Petani dalam Kavling Politik

 

SAWAH EDIT7

Rakyat mana yang tak bangga bertemu langsung presidennya? Berdiri di dekat presiden adalah sesuatu yang membanggakan. Apalagi bisa berjabat tangan dan berbincang-bincang dengan presiden. Apalagi pula bisa ”masuk TV”, dijepret kamera kiri-kanan, depan-belakang, sungguh suatu yang tak bakal terlupakan sepanjang kehidupan seseorang. Dan, seseorang itu adalah petani, rakyat yang acapkali menjadi simbol produktivitas dan ketahanan pangan di tanah air.

Rakyat yang selalu bergulat dengan lumpur sedari pagi hingga petang. Rakyat yang tak pernah menjadi representasi tontonan televisi, lantaran sampai saat ini memang masih langka sinetron televisi yang menyuguhkan cerita kehidupan petani.

Petani di Indonesia hidup dalam lingkaran kultur agraris yang sangat kental, yang mewarnai tutur kata, sikap, dan perilaku mereka. Tutur kata polos, apa adanya, tidak menggurui, tidak eksplosif adalah karakteristik komunikasi verbal petani, khususnya petani di Tanah Jawa. Sikap hidup bersahaja, nrimo, sak madyo, dan patuh pada aturan serta pemimpin adalah juga karakteristik orientasi hidup petani. Jika kemudian para petani di Desa Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah melontarkan sumpah serapah dan membakar lahan mereka gara-gara Super Toy HL-2, maka mengundang tanda tanya. Apakah para petani itu memang benar-benar marah? Kepada siapa sesungguhnya petani ingin meluapkan amarahnya?.

” Saya sudah kapok jadi kelinci percobaan,” ungkap Tumijan dengan raut menyesal, sebagaimana ditulis Kompas, Senin 15 September 2008, halaman 21. Dia jera menanam padi Super Toy HL-2. Sebab, dari 440 ubin sawah miliknya ( satu ubin sama dengan 14 meter persegi ) yang ditanami padi Super Toy HL-2 hanya dihasilkan 1,05 kuintal gabah kering panen ( GKP ). Sebaliknya, lahan seluas 250 ubin sisanya yang dia tanami padi IR-64 ternyata mampu menghasilkan 42 kuintal GKP. Hal itu memang cermin sikap apatis dan pasrah dari seorang petani. Akan tetapi benarkah kosa kata fatalistik itu memang keluar dari lubuk hati dan mulut petani Desa Grabag, Purworejo? Sulit untuk dijelaskan, apakah petani memang marah atau ada yang ngompor-ngompori untuk marah.

Sudah terlalu lama petani senantiasa menjadi obyek politik, sebagai tunggangan politik dan terus berada dalam lingkaran kavling politik. Politisasi petani terjadi sejak republik Indonesia belum berdiri dengan kewajiban menyetor upeti dan wajib tunduk kepada raja. Ketika Indonesia merdeka, petani tetap berada dalam lingkaran politik. Orde Lama dengan Soekarno sebagai sosok penguasa telah melahirkan ”kaum marhaen”, simbol petani dan rakyat kecil. Kini  marhaen cenderung menjadi ”ideologi” politik.

Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto, petani pun masih menjadi kavling politik yang menyuburkan ”ideologi” pembangunan. Lebih dari tiga dasawarsa Soeharto bertahan di tampuk kekuasaan dengan ”ideologi pembangunan” yang melandasi jalannya roda pemerintahan. Para petani di desa menjadi sahabat setia Soeharto. Setiap kunjungan ke berbagai pelosok desa, Soeharto senantiasa menyempatkan diri berbincang dengan petani. Petani pun selalu manggut-manggut, meski sekian lama mereka tidak menyadari betapa sesungguhnya mereka sekadar menjadi lahan legitimisasi politik rezim.

