Kekuasaan yang Penuh Senyum

KANTOR EDIT5

Ketika Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengajukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI, tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Sesaat setelah itu, panggung politik tanah air mulai memanas. Kelompok yang pro KPK dan kelompok pendukung Budi Gunawan saling berunjuk rasa. Kedua kelompok itu menganggap lembaga dan orang yang didukung adalah yang paling benar dan tak pernah salah.

Tidak ingin dianggap lemah, Polri pun menetapkan Ketua dan Wakil Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Meski tidak diakui, perseteruan kedua lembaga itu menambah suhu politik tanah air kian memanas. Panggung politik semakin riuh saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ( Ahok ) berseteru dengan DPRD terkait RAPBD “Siluman “.

Apa yang terjadi di balik pertarungan KPK versus Polri dan Ahok versus DPRD menggambarkan betapa kekuasaan dan politik menjadi ajang pertarungan yang tiada henti. Kekuasaan telah menjadikan orang merasa paling benar, dan dengan kebenaran sepihak itulah ia membangun kekuasaan. Padahal, sebagai makhluk yang berkeyakinan, hanya Tuhan yang memiliki kebenaran dan kuasa mutlak. Namun  kekuasaan seringkali membuat orang merasa sebagai “tuhan – tuhan” yang tak mungkin tersentuh hukum. Mereka lupa pada falsafah yang mengatakan Pangeran tan kena kinaya apa. Tuhan tidak bisa diibaratkan, disejajarkan, dan digambarkan seperti apa pun, apalagi dengan kekuasaan seseorang.

                Spiral Caci – maki

Politik dan kekuasaan yang “tak pernah salah” acapkali menghasilkan pemimpin yang semena- mena dan rakyat yang tertindas. Jika pemimpin yang haus akan kekuasaan meraih dan mempertahankannya dengan cara kekerasan, maka rakyat yang tertindas akan melawannya dengan cara mencaci dan menghujat. Begitulah seterusnya, ketika rejim penguasa berganti, ketika pemimpin baru “yang tak pernah salah” itu berkuasa, caci – maki kembali muncul. Jadilah spiral caci – maki terbentuk lewat sejarah kekuasaan yang “tak pernah salah” itu.

Mohamad Sobary  ( 2000 : 4 ) dalam kumpulan artikel yang dibukukan dengan judul “Kekuasaan Tak Pernah Senyum” menyatakan, kita tahu rakyat tak dilahirkan untuk memaki pemimpin mereka. Bila mereka terpaksa memaki, ini karena dalam sejarah, mereka selalu dikecewakan. Tuntutan keadilan yang mereka panggul, tak dipenuhi oleh para pemimpin yang berjanji memenuhinya. Rakyat selalu dalam posisi kecewa. Terus menerus.

Kekecewaan rakyat bukan tidak beralasan. Setelah lebih dari tiga puluh tahun rakyat berada di bawah rejim yang “tak pernah salah”, mereka begitu berharap akan datang perubahan di era reformasi ini. Namun perubahan itu hanya terjadi secara struktural, tidak sistemik dan holistik. Perubahan hanya kentara terjadi pada keleluasaan untuk mendirikan partai politik. Sedangkan mentalitas penguasa yang “tak pernah salah” masih saja sama dengan rejim sebelumnya.

Demokrasi multi partai setelah reformasi yang diharapkan mampu membawa perubahan secara sistemik tidak banyak membawa angin segar. Para elit lebih asyik bermain dalam politik partai ketimbang menjalankan fungsi partai politik sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Karenanya, partai politik hanya sekadar alat bagi elit untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana dikatakan Eberhard Puntsch ( 1996 : 43 ), dengan melakukan politik partai berarti tidak memberi tingkat kepentingan utama pada kebutuhan masyarakat keseluruhan, tetapi memprioritaskan kepentingan partai itu sendiri. Melakukan politik partai berarti menyalahgunakan partai itu menjadi alat belaka.

Apa pun akan dilakukan elit atau pemimpin sepanjang dapat menyelamatkan partai yang telah mengantarkannya duduk di singgasana kekuasaan. Maka tidak mengherankan bila elit partai atau anggota parlemen saling caci – maki, berteriak tak senonoh, atau bahkan baku pukul di ruang sidang di mana mereka akan mengambil keputusan yang penting bagi rakyat. Dikatakan  Eberhard Puntsch ( 1996 : 39 ), menjadikan emosi – emosi sebagai dasar pengambilan keputusan adalah cara yang otoriter. Bukankah persetujuan yang bebas datang dari otak, bukan dari perut.

Para pendahulu bangsa yang menjunjung tinggi falsafah Jawa selalu mengatakan sumarah lembah manah. Setiap persoalan mesti diselesaikan dengan keikhlasan dan kerendahan hati, bukan dengan caci  – maki dan emosi yang meledak. Sikap elit yang selalu merasa “tak pernah salah” akan melahirkan fanatisme antiideologi lain, antigagasan lain, antipartai lain.

Politik meminta perlu ada kelenturan, ujar Mohamad Sobary ( 2000 : 175 ). Dalam politik, konflik wajib dijawab secara akomodatif, bukan dengan fanatisme sempit. Fanatisme tak pantas muncul di kalangan elit politik. Menolak suatu gagasan itu budi pekerti mulia dan luhur dalam politik. Apalagi menolak gagasan yang masih tentatif. Tetapi, artikulasi politiknya elegan, matang, argumentatif. Cari kelemahan gagasan itu dengan cara yang luhur pula. Jangan bilang harga mati. Itu sama saja dengan anak kecil merengek, bila tak boleh ikut ke pasar akan menangis terus.

Kekuasaan dan Senyum

                Presiden Jokowi menulis status dalam akun facebook : “Suro Diro Joyoningrat, Lebur dening Pangastuti “. Sebuah status yang mengadung nilai filosofi mendalam tentang bagaimana menghadapi tantangan dan persoalan berbangsa dan bernegara. Jokowi yakin betul, bahwa setiap tantangan, persoalan, cacian, hujatan, kedengkian, dan kekerasan tidak perlu dihadapi dengan cara yang sama, tetapi dengan kelembutan, senyum, dan kasih sayang. Hujatan, kedengkian, dan kekerasan yang dihadapi dengan cara yang sama justru akan melahirkan kekerasan baru. Seperti dinyatakan Dom Helder Camara ( 2000 : 36 ), kekerasan akan memancing dan melahirkan kekerasan yang lain.

