Memaknai Bahasa Elit

 

KAMPUS EDIT3

Ajining diri saka lathi. Demikian pepatah Jawa mengatakan. Artinya, harga diri seseorang terletak pada ucapannya, pada tutur katanya. Bukan hanya tutur kata yang beradab, lembut dan sopan, tetapi lebih substansial; ucapan yang konsisten dengan perbuatan.

Menyongsong hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, pepatah Jawa tersebut layak untuk direnungkan. Banyak elit di negeri ini kehilangan kepercayaan rakyat karena tidak konsisten dalam ucapan. Para elit kerap ingkar janji kepada rakyat.

Ucapan elit setingkat bupati, gubernur, menteri, DPR, dan presiden selayaknya memang dapat dipercaya. Ucapan mereka bukan semata rangkaian kata dan bahasa indah  untuk menyenangkan hati rakyat. Bahasa elit harus dapat dipertanggungjawabkan konsistensi dan korespondensinya. Bahasa yang konsisten adalah rangkaian kata, kalimat, atau pernyataan seseorang yang bisa dipercaya dalam dimensi waktu lalu, kini, dan masa datang. Sedangkan bahasa yang berkoresponden adalah bahasa yang diungkapkan seseorang dan dapat dibuktikan dalam kenyataan.

 

            Pemaknaan

Tidak setiap ucapan atau bahasa elit dapat dimaknai dengan mudah oleh rakyat. Padahal makna bahasa sekaligus menunjukan fungsi dan manfaat bagi masyarakat. Pemaknaan bahasa oleh masyarakat menggambarkan pula niat, maksud, dan tujuan (intention ) penuturnya. Atas dasar pemaknaan itulah bahasa bisa berfungsi ritual, tekstual, dan kontekstual.

Bahasa akan bermakna ritual manakala tutur kata atau ucapan seorang pejabat hanya merupakan rangkaian seremoni. Bahasa semacam ini seringkali dijumpai dalam acara sambutan peringatan hari-hari besar atau pelantikan pejabat negara. Seolah, kata-kata dan kalimat yang terlontar dari mulut para pejabat adalah bagian dari seremoni belaka.

Tidak mengherankan, bila sumpah dan janji yang diucapkan calon wakil rakyat di DPR maupun calon presiden menjadi tidak bermakna dan tidak berfungsi ketika mereka sudah duduk di kursi kekuasaan. Mereka tidak peduli lagi apakah setelah sumpah dan janji itu diucapkan rakyat sudah sejahtera. Mereka juga tidak peduli apakah janji untuk tidak mendahulukan kepentingan pribadi benar-benar dilaksanakannya.

Bahasa dapat bermakna tekstual saja ketika kata-kata yang diucapkan pejabat hanya bagian dari olah vokal atau olah oral. Pidato dan sambutan pejabat menjadi parade teks yang mati tak bergerak. Rakyat mungkin terkesima oleh pilihan kata para pejabat yang manis, lembut, bombastis, dan diucapkan dengan penuh penghayatan.

Banyak pejabat negara yang ketika membacakan sambutan menitikan air mata. Benarkah mereka terharu? Benarkah mereka sedih menyaksikan jutaan rakyat Indonesia menganggur dan hidup di bawah garis kemiskinan? Tampaknya sulit untuk menyatakan bahwa para pejabat benar-benar haru saat berpidato. Sebagian besar pejabat membaca teks yang sudah dibuat dan dipersiapkan oleh orang lain. Sehingga keharuan saat membaca teks sambutan hanyalah dramaturgi kekuasaan di atas podium.

 

            Kontekstual

Bahasa adalah produk masyarakat dan jaman. Modernisasi telah melahirkan third culture yang bersifat masif dan populis. Reformasi menghasilkan third politics yang membuat kekuatan ekstra parlemen diperhitungkan. Sedangkan paskareformasi menciptakan third language, yaitu bahasa yang sulit untuk dipahami; bahkan oleh penuturnya sendiri.

