Melestarikan Kesenian Banyumas

JEGANG1

Mungkinkah budaya dan kesenian tradisional Banyumas punah?. Apakah masyarakat Banyumas 50 tahun ke depan masih dapat menyaksikan kesenian lengger, calung, ebeg, kenthongan ,buncis, begalan, ujungan, dhames,  dan sebagainya?. Akankah kesenian tradisional Banyumas juga bernasib sama seperti wayang wong, kethoprak, ludruk, dan lenong?.
            Pertanyaan – pertanyaan tersebut bukan mengada-ada. Beberapa kesenian tradisional Banyumas berada dalam kondisi dilematis, hidup enggan mati tak mau. Di satu sisi ada gairah dari masyarakat untuk berkesenian. Namun di lain sisi perhatian dan pembinaan kesenian oleh pemerintah  atau instansi terkait memrihatinkan.
            Paling tidak itulah yang dirasakan Pamong Budaya Kawedanan Banyumas. ( Suara Merdeka, 21 / 1 hal 32 ). Indikatornya adalah semakin jarangnya kelompok yang mementaskan kesenian tradisional Banyumas. Saat ini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Banyumas sedang melakukan dokumentasi kesenian tradisional, agar dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi muda. Upaya itu akan menjadi sia-sia bila tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk melestarikannya.
            Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kesenian tradisional tidak terlepas dari orientasi pembangunan yang keberhasilannya selalu diukur secara fisik dan ekonomis. Pembangunan di kabupaten dianggap berhasil bila setiap tahun terjadi peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah ( PAD ). Sedangkan kesenian belum dianggap investasi yang dapat menyejahterakan rakyat, lantaran hanya dipandang sebagai tontonan dan santapan rohani belaka..
            Pelestarian
            Tidak ada pilihan lain bagi para pemangku budaya Banyumas, kecuali melestarikan kesenian tradisional agar tidak punah ditelan jaman. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah menggeser kesenian tradisional. Media massa menyajikan hiburan dan tontonan 24 jam non stop, menggusur kesenian tradisional yang sarat tuntunan.
            Pelestarian kesenian tradisional Banyumas dapat dilakukan dalam tiga langkah, yaitu  edukasional, institusional, dan relasional. Langkah edukasional dapat dilakukan melalui kebijakan Dinas Pendidikan untuk memasukkan kesenian tradisional Banyumas sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah, mulai dari SD hingga SMU. Langkah ini tidak mudah, mengingat belum semua guru sekolah sepaham dan memandang penting kesenian tradisional dalam proses pembangunan bangsa. Padahal kesenian tradisional merupakan ciri suatu  daerah atau bangsa.
            Langkah institusional dilakukan dengan membentuk semakin banyak kelompok atau lembaga kebudayaan yang peduli terhadap perkembangan kesenian tradisional Banyumas. Di Bali hampir setiap desa memiliki sekehe atau kelompok kesenian yang berperan melakukan pengorganisasian, pelatihan, pengaderan, dan pertunjukan kesenian tradisional. Tentu saja pemerintah daerah turut terlibat dalam proses pembinaan kelompok kesenian tersebut.
Oleh karenanya langkah institusional ini perlu didukung oleh kebijakan berupa Perda yang mengatur tentang pembinaan dan pelestarian kesenian tradisional Banyumas. Kesenian Buncis pernah menjadi ciri dan bagian dari kesenian tradisional Banyumas 50 tahun silam. Saat ini, kelompok kesenian Buncis nyaris punah.
            Langkah relasional merupakan tantangan untuk melihat sejauh mana berbagai instansi dan elemen masyarakat Banyumas memiliki kepedulian bersama membina dan melestarikan kesenian tradisional. Hasil penelitian menujukkan, kelompok kesenian di Banyumas lemah pengorganisasian dan pendanaan untuk maintenance peralatan dan operasional kesenian (Chusmeru, 2010 ). Diperlukan sinergisitas antarelemen dalam menghidupkan kesenian tradisional Banyumas.
            Sesungguhnya hotel, restoran, biro perjalanan, pengelola objek wisata, dan komponen pariwisata lain di Banyumas merasa diuntungkan oleh keberadaan kesenian tradisional.  Begitu pula perguruan tinggi yang selama ini banyak melakukan kajian tentang seni dan budaya. Mengapa tidak bergandeng tangan untuk mencegah punahnya kesenian tradional Banyumas?
Iklan