Jokowi tentu sadar, bahwa perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukungnya dengan Koalisi Merah Putih tidak mudah untuk didamaikan. Apalagi bila masing – masing koalisi partai poltik itu merasa tan kena kinaya apa, merasa yang paling benar dan paling berkuasa. Hujatan, caci – maki, dan kekerasan verbal dan nonverbal selalu akan mendera dalam setiap langkahnya.

Kebuntuan komunikasi politik sedang terjadi, dan Jokowi menghadapinya dengan pangastuti, senyum, lembut, tenang, dan tidak grasa – grusu. Walau dengan sikap seperti itu ia dinilai sebagai pemimpin yang lamban. Pertarungan tiada henti antara kedua koalisi partai politik di parlemen itu telah menyumbang situasi kebuntuan komunikasi yang membuat Jokowi canggung dalam melangkah. Apalagi bila kebuntuan itu kemudian mengakibatkan setiap komunikasi diwarnai downward talk dan power play. Dalam perspektif komunikasi, Joseph A. DeVito ( 1997 : 144 ) menyebut sebagai pembicaraan yang selalu merendahkan pihak lain dan diwarnai manuver – manuver untuk menjatuhkan.

Siapa pun pemimpinnya, agak sulit menghadapi downward talk dan power play dari pihak yang semestinya menjadi mitra dalam membangun bangsa dan negara. Menggunakan otoritas kekuasaannya akan dianggap sebagai pemimpin yang otoriter dan intimidatif. Menyikapi dengan diam justru dianggap lemah dan tidak kapabel sebagai pemimpin. Oleh karenanya, sikap pangastuti menjadi pilihan diantara pilihan yang kurang menyenangkan tadi. Komunikasi politik yang buntu dapat diatasi dengan model komunikasi yang lebih humanistik. Borden Stone ( 1976 : 82 ) menyarankan digunakannya stroking sebagai a unit of recognition, yaitu menempatkan diri sebagai penguasa yang mampu mendengarkan keluhan rakyatnya, membuat dan menyampaikan keputusan yang dibuatnya dengan cara yang lebih humanistik, bukan dengan arogansi kekuasaannya. Kekuasaan yang senantiasa diwarnai senyum, dan membuat rakyat selalu tersenyum.

Mengahadapi begitu banyak persoalan bangsa dan negara ini, dengan peta konstelasi dan kontestasi politik seperti saat ini memang memancing penguasa untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan instan, yang kadang justru menggunakan cara-cara tidak humanistik. Meski dengan itu ia akan kehilangan popularitasnya. Akan tetapi Mohamad Sobary yakin, diperlukan kekuasaan yang kukuh dan stabil, tetapi lentur. Watak kukuh menjadi tiang – tiang penyangga kelemahan. Tali yang lentur menjadi pengikat segenap kekuatan yang terancam cerai – berai menjadi kepingan kecil – kecil dan lemah.

Selebihnya, menurut Sobary, kekuasaan harus bisa tersenyum. Semua akan muncul jika pemimpin kita memiliki mata dan hati yang bisa memandang seluruh rakyat dengan rasa cinta. Rakyat pun akan otomatis membalasnya dengan senyum dan cinta pula. Kita semua rindu kekuasaan yang seperti itu.

Tulisan ini dimuat di Majalah Craddha, Bali, Edisi 66 Tahun 2015

Iklan

Revolusi Mental Melawan Korupsi

 

KANTOR EDIT4

Indonesia tahun ini telah merayakan kemerdekaan yang ke 69. Selain perayaan kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki banyak hari peringatan yang bersifat heroik dan menggugah semangat perjuangan serta kebangsaan, seperti hari Kebangkitan Nasional, Kesaktian Pancasila, hari Bhayangkara, hari Angkatan Bersejata, dan hari Pahlawan. Makna peringatan-peringatan tersebut saat ini telah memperoleh perspektif baru. Bukan lagi sekadar makna historis yang penuh heroik. Perjuangan dan kemerdekaan dimaknai dengan berbagai warna sesuai perspektif dan konteks perkembangan dunia saat ini. Peradaban global yang kini dihadapi berbagai negara patut menjadi renungan dalam peringatan hari-hari besar di Indonesia.

Peradaban global kerap dikaitkan oleh berbagai negara dengan kemerdekaan dan momentum abad 21. Ilmuwan Perancis Roger Heim ( 1987 ) menulis buku berjudul L’Angoisse de I’An 2000  atau Ketakutan Menghadapi Tahun 2000. Ketakutan Heim bukan tanpa alasan. Peradaban global yang sedang dihadapi bangsa-bangsa di dunia adalah peradaban yang bersifat simbolis.

Peradaban semacam itu akan ditandai oleh perilaku dan kebudayaan material yang dominan. Terjadi kontradiksi antara nilai-nilai pragmatis, fungsional, dan mondial dengan nilai-nilai dan budaya tradisional. Masyarakat akan menghormati warganya yang menjadi menteri, jaksa, hakim, polisi, gubernur, bupati, atau angggota DPR sepanjang mereka berlaku santun di kampung. Apalagi bila para pejabat negara itu sangat dermawan menyumbang setiap kegiatan di kampung halamannya. Orang kemudian tak mau tahu dari mana pejabat itu mendapatkan uang untuk menyumbang. Orang pun kemudian menjadi terkejut dan tak menyangka jika pejabat tersebut tersandung kasus korupsi.

Maka, gagasan Presiden Terpilih Joko Widodo ( Jokowi ) saat kampanye untuk melakukan Revolusi Mental menjadi relevan dalam konteks memaknai perjuangan, kemerdekaan, peradaban global, dan korupsi. Hanya saja, gagasan Revolusi Mental itu masih perlu dirumuskan konsep, indikator, dan parameternya agar dapat dilaksanakan dalam rangka membangun mental atau moralitas bangsa Indonesia ke depan. Sehingga gagasan itu bukan sekadar slogan kampanye untuk menyenangkan rakyat saat kampanye pemilihan presiden.

 

Pemaknaan Revolusi

            Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu dahsyat setelah 69 tahun Indonesia merdeka tidak dibarengi dengan adaptasi nilai-nilai moral bangsa ini. Penyadapan pembicaraan telepon untuk mengungkap kasus korupsi bukti nyata ketakutan Roger Heim di abad 21 ini. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) tidak dibarengi dengan peningkatan moralitas bangsa ini. Seolah memang tidak ada kaitan antara tekonologi penyadapan dengan moralitas dan perilaku korupsi. Upaya KPK membeberkan rekaman percakapan telepon para tersangka korupsi harus dilandasi semangat revolusi diri dalam konteks moral.