Orde Reformasi, dimana simbol kebebasan, keterbukaan, dan akuntabilitas semestinya mengejawantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata tidak mengubah segalanya. Para petani tetap menjadi ajang perebutan kepentingan politik. Ketika masa kampanye Pemilu tahun 2004, di Jakarta terbentuk Koalisi Kebangsaan untuk kepentingan mengantar Megawati Soekarnoputri ke kursi prersiden. Tak mau kalah, Susilo Bambang Yudhoyono pun menggalang Koalisi Kerakyatan dan mendeklarasikannya di rumah seorang petani miskin bernama Mayar, di Cikeas Udik, Bogor.

Sejak swasembada pangan tumbang di akhir tahun 1980-an, nasib petani kian tak pasti. Jalan pintas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi ketersediaan pangan adalah mengimpor bahan pangan dari luar negeri, baik langsung maupun tak langsung. Selain impor beras, secara tidak langsung pemerintah juga mengimpor benih maupun pupuk. Petani sama sekali tidak mampu berkutik. Kultur agraris mengajarkan untuk percaya kepada pemimpin. Maka apa pun yang diputuskan pemerintah, petani manutmanut saja. Persis ketika Presiden Yudhoyono melakukan panen raya di Desa Grabag, Purworejo serta mengajak petani menanam Super Toy HL-2, mereka juga menurut saja.

Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan tak juga mampu mengangkat harkat martabat petani. Begitu pun Keppres nomor 132 /2001 yang diperbaharui dengan Perpres nomor 83 / 2006  tentang Dewan Ketahanan Pangan belum dapat mengeluarkan petani dari lingkaran kavling politik. Liberalisasi perdagangan yang disodokkan oleh Letter of Intent IMF tahun 1998 telah menimbulkan krisis pangan.

Mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh WTO, sesuai Agreement on Agriculture 1995, membuat akses pasar terbuka lebar. Bea masuk diturunkan dramatis, bahkan hingga nol persen seperti yang dilakukan terhadap impor kedelai            ( 1998, 2008 ) dan beras ( 1998). Harga pangan impor pun sejak 1995 menjadi semakin murah, sehingga pasar dan harga domestik tidak mampu lagi bersaing. Dan, petani pun semakin terpuruk. ( Isroil Samihardjo, 2008: 113)

Begitulah petani selalu diposisikan. Menjadi sokoguru ketahanan pangan di tanah air, sekaligus sarana legitimasi keberpihakan penguasa kepada rakyat. Ketika suhu politik memanas di Jakarta awal tahun 2007, Presiden Yudhoyono beserta rombongan mengunjungi Gorontalo. Di provinsi ini, dengan pakaian safari dan didampingi istrinya, Ny Ani Yudhoyono, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Presiden nyemplung ke sawah bertelanjang kaki untuk menanam padi ( Kompas, Senin 15 September 2008 ). Situasi yang nyaris tak jauh berbeda tatkala Soeharto dan Ibu Tien juga rajin menyambangi petani di penjuru tanah air. Faktanya, petani tetap saja kesulitan mengakses informasi terkait harga dan distribusi pupuk. Petani masih saja lemah ketika berhadapan dengan para pengusaha yang bersekongkol dengan penguasa untuk memaksakan pola tanam sesuai kepentingan industri dan kekuasaan.

Sesungguhnya apa yang terjadi dengan Super Toy HL-2 adalah upaya menemukan gagasan baru yang implementatif dan mudah terkontrol. Hanya sayang, upaya tersebut dilakukan dengan leapfrog, yaitu lompatan katak yang mengabaikan kaidah-kaidah akademis. Dalam pemerintahan orde baru pun dikenal gagasan implementatif, seperti intensifikasi khusus dan panca usaha tani. Namun gagasan tersebut mengabaikan mekanisme kontrol petani, sehingga apa pun yang ”di-inpres-kan” akan dipatuhi petani.