Demokrasi Hirup Pikuk

KANTOR EDIT8
Apakah pemilihan umum ( pemilu ) akan membawa perubahan kehidupan rakyat? Pertanyaan itu terkesan tendensius. Namun boleh jadi pertanyaan tersebut memang ada di setiap benak rakyat Indonesia saat ini. Betapa tidak. Pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi itu telah menyedot begitu banyak energi. Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan biaya trilyunan rupiah untuk menggelar hajat besar republik ini. Partai politik ( parpol ) peserta pemilu pun tak kalah heboh dalam menyongsong pesta politik lima tahunan ini.
            Tidak tanggung-tanggung, 44 parpol ikut serta dalam pemilu tahun 2009 ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jumlah parpol yang berjibun itu akan meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilu? Bagi parpol jawabnya jelas. Kualitas demokrasi suatu negara ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik dan kompetisi politik dalam perebutan kekuasaan lewat pemilu. Asumsi semacam ini tentu sangat simplified, mengingat  di negara-negara “embahnya” demokrasi seperti Amerika Serikat dan Inggris; jumlah parpolnya bisa dihitung dengan jari tangan.
            Tampilnya puluhan parpol dalam pemilu 2009 kali ini sesungguhnya tidak lantas signifikan dengan tumbuh suburnya demokrasi di tanah air. Justru, yang terjadi adalah involusi politik dan demokrasi. Banyak parpol berbicara, bahkan mengusung idiom demokrasi, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Namun yang terjadi adalah politik dan demokrasi eliter, bukan egaliter populis.  Demokrasi yang menyejahterakan hanya terjadi di ruang seminar, di podium kampanye, dan di ruang debat parpol acara televisi.
            Di luar ruang politik elit itu, rakyat tetap mengantri minyak tanah, petani tetap kesulitan mendapat pupuk, buruh tetap dibayar murah, pendidikan tetap mahal, dan pegawai negeri tetap harus “gali lubang tutup lubang” menyambung hidup. Sementara daftar panjang koruptor di KPK dan Kejagung masih belum juga surut. Partai politik sibuk sendiri mengurus daftar calon legislatif ( caleg). Rutinitas politik yang terjadi tetap sama, ketika mencalonkan diri dan saat duduk di kursi legislatif. Maka, yang terjadi adalah “demokrasi hiruk-pikuk”, seperti hajatan pengantin. Parpol sibuk memasang baliho, menempel stiker, mengundang massa, joget ria bersama artis, dan menawarkan program-program instan serta fastfood.
            Celakanya, hiruk-pikuk itu terjadi bukan hanya saat kampanye jelang pemilu saja. Ketika para petarung politik itu duduk di kursi empuk parlemen pun tetap saja sama. Idiom kesejahteraan rakyat masih menumpuk rapi di map dan tersimpan utuh di file laptop mereka. Program paling realistik adalah lobi-lobi kekuasaan dan kunjungan kerja ke daerah atau mancanegara. Kunjungan yang semestinya bermakna kerja, menjadi paket wisata politik. Alhasil, pemilu yang disebut pesta demokrasi benar-benar telah menghasilkan hiruk-pikuk turis politik di parlemen.
Fungsi Demokrasi
             “ Demokrasi tidak bisa dimakan”,barangkali  begitu kata buruh yang baru saja di PHK. “ Demokrasi tak membuat rakyat sejahtera”, ujar pedagang kaki lima yang lapak dagangannya digusur aparat. Cerita tragis tentang pemilu, parpol, dan demokrasi sesungguhnya menggambarkan pesimisme sekaligus harapan akan terciptanya praktik demokrasi yang lebih baik. Demokrasi yang berfungsi dengan  baik lebih efektif dalam hal menyalurkan makanan, sehingga orang yang tadinya kelaparan bisa mendapatkan makanan ( Thomas Meyer, 2002 : 1 ). Selain itu, di negara  yang benar-benar demokratis, para pemimpin akan memperhatikan pembangunan ekonomi negara, sehingga rakyat miskin dapat menikmati hasil pembangunan itu.
            Amartya Sen, warga negara Inggris keturunan India dan pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi menunjukkan korelasi antara demokrasi dan kesejahteraan. Hasil penelitiannya membuktikan, bahwa pengawasan demokrasi atas kekuasaan politik dan ekonomi merupakan faktor yang menentukan pencapaian kemakmuran suatu negara serta pendistribusiannya kepada masyarakat. Penerapan demokrasi menciptakan peluang bagi semua orang untuk mendapatkan bagian dari distribusi kemakmuran yang dicapai oleh negara.
            Tanpa pengawasan melalui demokrasi peluang distribusi kemakmuran secara adil menjadi semakin kecil. Demokrasi memungkinkan pengawasan bersama atas pelaksanaan kekuasaan politik. Dengan adanya pengawasan kekuasaan oleh rakyat, maka kepentingan mereka tidak dapat diabaikan oleh penguasa. Persoalannya adalah, kualitas wakil rakyat seperti apa yang dapat melakukan pengawasan dan menjujung tinggi demokrasi? Apakah wakil rakyat yang sekadar hiruk-pikuk memajang gambar dirinya di baliho pinggir jalan? Apakah wakil rakyat dari parpol yang hiruk-pikuk, lantas bubar dan ganti nama ketika tidak memperoleh suara dalam pemilu? Apakah wakil rakyat yang berteriak lantang tentang reformasi dan anti orde baru, namun kini bergabung dengan parpol yang masih “anak cucu” orde baru? Ataukah wakil rakyat yang begitu heroik berbicara moralitas, dan ketika duduk di parlemen menjadi tersangka korupsi dan pelecehan seksual?
            Kemerosotan Demokrasi
            Involusi politik dan demokrasi yang hiruk-pikuk tentu saja tidak dapat memberikan garansi kesejahteraan bagi rakyat. Pada gilirannya akan terjadi defisit kadar demokratisasi yang akan mengurangi kredibilitas dan legitimasi proses pemilu. Kemerosotan demokrasi memang kerap terjadi pada masyarakat yang masih berada dalam taraf transisional dan belajar demokrasi. Tidak heran bila kursus politik dan lembaga survei banyak bermunculan menjual paket instan keterampilan politik caleg, peta kekuatan, dan citra parpol.
            Demokrasi yang mengalami kemerosotan, menurut Meyer ( 2002: 48- 52 ) memerlukan perhatian khusus. Paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan. Melanjutkan proses demokratisasi yang sudah berjalan dengan merumuskan tujuan yang lebih jelas dan terarah atau mencegah kemerosotan yang lebih parah. Pemilu sebagai salah satu wahana demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup lama. Bila selama rejim orde baru pemilu dianggap tidak demokratis, maka langkah yang diperlukan bukan menghentikan proses pemilu, tetapi mencegah kemerosotan demokrasi tersebut.
            Meyer menyebut beberapa  bentuk kemerosotan demokrasi. Pertama, kemerosotan yang berkaitan dengan akses kekuasaan. Kemerosotan ini terjadi ketika pemilu secara konstitusional menjamin kesempatan sama kepada masyarakat, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang dihambat, dipersulit, atau diancam dalam pelaksanaan pemilu. Tempat pemungutan suara yang jauh, tidak tersedianya sarana pemilu bagi penyandang cacat, surat suara yang rusak sebelum pencoblosan adalah bentuk-bentuk hambatan dalam pencapaian demokrasi.
            Kedua, kemerosotan yang berkaitan dengan klaim kekuasaan. Meski sudah ada aturan yang membatasi kekuasaan politik, namun tetap terjadi pelanggaran kekuasaan dengan konsekuensi yang serius. Hal ini terjadi tatkala kelompok dalam masyarakat disangkal haknya untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat, membentuk asosiasi atau pun melakukan aksi bersama. Terseretnya beberapa aktivis prodemokrasi dan tokoh-tokoh politik dalam proses hukum menjelang pemilu merupakan indikasi adanya kemerosotan demokrasi. Klaim kekuasaan politik juga terjadi ketika muncul fatwa haram golput yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia                                    ( MUI ). Sebuah lembaga umat yang berada dalam ranah sosial religiusitas telah merasuki ranah politik. Klaim kekuasaan politik  MUI telah menggeser makna pemilu dari hak menjadi wajib, dari bebas menjadi harus. Dan, MUI pun terlibat dalam hiruk-pikuk pesta demokrasi.
            Ketiga, kemerosotan yang berkaitan dengan monopoli kekuasaan. Kemerosotan fundamental terhadap legitimasi demokrasi terjadi, jika kelompok-kelompok yang kuat dengan kekuasaan veto beroperasi di luar wilayah kontrol kekuasaan demokratis. Kelompok itu bisa kekuatan ekonomi, parpol, kelompok militer, atau kelompok keluarga dalam politik kroni. Kelompok-kelompok ini mengangkat diri ke posisi otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pelibatan seseorang dalam aktivitas politik adalah sebuah kebebasan yang dijamin undang-undang. Namun manakala sebuah parpol mengusung gerbong dinasti keluarga dalam perebutan kekuasaan lewat pemilu, maka kualitas demokrasi layak diwacanakan. Kelompok semacam ini berpeluang menyembunyikan perlawanan terhadap demokrasi di balik klaim memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.
            Keempat, kemerosotan dalam cara menjalankan kekuasaan. Cara yang demokratis dalam menjalankan kekuasaan maupun proses pengambilan kebijakan semestinya didasarkan kedaulatan hukum. Intimidasi, otoritarian maupun pemaksaan kehendak oleh sesorang atau kelompok dalam proses kekuasaan politik adalah sebuah kemerosotan demokrasi. Unjuk rasa dalam proses politik adalah bentuk ekspresi demokratis yang dijamin konstitusi. Namun unjuk rasa yang disertai pemaksaan kehendak dan anarkhi mencederai demokrasi. Kasus unjuk rasa kelompok masyarakat yang menuntut pemekaran propinsi Tapanuli pada tanggal 3 Januari 2009  yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara merupakan bukti nyata terjadinya kemerosotan demokrasi.
            Demokrasi perlu ditinjau kembali. Boleh jadi itu yang hendak diungkapkan Carol C.Gould ketika menulis buku Rethinking Democracy, Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and Society ( 1993 ). Demokrasi adalah sebuah tugas panjang yang tiada henti. Demokrasi terwujud bukan hanya oleh kiprah parpol dalam hiruk-pikuk pesta lima tahunan pemilu. Kualitas demokrasi juga perlu didukung oleh masyarakat yang demokratis pula.
Tulisan ini pernah dimuat di: Majalah Kontribusi Volume 1 Edisi 2, Mei 2009. Penerbit Lembaga Penelitian Unsoed: Purwokerto