Penggunaan bahasa makin berbelit-belit, jauh dari kenyataan, dan mengaburkan makna pesan yang ingin disampaikan. Ketika rakyat sedang menderita karena kenaikan harga kebutuhan pokok, para elit justru berbicara tentang bahaya pornografi. Saat kasus korupsi sedang hangat dibicarakan publik, pejabat berbicara tentang bahaya terorisme dan reshuffle kabinet.

Bahasa elit semakin sulit untuk dimengerti oleh rakyat, karena tutur kata mereka tidak kontekstual. Bahasa yang digunakan sekadar teks untuk dibaca atau olah vokal dalam sebuah seremoni kenegaraan. Para wakil rakyat bersitegang tentang kemiskinan dan pengangguran, namun sesaat kemudian mereka berencana membangun gedung parlemen yang menghabiskan dana trilyunan rupiah. Mereka berdebat soal kasus megakorupsi, tetapi berujung pada program jalan-jalan keluar negeri.

Tutur kata semestinya kontekstual dengan tindakan. Sumpah dan janji yang diucapkan elit bukan hanya teks dan ritual kekuasaan. Sumpah dan janji memang harus diucapkan agar rakyat mendengar dan menjadi saksi. Oleh karena itu tutur kata yang diucapkan elit mesti dipertanggungjawabkan. Sumpah dan janji yang didengar ratusan juta rakyat adalah untuk dilaksanakan. Bukan harapan, doa, dan mantra yang pelaksanaannya tergantung kapan Tuhan akan mengabulkannya.

Momentum peringatan Sumpah Pemuda bisa menjadi kontemplasi bagi para petinggi republik ini. Harga diri dan jatidiri mereka tidak terletak pada kursi empuk atau kekuasaan, tidak pada gedung megah yang dihuni, bukan berada dalam mobil mewah yang ditumpanginya. Mereka akan dihargai dan dihormati rakyat bila tutur kata yang diucapkan berkesuaian dengan kenyataan.

Tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Memaknai Bahasa Elite, Suara Merdeka, Jumat 28 Oktober 2011

Iklan

Media Literasi Pilpres

 

KANTOR EDIT2

Kampanye Pilpres semakin seru, bukan lantaran popularitas dan elektabilitas kandidat yang bersaing ketat. Kampanye menjadi sengit dan menarik, karena masing-masing pasangan didukung oleh pemilik (owner ) dan pengusaha bisnis pers. Pasangan Prabowo – Hatta didukung  pemilik TV One, ANTV,serta MNC group. Sedangkan Jokowi _ JK didukung Metro TV dan Media Indonesia group. Oleh karena itu, kampanye Pilpres bukan semata pertarungan antarkandidat presiden dan wakil presiden, tetapi juga pertarungan antarpemilik media.

Akankah media massa mampu menyajikan informasi politik yang objektif bagi khalayaknya? Sejauhmana massa pemilih dapat digiring oleh media untuk menentukan pilihan politiknya dalam pilpres?

Agak sulit menjawab pertanyaan tersebut, sebab sebagaimana dikatakan Lawrence Grossberg, dkk ( 1998 : 4 ), pers telah membuat kita hidup dalam “world of media”, dan “ media world”. Pers mampu membangun konstruksi media, manciptakan realitas kedua, bahkan realitas ketiga lewat media making. Realitas apa pun tentang capres dan cawapres bisa dikonstruksi dan diciptakan realitas baru menurut sudut pandang media dan pemiliknya.

Sosok Prabowo yang tegas dalam persepsi tim suksesnya, dapat dikonstruksi dan dibentuk realitas lain sebagai capres yang militeristik oleh media lawan politiknya. Begitu pula sosok Jokowi yang lugu dan sederhana dalam pandangan tim suksesnya, dikonstruksi dan diciptakan realitas kedua sebagai capres yang lemah dan lamban oleh media seterunya.

