terhadap kondisi yang dialami warga negaranya. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat atau selalu mengendalikan harga kebutuhan pokok agar kondisi perekonomian masyarakat tetap bergairah adalah salah satu bentuk empati seorang pemimpin. Trisna bangsa welas asih mring kawula dasih, pemimpin harus mencintai bangsa dan memberikan kasih sayang kepada rakyatnya.

Kekuasaan dan harta yang akan diperoleh dari kekuasaan itu, mengakibatkan kecenderungan seorang kandidat pemimpin untuk menjadi lamis. Padahal seorang pemimpin mestinya satya ing janji nuhoni sabda ingkang wus kawedhar, menepati janji yang sudah diucapkan. Apalagi bila jalan unutuk menduduki kekuasaan itu harus ditempuh melalui persekongkolan politik serta dibayar dengan biaya yang tinggi, maka pemimpin yang dihasilkan pun akan menjadi rakus serta tunduk kepada kelompok politik tertentu.

 

Pilkada serentak yang digelar di seluruh wilayah Indonesia sudah saatnya melahirkan pemimpin yang tidak lagi manis di bibir, bukan pemimpin yang tunduk pada pemilik modal atau penguasa partai politik. Pilkada selayaknya dapat menghasilkan pemimpin yang tundhuk ing bebener adhedhasar adil, yaitu pemimpin yang patuh terhadap kebenaran berdasarkan keadilan sosial. Semoga.

Artikel ini pernah dimuat di: Majalah Craddha Bali, 73/XVI, 2016

Filosofi Lir-Ilir dalam Kepemimpinan Pancasila

NDALANG2

Lir – ilir lir – ilir tandure wus sumilir

Tak ijo royo – royo tak sengguk temanten anyar

Bocah angon bocah angon penekna blimbing kuwi

Lunyu – lunyu penekna kanggo mbasuh dodotira

Dodotira dodotira kumitir bedhahing pinggir

Domdomana jlumutana kanggo seba mengko sore

Mumpung jembar kalangane

Mumpung padhang rembulane

Ya suraka surak iyo.

 

Tembang lir – ilir tersebut di atas merupakan karya fenomenal pujangga Jawa masa lalu yang hingga kini masih tetap aktual. Jika dicermati, syair atau tembang yang ditulis pujangga tersebut sarat dengan nilai – nilai seni, spiritual – religius. Sebuah gambaran kehidupan masyarakat tanah Jawa dan Nusantara dahulu yang gemah ripah loh jinawi.

Pemaknaan terhadap tembang itu sampai saat ini masih sering sebatas pada ruang religius atau spiritual keagamaan (Islam ). Padahal bila disimak lebih dalam, secara semiotik tembang itu bisa dimaknai dalam konteks sosial politik. Bahkan, disadari atau tidak, syair lagu tersebut mengandung konsep kepemimpinan ( Wawan Susetya, 2007 : 104 ).

Ikon dalam lagu tersebut adalah bocah angon ( penggembala ), yang dalam konteks kekinian bisa diartikan sebagai tokoh, pemimpin, kyai, ulama, cendekiawan, politisi, dan sebagainya. Bocah angon memiliki kesadaran religius dan spiritual yang tinggi, sehingga apa yang ia lakukan bukan semata untuk kepentingan pribadi, namun untuk kemaslahatan seluruh umat manusia.

Konsepsi bocah angon dalam tembang itu juga bisa dimaknai, bahwa seorang pemimpin haruslah berada di belakang rakyat yang dipimpinnya, sebagaimana seorang gembala berada di belakang barisan ternaknya. Berada di belakang bagi seorang pemimpin bukan lantas meninggalkan atau menelantarkan rakyatnya, namun selalu memberi arah yang jelas bagi masa depan rakyatnya. Bocah angon haruslah mampu menjadi pemimpin yang tut wuri handayani, yaitu pemimpin yang dapat ngemong ( mengayomi ) rakyatnya.