Perbedaan Tarif Parkir Bingungkan Wisatawan

JOGLO
Perbedaan tarif parkir di sebuah destinasi wisata dapat membingungkan wisatawan. Selain itu juga dapat membuat citra negatif terhadap pariwisata di daerah tersebut. Bagaimana solusi terbaik atasi hal itu? Silakan baca di:  http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/39193/Membingungkan-Wisatawan

Pastikan Objek Wisata Aman bagi Wisatawan

20170424IMG_20170424_113946
Keamanan dan keselaman adalah hal penting bagi wisatawan, baik selama dalam perjalanan maupun ketika berada di objek wisata. Karena itu, pemerintah daerah dan pengelola objek harus dapat memberikan jaminan dan kepastian. Mengapa? Simak di:  http://m.antarajateng.com/detail/pihak-pengelola-diminta-pastikan-objek-wisata-aman-bagi-wisatawan.html

Potensi Wisata Alam Purbalingga

image_10
Kabupaten Purbalingga memiliki potensi wisata alam berupa pemandangan Gunung Slamet yang indah. Namun komponen wisata yang bersifat tetap itu sangat bergantung pada cuaca dan musim. Apa yang perlu dilakukan Pemkab Purbalingga? Simak selengkapnya di:  https://jateng.antaranews.com/berita/190689/pengamat-purbalingga-memiliki-objek-wisata-alam-potensial

Reformasi Birokrasi melalui Komunikasi ‘Blusukan’

KANTOR EDIT6

Setidaknya ada dua kata yang populer di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni ‘kerja’ dan ‘blusukan’. Penamaan kabinet ‘kerja’ atau slogan ‘kerja-kerja-kerja’ seolah ingin memberi kesan bahwa pemerintahan baru ini serius ingin segera membuktikan kinerja, sebagaimana harapan besar masyarakat terhadapnya. Sedangkan istilah ‘blusukan’ lebih melekat pada sosok Jokowi, sejak yang bersangkutan menjadi walikota Solo dan kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta. Istilah yang menggambarkan gaya kepemimpinan Jokowi, yang nampaknya ingin dijadikan sebagai sebuah ‘budaya’ dalam kabinetnya. Tak heran, setelah dilantik, para menteri segera menyebar, melakukan blusukan ke wilayah terkait.