Media memang sanggup melakukan update informasi, bahkan membentuk memori kolektif secara massif. Namun ketika media menjadi kendaraan bagi pemiliknya untuk mencapai kekuasaan, maka media making akan terjadi. Media mengkonstruksi khalayak, memproduksi identitas, menghasilkan sejarah baru, dan membuat pemaknaan. Seseorang yang dianggap khalayak memiliki dosa sejarah lantaran terlibat pelanggaran HAM, dalam media making akan menjadi sosok yang peduli kepada rakyat dan sebagai penunggang kuda yang gagah berani.

Namun akankah khalayak begitu lemah dan pasrah menelan mentah-mentah media making yang sarat dengan kepentingan politik pemiliknya? Tentu saja tidak semudah itu media mampu menggiring memori kolektif khalayak dan memutar balik jarum jam sejarah.

Ada kehidupan sosial, budaya, dan intelektual yang tidak seluruhnya dapat dijamah media massa. Dalam kehidupan tersebut orang tidak dapat mengisolasi dan memanipulasi pesan untuk tujuan politik praktis semata.. Sistem sosial budaya dan intelektual ini akan menceritakan sosok capres dan cawapres tanpa bingkai kekuasaan dan kepentingan pemilik media.

 

Media Literasi

Menghadapi gempuran media menjelang pilpres, khalayak perlu pencerdasan dan pencerahan lewat media literasi. Upaya media literasi dapat dilakukan kelompok kritis yang bebas dari kepetingan kekuasaan. Media literasi dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang proses demokratisasi pilpres secara benar dan rasional kepada khalayak.

Demokrasi yang digembar-gemborkan media massa pendukung capres dan cawapres adalah demokrasi dengan kepentingan jatah kue kekuasaan. Oleh sebab itu khalayak perlu dibimbing untuk mencari sumber informasi  melalui saluran lain, semisal media sosial atau media online. Keterpakuan khalayak pada satu saluran media semacam televisi hanya akan menyesatkan. Meminjam istilah pakar psikologi William James, rujukan tentang sosok capres dan cawapres pada satu atau dua saluran televisi saja akan membuat khalayak berada pada situasi blooming buzzing confusion, yaitu situasi bingung dan sesat yang dialami khalayak ketika harus menilai kebenaran informasi  yang diperoleh  lewat media.

Khalayak juga perlu dibimbing untuk mencari kebenaran tentang figur capres dan cawapres melalui sumber-sumber dokumen. Sepak terjang, “dosa-dosa” sejarah dan kebaikan mereka tidak mungkin secara lengkap diperoleh hanya melalui tayangan televisi. Diperlukan sumber dokumen agar khalayak mendapatkan informasi pembanding.

Interaksi sosial budaya yang alami dapat dimanfaatkan sebagai media literasi pilpres. Dalam setting interaksi sosial budaya akan terjadi sharing informasi secara jujur, tulus, dan tanpa bingkai kepentingan kekuasaan. Interaksi sosial budaya itu bisa dilakukan dalam bentuk diskusi dan dialog untuk menarasikan sejarah dan perilaku manusia dalam rentang waktu tertentu.

 

Bagaimana pun khalayak berhak mendapatkan informasi yang benar tentang sosok capres dan cawapres yang akan dipilih. Bila tidak, maka pilpres yang diharapkan menjadi hajatan demokrasi akan melahirkan pemilih yang sesat dan bingung. Lebih berbahaya lagi, pilpres justru akan mewariskan satu generasi yang sesat dan bingung.

Artikel ini pernah dimuat di: Pencerahan Media Literasi Pilpres, Suara Merdeka, Sabtu 14 Juni 2014

Persepsi Budaya dalam Pemilu Legislatif

 

KANTOR EDIT1

Pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif ( Pileg ) 2014 sudah berakhir. Secara umum Pileg berjalan lancar dan aman. Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) juga mengklaim Pileg berjalan sukses dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Telepas masih adanya kesalahan teknis pengadaan logistik, dan masih banyak terjadi pelanggaran saat kampanye dan pencoblosan, Pileg 2014 relatif aman.