Memaknai sisi lain perjuangan dan kemerdekaan pada hakikatnya adalah berjuang dan memerdekakan diri dari pelanggaran norma moral dan hukum. Apa pun pangkat dan kedudukan seseorang, apa pun situasinya, penghormatan terhadap moralitas dan hukum semestinya berada di atas segalanya. Sayangnya, perjuangan dan kemerdekaan masih sekadar ritual Agustusan, dengan diisi upacara bendera, pawai, karnaval, pentas musik dan lomba-lomba. Belum menjadi momentum untuk berjuang dan memerdekakan diri dari segala penyimpangan.

Auri sacra fames, begitu kata Max Weber ( dalam Cuzzort & King, 1987: 9 ). Keinginan orang untuk mengumpulkan uang sama dengan sejarah manusia. Dengan demikian, hasrat orang untuk menumpuk kekayaan lebih tua dibanding usia kemerdekaan Indonesia. Celakanya, keinginan mengumpulkan uang itu bukan semata untuk memenuhi hajat hidup, namun lebih sebagai tujuan. Begitu pun korupsi, bukan lagi lahir dari keserakahan individual, tetapi berkembang menjadi ”nilai” dan ”jiwa” kolektif. Sehingga terjadilah ” korupsi berjamaah ”, seperti kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat maupun wakil rakyat.

Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun kepada Voice of America (VOA), mengatakan selama tiga tahun terakhir, pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi, menurut Tama S. Langkun ada pada jumlah kasus yang ditangani maupun aktor yang ditetapkan sebagai tersangka, baik di Komisi Pemberantasan Korupsi maupun di kepolisian dan kejaksaan.
“Kasus-kasus atau tersangka yang ada sepanjang tahun 2013 itu ada 1271 tersangka. Ini meningkat dari dua tahun yang lalu,” kataTamaS.Langkun.”Tahun 2011 itu ada 1056 tersangka. Artinya ada peningkatan dari sisi kuantitas. (http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html )

 

Tentu ini ”prestasi” luar biasa memalukan yang telah diukir bangsa ini. Sebuah potret buram bangsa sejak kemerdekaan dicapai, orde baru dilengserkan, dan reformasi digulirkan. Ketika masa kemerdekaan, penjara dihuni oleh para pejuang sebagai tahanan politik penjajah. Kini sebagian besar penjara di tanah air ditempati para koruptor. Gagasan memberi baju seragam tahanan KPK bagi koruptor tidak signifikan dengan penurunan angka tindak pidana korupsi.

Revolusi mental yang digagas Jokowi perlu dimaknai sebagai upaya bagi setiap orang untuk berperilaku dengan landasan moral yang kuat, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Revolusi mental dapat juga dimaknai sebagai gerakan penyadaran secara cepat dan menyeluruh terhadap mentalitas korup. Proses penyadaran itu bisa dimulai dengan senantiasa memahami tentang arah perjalanan hidup seseorang.

Dalam falsafah ketimuran, sebagaimana diungkapkan A. Seno Sastroamidjojo pada Seminar Kebathinan Indonesia tahun 1959, orang senantiasa harus memahami Asaling Dumadi ( sumber kehidupan ), Sangkaning Dumadi ( arah jalan kehidupan ), Purwaning Dumadi ( permulaan kehidupan ), Tataraning Dumadi ( derajat atau martabat untuk mewujudkan kehidupan ), dan Paraning Dumadi ( arah perkembangan wujud kehidupan ). Dengan demikian, revolusi mental dapat dimaknai sebagai gerakan mewujudkan filsafat ketimuran untuk menjadi landasan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Melalui filsafat ketimuran ini, setiap pejabat dan wakil rakyat akan selalu merenungkan dari mana, untuk apa, dan mau ke mana jabatan yang diperolehnya itu. Setiap pejabat dan wakil rakyat senantiasa akan menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki bersumber dari kepercayaan rakyat dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Keengganan orang untuk memahami Sangkan Paraning Dumadi akan menjadikan jabatan yang dimilikinya bukan untuk kemakmuran rakyat, tapi justru menjadi sumber kerakusan untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya bagi kemakmuran pribadi dan keluarganya. Keserakahan dan kerakusan terhadap uang tanpa reserve adalah sebuah dorongan tanpa kendali; begitu kata Weber. Ibarat nahkoda yang sanggup berbuat apa saja untuk mendapat keuntungan, bahkan dengan membakar layar perahunya. Oleh karena itu, makna perjuangan, kemerdekaan, dan revolusi mental adalah menjadi diri yang tidak sebatas dianggap baik, namun benar-benar menjadi orang baik.

Artikel ini dimuat di majalah Craddha Bali, Edisi 61 Tahun 2014

Reklamasi Menciptakan Dislokasi Budaya

 

SANUR EDIT1

Aksi penolakan secara besar – besaran masyarakat Bali terhadap Proyek Reklamasi Tanjung Benoa menunjukkan bahwa kepentingan yang menyangkut haJat hidup orang banyak seringkali terabaikan dalam proses pembangunan. Hal itu bisa terjadi karena pembangunan, reklamasi, atau apa pun namanya acapkali hanya merupakan kepentingan penguasa dan pengusaha. Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta terkaIt proyek reklamasi  menunjukkan betapa rakyat di Ibukota Negara hanya menjadi penonton belaka.

Hal serupa bisa saja terjadi dalam kasus Reklamasi Tanjung Benoa di Bali. Kawasan yang selama ini dianggap suci oleh masyarakat akan direklamasi dengan maksud yang belum jelas. Namun  dikhawatirkan mega proyek itu hanya untuk kepentingan pariwisata saja dengan mengatasnamakan pelestarian lingkungan. Bali memang ikon parwisata Indonesia. Tetapi yang perlu diingat, Bali sarat dengan pondasi adat, budaya, dan agama.

Pariwisata adalah industri yang kapitalistik. Pariwisata berkarakter sarat modal dan rakus sumberdaya alam dan budaya. Reklamasi yang hanya bertujuan untuk kepentingan industri pariwisata dengan mengabaikan peran serta masyarakat Bali justru akan menciptakan dislokasi  budaya Bali. Dislokasi akan membuat nilai dan budaya Bali yang menyatu dengan adat dan agama bergeser pada perilaku pragmatis, yang lebih mementingkan materi ketimbang substansi, lebih mengutamakan format daripada hakikat.