Di antara ‘PR’ besar pemerintahan Jokowi—yang harus menjadi objek semangat ‘kerja’ itu,  adalah kondisi birokrasi di negeri ini yang masih jauh dari ideal. Ada persoalan yang kompleks dalam birokrasi, mulai dari kultur, peraturan, struktur organisasi, sumber daya manusia, hingga persoalan pelayanan publik yang selalu dikeluhkan masyarakat. Menurut survei Political Economic Risk Consultancy pada 2012, sebagaimana dikutip Eko Prasojo (Kompas, 25/11/2014), Indeks Efisiensi Pemerintahan di Indonesia adalah 8,37 (dari skor 1 terbaik dan 10 terburuk). Indeks Keaktifan Pemerintahan di Indonesia pada 2013, menurut Forum Ekonomi Dunia adalah 42 (dari skala 1 terburuk dan 100 terbaik). Indeks Persepsi Korupsi menurut International Transparancy pada 2013 adalah 32 (dari skala 1 terburuk, dan 100 terbaik). Sedangkan untuk kemudahan berbisnis pada 2014, menurut Bank Dunia, berada pada peringkat ke-120.  Begitulah wajah birokrasi kita. Padahal, seperti kata Mark Turner (1998), peneliti dari University of Canberra, performa birokrasi menentukan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Singapura dan Malaysia, misalnya, 50 tahun terakhir mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, peningkatan tingkat harapan hidup, dan kemajuan pendidikan dimulai dari perbaikan performa birokrasi yang juga mengagumkan.

 

Perspektif Komunikasi Blusukan

‘Blusukan’, baik dilakukan secara langsung mapun melalui telekonferensi E-Blusukan,  sebagai sebuah gaya komunikasi bisa menjadi salah satu jalan untuk membenahi birokrasi. Tapi sebelumnya, marilah kita coba bedah makna blusukan, khususnya dalam perspektif komunikasi. Diambil dari istilah bahasa Jawa, secara mudah, ‘blusukan’ bisa kita artikan sebagai aktivitas menyusuri wilayah sempit, misalnya berupa gang, di wilayah pinggiran atau kampung, yang selama ini tidak mudah dijangkau atau tidak kelihatan dari kawasan elite. Bagi seorang pemimpin atau penguasa, ‘blusukan’ merupakan salah satu cara mendekat, bahkan secara fisik, dengan bawahan atau rakyatnya. Sebelumnya ada istilah yang lebih umum, yakni turun ke bawah (turba). ‘Blusukan’ merupakan bentuk ‘turba’ yang lebih empatik, ketika tak ada sekat struktural antara pemimpin dengan mereka yang dipimpinnya. Maka momen ‘blusukan’ pun seringkali lebih bersifat spontan, tanpa persiapan khusus, bahkan tanpa pemberitahuan kepada orang atau subjek yang dikunjungi. Dengan begitu, banyak hal baru, otentik, dan faktual, yang akan dilihat seorang pemimpin. Dia misalnya, akan melihat langsung bagaimana kondisi infrastruktur pada jalur yang dilewatinya, atau melihat bagaimana kondisi, suasana, harapan-harapan orang atau komunitas yang disambanginya.

Dalam perspektif komunikasi politik, ‘blusukan’ setidaknya bisa kita maknai dalam dua dimensi. Pertama, pilihan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seseorang akan nampak dari cara dia berkomunikasi. Uniknya, pada setiap presiden yang pernah memimpin negeri ini, kita melihat gaya komunikasi yang unik. Ada Soekarno–yang lahir dari masa revolusi, dengan gaya komunikasi publiknya yang memukau: retorika yang menggerakkan. Sebuah gaya komunikasi yang relevan dengan zamannya, di mana aspek-aspek simbolik dalam komunikasi menjadi penting, karena fungsinya sebagai perekat gerakan massa. Jika Soekarno berkomunikasi dengan terbuka (high content, low context), lain lagi dengan Soeharto yang membawa gaya kepemimpinan Jawa (high context, low content). Soeharto tak banyak bicara, juga tak cakap beretorika, tapi efektif menggerakkan kekuatan birokrasinya. Atas nama stabilitias, banyak eufimisme dalam komunikasi publik di era Soeharto. Gaya komunikasi yang berbeda juga kita temukan pada Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi saat ini. Jokowi bersuku Jawa, tapi gaya komunikasinya berbeda dengan gaya ‘nJawani’ seperti ditunjukkan Soeharto atau SBY. Mungkin karena latar belakangnya, yang membuat Jokowi berbeda. Jokowi bukan berasal dari keluarga ningrat Jawa seperti Soeharto atau SBY. Dan gaya ‘blusukan’ seolah menjadi antitesis gaya kepemimpinan Jawa (sebagaimana ditunjukkan oleh raja-raja Mataram) yang berjarak dengan rakyat. Sekadar catatan, di era Mataram, komunikasi (melalui strategi bahasa) bahkan menjadi alat untuk mengokohkan kekuasaan. Munculnya strata dalam bahasa, konon muncul di masa itu, sebagai upaya penciptaan jarak sosial (social distance) antara raja/ bangsawan dengan rakyat jelata (Moejanto, 1987). Jika raja Mataram melakukan konsolidasi kekuasaan melalui penciptaan jarak sosial, Jokowi justru sebaliknya, membangun kekuasaan dengan mendekatkan jarak antara pemimpin dan rakyat melalui ‘blusukan’. Ketika presiden dan rakyat tak berjarak, maka sumbat-sumbat komunikasi bisa dihilangkan. Tak ada jenjang birokrasi yang mereduksi informasi. Presiden bisa mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi rakyat.