Isu kegagalan Super Toy HL-2  memang terasa begitu cepat menyebar dan membesar. Hampir seluruh media massa di tanah air mengangkat isu Super Toy HL-2 menjadi head line.  Padahal kegagalan di lapangan seperti terjadi dalam kasus Super Toy HL-2 merupakan hal biasa dalam dunia riset. Alasan kegagalan sudah bisa cepat diurai: ada kesalahan prosedur yang menyangkut uji multilokasi, uji adaptasi, dan obyektivitas. Bahwa ada ketergesa-gesaan dalam pelepasan varietas di pasar, memang. Bahwa ada ketidaksabaran petani untuk mendapatkan varietas padi yang benar-benar unggul, memang. Bahwa inovasi kreatif petani patut dihargai, betul adanya.

Meski demikian, mengeksploitasi kegagalan inovasi pertanian itu untuk kepentingan politik tentunya justru tidak menyelesaikan masalah ketahanan pangan. Aroma politik dalam kasus Super Toy HL-2 menjadi terasa kental. Keberadaan Heru Lelono, Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah sebagai salah satu penggagas proyek tersebut makin menyulut kontroversi berbau politik. Dan lagi-lagi, petani yang setiap hari bergelut dengan padi dan lumpur menjadi korban kepentingan politik.

Adakah heboh kasus Super Toy HL-2 sebagai upaya membidik Susilo Bambang Yudhoyono jelang pemilu 2009?. Terlalu dini untuk berspekulasi. Apalagi bidang isu dan wilayah kasus terlalu kecil untuk menjatuhkan kredibilitas dan merusak citra sosok sekaliber Yudhoyono. Ibarat melumpuhkan gajah besar di padang belantara hanya dengan senapan angin. Ataukah ini sekadar black campaign yang sengaja dimainkan di tengah realitas kegagalan Super Toy HL-2 ? Apa pun alasannya, petani tidak ingin selalu berada dalam lingkaran kavling politik untuk kepentingan kekuasaan. Apalagi kekuasaan yang tak pernah berpihak kepada mereka.

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Kontribusi Volume 1 Edisi 1, Oktober 2008. Penerbit Lembaga Penelitian Unsoed: Purwokerto

Iklan

Adat Perkawinan Keluarga “Wong Kalang”

LUKISAN BONUZ EDIT2
Di kabupaten Kebumen, Jawa Tengah terdapat kelompok yang disebut Wong Kalang. Mereka banyak yang menggeluti dunia usaha. Sisi menarik dari Wong Kalang adalah pola dan adat perkawinan yang bersifat endogami. Bagaimana kisah lengkap etnografi adat perkawinan Wong Kalang? Simak selengkapnya di: http://komunikasi.fisip.unsoed.ac.id/node/89

Kuliner Khas Daerah Bisa Jadi Ikon Wisata

20151105133918mendoan
Kuliner khas daerah bisa dijadikan ikon wisata yg menarik wisatawan untuk berkunjung. Kuliner daerah tersebut haruslah khas. Tren wisata 2018 diantaranya adalah wisata unik dg mempelajari dan menikmati makanan tradisional suatu daerah. Selengkapnya simak di:  https://jateng.antaranews.com/berita/191085/kuliner-khas-bisa-jadi-ikon-wisata