Pemimpin yang seperti itu dipandang mampu menyelami kehidupan rakyatnya secara mendalam ( nyegara, nyamodra ), mampu berempati atas permasalahan yang dihadapi rakyatnya. Pijakan yang dipegang teguh pemimpin adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun etnis. Seluruh komponen rakyat akan dirangkulnya.

Kepemimpinan Pancasila

Berada di belakang bagi seorang pemimpin bukan berarti tinggal glanggang, colong playu; lari dari tanggung jawab ketika negara dalam bahaya dan rakyatnya sedang ditimpa masalah atau bencana. Pada saat seperti itu, dia justru harus berada di barisan paling depan, memberi komando dan tauladan bagi rakyatnya untuk mengatasi masalah. Apalagi terkandung amanat dalam tembang Lir – Ilir, yaitu penekna blimbing kuwi ( panjatlah pohon belimbing itu ). Sebuah amanat untuk menyelesaikan masalah dengan mendapatkan buah belimbing yang memiliki lima gigir, yang dalam konteks agama ( Islam ) berarti Lima Rukun Islam. Sedangkan dalam konteks politik saat ini bisa dimaknai sebagai Lima Dasar Negara, Pancasila.

Begitu penting buah belimbing dalam mengatasi masalah, sehingga syair berikut meminta para pemimpin untuk lunyu – lunyu penekna kanggo mbasuh dodotira ( meskipun licin, panjatlah untuk membasuh pakaian kita ). Seorang pemimpin haruslah bekerja keras dan optimistik untuk mengatasi masalah besar negara dan bangsa ini dengan landasan Pancasila. Tidak bersikap loyo, pesimis, dan banyak mengeluh.

Mengapa Pancasila begitu penting bagi seorang pemimpin? Sesuai pesan tembang Lir – Ilir, Pancasila sebagai pedoman hidup dan falsafah bangsa sangat diperlukan saat ini, karena dodotira kumitir bedhahing pinggir ( pakaian kita telah koyak ). Pancasila telah terkoyak oleh perilaku anak bangsa yang ingkar dan menodai nilai – nilai yang dikandungnya.

Kehidupan beragama yang mestinya selaras dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah dinodai dengan konflik antar dan interagama serta tindakan teror dengan mengatasnamakan agama. Persatuan Indonesia terkoyak oleh konflik yang bernuansa SARA maupun politik, serta tindakan anarkhis yang mengatasnamakan kelompok. Demokrasi yang dijiwai Kerakayatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan telah melenceng dari hakikatnya, karena kehidupan berpolitik penuh dengan intrik, politik uang, dan orientasi kekuasaan yang berlebihan. Sedangkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia masih belum tercapai secara merata, karena secara kualitatif dan kuantitatif masih terdapat kesenjangan kemakmuran di masyarakat. Jumlah masyarakat miskin masih banyak, pengangguran setiap tahun bertambah,  pemerataan pembangunan di daerah juga masih belum dirasakan. Korupsi yang merajalela, penyalahgunaan narkotika yang terus meningkat, serta ancaman terorisme masih menjadi masalah potensial yang mengoyak Pancasila.

Oleh karena itulah, perlu segera dondomana jlumutana kanggo seba mengko sore ( dijahit dan dirajut untuk mengahadap sore hari ). Para pemimpin mendapat amanah untuk segera merajut kembali Pancasila yang telah terkoyak itu. Pancasila perlu kembali diaktualisasi dan direalisasikan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa depan rakyat Indonesia akan ditentukan oleh sejauh mana nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan pemimpin.

Bukan Pemadam Kebakaran

Tembang Lir – Ilir memang sarat dengan nilai – nilai filosofis Kejawen dan Keindonesiaan. Tampak bahwa para pujangga kita masa lalu sangat futuristik dan visioner. Tembang itu bukan hanya aktual di jamannya, namun juga realistik di masa kini dan akan datang. Sama seperti ajaran Ki Hajar Dewantara yang selalu kontekstual di segala jaman.