Kedua, ‘blusukan’ sebagai pesan simbolik. Sebagai aktivitas kepresidenan, ‘blusukan’ tentu nampak sederhana, artifisial, karikatif, atau bagi kalangan yang tak suka, disebut lebih bernuansa pencitraan. Tuduhan atau anggapan yang wajar, setidaknya jika dilihat dari sisi dampak langsungnya. Dengan mudah kita bisa mempertanyakan, apa yang bisa diperoleh presiden dalam dialog singkat dengan rakyat itu? Berapa banyak presiden punya waktu untuk blusukan? Apalagi dengan fakta Indonesia yang membentang luas ini, berapa tempat yang mampu dikunjungi presiden? Termasuk, segala pertanyaan seputar efektifitas komunikasi atau dialog yang tak terencana seperti itu. Namun, sebagai bentuk komunikasi simbolik, ‘blusukan’ akan menemukan relevansinya. Sebagai pesan simbolik, ‘blusukan’ adalah proses komunikasi eksternal (presiden kepada masyarakat secara umum) dan internal (presiden kepada jajaran pemerintahn) sekaligus. Kepada publik, presiden ingin menunjukkan kehadiran fisiknya. Presiden seolah ingin memberi pesan: pada setiap masalah rakyat, presiden akan hadir. Maka, presiden datang mengunjungi pengungsi Sinabung, menyapa pedagang Pasar Tanah Abang, juga melihat kondisi irigrasi di daerah. Apalagi presiden datang dengan protokoler yang ramah: pengawal secukupnya, tampilan baju sederhana. Gaya ini seolah ingin menegaskan atau merealisasikan semboyan kampanye: ‘Jokowi dalah kita’. Kehadiran fisik melalui ‘blusukan’ diharapkan mampu menciptakan suasana batin yang nyaman antara presiden dan rakyat.

Secara internal, gaya ‘blusukan’ Jokowi membawa pesan bagi jajaran di bawahnya: pemerintah itu pelayan masyarakat. Karenanya, pemerintah harus menyongsong bola, aktif melihat persoalan, bukan duduk di balik meja, apalagi menutup pintu bagi masyarakat. Ini semacam ruh, yang harus menjiwai karakter jajaran pemerintah (birokrasi). Secara impulsif, mungkin itu yang kita lihat dari perilaku anggota kabinet tak lama setelah dilantik. Masing-masing kemudian blusukan ke wilayah kerjanya. Ada yang ke pasar, tempat wisata, penampungan TKI, atau ke tokoh-tokoh yang menjadi stakeholder kementerian terkait. Tentu, yang lebih penting bukan peristiwa ‘blusukan’-nya, tetapi kemauan para menteri itu untuk melihat persoalan secara lebih cepat, dekat dan akurat. Inilah salah satu simpul dari penataan birokrasi: komunikasi yang tersumbat. Hierarki—sebagai salah satu karakter brokrasi (Weber, 1947), memberikan peluang distorsi dalam arus informasi. Struktur yang berjenjang seringkali mereduksi atau bahkan menghambat informasi. Sebuah informasi dari bawah kadang tak diterima secara lengkap oleh pimpinan level atas, atau bahkan banyak informasi yang tidak sampai ke atas. Kultur ABS (Asal Bapak Senang) sudah mendarah daging dalam birokrasi kita, sehingga bawahan hanya melaporkan informasi yang menyenangkan bagi atasan. ‘Blusukan’ ibarat jalan pintas (shortcut), yang sesekali perlu dilakukan, untuk mengatasi sumbatan-sumbatan dalam birokrasi. Dalam komunikasi organisasi, ini bisa dikategorikan sebagai The Equalitarian Style, gaya komunikasi dua arah yang dilandasi aspek kesamaan (Tubbs & Moss, 1990). Pemimpin bisa berdialog langsung dengan mereka yang berada di lapis bawah tanpa sekat-sekat struktural.

Dalam agenda reformasi aparat pemerintahan, lebih dari sekadar kegiatan, ‘blusukan’ harus ditangkap pesan substansialnya, yakni komunikasi egaliter (equalitarian style), yang bisa diterapkan dalam berbagai bentuk komunikasi birokrasi, baik internal maupun eksternal. Misalnya, secara internal, gaya ini harus menyatu pada karakter kepemimpinan, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan mendorong pencapaian tujuan, yakni (1)  Fungsi kontrol untuk mengendalikan semua entitas yang ada dalam organisasi; (2)  Fungsi motivasi yang memberikan dorongan dan apa yang harus dilakukan; (3)  Fungsi pengungkapan emosional dalam hubungan kerja; dan (4)  fungsi informatif dalam pengambilan keputusan (Robbins, 2001).

Secara eksternal, aspek kesetaraan dan transparansi (sebagai karakter ‘blusukan’) dalam komunikasi mutlak adanya. Misalnya dalam agenda good governance—sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi, lembaga publik dituntut untuk mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Zein, 2006). Masyarakat harus mendapatkan pintu akses informasi dari birokrasi. Masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban para pejabat publik, karena mereka dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Secara konstitusional, transparansi lembaga publik ini bahkan telah menjadi amanah Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang– undang ini pada intinya mewajibkan lembaga pemerintah sebagai badan publik harus mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai pengguna informasi. Sayang kultur birokrasi yang cenderung tertutup dan berjarak dengan masyarakat menjadi hambatan dalam realisasi UU tersebut. Di sinilah, kembali ruh ‘blusukan’ menjadi pesan penting. Jika presiden saja sudah mempelopori cara berkomunikasi yang egliter dengan masyarakat, maka jajaran birokrasi di bawahnya tak punya alasan untuk bersikap lain.