Dalam perspektif komunikasi antarbudaya, masyarakat Bali, sebagaimana masyarakat Jawa  pada umumnya, memiliki konsepsi filosofis Segara ( Nyegara ) Gunung, yaitu konsepsi yang menggambarkan proses continuum antara kehidupan masyarakat di sektor kemaritiman, perdagangan, dan transportasi  serta masyarakat agraris, lengkap dengan adat dan budayanya. Segara ( laut ) dan gunung akan berfungsi menjaga keseimbangan pusat kekuasaan dan rakyatnya. Gangguan pada gunung atau laut dapat berakibat pada terganggunya kekuasaan dan kehidupan rakyat.

Reklamasi yang dilakukan di laut tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat, apalagi mengabaikan substansi dan hakikat segara gunung, dapat mengganggu ekuilibrium; baik di gunung maupun kekuasaan dan kehidupan rakyat. Apalagi bila reklamasi itu hanya untuk kepentingan penguasa dan pengusaha, maka akan menimbulkan dislokasi pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat; baik yang ada di pesisir maupun di gunung. Dan terbukti, sebagian besar masyarakat Bali menolaknya.

Tulisan ini dimuat di ; Majalah Craddha, Bali, Edisi 70 Tahun 2016

Pariwisata Banyumas: Antara Kafe dan Desa Wisata

SAWAH EDIT8

Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang ( DCKKTR ) Kabupaten Banyumas mengeluarkan nota dinas terkait keberadaan kafe di Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Banjaran. Nota dinas itu berisi perintah untuk membongkar kafe tersebut, karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) serta melanggar Perda No.6 Tahun 2005.

Padahal tak jauh dari kafe tersebut terdapat Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden yang akan dikembangkan sebagai Desa Wisata. Apakah keberadaan kafe  memang dibutuhkan dalam pengembangan Desa Wisata atau pemkab Banyumas yang kecolongan? Tampaknya Pemkab Banyumas belum memiliki landasan filosofi, konsep, dan kebijakan strategis yang jelas tentang arah pembangunan pariwisata, sehingga terjadi kasus seperti itu.

Pembangunan pariwisata di berbagai tempat selalu menimbulkan kerakusan dan kerusakan. Pariwisata sangat rakus akan lahan, rakus terhadap investasi dan dampak buruk. Pariwisata kerap mengakibatkan kerusakan alam dan tatanan sosial budaya, sekecil apa pun kerusakan itu. Jika tidak dilandasi filosofi, konsep, dan kebijakan strategis yang baik, maka pariwisata bisa menjadi anggur yang memabukkan dan madu yang mematikan.

 

Berkelanjutan

Beberapa potensi alam, budaya, dan kuliner terdapat di Desa Ketenger. Pemandangan alam yang bagus, sawah, bebatuan gunung yang besar, dan petilasan atau makam yang menyimpan mitos. Namun bentuk dan ragam potensi itu masih perlu dikelola dengan baik agar dapat dijual ke pasar wisata. Studi kelayakan masih perlu terus dilakukan di Desa Ketenger. Pembangunan infrastruktur yang tergesa-gesa justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Belum jelas dasar pemikiran mengapa Ketenger akan dijadikan Desa Wisata. Apakah memang keinginan masyarakat setempat, para elit di desa, para pejabat di Pemkab Banyumas, atau keinginan investor saja? Bagaimana kesiapan masyarakat bila Ketenger kelak berkembang menjadi Desa Wisata?

Konsep yang mendasari pembangunan Desa Wisata Ketenger juga belum jelas. Apakah akan dikembangkan sebagai Desa Wisata atau Desa Budaya? Kekayaan budaya Ketenger masih perlu digali agar mampu menarik wisatawan. Belum ditemukan potensi budaya yang khas. Dinamika aktivitas budaya yang berlangsung setiap hari juga belum tampak di Ketenger.

Sebaiknya masyarakat Ketenger dan Pemkab Banyumas segera menentukan pilihan konsep pariwisata yang akan diterapkan. Apakah Eko Wisata, Wisata Budaya, atau Pariwisata Berkelanjutan? Masing – masing konsep pengembangan pariwisata tersebut berimplikasi pada kebijakan strategis yang akan dibuat Pemkab Banyumas.

Berdasarkan potensi yang dimiliki, Ketenger lebih cocok untuk dikembangakan dengan konsep Pariwisata Berkelanjutan ( sustainable tourism ) dan Eko Wisata ( eco tourism )  yang mengandalkan pemandangan alam. Selain Curug Gede dan Curug Bayan, Ketenger juga memiliki Curug Kembar, Curug Celiling, Curug Lawet, Curug Petir, Curug Gumang, Bukit Cendana Sari, dan Bukit Bander yang layak  dijadikan objek eko wisata berkelanjutan.

Budaya dan kuliner yang ada di Ketenger bisa dijadikan pendukung eko wisata. Terdapat kuliner khas, seperti Tempe Gatel ( tempe dan sega / nasi sebuntel ), Teh Gilis ( teh diseduh dengan gula aren ), dan Tahu Ketenger. Sayang publikasi dan promosi kuliner Ketenger belum optimal seperti halnya Getuk Goreng dan Sroto Sokaraja.

Pariwisata alam yang berkelanjutan akan membawa manfaat yang layak secara ekonomis dan adil secara etis. Eko Wisata berbasis alam dan kearifan lokal yang harus dilestarikan keberadaannya. Pariwisata Berkelanjutan juga menuntut adanya konservasi lahan dan perlindungan keanekaragaman hayati ( Sherman and Dixon, 1991 )

Keberadaan kafe di bibir DAS Banjaran dengan demikian kurang sesuai dengan konsep Pariwisata Berkelanjutan maupun pengembangan Ketenger sebagai Desa Wisata. Akomodasi, moda transportasi, atraksi seni budaya, dan ragam kuliner harus mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat dan Ketenger sebagai kawasan pedesaan. Kafe dan hotel bukanlah sarana pariwisata yang khas bagi Desa Wisata.