Melestarikan Kesenian Banyumas

JEGANG1

Mungkinkah budaya dan kesenian tradisional Banyumas punah?. Apakah masyarakat Banyumas 50 tahun ke depan masih dapat menyaksikan kesenian lengger, calung, ebeg, kenthongan ,buncis, begalan, ujungan, dhames,  dan sebagainya?. Akankah kesenian tradisional Banyumas juga bernasib sama seperti wayang wong, kethoprak, ludruk, dan lenong?.
            Pertanyaan – pertanyaan tersebut bukan mengada-ada. Beberapa kesenian tradisional Banyumas berada dalam kondisi dilematis, hidup enggan mati tak mau. Di satu sisi ada gairah dari masyarakat untuk berkesenian. Namun di lain sisi perhatian dan pembinaan kesenian oleh pemerintah  atau instansi terkait memrihatinkan.
            Paling tidak itulah yang dirasakan Pamong Budaya Kawedanan Banyumas. ( Suara Merdeka, 21 / 1 hal 32 ). Indikatornya adalah semakin jarangnya kelompok yang mementaskan kesenian tradisional Banyumas. Saat ini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Banyumas sedang melakukan dokumentasi kesenian tradisional, agar dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi muda. Upaya itu akan menjadi sia-sia bila tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk melestarikannya.
            Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kesenian tradisional tidak terlepas dari orientasi pembangunan yang keberhasilannya selalu diukur secara fisik dan ekonomis. Pembangunan di kabupaten dianggap berhasil bila setiap tahun terjadi peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah ( PAD ). Sedangkan kesenian belum dianggap investasi yang dapat menyejahterakan rakyat, lantaran hanya dipandang sebagai tontonan dan santapan rohani belaka..
            Pelestarian
            Tidak ada pilihan lain bagi para pemangku budaya Banyumas, kecuali melestarikan kesenian tradisional agar tidak punah ditelan jaman. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah menggeser kesenian tradisional. Media massa menyajikan hiburan dan tontonan 24 jam non stop, menggusur kesenian tradisional yang sarat tuntunan.
            Pelestarian kesenian tradisional Banyumas dapat dilakukan dalam tiga langkah, yaitu  edukasional, institusional, dan relasional. Langkah edukasional dapat dilakukan melalui kebijakan Dinas Pendidikan untuk memasukkan kesenian tradisional Banyumas sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah, mulai dari SD hingga SMU. Langkah ini tidak mudah, mengingat belum semua guru sekolah sepaham dan memandang penting kesenian tradisional dalam proses pembangunan bangsa. Padahal kesenian tradisional merupakan ciri suatu  daerah atau bangsa.
            Langkah institusional dilakukan dengan membentuk semakin banyak kelompok atau lembaga kebudayaan yang peduli terhadap perkembangan kesenian tradisional Banyumas. Di Bali hampir setiap desa memiliki sekehe atau kelompok kesenian yang berperan melakukan pengorganisasian, pelatihan, pengaderan, dan pertunjukan kesenian tradisional. Tentu saja pemerintah daerah turut terlibat dalam proses pembinaan kelompok kesenian tersebut.
Oleh karenanya langkah institusional ini perlu didukung oleh kebijakan berupa Perda yang mengatur tentang pembinaan dan pelestarian kesenian tradisional Banyumas. Kesenian Buncis pernah menjadi ciri dan bagian dari kesenian tradisional Banyumas 50 tahun silam. Saat ini, kelompok kesenian Buncis nyaris punah.
            Langkah relasional merupakan tantangan untuk melihat sejauh mana berbagai instansi dan elemen masyarakat Banyumas memiliki kepedulian bersama membina dan melestarikan kesenian tradisional. Hasil penelitian menujukkan, kelompok kesenian di Banyumas lemah pengorganisasian dan pendanaan untuk maintenance peralatan dan operasional kesenian (Chusmeru, 2010 ). Diperlukan sinergisitas antarelemen dalam menghidupkan kesenian tradisional Banyumas.
            Sesungguhnya hotel, restoran, biro perjalanan, pengelola objek wisata, dan komponen pariwisata lain di Banyumas merasa diuntungkan oleh keberadaan kesenian tradisional.  Begitu pula perguruan tinggi yang selama ini banyak melakukan kajian tentang seni dan budaya. Mengapa tidak bergandeng tangan untuk mencegah punahnya kesenian tradional Banyumas?