Namun dari rangkaian pelaksanaan kampanye dan pencoblosan, ada beberapa catatan  menarik untuk diamati dari sisi komunikasi dan budaya. Berdasar hasil hitung cepat ( quick count ) CSIS, jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam Pileg sebesar 75,3 %, sedangkan jumlah Golput sebesar 24,7%. (antaranews.com, Rabu, 9 April 2014 19:14 WIB ).

Tentu kita tidak dapat menyalahkan KPU saja yang dianggap gagal dalam sosialisasi Pileg. Partai politik ( Parpol ) ikut memberi kontribusi terhadap realitas Golput. Orientasi dan persepsi budaya pemilih  dalam Pileg juga menjadi sisi lain yang mendorong lahirnya Golput. Pragmatisme politik kini menjadi acuan budaya dan orientasi pemilih. Pragmatisme politik itu secara perlahan akan membentuk persepsi budaya pemilih dalam menentukan sikap dan perilaku politiknya di Pileg.

Pemilih tidak hanya menyimak visi misi parpol dan caleg. Pemilih juga tidak lagi terbius dengan janji-janji perubahan, perbaikan, atau pelayanan publik yang ditawarkan. Politik dan Pileg bagi pemilih adalah kontekstual dan koherensi. Sepanjang visi misi, perubahan, perbaikan, dan pelayanan hanyalah janji-janji manis kampanye, maka pemilih akan mengambil sikap apatis. Bagi pemilih, janji kampanye haruslah ada secara kongkret sebelum ia melangkah ke bilik suara.

Parpol juga memberi kontribusi terhadap fenomena amnesia politik. Masyarakat digiring untuk menjadi pemilih yang lupa pada rekam jejak para caleg. Dimensi temporal sebagai bagian dari komunikasi politik parpol dan persepsi budaya pemilih kurang diperhatikan ketika proses seleksi caleg.

Bukan hanya dalam konteks Pileg saja dimensi temporal ini kurang menjadi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pelayanan publik misalnya, ketika masyarakat mengurus keperluan administrasi di suatu instansi, dijanjikan selesai dalam waktu satu hari atau besok. Namun, dimensi temporal besok dalam pelayanan publik dapat bermakna dua hari, tiga hari, satu minggu, bahkan satu bulan proses administrasi itu selesai.

Melawan Lupa

Persepsi budaya berkaitan dengan proses memilih, mengevaluasi dan mengorganisasi penilaian tentang Parpol atau Caleg atas dasar lingkungan budayanya. Persepsi budaya itu bisa diperoleh lewat keluarga, sekolah, maupun media massa. Rekam jejak caleg mestinya mempertimbangkan sikap dan perilakunya di masa lalu, kini, dan asumsi esok. Pemilih memiliki persepsi budaya yang terbangun secara temporal sejak lama tentang figur politik.

Dimensi temporal inilah yang kurang diapresiasi oleh Parpol. Munculnya  caleg yang bermasalah dengan moral, korupsi, dan kejahatan lain di masa lalu, menandakan diabaikannya dimensi temporal dalam proses seleksi caleg. Parpol beranggapan bahwa masyarakat pemilih sudah lupa, atau sengaja dibuat lupa. Padahal secara temporal, masyarakat memiliki persepsi budaya tentang perilaku caleg yang sudah dimiliki sejak lama. Oleh karena itu, agar pemilu  berikut berjalan lebih bersih, para caleg lebih berkualitas, dan pemilih menjadi lebih cerdas, perlu dilakukan “Gerakan Melawan Lupa” terhadap caleg dan parpol yang bermasalah di masa lalu.

Memahami persepsi budaya pemilih secara keliru juga dapat menyebabkan perilaku politik caleg yang tidak cerdas. Ada caleg yang menjalani ritual mandi di sungai atau ke dukun dengan harapan bisa terpilih saat Pileg. Perilaku itu dianggapnya bagian dari nilai yang ada dalam lingkungan budayanya. Padahal, persepsi budaya pemilih tentang caleg muncul dengan penuh kesadaran, dan bukan terbangun atas dasar irrasionalitas. Seharusnya para caleg menunjukkan performance dan kinerja sosial politiknya, agar mendapat elektabilitas. Bukan melakukan tindakan yang dianggap berbudaya, namun irrasional.