Dalam khasanah Kejawen, Ki Hajar Dewantara secara simbolik mengungkap tentang kepemimpinan, yaitu ing ngarsa sung tuladha; di depan memberikan teladan, dan ing madya mangun karsa; di tengah memberikan idea tau gagasan agar keadaan menjadi lebih maju. ( Wawan Susetya, 2007: 93 ) Konteks ing ngarsa sung tuladha mengarah pada peranan pemimpin yang diharapkan mampu memberikan tauladan kepada rakyatnya. Dalam kondisi negara sedang krisis ekonomi seperti saat ini, misalnya, para pemimpin seyogyanya tidak menghambur – hamburkan uang negara. Para pemimpin seperti presiden, menteri, atau pun anggota DPR hendaknya dapat memberi contoh hidup sederhana, bukan justru menuntut kenaikan gaji atau fasilitas mewah lainnya.

Ing madya mangun karsa menggambarkan para pejabat, ilmuwan, pengusaha, tokoh masyarakat, atau kelas menengah lain untuk senantiasa menyumbangkan gagasan inovatif bagi kemajuan bangsa. Bagaimana pun kepentingan rakyat haruslah di atas segalanya. Sehingga akan sangat menyakitkan bagi rakyat bila di tengah keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang karut – marut mereka justru memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Menyelesaikan masalah bangsa dan negara memang tidak boleh grasa – grusu, namun juga jangan terlalu lamban. Syair tembang Lir – ilir mengatakan mumpung jembar kalangane mumpung padhang rembulane. Selagi kondisi sosial politik masih stabil dan kondusif, ketika keadaan masih terkendali; maka tidak ada alasan bagi para pemimpin untuk secepatnya mengatasi masalah. Para pemimpin bukanlah pemadam kebakaran, yang baru akan bertindak saat api sudah menyala. Setiap pemimpin diharapkan mencermati berbagai persoalan yang muncul, memberi kesejukan kepada rakyatnya, menjadi tauladan dalam kehidupan, dan secara sigap mencari jalan keluar pemecahan masalah. Bukan saling menyalahkan saat terjadi krisis; atau bahkan saling menjatuhkan.

Tembang Lir – ilir jika dibaca dan dilantunkan sepintas memang hanyalah sebuah lagu yang enak didengar telinga. Namun jika diresapi, dihayati, dan diejawantahkan, maka tembang itu dapat menjadi pedoman dan etika bagi pemimpin dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Para pemimpin yang mampu memahami filosofi Lir – ilir niscaya dapat memberikan rakyatnya kehidupan yang lebih baik, keadaan dimana rakyat dapat secara bersama ya suraka surak iyo. Mereka bersuka cita karena pemimpin mampu membangun masyarakat yang tata titi tentrem kerta raharja, gemah ripah loh jinawi, mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Tulisan ini pernah dimuat di: Majalah Craddha Bali, 67 / XV, 2015

Memaknai Bahasa Elit

 

KAMPUS EDIT3

Ajining diri saka lathi. Demikian pepatah Jawa mengatakan. Artinya, harga diri seseorang terletak pada ucapannya, pada tutur katanya. Bukan hanya tutur kata yang beradab, lembut dan sopan, tetapi lebih substansial; ucapan yang konsisten dengan perbuatan.

Menyongsong hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, pepatah Jawa tersebut layak untuk direnungkan. Banyak elit di negeri ini kehilangan kepercayaan rakyat karena tidak konsisten dalam ucapan. Para elit kerap ingkar janji kepada rakyat.

Ucapan elit setingkat bupati, gubernur, menteri, DPR, dan presiden selayaknya memang dapat dipercaya. Ucapan mereka bukan semata rangkaian kata dan bahasa indah  untuk menyenangkan hati rakyat. Bahasa elit harus dapat dipertanggungjawabkan konsistensi dan korespondensinya. Bahasa yang konsisten adalah rangkaian kata, kalimat, atau pernyataan seseorang yang bisa dipercaya dalam dimensi waktu lalu, kini, dan masa datang. Sedangkan bahasa yang berkoresponden adalah bahasa yang diungkapkan seseorang dan dapat dibuktikan dalam kenyataan.

