Pariwisata Banyumas: Antara Kafe dan Desa Wisata

SAWAH EDIT8

Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang ( DCKKTR ) Kabupaten Banyumas mengeluarkan nota dinas terkait keberadaan kafe di Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Banjaran. Nota dinas itu berisi perintah untuk membongkar kafe tersebut, karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) serta melanggar Perda No.6 Tahun 2005.

Padahal tak jauh dari kafe tersebut terdapat Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden yang akan dikembangkan sebagai Desa Wisata. Apakah keberadaan kafe  memang dibutuhkan dalam pengembangan Desa Wisata atau pemkab Banyumas yang kecolongan? Tampaknya Pemkab Banyumas belum memiliki landasan filosofi, konsep, dan kebijakan strategis yang jelas tentang arah pembangunan pariwisata, sehingga terjadi kasus seperti itu.

Pembangunan pariwisata di berbagai tempat selalu menimbulkan kerakusan dan kerusakan. Pariwisata sangat rakus akan lahan, rakus terhadap investasi dan dampak buruk. Pariwisata kerap mengakibatkan kerusakan alam dan tatanan sosial budaya, sekecil apa pun kerusakan itu. Jika tidak dilandasi filosofi, konsep, dan kebijakan strategis yang baik, maka pariwisata bisa menjadi anggur yang memabukkan dan madu yang mematikan.

 

Berkelanjutan

Beberapa potensi alam, budaya, dan kuliner terdapat di Desa Ketenger. Pemandangan alam yang bagus, sawah, bebatuan gunung yang besar, dan petilasan atau makam yang menyimpan mitos. Namun bentuk dan ragam potensi itu masih perlu dikelola dengan baik agar dapat dijual ke pasar wisata. Studi kelayakan masih perlu terus dilakukan di Desa Ketenger. Pembangunan infrastruktur yang tergesa-gesa justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Belum jelas dasar pemikiran mengapa Ketenger akan dijadikan Desa Wisata. Apakah memang keinginan masyarakat setempat, para elit di desa, para pejabat di Pemkab Banyumas, atau keinginan investor saja? Bagaimana kesiapan masyarakat bila Ketenger kelak berkembang menjadi Desa Wisata?

Konsep yang mendasari pembangunan Desa Wisata Ketenger juga belum jelas. Apakah akan dikembangkan sebagai Desa Wisata atau Desa Budaya? Kekayaan budaya Ketenger masih perlu digali agar mampu menarik wisatawan. Belum ditemukan potensi budaya yang khas. Dinamika aktivitas budaya yang berlangsung setiap hari juga belum tampak di Ketenger.

Sebaiknya masyarakat Ketenger dan Pemkab Banyumas segera menentukan pilihan konsep pariwisata yang akan diterapkan. Apakah Eko Wisata, Wisata Budaya, atau Pariwisata Berkelanjutan? Masing – masing konsep pengembangan pariwisata tersebut berimplikasi pada kebijakan strategis yang akan dibuat Pemkab Banyumas.

Berdasarkan potensi yang dimiliki, Ketenger lebih cocok untuk dikembangakan dengan konsep Pariwisata Berkelanjutan ( sustainable tourism ) dan Eko Wisata ( eco tourism )  yang mengandalkan pemandangan alam. Selain Curug Gede dan Curug Bayan, Ketenger juga memiliki Curug Kembar, Curug Celiling, Curug Lawet, Curug Petir, Curug Gumang, Bukit Cendana Sari, dan Bukit Bander yang layak  dijadikan objek eko wisata berkelanjutan.

Budaya dan kuliner yang ada di Ketenger bisa dijadikan pendukung eko wisata. Terdapat kuliner khas, seperti Tempe Gatel ( tempe dan sega / nasi sebuntel ), Teh Gilis ( teh diseduh dengan gula aren ), dan Tahu Ketenger. Sayang publikasi dan promosi kuliner Ketenger belum optimal seperti halnya Getuk Goreng dan Sroto Sokaraja.