Pariwisata mesti berkelanjutan dalam perspektif lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Pariwisata tidak harus merusak alam, melanggar aturan yang ada, atau sekadar menyenangkan investor. Manfaat ekonomis pariwisata harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, seperti retribusi objek, parkir, tempat penginapan, transportasi, dan kuliner.            Jangan sampai pendapatan sektor pariwisata hanya dinikmati pemerintah dan investor tanpa ada sharing yang jelas bagi masyarakat dan biaya konservasi lingkungan alam dan sosial budaya. Pembangunan pariwisata yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat akan selalu mendapat resistensi banyak pihak.

Sudah saatnya Pemkab Banyumas membuat cetak biru yang jelas bagi pembangunan pariwisata agar tidak terjadi lagi kasus serupa.

Isi Tulisan ini pernah dimuat di: Pariwisata Banyumas : Antara Kafe dan Desa Wisata, KOMPAS, Senin 23 November 2009

Lawan Hoaks dengan Integrasi Nasional dan Dialog Lintas Agama

LUKISAN BONUZ EDIT3

Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan berat di tengah upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu dalam kemajemukan. Tantangan itu bukan berasal dari ideologi asing atau globalisasi teknologi informasi semata. Tantangan berat itu justru datang dari sikap dan perilaku bangsa kita yang ingkar pada realtias kebangsaan dan keberagaman.

Perbedaan cara pandang bukan diselesaikan dengan cara dialog atau musyawarah, tetapi dipilih jalan pertentangan, pertikaian, dan kekerasan. Perbedaan agama, etnis, latar belakang politik; bukan dimaknai sebagai anugerah perbedaan dalam nasionalisme, namun dianggap sebagai sumber ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan. Orang dengan mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain hanya karena berbeda suku, agama, atau afiliasi politik.

Kekerasan demi kekerasan menjadi bagian dari keseharian bangsa ini. Pelaku dan korban kekerasan pun bukan hanya menimpa masyarakat biasa, tetapi juga pejabat negara. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Novel Baswedan mengalami tindak kekerasan di tengah upaya mengungkap dan memberantas korupsi. M Alzahra alias Joya yang dituduh mencuri di salah satu masjid di Bekasi, meninggal karena dihakimi massa dengan cara yang sangat sadis. Padahal almarhum dikenal sebagai sosok yang taat beribadah.

Fitnah, kebohongan, dan ujaran kebencian juga mewarnai kehidupan masyarakat kita. Orang begitu mudah menuduh, mengumpat, dan menyiarkan kabar bohong tanpa didukung oleh  informasi yang benar dan lengkap. Perbedaan dan kemajemukan tidak disyukuri sebagai anugerah bangsa, tetapi justru dijadikan modal untuk menciptakan ujaran kebencian. Bahkan, fitnah dan ujaran kebencian telah menjadi komoditas bisnis. Terbongkarnya jaringan Saracen menunjukkan, betapa bangsa ini rapuh dengan mengorbankan nasionalisme dalam kemajemukan hanya untuk kepentingan uang.

Mengapa bangsa kita begitu mudah tersulut emosi dan melakukan kekerasan? Mengapa kebohongan menjadi ladang penghidupan sebagian orang? Menyongsong peringatan hari Sumpah Pemuda, patut kita merenung untuk mencari jawabnya.

Akar Kekerasan

Kekerasan saat ini menjadi realitas sosial yang dapat dijumpai setiap saat dan di setiap tempat di tanah air. Kekerasan bisa terjadi di kota dan di desa. Menurut Franz Magnis Suseno (2000: ix), kekerasan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Transformasi masyarakat akibat modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat senantiasa dalam ketegangan. Disorientasi, dislokasi, dan disfungsionalisasi terjadi. Pengelolaan konflik pada masyarakat tradisional tidak lagi mempan dalam menghadapi kemajemukan. Kecenderungan yang muncul adalah primordialistik dan perilaku agresif ketika modernisasi tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan.

Lebih lanjut, Magnis Suseno mengatakan bahwa akumulasi kebencian dalam masyarakat juga memicu tindak kekerasan. Akumulasi itu tampak dalam munculnya tendensi eksklusif di lingkungan etnik maupun agama. Kecurigaan etnik dan agama memang merupakan konsekuensi dari masyarakat majemuk seperti Indonesia. Sebagaimana dinyatakan Nasikun ( 1996: 7), masyarakat majemuk memiliki kecenderungan mengidap konflik yang kronis dalam hubungan antarkelompok. Oleh sebab itu, integrasi nasional menjadi masalah serius bagi masyarakat yang majemuk.

Magnis Suseno (2000: x) juga mengidikasi, bahwa mudahnya bangsa kita terprovokasi untuk melakukan kekerasan karena masyarakat yang sakit. Pertikaian antarwarga yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele bisa berakhir dengan saling membunuh. Warga desa saling berperang karena masalah perbedaan suku dan kepercayaan. Bahkan, pertandingan olah raga yang mestinya dilandasi sportivitas ternyata juga mengandung letusan kekerasan. Masyarakat kehilangan kemampuan untuk bersolidaritas melebihi lingkungan primordialnya.

Kemajemukan atau keragaman etnis, agama, dan budaya harus dikelola dengan baik agar tidak memicu konflik di masyarakat. Keragaman budaya, misalnya, sering dianggap sebagai penerimaan segala perbedaan, tanpa memandang nilai baik dan buruk yang terkandung dalam keragaman itu. Sejatinya, anggapan tersebut tidak seutuhnya benar. Sebab, keragaman budaya harus bernilai mutual understanding, yaitu kesamaan persepsi antara kelompok yang berbeda. (Dedi Kurnia Syah, 2016: 39).

Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mudah menerima sesuatu hal yang menurut anggapan mereka tidak lazim. Kearifan lokal mesti dijaga dengan tidak memaksakan nilai-nilai budaya kepada kelompok lain, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Pernikahan sejenis misalnya, bukan hanya persoalan legalitas dan hak asasi manusia. Persoalan tersebut juga masuk dalam ranah agama dan lintasbudaya yang perlu dipertimbangkan untuk keberlangsungan budaya itu sendiri. Meski bangsa ini memiliki ragam budaya, namun ada nilai-nilai budaya dan agama yang juga perlu dihormati tentang larangan pernikahan sejenis. Kemajemukan tidak serta merta dimaknai sebagai upaya untuk menerima sesuatu hal baru yang tidak dapat diterima dalam konteks kehidupan masyarakat.