Sisi menarik lain dari pelaksanaan Pemilu di Indonesia, baik Pileg maupun Pilpres, adalah diharuskannya pemilih mencelupkan jari tangan ke dalam cairan tinta setelah melakukan pencoblosan. Penjelasan akan keharusan ini masih belum jelas signifikansinya dengan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Apakah dengan dicelupkannya jari tangan kedalam tinta menjadi pertanda seseorang sudah melaksanakan hak pilihnya? Ataukah sebagai upaya untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan menghindari kecurangan pemilih mencoblos lebih dari satu kali? Sudah begitu tidak bisa dipercayakah para pemilih dalam pesta demokrasi? Jika itu alasannya, maka kejujuran dalam proses demokrasi diukur dengan jari tangan ternoda tinta. Bukankah persepsi budaya tentang kejujuran sudah sejak dini tertanam dalam nilai dan norma sosial budaya masyarakat ?

Sungguh ironis.

Tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Persepsi Budaya Pileg, Suara Merdeka, Rabu 16 April 2014

Pemahaman Mahasiswa Tentang Komunikasi Tradisional

KOMTRAD EDIT1

Mahasiswa saat ini dianggap lebih mengenal media komunikasi modern dibanding komunikasi tradisional. Bagaimana pemahaman mahasiswa tentang bentuk – bentuk komunikasi tradisional dan dari mana sumber pemahaman mahasiswa? Selengkapnya simak di:

http://komunikasi.fisip.unsoed.ac.id/node/113

 

Pengembangan Desa Wisata Jangan Asal – Asalan

NGEPIT
Pengembangan desa wisata sebaiknya sesuai konsepnya. Jangan asal-asalan. Desa yang hanya memiliki wahana dan taman rekreasi tidak dapat begitu saja disebut desa wisata, jika tanpa adanya dinamika sosial budaya yang hidup setiap hari. Selengkapnya dapat dilihat di:
http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/35957/Pengembangan-Desa-Wisata-Jangan-Asal-asalan

 

Industri Kebohongan Dalam Pilpres

PERPUS1

Dibanding pemilihan umum ( pemilu ) saat rezim orde baru, pemilu tahun 2004 dan 2009 dipandang lebih demokratis. Selama dua periode pemilu tersebut rakyat Indonesia memilih  wakil-wakil rakyat dan presiden secara langsung. Pilihan terhadap partai politik ( parpol) yang mengusung para kandidat anggota parlemen , calon presiden ( capres ), dan  calon wakil presiden ( cawapres ) pun semakin beragam.

Banyak jani terucap saat kampanye capres. Ada janji menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, membebaskan biaya sekolah, meningkatkan upah buruh, menyejahterakan petani dan nelayan, hingga janji meningkatkan pertumbuhan ekonomi dua dijit. Semua janji itu meluncur dari mulut calon pemimpin negeri ini. Persoalannya apakah  pemilu yang dianggap demokratis itu telah menghasilkan pemimpin yang jujur, dipercaya, dan didukung rakyat. Ataukah pemilu justru menjadi ajang transformasi kebohongan dari satu generasi ke generasi berikut  lewat janji-janji selama kampanye.

Janji capres memang tidak pernah dicatat oleh rakyat. Janji kampanye sebagai bentuk komunikasi politik semestinya dibangun atas dasar kejujuran ( honesty ), kepercayaan ( trust ), dan dukungan ( support ) antara kandidat dan rakyat. Namun karena kampanye pemilu di Indonesia lebih menonjolkan politics entertain, maka kejujuran janji dalam kampanye dianggap tidak penting. Yang penting ada janji yang diucapkan. Terlepas apakah janji itu jujur dan dipercaya rakyat. Capres cukup senang di tengah goyang dangdut artis di atas panggung kampanye  atau tepuk tangan riuh dalam debat capres  di televisi. Alhasil, kampanye capres menjadi “industri kebohongan” yang rutin terjadi lima tahun sekali.