Pariwisata alam yang berkelanjutan akan membawa manfaat yang layak secara ekonomis dan adil secara etis. Eko Wisata berbasis alam dan kearifan lokal yang harus dilestarikan keberadaannya. Pariwisata Berkelanjutan juga menuntut adanya konservasi lahan dan perlindungan keanekaragaman hayati ( Sherman and Dixon, 1991 )

Keberadaan kafe di bibir DAS Banjaran dengan demikian kurang sesuai dengan konsep Pariwisata Berkelanjutan maupun pengembangan Ketenger sebagai Desa Wisata. Akomodasi, moda transportasi, atraksi seni budaya, dan ragam kuliner harus mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat dan Ketenger sebagai kawasan pedesaan. Kafe dan hotel bukanlah sarana pariwisata yang khas bagi Desa Wisata.

Pariwisata mesti berkelanjutan dalam perspektif lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Pariwisata tidak harus merusak alam, melanggar aturan yang ada, atau sekadar menyenangkan investor. Manfaat ekonomis pariwisata harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, seperti retribusi objek, parkir, tempat penginapan, transportasi, dan kuliner.            Jangan sampai pendapatan sektor pariwisata hanya dinikmati pemerintah dan investor tanpa ada sharing yang jelas bagi masyarakat dan biaya konservasi lingkungan alam dan sosial budaya. Pembangunan pariwisata yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat akan selalu mendapat resistensi banyak pihak.

Sudah saatnya Pemkab Banyumas membuat cetak biru yang jelas bagi pembangunan pariwisata agar tidak terjadi lagi kasus serupa.

Isi Tulisan ini pernah dimuat di: Pariwisata Banyumas : Antara Kafe dan Desa Wisata, KOMPAS, Senin 23 November 2009

Iklan

Persepsi Budaya dalam Pemilu Legislatif

 

KANTOR EDIT1

Pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif ( Pileg ) 2014 sudah berakhir. Secara umum Pileg berjalan lancar dan aman. Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) juga mengklaim Pileg berjalan sukses dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Telepas masih adanya kesalahan teknis pengadaan logistik, dan masih banyak terjadi pelanggaran saat kampanye dan pencoblosan, Pileg 2014 relatif aman.

Namun dari rangkaian pelaksanaan kampanye dan pencoblosan, ada beberapa catatan  menarik untuk diamati dari sisi komunikasi dan budaya. Berdasar hasil hitung cepat ( quick count ) CSIS, jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam Pileg sebesar 75,3 %, sedangkan jumlah Golput sebesar 24,7%. (antaranews.com, Rabu, 9 April 2014 19:14 WIB ).

Tentu kita tidak dapat menyalahkan KPU saja yang dianggap gagal dalam sosialisasi Pileg. Partai politik ( Parpol ) ikut memberi kontribusi terhadap realitas Golput. Orientasi dan persepsi budaya pemilih  dalam Pileg juga menjadi sisi lain yang mendorong lahirnya Golput. Pragmatisme politik kini menjadi acuan budaya dan orientasi pemilih. Pragmatisme politik itu secara perlahan akan membentuk persepsi budaya pemilih dalam menentukan sikap dan perilaku politiknya di Pileg.

Pemilih tidak hanya menyimak visi misi parpol dan caleg. Pemilih juga tidak lagi terbius dengan janji-janji perubahan, perbaikan, atau pelayanan publik yang ditawarkan. Politik dan Pileg bagi pemilih adalah kontekstual dan koherensi. Sepanjang visi misi, perubahan, perbaikan, dan pelayanan hanyalah janji-janji manis kampanye, maka pemilih akan mengambil sikap apatis. Bagi pemilih, janji kampanye haruslah ada secara kongkret sebelum ia melangkah ke bilik suara.

Parpol juga memberi kontribusi terhadap fenomena amnesia politik. Masyarakat digiring untuk menjadi pemilih yang lupa pada rekam jejak para caleg. Dimensi temporal sebagai bagian dari komunikasi politik parpol dan persepsi budaya pemilih kurang diperhatikan ketika proses seleksi caleg.