 

            Pemaknaan

Tidak setiap ucapan atau bahasa elit dapat dimaknai dengan mudah oleh rakyat. Padahal makna bahasa sekaligus menunjukan fungsi dan manfaat bagi masyarakat. Pemaknaan bahasa oleh masyarakat menggambarkan pula niat, maksud, dan tujuan (intention ) penuturnya. Atas dasar pemaknaan itulah bahasa bisa berfungsi ritual, tekstual, dan kontekstual.

Bahasa akan bermakna ritual manakala tutur kata atau ucapan seorang pejabat hanya merupakan rangkaian seremoni. Bahasa semacam ini seringkali dijumpai dalam acara sambutan peringatan hari-hari besar atau pelantikan pejabat negara. Seolah, kata-kata dan kalimat yang terlontar dari mulut para pejabat adalah bagian dari seremoni belaka.

Tidak mengherankan, bila sumpah dan janji yang diucapkan calon wakil rakyat di DPR maupun calon presiden menjadi tidak bermakna dan tidak berfungsi ketika mereka sudah duduk di kursi kekuasaan. Mereka tidak peduli lagi apakah setelah sumpah dan janji itu diucapkan rakyat sudah sejahtera. Mereka juga tidak peduli apakah janji untuk tidak mendahulukan kepentingan pribadi benar-benar dilaksanakannya.

Bahasa dapat bermakna tekstual saja ketika kata-kata yang diucapkan pejabat hanya bagian dari olah vokal atau olah oral. Pidato dan sambutan pejabat menjadi parade teks yang mati tak bergerak. Rakyat mungkin terkesima oleh pilihan kata para pejabat yang manis, lembut, bombastis, dan diucapkan dengan penuh penghayatan.

Banyak pejabat negara yang ketika membacakan sambutan menitikan air mata. Benarkah mereka terharu? Benarkah mereka sedih menyaksikan jutaan rakyat Indonesia menganggur dan hidup di bawah garis kemiskinan? Tampaknya sulit untuk menyatakan bahwa para pejabat benar-benar haru saat berpidato. Sebagian besar pejabat membaca teks yang sudah dibuat dan dipersiapkan oleh orang lain. Sehingga keharuan saat membaca teks sambutan hanyalah dramaturgi kekuasaan di atas podium.

 

            Kontekstual

Bahasa adalah produk masyarakat dan jaman. Modernisasi telah melahirkan third culture yang bersifat masif dan populis. Reformasi menghasilkan third politics yang membuat kekuatan ekstra parlemen diperhitungkan. Sedangkan paskareformasi menciptakan third language, yaitu bahasa yang sulit untuk dipahami; bahkan oleh penuturnya sendiri.

Penggunaan bahasa makin berbelit-belit, jauh dari kenyataan, dan mengaburkan makna pesan yang ingin disampaikan. Ketika rakyat sedang menderita karena kenaikan harga kebutuhan pokok, para elit justru berbicara tentang bahaya pornografi. Saat kasus korupsi sedang hangat dibicarakan publik, pejabat berbicara tentang bahaya terorisme dan reshuffle kabinet.

Bahasa elit semakin sulit untuk dimengerti oleh rakyat, karena tutur kata mereka tidak kontekstual. Bahasa yang digunakan sekadar teks untuk dibaca atau olah vokal dalam sebuah seremoni kenegaraan. Para wakil rakyat bersitegang tentang kemiskinan dan pengangguran, namun sesaat kemudian mereka berencana membangun gedung parlemen yang menghabiskan dana trilyunan rupiah. Mereka berdebat soal kasus megakorupsi, tetapi berujung pada program jalan-jalan keluar negeri.