Hakikat Kebohongan

Bohong atau dusta bukan hanya dinyatakan secara verbal. Menurut Kamus Random House, kebohongan adalah pernyataan keliru yang dilakukan dengan sengaja, bertujuan menipu, dan untuk menciptakan kesan yang salah. Kebohongan dapat dilakukan dengan menghilangkan fakta tertentu maupun perbuatan, sehingga orang akan mengambil kesimpulan yang keliru. Tidak ada seorang capres dan cawapres yang secara jujur mengakui kegagalan atau berbuat menyakiti hati rakyat. Seorang kandidat akan dikampanyekan sebagai sosok yang berhasil, pribadi yang patut diteladani, dan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Rakyat pun akan mudah percaya, karena kebohongan tentang sosok kandidat telah dikemas dalam sebuah industri bernama kampanye.

Bila kebohongan verbal mudah ditutupi dengan menghilangkan fakta, maka kebohongan non verbal sulit dimanipulasi.  Apakah seorang capres benar-benar menjujung demokrasi dan perbedaan pendapat terlihat dari ekpresi wajah ( facial expression ) ketika menerima kritik atau berhadapan dengan pengunjuk rasa. Capres dan cawapres boleh saja mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang serasi, memiliki garis perjuangan, visi dan misi yang sama. Namun sikap duduk yang resah, cara berdiri yang kurang percaya diri,  sorot mata  sayu, atau nada bicara yang lemah, menunjukkan mereka sesungguhnya bukan pasangan yang harmonis.

Banyak alasan orang untuk melakukan kebohongan. Dalam perspektif komunikasi, Carl Camden, Michael Motley, dan Ann Wilson ( dalam Joseph A. DeVito, 1997 : 147 ) mengidentifikasi empat kategori motivasi berbohong. Pertama, untuk mendapatkan kebutuhan dasar, seperti uang dan kekayaan lain. Korupsi yang dilakukan pejabat pada hakikatnya adalah tindakan bohong yang bertujuan untuk memperkaya diri. Capres dan cawapres yang berbohong dalam kampanye  pada dasarnya juga bertujuan mendapatkan kekuasaan, yang dalam perspektif Weber akan menjadi sarana untuk menumpuk kekayaan.

Kedua, kebohongan untuk memperkuat atau memperlemah afiliasi dengan pihak lain. Perdebatan seputar arah koalisi serta kandidat capres dan cawapres yang diusung  parpol  menunjukkan betapa kebohongan dalam politik menjadi sebuah kelaziman. Nyaris tidak ada satu pun parpol  yang secara jujur menyatakan adanya konflik internal terkait arah koalisi jelang pilpres. Andai pun ada keinginan untuk jujur, maka konflik internal itu dikemas dalam sebuah eufemisme dinamika internal partai.

Masing-masing capres dan cawapres juga menyatakan memiliki chemistry diantara mereka. Harapan mereka tentunya untuk meyakinkan publik dan mitra koalisi agar tidak ragu bergabung. Publik  terkesima dan tidak pernah bertanya lebih jauh. Bagaimana mungkin dua orang yang baru bertemu dalam hitungan hari atau bulan dapat memiliki chemistry untuk bersatu memimpin negara. Sedangkan pasangan suami istri yang telah menjalin hubungan puluhan tahun dapat saja bertengkar dan bercerai dengan alasan komunikasi  tidak lagi harmonis. Lagi-lagi sebuah kebohongan yang dipertontonkan dalam menyongsong pilpres.