Bukan hanya dalam konteks Pileg saja dimensi temporal ini kurang menjadi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pelayanan publik misalnya, ketika masyarakat mengurus keperluan administrasi di suatu instansi, dijanjikan selesai dalam waktu satu hari atau besok. Namun, dimensi temporal besok dalam pelayanan publik dapat bermakna dua hari, tiga hari, satu minggu, bahkan satu bulan proses administrasi itu selesai.

Melawan Lupa

Persepsi budaya berkaitan dengan proses memilih, mengevaluasi dan mengorganisasi penilaian tentang Parpol atau Caleg atas dasar lingkungan budayanya. Persepsi budaya itu bisa diperoleh lewat keluarga, sekolah, maupun media massa. Rekam jejak caleg mestinya mempertimbangkan sikap dan perilakunya di masa lalu, kini, dan asumsi esok. Pemilih memiliki persepsi budaya yang terbangun secara temporal sejak lama tentang figur politik.

Dimensi temporal inilah yang kurang diapresiasi oleh Parpol. Munculnya  caleg yang bermasalah dengan moral, korupsi, dan kejahatan lain di masa lalu, menandakan diabaikannya dimensi temporal dalam proses seleksi caleg. Parpol beranggapan bahwa masyarakat pemilih sudah lupa, atau sengaja dibuat lupa. Padahal secara temporal, masyarakat memiliki persepsi budaya tentang perilaku caleg yang sudah dimiliki sejak lama. Oleh karena itu, agar pemilu  berikut berjalan lebih bersih, para caleg lebih berkualitas, dan pemilih menjadi lebih cerdas, perlu dilakukan “Gerakan Melawan Lupa” terhadap caleg dan parpol yang bermasalah di masa lalu.

Memahami persepsi budaya pemilih secara keliru juga dapat menyebabkan perilaku politik caleg yang tidak cerdas. Ada caleg yang menjalani ritual mandi di sungai atau ke dukun dengan harapan bisa terpilih saat Pileg. Perilaku itu dianggapnya bagian dari nilai yang ada dalam lingkungan budayanya. Padahal, persepsi budaya pemilih tentang caleg muncul dengan penuh kesadaran, dan bukan terbangun atas dasar irrasionalitas. Seharusnya para caleg menunjukkan performance dan kinerja sosial politiknya, agar mendapat elektabilitas. Bukan melakukan tindakan yang dianggap berbudaya, namun irrasional.

Sisi menarik lain dari pelaksanaan Pemilu di Indonesia, baik Pileg maupun Pilpres, adalah diharuskannya pemilih mencelupkan jari tangan ke dalam cairan tinta setelah melakukan pencoblosan. Penjelasan akan keharusan ini masih belum jelas signifikansinya dengan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Apakah dengan dicelupkannya jari tangan kedalam tinta menjadi pertanda seseorang sudah melaksanakan hak pilihnya? Ataukah sebagai upaya untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan menghindari kecurangan pemilih mencoblos lebih dari satu kali? Sudah begitu tidak bisa dipercayakah para pemilih dalam pesta demokrasi? Jika itu alasannya, maka kejujuran dalam proses demokrasi diukur dengan jari tangan ternoda tinta. Bukankah persepsi budaya tentang kejujuran sudah sejak dini tertanam dalam nilai dan norma sosial budaya masyarakat ?

Sungguh ironis.

Tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Persepsi Budaya Pileg, Suara Merdeka, Rabu 16 April 2014

Calon kepala daerah perlu kembangkan pariwisata

SOLO

Calon kepala daerah perlu berkomitmen untuk pengembangan sektor pariwisata di wilayahnya masing-masing. Calon kepala daerah baru hendaknya memiliki visi misi tentang pengembangan pariwisata di daerahnya.Kendati demikian, visi misi bidang pariwisata itu harus realistis dan terukur capaiannya.

Baca selengkapnya di:

https://jateng.antaranews.com/berita/189779/calon-kepala-daerah-perlu-kembangkan-pariwisata