Demokrasi Hirup Pikuk

KANTOR EDIT8
Apakah pemilihan umum ( pemilu ) akan membawa perubahan kehidupan rakyat? Pertanyaan itu terkesan tendensius. Namun boleh jadi pertanyaan tersebut memang ada di setiap benak rakyat Indonesia saat ini. Betapa tidak. Pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi itu telah menyedot begitu banyak energi. Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan biaya trilyunan rupiah untuk menggelar hajat besar republik ini. Partai politik ( parpol ) peserta pemilu pun tak kalah heboh dalam menyongsong pesta politik lima tahunan ini.
            Tidak tanggung-tanggung, 44 parpol ikut serta dalam pemilu tahun 2009 ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jumlah parpol yang berjibun itu akan meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilu? Bagi parpol jawabnya jelas. Kualitas demokrasi suatu negara ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik dan kompetisi politik dalam perebutan kekuasaan lewat pemilu. Asumsi semacam ini tentu sangat simplified, mengingat  di negara-negara “embahnya” demokrasi seperti Amerika Serikat dan Inggris; jumlah parpolnya bisa dihitung dengan jari tangan.
            Tampilnya puluhan parpol dalam pemilu 2009 kali ini sesungguhnya tidak lantas signifikan dengan tumbuh suburnya demokrasi di tanah air. Justru, yang terjadi adalah involusi politik dan demokrasi. Banyak parpol berbicara, bahkan mengusung idiom demokrasi, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Namun yang terjadi adalah politik dan demokrasi eliter, bukan egaliter populis.  Demokrasi yang menyejahterakan hanya terjadi di ruang seminar, di podium kampanye, dan di ruang debat parpol acara televisi.
            Di luar ruang politik elit itu, rakyat tetap mengantri minyak tanah, petani tetap kesulitan mendapat pupuk, buruh tetap dibayar murah, pendidikan tetap mahal, dan pegawai negeri tetap harus “gali lubang tutup lubang” menyambung hidup. Sementara daftar panjang koruptor di KPK dan Kejagung masih belum juga surut. Partai politik sibuk sendiri mengurus daftar calon legislatif ( caleg). Rutinitas politik yang terjadi tetap sama, ketika mencalonkan diri dan saat duduk di kursi legislatif. Maka, yang terjadi adalah “demokrasi hiruk-pikuk”, seperti hajatan pengantin. Parpol sibuk memasang baliho, menempel stiker, mengundang massa, joget ria bersama artis, dan menawarkan program-program instan serta fastfood.
            Celakanya, hiruk-pikuk itu terjadi bukan hanya saat kampanye jelang pemilu saja. Ketika para petarung politik itu duduk di kursi empuk parlemen pun tetap saja sama. Idiom kesejahteraan rakyat masih menumpuk rapi di map dan tersimpan utuh di file laptop mereka. Program paling realistik adalah lobi-lobi kekuasaan dan kunjungan kerja ke daerah atau mancanegara. Kunjungan yang semestinya bermakna kerja, menjadi paket wisata politik. Alhasil, pemilu yang disebut pesta demokrasi benar-benar telah menghasilkan hiruk-pikuk turis politik di parlemen.
Fungsi Demokrasi
             “ Demokrasi tidak bisa dimakan”,barangkali  begitu kata buruh yang baru saja di PHK. “ Demokrasi tak membuat rakyat sejahtera”, ujar pedagang kaki lima yang lapak dagangannya digusur aparat. Cerita tragis tentang pemilu, parpol, dan demokrasi sesungguhnya menggambarkan pesimisme sekaligus harapan akan terciptanya praktik demokrasi yang lebih baik. Demokrasi yang berfungsi dengan  baik lebih efektif dalam hal menyalurkan makanan, sehingga orang yang tadinya kelaparan bisa mendapatkan makanan ( Thomas Meyer, 2002 : 1 ). Selain itu, di negara  yang benar-benar demokratis, para pemimpin akan memperhatikan pembangunan ekonomi negara, sehingga rakyat miskin dapat menikmati hasil pembangunan itu.