Kebohongan

Nasionalisme dan persatuan bangsa kita juga terancam dengan makin maraknya kasus penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan kabar bohong ( hoax ). Seolah bangsa ini sudah kehilangan identitas sebagai bangsa yang santun, ramah, dan jujur. Fitnah dan kebohongan bukan hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi juga diorganisasi secara rapi. Sasaran kabar bohong pun bukan hanya masyarakat biasa, namun merambah di kalangan pengusaha, politisi, bahkan presiden.

Kebohongan atau dusta menurut Kamus Random House ( dalam DeVito, 1997: 147) adalah pernyataan keliru yang dilakukan secara sengaja dengan maksud menipu. Kebohongan dilakukan untuk menciptakan kesan yang salah. Selanjutnya Joseph A.DeVito menjelaskan, dusta dapat dilakukan, baik dengan menghilangkan fakta tertentu maupun perbuatan. Bila orang menghilangkan atau menyembunyikan sesuatu yang relevan dengan masalah tertentu, dan penghilangan ini membuat orang lain menarik kesimpulan yang salah, maka orang tersebut telah berdusta, persis seperti jika orang membuat pernyataan yang salah dengan sengaja.

Dusta bukan hanya berbentuk verbal ucapan dan tulisan, namun juga bersifat nonverbal. Ekspresi wajah tak bersalah dari pelaku tindak kekerasan adalah dusta nonverbal. Lambaian tangan dan senyum ceria seolah tak bersalah dari seorang tersangka korupsi adalah contoh bentuk kebohongan nonverbal. Kebohongan bervariasi, dari bohong yang membesar-besarkan kebenaran dengan maksud baik, sampai kepada bohong besar di mana seseorang merancang kebohongan secara cermat sehingga setiap orang percaya bahwa kebohongan itu adalah sesuatu yang benar.

Kebohongan yang dilandasi pada fitnah dan ujaran kebencian dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara bukan semata menyakiti hati masyarakat, tetapi juga telah mencederai semangat nasionalisme dan moralitas bangsa. DeVito (1997: 148) menjelaskan, kebohongan mempunyai dimensi etik dan efektivitasnya. Dimensi etik menyangkut apa yang benar dan apa yang salah. Dusta dianggap tidak etis, karena setiap orang mempunyai hak untuk mendasarkan pilihannya atas informasi terbaik yang ada. Dengan berbohong kepada seseorang, maka orang menyembunyikan setidak-tidaknya sebagian informasi dan menyebabkan keputusan yang diambil atas dasar asumsi yang tidak benar.

Dimensi efektivitas menyangkut apakah suatu kebohongan berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Banyak dusta yang efektif. Ada orang yang mencapai puncak profesinya, dan ternyata keberhasilan ini banyak diperoleh melalui kebohongan dan penipuan. Tidak diragukan, bahwa dalam banyak kesempatan dusta itu berhasil. Akan tetapi, dusta banyak menimbulkan masalah dan kerugian, sehingga orang perlu berhenti dan berpikir dua kali untuk berbohong. Bayangkan, apa jadinya jika politisi, anggota parlemen, birokrat, dan pengusaha menggeluti profesinya dengan berbekal kebohongan. Negara yang kita cintai ini akan segera runtuh karena dibangun atas dasar pondasi kebohongan.

Solusi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membuat masyarakat hidup dalam kemudahan, kecepatan, dan kebebasan. Media massa, dan utamanya media sosial menjadi saluran ekspresi kebebasan. Orang merasa bebas untuk mengungkapkan segala pemikirannya. Bahkan orang juga begitu bebas untuk menyebar ujaran kebencian fitnah, dan kebohongan. Hoaks atau kabar bohong berseliweran di dunia maya setiap detik.

Tidak heran jika Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir menyatakan bahwa hoaks harus dilawan dengan teknologi. Meski demikian, pernyataan Mohammad Nasir perlu diberi catatan. Persoalan hoaks bukanlah semata piranti keras   (hardware ) media sosial penyebar hoaks. Masalah kebohongan adalah persoalan konten, masalah isi pesan yang berkaitan dengan perilaku berdusta. Oleh karena itu, penanganan hoaks melalui teknologi perlu disertai dengan revolusi mental agar masyarakat menjauhi kebohongan.

Kekerasan dan kebohongan adalah dua hal yang akan membuat rapuh persatuan, kesatuan, dan nasionalisme kita. Apalagi jika kekerasan dan kebohongan dilakukan karena perbedaan dan alasan kemajemukan. Magnis Suseno menawarkan pendidikan yang inklusif sebagai solusi. Yaitu pendidikan yang mengajak anak bersikap positif terhadap fenomena kemajemukan. Seorang anak didik diharapkan bisa menghargai anak yang berasal dari suku, agama, dan budaya yang berbeda. ( 2000: xiii)

Masyarakat yang sakit serta struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menimbulkan luka hati rakyat juga harus disembuhkan. Seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam proses penyembuhan ini. Para elit nasional dan lokal menjaga diri untuk tidak terseret dalam emosi kesukuan dan agama. Sikap puritan dalam beragama atau mengkafirkan pengikut agama lain, akan menambah luka dan sakit masyarakat yang sudah tertindas secara struktural.

Kekerasan dapat pula diatasi dengan terciptanya masyarakat yang adil, manusiawi, dan solider. Untuk itu, struktur yang jelek dan korup; yang termanifestasi dalam ketidakadilan, kesenjangan, dan ketimpangan harus dibongkar. ( I. Marsana Windhu, 2000: 29). Masyarakat juga perlu diajarkan untuk solider. Nasionalime Indonesia dibangun dengan landasan keberagaman suku, agama, etnis, golongan, dan kepercayaan. Tanpa solidaritas, ujaran kebencian dan kabar bohong yang menyangkut keberagaman itu dapat menyulut kekerasan.

Kemajemukan di Indonesia memang dapat memicu egoisme dalam budaya dan agama. Oleh sebab itu propaganda penyelesaian perbedaan secara dialogis perlu dilakukan untuk mencegah konflik yang menjurus pada kekerasan. Banawiratma ( dalam Dedi Kurnia Syah, 2016: 129) mengingatkan pentingnya membuat peta ranah dialog untuk menginisiasi komunikasi antaragama secara terbuka.