Tutur kata semestinya kontekstual dengan tindakan. Sumpah dan janji yang diucapkan elit bukan hanya teks dan ritual kekuasaan. Sumpah dan janji memang harus diucapkan agar rakyat mendengar dan menjadi saksi. Oleh karena itu tutur kata yang diucapkan elit mesti dipertanggungjawabkan. Sumpah dan janji yang didengar ratusan juta rakyat adalah untuk dilaksanakan. Bukan harapan, doa, dan mantra yang pelaksanaannya tergantung kapan Tuhan akan mengabulkannya.

Momentum peringatan Sumpah Pemuda bisa menjadi kontemplasi bagi para petinggi republik ini. Harga diri dan jatidiri mereka tidak terletak pada kursi empuk atau kekuasaan, tidak pada gedung megah yang dihuni, bukan berada dalam mobil mewah yang ditumpanginya. Mereka akan dihargai dan dihormati rakyat bila tutur kata yang diucapkan berkesuaian dengan kenyataan.

Tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Memaknai Bahasa Elite, Suara Merdeka, Jumat 28 Oktober 2011

Media Literasi Pilpres

 

KANTOR EDIT2

Kampanye Pilpres semakin seru, bukan lantaran popularitas dan elektabilitas kandidat yang bersaing ketat. Kampanye menjadi sengit dan menarik, karena masing-masing pasangan didukung oleh pemilik (owner ) dan pengusaha bisnis pers. Pasangan Prabowo – Hatta didukung  pemilik TV One, ANTV,serta MNC group. Sedangkan Jokowi _ JK didukung Metro TV dan Media Indonesia group. Oleh karena itu, kampanye Pilpres bukan semata pertarungan antarkandidat presiden dan wakil presiden, tetapi juga pertarungan antarpemilik media.

Akankah media massa mampu menyajikan informasi politik yang objektif bagi khalayaknya? Sejauhmana massa pemilih dapat digiring oleh media untuk menentukan pilihan politiknya dalam pilpres?

Agak sulit menjawab pertanyaan tersebut, sebab sebagaimana dikatakan Lawrence Grossberg, dkk ( 1998 : 4 ), pers telah membuat kita hidup dalam “world of media”, dan “ media world”. Pers mampu membangun konstruksi media, manciptakan realitas kedua, bahkan realitas ketiga lewat media making. Realitas apa pun tentang capres dan cawapres bisa dikonstruksi dan diciptakan realitas baru menurut sudut pandang media dan pemiliknya.

Sosok Prabowo yang tegas dalam persepsi tim suksesnya, dapat dikonstruksi dan dibentuk realitas lain sebagai capres yang militeristik oleh media lawan politiknya. Begitu pula sosok Jokowi yang lugu dan sederhana dalam pandangan tim suksesnya, dikonstruksi dan diciptakan realitas kedua sebagai capres yang lemah dan lamban oleh media seterunya.

Media memang sanggup melakukan update informasi, bahkan membentuk memori kolektif secara massif. Namun ketika media menjadi kendaraan bagi pemiliknya untuk mencapai kekuasaan, maka media making akan terjadi. Media mengkonstruksi khalayak, memproduksi identitas, menghasilkan sejarah baru, dan membuat pemaknaan. Seseorang yang dianggap khalayak memiliki dosa sejarah lantaran terlibat pelanggaran HAM, dalam media making akan menjadi sosok yang peduli kepada rakyat dan sebagai penunggang kuda yang gagah berani.

Namun akankah khalayak begitu lemah dan pasrah menelan mentah-mentah media making yang sarat dengan kepentingan politik pemiliknya? Tentu saja tidak semudah itu media mampu menggiring memori kolektif khalayak dan memutar balik jarum jam sejarah.

Ada kehidupan sosial, budaya, dan intelektual yang tidak seluruhnya dapat dijamah media massa. Dalam kehidupan tersebut orang tidak dapat mengisolasi dan memanipulasi pesan untuk tujuan politik praktis semata.. Sistem sosial budaya dan intelektual ini akan menceritakan sosok capres dan cawapres tanpa bingkai kekuasaan dan kepentingan pemilik media.