Aspek eksternal lainnya, tentu saja ada pada ujung birokrasi yang berupa pelayanan pada masyarakat. Buruknya pelayanan telah menjadi problem akut birokrasi. Pemerintahan terus berganti, tapi kultur birokrasi yang rumit, berbelit-belit, seolah tak pernah berubah, sampai-sampai untuk segala pelayanan yang terkesan ruwet, bertele-tele, kita sematkan kata sifat ‘birokratis’. Jadi, birokrasi telah identik dengan segala hal yang berbau rumit. Ungkapan ‘jika bisa dibuat sulit, kenapa dipermudah?’ pun menjadi olok-olok bagi kinerja para aparat negara. Ini semua berakar dari cara pandang birokrat sebagai penguasa, bukan pelayan. Sebuah mindset yang nampaknya hendak dikikis Presiden Jokowi melalui kultur ‘blusukan’. Sekali lagi, ‘blusukan’ adalah ikhtiar seorang pemimpin untuk menjadi pelayan masyarakat. Rakyat telah memberikan kepercayaan (melalui pemilu), maka rakyatlah pemegang otoritas yang sesungguhnya. Presiden tak lebih dari seorang mandataris yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada pemilik otoritas. Hal yang sama mestinya juga dirasakan oleh para birokrat di bawah presiden. Rakyat adalah pembayar pajak, sedangkan aparat pemerintahan (birokrat) dibayar oleh pajak. Maka sudah menjadi keharusan para pembayar pajak itu mendapatkan pelayanan prima.

Sebagai sebuah komunikasi simbolik, ‘blusukan’ menjadi relevan ketika berdaya kekuatan, melalui transformasi nilai dan budaya birokrasi kita. Ini menjadi tantangan bagi jajaran birojrasi di bawah presiden, mulai dari kementerian. Dengan kata lain, sisi simbolik itu cukup pada presiden dengan segala ritus ‘blusukan’nya, sementera kementerian harus menerjemahkannya dalam kebijakan-kebijakan nyata. Kita menghargai kampanye hidup sederhana para menteri, tetapi itu akan menjadi olok-olok ketika lebih berdimensi artifisial, misalnya himbauan makan singkong bagi PNS. Kementerian harus membuat langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, berbasis nilai-nilai kesederhanaan dan empati sosial.

 

E-Blusukan dan Reformasi Birokrasi

Presiden Jokowi melakukan telekonferensi dengan tenaga kerja Indonesia ( TKI ) di berbagai negara. Telekonferensi dilakukan di kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Minggu 30 November 2014.. Setelah mendengarkan keluh kesah dari para TKI di delapan negara terkait pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ( KTKLN ), Presiden langsung menginstruksikan kementrian terkait untuk menghapus kartu tersebut.

Telekonferensi yang dilakukan Presiden dapat dikatakan sebagai E-Blusukan, yaitu metode blusukan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi informasi elektronika. Dalam konteks reformasi birokrasi di tanah air, E-Blusukan memang efektif dan efisien, karena dapat bertatap muka dengan masyarakat dan para pejabat secara visual, massif, dan murah, bila dibandingkan dengan melakukan kunjungan ke berbagai negara dengan membawa rombongan menteri.

Pada dasarnya E-Blusukan merupakan penerapan teknologi komunikasi dan informasi untuk menggantikan proses komunikasi tatap muka secara interpersonal. Telekonferensi itu bisa juga dilakukan di berbagai provinsi, kota, kecamatan, maupun desa di tanah air. Teknologi memang diciptakan untuk mencerdaskan dan memudahkan. Namun penerapan teknologi bukan semata persoalan teknis semata. Sebagaimana dikatakan Arnold Pacey ( 2000 :  6 ), penerapan teknologi akan berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan dalam berbagai aktivitas dan tatanan sistem yang akan melibatkan masyarakat, tata kelola, dan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan.

Oleh sebab itu, penerapan E-Blusukan yang dilakukan Presiden Jokowi sebagai upaya reformasi birokrasi mesti mempertimbangan tiga aspek, seperti diungkapkan Arnold Pacey, yaitu aspek teknik, budaya, dan organisasi. E-Blusukan bukan sekadar telekonferensi, bukan semata pamer kemajuan teknologi komunikasi, apalagi sekadar pencitraan. Telekonferensi Presiden dengan masyarakat atau aparatur di daerah juga menyangkut hardware dan liveware. Pengetahuan masyarakat akan teknik dan teknologi telekonferensi mesti terbangun terlebih dahulu. Apalagi bila konten E-Blusukan adalah tentang reformasi birokrasi, maka liveware masyarakat tentang reformasi dan bikrokrasi harus memadai. Persoalan miskomunikasi akan terjadi apabila aparatur dan masyarakat di bawah pemerintahan Jokowi belum memahami arah reformasi birokrasi yang dimaksud.

E-Blusukan  juga berkaitan dengan aspek budaya masyarakat, baik secara personal maupun komunal. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tentang komunikasi interpersonal mensyaratkan kehadiran secara fisik seseorang dalam proses komunikasi. Telekonferensi memang menghadirkan secara visual wajah presiden dan para menteri. Namun kepercayaan masyarakat akan kesungguhan keberhasilan ( belief in progress ) dari reformasi birokrasi masih perlu diuji lewat E-Blusukan ini. Dalam pemahaman masyarakat, bertemu, berkunjung, atau bertatap muka adalah sebuah momentum perjumpaan secara fisik, karena mereka dapat leluasa mencermati ekspresi nonverbal orang lain. Kesungguhan Presiden atau Menteri dalam melakukan reformasi birokrasi akan dinilai bukan hanya dari ucapan, tetapi juga ekspresi wajah, tangan, tubuh, dan sebagainya.

Aspek organisasi dari E-Blusukan adalah menyangkut disain perencanaan reformasi birokrasi dan kesiapan jajaran pemerintahan dalam melakukan reformasi birokrasi. Jika disimak bahwa nama pemerintahan Jokowi adalah Kabinet Kerja, maka tidak ada alasan bagi semua kementrian untuk tidak melaksanakan reformasi birokrasi. Persolanaanya adalah, apakah sejauh ini sudah tersedia disain yang jelas dan terukur tentang apa, siapa, dan bagaimana reformasi birokrasi itu.