Dialog antaragama menjadi penting, karena dalam perspektif budaya, agama ikut mendukung perkembangan kebudayaan dalam agama tertentu. Apalagi di Indonesia agama acapkali dipraktikan dalam ritual kebudayaan. Dialog kehidupan beragama dilakukan untuk mendapatkan analisis dan refleksi kontekstual lintasagama. Selain itu juga perlu dilakukan kajian atau studi tradisi-tradisi agama yang ada di Indonesia. Pemahaman, analisis, dan hasil kajian  itu dapat menjadi rujukan penyelesaian konflik budaya dan agama, sehingga kekerasan yang bersumber dari perbedaan agama dan budaya dapat diantisipasi.

Kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan. Sama halnya kebohongan, tidak perlu diatasi dengan kebohongan lain. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka setiap masalah yang menyangkut perbedaan dan kemajemukan semestinya diselesaikan dengan jalan dialog. Karena kita adalah bangsa yang mengutamakan persatuan serta kemanusiaan yang adil dan beradab.

Artikel ini pernah dimuat di: Majalah Craddha Bali, Edisi 79 / XVII, 2017

Budaya Parlemen Artis

LUKISAN BONUZ EDIT2

Pemiliah Umum Legislatif ( Pileg ) tinggal menghitung hari. Para calon anggota legislatif ( Caleg ) mulai tebar pesona memperkenalkan diri kepada publik. Tidak ketinggalan para artis yang turut meramaikan pentas politik lima tahunan itu. Akankah masyarakat secara sadar, rasional, dan cerdas memilih caleg artis untuk duduk di kursi parlemen ?. Ataukah para artis itu hanya akan menjadi kosmetika politik yang mewarnai etalase gedung parlemen?

Adaptasi artis di lingkungan yang baru bukanlah proses yang mudah. Mereka terbiasa hidup dalam lingkungan dengan kerangka kerja menghibur, dan harus beradaptasi dalam lingkungan dengan kerangka kerja politik.  Para artis harus beradaptasi dari lingkungan “budaya selebritas” yang sarat hiburan ke dalam “budaya parlemen” yang penuh intrik politik.

Adaptasi  antarbudaya yang berbeda ini merupakan proses panjang penyesuaian diri untuk memperoleh kenyamanan berada dalam suatu lingkungan yang baru. Elingswoth serta Gudykunst dan Kim ( dalam MC Ninik Sri Rejeki, 2007 : 5 ) menyebutkan, perilaku adaptasi dalam interaksi antarbudaya berkaitan dengan unsur adaptasi dalam gaya berkomunikasi.

Komunikasi artis dengan khalayaknya berbatas media, baik film layar lebar maupun televisi. Kalau pun terjadi proses komunikasi interpersonal dengan khalayak, hanyalah sekadar jumpa penggemar yang bertujuan mendekatkan secara emosional penonton dan produk aktingnya. Sedangkan komunikasi legislator dengan konstituennya terjadi secara sosial dengan tujuan menggali input dalam pengambilan kebijakan politik. Meski tak jarang anggota legislatif dari kalangan bukan artis pun kemudian meniru pola komunikasi selebritis dengan lebih banyak tampil di media ketimbang mengunjungi masyarakat.

Dimensi aksiologis kurang dianggap penting dalam lingkungan hiburan. Selama peran, lakon, dan akting yang dijalani artis dapat menghibur dan meledak di pasaran, maka ia tak perlu lagi bertanya manfaat secara moral. Baik dan buruk kerja keartisannya sangat ditentukan oleh kemauan sutradara dan produsernya. Sementara produk politik legislatif selain bersandar pada pijakan yuridis dan politis, juga mempertimbangkan aspek moral etis.

Artis yang terbiasa berperilaku dan berkomunikasi dengan pola hubungan sutradara, produser, dan pasar akan memandang sebuah produk perundangan sebagai komoditas yang perlu merujuk pada arahan sutradara dan produsernya. Maka, seorang artis bisa akan lebih taat kepada ketua umum partai sebagai sutradara, dan tentu saja pemilik modal.  Persoalan  manfaat secara aksiologis menjadi tidak penting.

Kredibilitas

Terpilih tidaknya caleg artis, seperti halnya caleg nonartis sangat tergantung pada kredibilitasnya sebagai komunikator politik. Popularitas yang dimiliki hanya hadir dalam peta kognitif khalayak. Walau tidak tertutup kemungkinan ada masyarakat yang memilih caleg karena faktor hysteria media. Caleg yang sering tampil dan dielu-elukan media itulah yang dipilih.

Kredibilitas biasanya tercipta antara lain karena faktor pengetahuan dan kejujuran seseorang. Pengetahuan caleg artis yang diperlukan ketika duduk di kursi legislatif bukan hanya soal seni peran, tapi juga pemahaman dan wawasan ketatanegaraan. Masalah ini menjadi serius, karena dari beberapa debat maupun dialog interaktif caleg artis di televisi, pengetahuan artis soal hukum, politik, dan ekonomi sangat memprihatinkan. Bahkan ada caleg artis yang mengatakan akan belajar tentang proses legislasi setelah  duduk di kursi parlemen kelak.

Kejujuran menjadi modal penting untuk mendapat kredibilitas caleg di mata pemilihnya. Stigma kehidupan artis yang bertolak belakang antara panggung depan dan panggung belakang akan menjadikannya sulit meraih kredibilitas itu. Di depan kamera bisa saja artis bercuruan air mata, meratapi  kehidupan yang melarat, namun di panggung belakang, dalam realitas kehidupannya ia bisa menjadi orang yang hedonis dan tak peduli pada derita orang lain.

Sebagai wakil rakyat, artis tak boleh lagi bermain dengan manipulasi panggung depan dan belakang. Ia mesti konsisten antara kata dan perbuatan, antara ruang parlemen dan kehidupan sosial politiknya. Empatinya terhadap derita kemiskinan masyarakat atau penegakan supremasi hukum mesti lahir dari ketulusan dan kejujurannya, bukan sekadar pengelolaan kesan ( impression management ) untuk menghibur khalayak. Jangan sampai, artis yang duduk di parlemen tampil dalam iklan layanan masyarakat “Katakan Tidak pada Korupsi”, namun beberapa waktu kemudian ia menjadi terpidana kasus korupsi.

Caleg artis hanya sebagian kecil dari daftar caleg di pemilu 2014 ini. Sebagian besar diisi oleh incumbent, anggota legislatif periode 2009 – 2014 yang mencalonkan kembali. Jika wajah lama anggota legislatif saja kinerjanya banyak digugat masyarakat, akankah caleg artis mampu bekerja lebih baik dari pendahulunya. Ataukah mereka akan menjadi bagian dari wajah lama yang telah memiiliki rapor merah sebagai wakil rakyat?. Masyarakat  tentu lebih cerdas dalam menentukan pilihannya.