            Amartya Sen, warga negara Inggris keturunan India dan pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi menunjukkan korelasi antara demokrasi dan kesejahteraan. Hasil penelitiannya membuktikan, bahwa pengawasan demokrasi atas kekuasaan politik dan ekonomi merupakan faktor yang menentukan pencapaian kemakmuran suatu negara serta pendistribusiannya kepada masyarakat. Penerapan demokrasi menciptakan peluang bagi semua orang untuk mendapatkan bagian dari distribusi kemakmuran yang dicapai oleh negara.
            Tanpa pengawasan melalui demokrasi peluang distribusi kemakmuran secara adil menjadi semakin kecil. Demokrasi memungkinkan pengawasan bersama atas pelaksanaan kekuasaan politik. Dengan adanya pengawasan kekuasaan oleh rakyat, maka kepentingan mereka tidak dapat diabaikan oleh penguasa. Persoalannya adalah, kualitas wakil rakyat seperti apa yang dapat melakukan pengawasan dan menjujung tinggi demokrasi? Apakah wakil rakyat yang sekadar hiruk-pikuk memajang gambar dirinya di baliho pinggir jalan? Apakah wakil rakyat dari parpol yang hiruk-pikuk, lantas bubar dan ganti nama ketika tidak memperoleh suara dalam pemilu? Apakah wakil rakyat yang berteriak lantang tentang reformasi dan anti orde baru, namun kini bergabung dengan parpol yang masih “anak cucu” orde baru? Ataukah wakil rakyat yang begitu heroik berbicara moralitas, dan ketika duduk di parlemen menjadi tersangka korupsi dan pelecehan seksual?
            Kemerosotan Demokrasi
            Involusi politik dan demokrasi yang hiruk-pikuk tentu saja tidak dapat memberikan garansi kesejahteraan bagi rakyat. Pada gilirannya akan terjadi defisit kadar demokratisasi yang akan mengurangi kredibilitas dan legitimasi proses pemilu. Kemerosotan demokrasi memang kerap terjadi pada masyarakat yang masih berada dalam taraf transisional dan belajar demokrasi. Tidak heran bila kursus politik dan lembaga survei banyak bermunculan menjual paket instan keterampilan politik caleg, peta kekuatan, dan citra parpol.
            Demokrasi yang mengalami kemerosotan, menurut Meyer ( 2002: 48- 52 ) memerlukan perhatian khusus. Paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan. Melanjutkan proses demokratisasi yang sudah berjalan dengan merumuskan tujuan yang lebih jelas dan terarah atau mencegah kemerosotan yang lebih parah. Pemilu sebagai salah satu wahana demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup lama. Bila selama rejim orde baru pemilu dianggap tidak demokratis, maka langkah yang diperlukan bukan menghentikan proses pemilu, tetapi mencegah kemerosotan demokrasi tersebut.
            Meyer menyebut beberapa  bentuk kemerosotan demokrasi. Pertama, kemerosotan yang berkaitan dengan akses kekuasaan. Kemerosotan ini terjadi ketika pemilu secara konstitusional menjamin kesempatan sama kepada masyarakat, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang dihambat, dipersulit, atau diancam dalam pelaksanaan pemilu. Tempat pemungutan suara yang jauh, tidak tersedianya sarana pemilu bagi penyandang cacat, surat suara yang rusak sebelum pencoblosan adalah bentuk-bentuk hambatan dalam pencapaian demokrasi.