Ketiga, berbohong untuk harga diri, yaitu meningkatkan atau melindungi harga diri  di hadapan orang lain. Sampai saat ini publik tidak tahu persis apakah capres SBY benar-benar mengantongi 19 nama cawapres, karena ia belum pernah menunjukkan isi kantongnya. Pernyataan bahwa ia sudah mengantongi 19 nama cawapres hanya untuk meningkatkan harga dirinya di mata publik dan capres lain. Kalau pun SBY mengatakan sudah mengantongi 25 nama cawapres, barangkali publik  percaya saja. Begitu pula rencana beberapa parpol untuk menarik dukungan ketika SBY menjatuhkan pilihan kepada Boedijono sebagai cawapres, ternyata isapan jempol belaka. Ancaman menarik dukungan dilakukan untuk meningkatkan harga diri dan posisi tawar parpol pendukung koalisi partai Demokrat.

Keempat, bohong untuk tujuan berkelakar atau humor. Kebohongan seperti ini biasa dilakukan oleh pelawak atau komedian agar penonton terhibur. Pilpres bukanlah panggung tontonan atau ketoprak humor, sehingga capres tidak perlu  banyak berkelakar atau mengibuli rakyat dengan guyonan politik yang tidak cerdas.

Kampanye politik di Indonesia sudah dianggap identik dengan kebohongan. Kampanye pilpres   sarat dengan janji-janji yang sulit diukur dan dibuktikan kebenarannya. Media massa cetak dan penyiaran sangat menikmati kampanye tersebut, karena ruang dan waktu yang disediakan laris manis terjual. Jadilah kampanye politik sebagai industri kebohongan yang tersaji lewat media massa.

Menyalahkan media massa yang telah menayangkan kampanye capres tentu kurang bijak. Diperlukan media alternatif untuk mengampanyekan kejujuran dan kebenaran bagi capres dalam menyampaikan janji-janjinya kepada rakyat. Kampanye kejujuran dan kebenaran bisa dilakukan oleh LSM atau kelompok kritis di masayarakat.

Test kebohongan atau uji kejujuran lewat lie detector dan instrumen lain perlu dilakukan terhadap capres dan cawapres. Test tersebut diharapkan dapat mendeteksi dan mengukur apakah janji yang disampaikan capres dan cawapres merupakan kebohongan atau bukan. Masalahnya, siapa yang akan melakukan uji kejujuran, jika rakyat Indonesia puluhan tahun menikmati industri kebohongan dalam setiap kampanye? Apalagi kejujuran saat ini menjadi barang mewah dan mahal harganya.

Isi Tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Industri Kebohongan Dalam Pilpres, Suara Merdeka, Jumat 29 Mei 2009

Kepedulian Terhadap Ebeg

           

JEGANG2

Membaca tulisan Tasroh, SS, MPA, MSc berjudul Revitalisasi Ebeg dan Calung ( Wacana Lokal, SM 04/01 ) perlu kiranya diberikan beberapa catatan. Ebeg yang dimaksud dalam tulisan tersebut bukanlah dalam pengertian ebeg sebagai bentuk komunikasi tradisional Banyumas.

Ebeg sebagaimana digambarkan Tasroh adalah kelompok pengamen keliling perumahan dengan memanfaatkan simbol-simbol ebeg. Sikap mengolok-olok warga perumahan terhadap para pemain ebeg karena pakaian kumuh dan kostum mereka yang compang-camping juga sangat disayangkan. Meski sikap semacam itu dapat dimengerti, sebab khalayak ebeg adalah warga perumahan yang heterogen, sehingga tidak memahami hakikat ebeg.

Sebagai komunikasi tradisional sesungguhnya ebeg selalu hadir dengan latar desa, adat, dan tradisi.  Khalayak ebeg adalah anggota masyarakat yang dianggap sebagai insider, sehingga mempunyai preferensi dan pemahaman terhadap media dan pesan dalam ebeg. Khalayak ebeg memiliki kesadaran terhadap kesamaan adat, bahasa, dan norma budaya. Bisa dimaklumi jika warga perumahan menertawakan penampilan “pengamen ebeg”, lantaran mereka adalah penonton yang dalam sistem komunikasi tradisional merupakan outsider.