Sebagaimana halnya teknologi yang perlu kesiapan dan adaptasi budaya masyarakatnya, E-Blusukan juga memerlukan kesiapan dan adaptasi itu. Adaptasi masyarakat dan aparatur pemerintahan Jokowi yang terlambat terhadap E-Blusukan, justru akan menimbulkan mispersepsi terhadap gagasan reformasi birokrasi melalui telekonferensi. Lebih celaka lagi, E-Blusukan bukan dipandang sebagai terobosan kreatif dan inovatif dari pemerintahan Jokowi, tetapi tak lebih sebagai proyek pencitraan belaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka:

 

Moedjanto, G. 1987. Konsep kekuasaan Jawa : penerapannya oleh raja-raja Mataram.
            Yogyakarta: Kanisius.

Pacey, Arnold, 2000. Ninth Edition. The Culture of Technology. Massachusetts : The MIT        Press Cambridge.

Prasojo, Eko. “Tantangan Birokrasi Pemerintahan Jokowi-JK”, dalam Harian Kompas,

25 November 2014.

 

Robbins, S.P. 2001. Organizational behavior. New Jersey: Prentice-Hall.

 

Tubbs, Steward L. & Moss, Sylvia. 1990. Human Communication. New York: McGraw-Hill

 

Turner, Mark. 1998. Central-Local Relations in the Asia-Pacific: Convergence or

Divergence? in Martin Minogue, Charles Polidano, and David Hulme, eds., Beyond

 the New Public Management: Changing Ideas and Practices in Governance, pp.

246–259. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

 

Weber, Max. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. New York:

The Free Press.

 

Zein, Kurniawan. 2006. “Birokrasi sebagai Abdi Masyarakat” (Sekilas Pandang Birokrasi di

Indonesia) dalam buku Mengurai Benang Kusut Birokrasi. Jakarta: LKJ-PIRAC

Tulisan ini bersama:

Edi Santoso dan Chusmeru, Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Dimuat di : Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 16, Desember, 2014,  Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2014

Kekuasaan yang Penuh Senyum

KANTOR EDIT5

Ketika Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengajukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI, tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Sesaat setelah itu, panggung politik tanah air mulai memanas. Kelompok yang pro KPK dan kelompok pendukung Budi Gunawan saling berunjuk rasa. Kedua kelompok itu menganggap lembaga dan orang yang didukung adalah yang paling benar dan tak pernah salah.

Tidak ingin dianggap lemah, Polri pun menetapkan Ketua dan Wakil Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Meski tidak diakui, perseteruan kedua lembaga itu menambah suhu politik tanah air kian memanas. Panggung politik semakin riuh saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ( Ahok ) berseteru dengan DPRD terkait RAPBD “Siluman “.

Apa yang terjadi di balik pertarungan KPK versus Polri dan Ahok versus DPRD menggambarkan betapa kekuasaan dan politik menjadi ajang pertarungan yang tiada henti. Kekuasaan telah menjadikan orang merasa paling benar, dan dengan kebenaran sepihak itulah ia membangun kekuasaan. Padahal, sebagai makhluk yang berkeyakinan, hanya Tuhan yang memiliki kebenaran dan kuasa mutlak. Namun  kekuasaan seringkali membuat orang merasa sebagai “tuhan – tuhan” yang tak mungkin tersentuh hukum. Mereka lupa pada falsafah yang mengatakan Pangeran tan kena kinaya apa. Tuhan tidak bisa diibaratkan, disejajarkan, dan digambarkan seperti apa pun, apalagi dengan kekuasaan seseorang.

                Spiral Caci – maki

Politik dan kekuasaan yang “tak pernah salah” acapkali menghasilkan pemimpin yang semena- mena dan rakyat yang tertindas. Jika pemimpin yang haus akan kekuasaan meraih dan mempertahankannya dengan cara kekerasan, maka rakyat yang tertindas akan melawannya dengan cara mencaci dan menghujat. Begitulah seterusnya, ketika rejim penguasa berganti, ketika pemimpin baru “yang tak pernah salah” itu berkuasa, caci – maki kembali muncul. Jadilah spiral caci – maki terbentuk lewat sejarah kekuasaan yang “tak pernah salah” itu.

Mohamad Sobary  ( 2000 : 4 ) dalam kumpulan artikel yang dibukukan dengan judul “Kekuasaan Tak Pernah Senyum” menyatakan, kita tahu rakyat tak dilahirkan untuk memaki pemimpin mereka. Bila mereka terpaksa memaki, ini karena dalam sejarah, mereka selalu dikecewakan. Tuntutan keadilan yang mereka panggul, tak dipenuhi oleh para pemimpin yang berjanji memenuhinya. Rakyat selalu dalam posisi kecewa. Terus menerus.

Kekecewaan rakyat bukan tidak beralasan. Setelah lebih dari tiga puluh tahun rakyat berada di bawah rejim yang “tak pernah salah”, mereka begitu berharap akan datang perubahan di era reformasi ini. Namun perubahan itu hanya terjadi secara struktural, tidak sistemik dan holistik. Perubahan hanya kentara terjadi pada keleluasaan untuk mendirikan partai politik. Sedangkan mentalitas penguasa yang “tak pernah salah” masih saja sama dengan rejim sebelumnya.

Demokrasi multi partai setelah reformasi yang diharapkan mampu membawa perubahan secara sistemik tidak banyak membawa angin segar. Para elit lebih asyik bermain dalam politik partai ketimbang menjalankan fungsi partai politik sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Karenanya, partai politik hanya sekadar alat bagi elit untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana dikatakan Eberhard Puntsch ( 1996 : 43 ), dengan melakukan politik partai berarti tidak memberi tingkat kepentingan utama pada kebutuhan masyarakat keseluruhan, tetapi memprioritaskan kepentingan partai itu sendiri. Melakukan politik partai berarti menyalahgunakan partai itu menjadi alat belaka.