 

Media Literasi

Menghadapi gempuran media menjelang pilpres, khalayak perlu pencerdasan dan pencerahan lewat media literasi. Upaya media literasi dapat dilakukan kelompok kritis yang bebas dari kepetingan kekuasaan. Media literasi dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang proses demokratisasi pilpres secara benar dan rasional kepada khalayak.

Demokrasi yang digembar-gemborkan media massa pendukung capres dan cawapres adalah demokrasi dengan kepentingan jatah kue kekuasaan. Oleh sebab itu khalayak perlu dibimbing untuk mencari sumber informasi  melalui saluran lain, semisal media sosial atau media online. Keterpakuan khalayak pada satu saluran media semacam televisi hanya akan menyesatkan. Meminjam istilah pakar psikologi William James, rujukan tentang sosok capres dan cawapres pada satu atau dua saluran televisi saja akan membuat khalayak berada pada situasi blooming buzzing confusion, yaitu situasi bingung dan sesat yang dialami khalayak ketika harus menilai kebenaran informasi  yang diperoleh  lewat media.

Khalayak juga perlu dibimbing untuk mencari kebenaran tentang figur capres dan cawapres melalui sumber-sumber dokumen. Sepak terjang, “dosa-dosa” sejarah dan kebaikan mereka tidak mungkin secara lengkap diperoleh hanya melalui tayangan televisi. Diperlukan sumber dokumen agar khalayak mendapatkan informasi pembanding.

Interaksi sosial budaya yang alami dapat dimanfaatkan sebagai media literasi pilpres. Dalam setting interaksi sosial budaya akan terjadi sharing informasi secara jujur, tulus, dan tanpa bingkai kepentingan kekuasaan. Interaksi sosial budaya itu bisa dilakukan dalam bentuk diskusi dan dialog untuk menarasikan sejarah dan perilaku manusia dalam rentang waktu tertentu.

 

Bagaimana pun khalayak berhak mendapatkan informasi yang benar tentang sosok capres dan cawapres yang akan dipilih. Bila tidak, maka pilpres yang diharapkan menjadi hajatan demokrasi akan melahirkan pemilih yang sesat dan bingung. Lebih berbahaya lagi, pilpres justru akan mewariskan satu generasi yang sesat dan bingung.

Artikel ini pernah dimuat di: Pencerahan Media Literasi Pilpres, Suara Merdeka, Sabtu 14 Juni 2014

Persepsi Budaya dalam Pemilu Legislatif

 

KANTOR EDIT1

Pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif ( Pileg ) 2014 sudah berakhir. Secara umum Pileg berjalan lancar dan aman. Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) juga mengklaim Pileg berjalan sukses dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Telepas masih adanya kesalahan teknis pengadaan logistik, dan masih banyak terjadi pelanggaran saat kampanye dan pencoblosan, Pileg 2014 relatif aman.

Namun dari rangkaian pelaksanaan kampanye dan pencoblosan, ada beberapa catatan  menarik untuk diamati dari sisi komunikasi dan budaya. Berdasar hasil hitung cepat ( quick count ) CSIS, jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam Pileg sebesar 75,3 %, sedangkan jumlah Golput sebesar 24,7%. (antaranews.com, Rabu, 9 April 2014 19:14 WIB ).

Tentu kita tidak dapat menyalahkan KPU saja yang dianggap gagal dalam sosialisasi Pileg. Partai politik ( Parpol ) ikut memberi kontribusi terhadap realitas Golput. Orientasi dan persepsi budaya pemilih  dalam Pileg juga menjadi sisi lain yang mendorong lahirnya Golput. Pragmatisme politik kini menjadi acuan budaya dan orientasi pemilih. Pragmatisme politik itu secara perlahan akan membentuk persepsi budaya pemilih dalam menentukan sikap dan perilaku politiknya di Pileg.

Pemilih tidak hanya menyimak visi misi parpol dan caleg. Pemilih juga tidak lagi terbius dengan janji-janji perubahan, perbaikan, atau pelayanan publik yang ditawarkan. Politik dan Pileg bagi pemilih adalah kontekstual dan koherensi. Sepanjang visi misi, perubahan, perbaikan, dan pelayanan hanyalah janji-janji manis kampanye, maka pemilih akan mengambil sikap apatis. Bagi pemilih, janji kampanye haruslah ada secara kongkret sebelum ia melangkah ke bilik suara.