Bertahan

Ebeg merupakan perpaduan seni tari dan seni musik tradisional yang sering dipertunjukkan dalam ritual adat Jawa Banyumasan, seperti upacara sedekah bumi atau hajatan pengantin. Bentuk komunikasi ini hingga sekarang masih bertahan, namun di beberapa tempat di Banyumas bubar atau gulung tikar dengan bebagai alasan, seperti faktor manajerial dan regenerasi. Oleh sebab itu diperlukan kepedulian banyak pihak agar aset budaya lokal ini tetap bertahan di tengah golablisasi.

Ebeg memerlukan pengorganisasian dan pendanaan untuk memelihara peralatan. Organisasi Ebeg bersifat tradisional, dalam arti tidak legal formal.  Kelompok Ebeg  tidak mempunyai struktur organisasi resmi, tidak memiliki badan hukum, dan seringkali tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di tingkat desa maupun di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ( Kesbanglinmas ). Karenanya Ebeg sulit mendapat bantuan dana dari anggaran pemerintah daerah.

Untuk mengatasi masalah pendanaan, biasanya kelompok ebeg  melakukan komodifikasi dalam pementasan. Ebeg saat ini bukan hanya dipentaskan dalam ritual adat saja, namun juga  acara-acara resmi pemerintah dan swasta, seperti peringatan 17 Agustus, peresmian perkantoran, pertunjukan di objek wisata, kampanye politik dan program-program pemerintah lainnya.

Masalah kedua, berkaitan dengan pelestarian dan proses regenerasi ebeg di Banyumas. Para pemain ebeg adalah orang dewasa, sehingga menimbulkan permasalahan dalam proses regenerasi. Anak-anak dan remaja generasi sekarang kurang berminat untuk menekuni kesenian ebeg. Mereka lebih tertarik duduk berjam-jam di depan komputer untuk bermain game atau face book.

Kalau pun saat ini muncul trend pemain ebeg anak-anak usia sekolah, keterlibatan mereka mengundang pro kontra di masyarakat. Di satu sisi keterlibatan anak belasan tahun dalam ebeg berdampak positif terhadap pelestarian dan regenerasi. Di lain sisi, banyak orang tua keberatan bila anaknya menjadi pemain ebeg, karena dikhawatirkan mengganggu waktu belajar mereka.

Sesuatu yang sangat berbeda, misalnya dengan anak-anak dan remaja di Bali yang masih antusias mempelajari dan mengikuti berbagai bentuk media dan kesenian tradisional yang ada. Hal ini dikarenakan media komunikasi dan kesenian tradisional di Bali berkaitan erat dengan tradisi, adat, budaya, dan agama.

Ebeg acapkali dianggap kuno, ketingggalan jaman, klenik, atau hal-hal yang berhubungan dengan mistik, sehingga dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, untuk dapat menjadi pemain ebeg seseorang harus memiliki indang, yang biasa diperoleh dengan laku tirakat berupa puasa, mutih, dan bertapa di tempat-tempat keramat atau makam. Indang adalah roh atau mahkluk gaib yang biasa dipanggil untuk merasuki pemain ebeg  saat trance.

Sebagai potensi budaya, ebeg perlu dilestarikan keberadaannya. Mengatasi pendanaan yang secara rutin harus dikeluarkan untuk perawatan, diperlukan pendampingan bagi kelompok ebeg. Pendampingan bertujuan agar ebeg dapat memiliki status keorganisasian yang terdaftar serta menjadi bagian dari program kerja pemerintah daerah. Pendampingan bisa dilakukan oleh instansi pemerintah, lembaga sosial di desa, LSM, maupun perguruan tinggi.

Kepedulian juga diharapkan datang dari sektor swasta, khususnya yang merasa hidup dari kekayaan budaya Banyumas. Kepedulian dapat ditunjukkan dalam bentuk menjalin kemitraan atau menjadikan satu kelompok ebeg sebagai “anak angkat” perusahaan. Dengan demikian, fenomena “pengamen ebeg” seperti contoh di atas tak perlu terjadi.

Isi artikel ini pernah dimuat dengan judul: Kepedulian Terhadap Ebeg, Suara Merdeka, Rabu 20 Januari 2010