Isi tulisan ini pernah dimuat di: Budaya Parlemen Artis, Suara Merdeka, Jumat 14 Maret 2014

Dibalik Makna Tembang Ojo Lamis

 NDALANG EDIT

ojo sok gampang janji wong manis
yen ta amung lamis
becik aluwung prasaja nimas ora agawe cuwa

tansah ngugemi tresnamu wingi
jebul amung lamis
kaya ngenteni thukule jamur ing mangsa ketiga

aku iki prasasat lara tan antuk jampi
mbok ojo amung lamis
kang uwis dadine banjur dhidhis

akeh tuladha kang dhemen cidra uripe rekasa
milih sawiji endi kang suci
tanggung bisa mukti

Tembang atau lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi langgam dan kerocong Jawa Waljinah di atas mengandung muatan nilai dan filosofis yang mendalam. Lagu tersebut mengandung pesan kepada siapa pun agar tidak mudah mengucap janji-janji manis (lamis), jika kenyataannya hanya berdusta. Lebih baik kita jujur apa adanya agar tidak membuat kecewa orang lain.

Adalah Ki Nartosabdo, sang pencipta lagu, yang telah jauh hari membaca tanda-tanda zaman tentang akan munculnya orang-orang yang hanya lamis, janji manis di mulut saja. Saat ini, tembang Ojo Lamis terasa tepat dan kontekstual untuk dimaknai. Pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) yang akan diselenggarakan secara serentak di beberapa daerah menciptakan dinamika politik yang menggairahkan di tanah air. Selain ditandai oleh banyaknya calon yang akan bertarung memperebutkan kursi kekuasaan di daerah, Pilkada juga diramaikan oleh bertaburnya janji-janji manis kandidat saat kampanye.

Seperti halnya Pilkada tahun-tahun sebelumnya, janji manis hanya terucap di panggung kampanye dan selanjutnya diingkari dalam realitas kekuasaan. Dramaturgi kehidupan politik pun dimulai. Saat kampanye yang menjadi bagian dari panggung depan ( front stage ), para kandidat begitu berapi-api menyampaikan visi misi dan janji politiknya. Namun ketika terpilih, dan ia mendapatkan kekuasaan yang menjadi panggung belakangnya ( back stage ), semua visi misi dan janji-janji itu hanya buaian di atas panggung.

Fenomena Ojo Lamis dan ingkar janji dalam dunia politik tanah air tampaknya menjadi hal yang lumrah dan berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemimpin tak segan-segan  berkata manis di depan, untuk kemudian berdusta di belakang. Fenomena semacam ini dalam perspefktif komunukasi disebut dengan diskordansi.Ernst Beier ( dalam DeVito, 1997: 40 ) mengatakan bahwa diskordansi adalah pesan yang kontradiktif. Pesan seperti ini terjadi, karena antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan seorang pemimpin jauh panggang dari api.

Diskordansi pesan merupakan kontradiksi pesan verbal dan nonverbal. Di satu saat, seorang pemimpin berjanji akan menyejahterakan masyarakat, tapi di saat yang lain ia justru sibuk memakmurkan diri, sanak keluarga, dan kelompoknya. Di satu waktu, ia berjanji akan memberi jaminan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman kepada masyarakat, namun di waktu yang lain perilakunya justru menimbulkan kegaduhan, perpecahan, dan ketakutan. Di satu tempat ia berjanji akan melestarikan budaya dan lingkungan, akan tetapi di tempat yang lain justru merusak tatanan budaya dan menghancurkan lingkungan. Itulah pemimpin Lamis, seperti gambaran lagu Ki Nartosabdo, pemimpin yang hanya tebar pesona namun menumbuhkan bencana.

Indonesia saat ini darurat pemimpin. Indonesia membutuhkan pemimpin yang satya wacana, satu kata dan perbuatan tiada berbeda. Pemimpin semestinya mampu menegakkan keadilan dan kebenaran, serta dapat mewujudkan memayu hayuning bawana atau menciptakan masyarakat yang rahmatan lil ‘alamin, yaitu menyelamatkan dan memakmurkan bumi seisinya. Para pemimpin patut untuk mencontoh model kepemimpinan para ksatria yang digambarkan  dalam dunia pewayangan. Para ksatria memegang peran penting dalam melaksanakan darmaning ksatria ( Wawan Susetya, 2007: 29).

Para pemimpin diamanahkan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, bukan mengadu domba atau memecah. Sejatinya, seorang pemimpin rumeksa raharjaning praja bumi kelahiran. Artinya, pemimpin harus dapat memelihara keselamatan dan kesejahteraan negara dan tanah air. Nasionalisme seorang pemimpin juga dapat dilihat dari derajat empatinya terhadap kondisi yang dialami warga negaranya. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat atau selalu mengendalikan harga kebutuhan pokok agar kondisi perekonomian masyarakat tetap bergairah adalah salah satu bentuk empati seorang pemimpin. Trisna bangsa welas asih mring kawula dasih, pemimpin harus mencintai bangsa dan memberikan kasih sayang kepada rakyatnya.

Kekuasaan dan harta yang akan diperoleh dari kekuasaan itu, mengakibatkan kecenderungan seorang kandidat pemimpin untuk menjadi lamis. Padahal seorang pemimpin mestinya satya ing janji nuhoni sabda ingkang wus kawedhar, menepati janji yang sudah diucapkan. Apalagi bila jalan unutuk menduduki kekuasaan itu harus ditempuh melalui persekongkolan politik serta dibayar dengan biaya yang tinggi, maka pemimpin yang dihasilkan pun akan menjadi rakus serta tunduk kepada kelompok politik tertentu.

 

Pilkada serentak yang digelar di seluruh wilayah Indonesia sudah saatnya melahirkan pemimpin yang tidak lagi manis di bibir, bukan pemimpin yang tunduk pada pemilik modal atau penguasa partai politik. Pilkada selayaknya dapat menghasilkan pemimpin yang tundhuk ing bebener adhedhasar adil, yaitu pemimpin yang patuh terhadap kebenaran berdasarkan keadilan sosial. Semoga.

Artikel ini pernah dimuat di: Majalah Craddha Bali, 73/XVI, 2016