Parpol juga memberi kontribusi terhadap fenomena amnesia politik. Masyarakat digiring untuk menjadi pemilih yang lupa pada rekam jejak para caleg. Dimensi temporal sebagai bagian dari komunikasi politik parpol dan persepsi budaya pemilih kurang diperhatikan ketika proses seleksi caleg.

Bukan hanya dalam konteks Pileg saja dimensi temporal ini kurang menjadi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pelayanan publik misalnya, ketika masyarakat mengurus keperluan administrasi di suatu instansi, dijanjikan selesai dalam waktu satu hari atau besok. Namun, dimensi temporal besok dalam pelayanan publik dapat bermakna dua hari, tiga hari, satu minggu, bahkan satu bulan proses administrasi itu selesai.

Melawan Lupa

Persepsi budaya berkaitan dengan proses memilih, mengevaluasi dan mengorganisasi penilaian tentang Parpol atau Caleg atas dasar lingkungan budayanya. Persepsi budaya itu bisa diperoleh lewat keluarga, sekolah, maupun media massa. Rekam jejak caleg mestinya mempertimbangkan sikap dan perilakunya di masa lalu, kini, dan asumsi esok. Pemilih memiliki persepsi budaya yang terbangun secara temporal sejak lama tentang figur politik.

Dimensi temporal inilah yang kurang diapresiasi oleh Parpol. Munculnya  caleg yang bermasalah dengan moral, korupsi, dan kejahatan lain di masa lalu, menandakan diabaikannya dimensi temporal dalam proses seleksi caleg. Parpol beranggapan bahwa masyarakat pemilih sudah lupa, atau sengaja dibuat lupa. Padahal secara temporal, masyarakat memiliki persepsi budaya tentang perilaku caleg yang sudah dimiliki sejak lama. Oleh karena itu, agar pemilu  berikut berjalan lebih bersih, para caleg lebih berkualitas, dan pemilih menjadi lebih cerdas, perlu dilakukan “Gerakan Melawan Lupa” terhadap caleg dan parpol yang bermasalah di masa lalu.

Memahami persepsi budaya pemilih secara keliru juga dapat menyebabkan perilaku politik caleg yang tidak cerdas. Ada caleg yang menjalani ritual mandi di sungai atau ke dukun dengan harapan bisa terpilih saat Pileg. Perilaku itu dianggapnya bagian dari nilai yang ada dalam lingkungan budayanya. Padahal, persepsi budaya pemilih tentang caleg muncul dengan penuh kesadaran, dan bukan terbangun atas dasar irrasionalitas. Seharusnya para caleg menunjukkan performance dan kinerja sosial politiknya, agar mendapat elektabilitas. Bukan melakukan tindakan yang dianggap berbudaya, namun irrasional.

Sisi menarik lain dari pelaksanaan Pemilu di Indonesia, baik Pileg maupun Pilpres, adalah diharuskannya pemilih mencelupkan jari tangan ke dalam cairan tinta setelah melakukan pencoblosan. Penjelasan akan keharusan ini masih belum jelas signifikansinya dengan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Apakah dengan dicelupkannya jari tangan kedalam tinta menjadi pertanda seseorang sudah melaksanakan hak pilihnya? Ataukah sebagai upaya untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan menghindari kecurangan pemilih mencoblos lebih dari satu kali? Sudah begitu tidak bisa dipercayakah para pemilih dalam pesta demokrasi? Jika itu alasannya, maka kejujuran dalam proses demokrasi diukur dengan jari tangan ternoda tinta. Bukankah persepsi budaya tentang kejujuran sudah sejak dini tertanam dalam nilai dan norma sosial budaya masyarakat ?

Sungguh ironis.

Tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Persepsi Budaya Pileg, Suara Merdeka, Rabu 16 April 2014