Apa pun akan dilakukan elit atau pemimpin sepanjang dapat menyelamatkan partai yang telah mengantarkannya duduk di singgasana kekuasaan. Maka tidak mengherankan bila elit partai atau anggota parlemen saling caci – maki, berteriak tak senonoh, atau bahkan baku pukul di ruang sidang di mana mereka akan mengambil keputusan yang penting bagi rakyat. Dikatakan  Eberhard Puntsch ( 1996 : 39 ), menjadikan emosi – emosi sebagai dasar pengambilan keputusan adalah cara yang otoriter. Bukankah persetujuan yang bebas datang dari otak, bukan dari perut.

Para pendahulu bangsa yang menjunjung tinggi falsafah Jawa selalu mengatakan sumarah lembah manah. Setiap persoalan mesti diselesaikan dengan keikhlasan dan kerendahan hati, bukan dengan caci  – maki dan emosi yang meledak. Sikap elit yang selalu merasa “tak pernah salah” akan melahirkan fanatisme antiideologi lain, antigagasan lain, antipartai lain.

Politik meminta perlu ada kelenturan, ujar Mohamad Sobary ( 2000 : 175 ). Dalam politik, konflik wajib dijawab secara akomodatif, bukan dengan fanatisme sempit. Fanatisme tak pantas muncul di kalangan elit politik. Menolak suatu gagasan itu budi pekerti mulia dan luhur dalam politik. Apalagi menolak gagasan yang masih tentatif. Tetapi, artikulasi politiknya elegan, matang, argumentatif. Cari kelemahan gagasan itu dengan cara yang luhur pula. Jangan bilang harga mati. Itu sama saja dengan anak kecil merengek, bila tak boleh ikut ke pasar akan menangis terus.

Kekuasaan dan Senyum

                Presiden Jokowi menulis status dalam akun facebook : “Suro Diro Joyoningrat, Lebur dening Pangastuti “. Sebuah status yang mengadung nilai filosofi mendalam tentang bagaimana menghadapi tantangan dan persoalan berbangsa dan bernegara. Jokowi yakin betul, bahwa setiap tantangan, persoalan, cacian, hujatan, kedengkian, dan kekerasan tidak perlu dihadapi dengan cara yang sama, tetapi dengan kelembutan, senyum, dan kasih sayang. Hujatan, kedengkian, dan kekerasan yang dihadapi dengan cara yang sama justru akan melahirkan kekerasan baru. Seperti dinyatakan Dom Helder Camara ( 2000 : 36 ), kekerasan akan memancing dan melahirkan kekerasan yang lain.

Jokowi tentu sadar, bahwa perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukungnya dengan Koalisi Merah Putih tidak mudah untuk didamaikan. Apalagi bila masing – masing koalisi partai poltik itu merasa tan kena kinaya apa, merasa yang paling benar dan paling berkuasa. Hujatan, caci – maki, dan kekerasan verbal dan nonverbal selalu akan mendera dalam setiap langkahnya.

Kebuntuan komunikasi politik sedang terjadi, dan Jokowi menghadapinya dengan pangastuti, senyum, lembut, tenang, dan tidak grasa – grusu. Walau dengan sikap seperti itu ia dinilai sebagai pemimpin yang lamban. Pertarungan tiada henti antara kedua koalisi partai politik di parlemen itu telah menyumbang situasi kebuntuan komunikasi yang membuat Jokowi canggung dalam melangkah. Apalagi bila kebuntuan itu kemudian mengakibatkan setiap komunikasi diwarnai downward talk dan power play. Dalam perspektif komunikasi, Joseph A. DeVito ( 1997 : 144 ) menyebut sebagai pembicaraan yang selalu merendahkan pihak lain dan diwarnai manuver – manuver untuk menjatuhkan.

Siapa pun pemimpinnya, agak sulit menghadapi downward talk dan power play dari pihak yang semestinya menjadi mitra dalam membangun bangsa dan negara. Menggunakan otoritas kekuasaannya akan dianggap sebagai pemimpin yang otoriter dan intimidatif. Menyikapi dengan diam justru dianggap lemah dan tidak kapabel sebagai pemimpin. Oleh karenanya, sikap pangastuti menjadi pilihan diantara pilihan yang kurang menyenangkan tadi. Komunikasi politik yang buntu dapat diatasi dengan model komunikasi yang lebih humanistik. Borden Stone ( 1976 : 82 ) menyarankan digunakannya stroking sebagai a unit of recognition, yaitu menempatkan diri sebagai penguasa yang mampu mendengarkan keluhan rakyatnya, membuat dan menyampaikan keputusan yang dibuatnya dengan cara yang lebih humanistik, bukan dengan arogansi kekuasaannya. Kekuasaan yang senantiasa diwarnai senyum, dan membuat rakyat selalu tersenyum.

Mengahadapi begitu banyak persoalan bangsa dan negara ini, dengan peta konstelasi dan kontestasi politik seperti saat ini memang memancing penguasa untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan instan, yang kadang justru menggunakan cara-cara tidak humanistik. Meski dengan itu ia akan kehilangan popularitasnya. Akan tetapi Mohamad Sobary yakin, diperlukan kekuasaan yang kukuh dan stabil, tetapi lentur. Watak kukuh menjadi tiang – tiang penyangga kelemahan. Tali yang lentur menjadi pengikat segenap kekuatan yang terancam cerai – berai menjadi kepingan kecil – kecil dan lemah.

Selebihnya, menurut Sobary, kekuasaan harus bisa tersenyum. Semua akan muncul jika pemimpin kita memiliki mata dan hati yang bisa memandang seluruh rakyat dengan rasa cinta. Rakyat pun akan otomatis membalasnya dengan senyum dan cinta pula. Kita semua rindu kekuasaan yang seperti itu.

Tulisan ini dimuat di Majalah Craddha, Bali, Edisi 66 Tahun 2015