            Kedua, kemerosotan yang berkaitan dengan klaim kekuasaan. Meski sudah ada aturan yang membatasi kekuasaan politik, namun tetap terjadi pelanggaran kekuasaan dengan konsekuensi yang serius. Hal ini terjadi tatkala kelompok dalam masyarakat disangkal haknya untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat, membentuk asosiasi atau pun melakukan aksi bersama. Terseretnya beberapa aktivis prodemokrasi dan tokoh-tokoh politik dalam proses hukum menjelang pemilu merupakan indikasi adanya kemerosotan demokrasi. Klaim kekuasaan politik juga terjadi ketika muncul fatwa haram golput yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia                                    ( MUI ). Sebuah lembaga umat yang berada dalam ranah sosial religiusitas telah merasuki ranah politik. Klaim kekuasaan politik  MUI telah menggeser makna pemilu dari hak menjadi wajib, dari bebas menjadi harus. Dan, MUI pun terlibat dalam hiruk-pikuk pesta demokrasi.
            Ketiga, kemerosotan yang berkaitan dengan monopoli kekuasaan. Kemerosotan fundamental terhadap legitimasi demokrasi terjadi, jika kelompok-kelompok yang kuat dengan kekuasaan veto beroperasi di luar wilayah kontrol kekuasaan demokratis. Kelompok itu bisa kekuatan ekonomi, parpol, kelompok militer, atau kelompok keluarga dalam politik kroni. Kelompok-kelompok ini mengangkat diri ke posisi otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pelibatan seseorang dalam aktivitas politik adalah sebuah kebebasan yang dijamin undang-undang. Namun manakala sebuah parpol mengusung gerbong dinasti keluarga dalam perebutan kekuasaan lewat pemilu, maka kualitas demokrasi layak diwacanakan. Kelompok semacam ini berpeluang menyembunyikan perlawanan terhadap demokrasi di balik klaim memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.
            Keempat, kemerosotan dalam cara menjalankan kekuasaan. Cara yang demokratis dalam menjalankan kekuasaan maupun proses pengambilan kebijakan semestinya didasarkan kedaulatan hukum. Intimidasi, otoritarian maupun pemaksaan kehendak oleh sesorang atau kelompok dalam proses kekuasaan politik adalah sebuah kemerosotan demokrasi. Unjuk rasa dalam proses politik adalah bentuk ekspresi demokratis yang dijamin konstitusi. Namun unjuk rasa yang disertai pemaksaan kehendak dan anarkhi mencederai demokrasi. Kasus unjuk rasa kelompok masyarakat yang menuntut pemekaran propinsi Tapanuli pada tanggal 3 Januari 2009  yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara merupakan bukti nyata terjadinya kemerosotan demokrasi.
            Demokrasi perlu ditinjau kembali. Boleh jadi itu yang hendak diungkapkan Carol C.Gould ketika menulis buku Rethinking Democracy, Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and Society ( 1993 ). Demokrasi adalah sebuah tugas panjang yang tiada henti. Demokrasi terwujud bukan hanya oleh kiprah parpol dalam hiruk-pikuk pesta lima tahunan pemilu. Kualitas demokrasi juga perlu didukung oleh masyarakat yang demokratis pula.
Tulisan ini pernah dimuat di: Majalah Kontribusi Volume 1 Edisi 2, Mei 2009. Penerbit Lembaga Penelitian Unsoed: Purwokerto

Perbedaan Tarif Parkir Bingungkan Wisatawan

JOGLO
Perbedaan tarif parkir di sebuah destinasi wisata dapat membingungkan wisatawan. Selain itu juga dapat membuat citra negatif terhadap pariwisata di daerah tersebut. Bagaimana solusi terbaik atasi hal itu? Silakan baca di:  http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/39193/Membingungkan-Wisatawan

Pastikan Objek Wisata Aman bagi Wisatawan

20170424IMG_20170424_113946
Keamanan dan keselaman adalah hal penting bagi wisatawan, baik selama dalam perjalanan maupun ketika berada di objek wisata. Karena itu, pemerintah daerah dan pengelola objek harus dapat memberikan jaminan dan kepastian. Mengapa? Simak di:  http://m.antarajateng.com/detail/pihak-pengelola-diminta-pastikan-objek-wisata-aman-bagi-wisatawan.html