Strategy of Cooperative Islamic Boarding School As Economic Empowerment Community

PESANTREN

Pondok pesantren bukan hanya menjadi sarana pendidikan bagi para santri, namun dapat juga dimanfaatkan sebagai pemberdayaan sosial ekonomi dan pengembangan keterampilan berwira usaha. Selengkapnya simak di: http://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/1478

Iklan

Petani dalam Kavling Politik

 

SAWAH EDIT7

Rakyat mana yang tak bangga bertemu langsung presidennya? Berdiri di dekat presiden adalah sesuatu yang membanggakan. Apalagi bisa berjabat tangan dan berbincang-bincang dengan presiden. Apalagi pula bisa ”masuk TV”, dijepret kamera kiri-kanan, depan-belakang, sungguh suatu yang tak bakal terlupakan sepanjang kehidupan seseorang. Dan, seseorang itu adalah petani, rakyat yang acapkali menjadi simbol produktivitas dan ketahanan pangan di tanah air.

Rakyat yang selalu bergulat dengan lumpur sedari pagi hingga petang. Rakyat yang tak pernah menjadi representasi tontonan televisi, lantaran sampai saat ini memang masih langka sinetron televisi yang menyuguhkan cerita kehidupan petani.

Petani di Indonesia hidup dalam lingkaran kultur agraris yang sangat kental, yang mewarnai tutur kata, sikap, dan perilaku mereka. Tutur kata polos, apa adanya, tidak menggurui, tidak eksplosif adalah karakteristik komunikasi verbal petani, khususnya petani di Tanah Jawa. Sikap hidup bersahaja, nrimo, sak madyo, dan patuh pada aturan serta pemimpin adalah juga karakteristik orientasi hidup petani. Jika kemudian para petani di Desa Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah melontarkan sumpah serapah dan membakar lahan mereka gara-gara Super Toy HL-2, maka mengundang tanda tanya. Apakah para petani itu memang benar-benar marah? Kepada siapa sesungguhnya petani ingin meluapkan amarahnya?.

” Saya sudah kapok jadi kelinci percobaan,” ungkap Tumijan dengan raut menyesal, sebagaimana ditulis Kompas, Senin 15 September 2008, halaman 21. Dia jera menanam padi Super Toy HL-2. Sebab, dari 440 ubin sawah miliknya ( satu ubin sama dengan 14 meter persegi ) yang ditanami padi Super Toy HL-2 hanya dihasilkan 1,05 kuintal gabah kering panen ( GKP ). Sebaliknya, lahan seluas 250 ubin sisanya yang dia tanami padi IR-64 ternyata mampu menghasilkan 42 kuintal GKP. Hal itu memang cermin sikap apatis dan pasrah dari seorang petani. Akan tetapi benarkah kosa kata fatalistik itu memang keluar dari lubuk hati dan mulut petani Desa Grabag, Purworejo? Sulit untuk dijelaskan, apakah petani memang marah atau ada yang ngompor-ngompori untuk marah.

Sudah terlalu lama petani senantiasa menjadi obyek politik, sebagai tunggangan politik dan terus berada dalam lingkaran kavling politik. Politisasi petani terjadi sejak republik Indonesia belum berdiri dengan kewajiban menyetor upeti dan wajib tunduk kepada raja. Ketika Indonesia merdeka, petani tetap berada dalam lingkaran politik. Orde Lama dengan Soekarno sebagai sosok penguasa telah melahirkan ”kaum marhaen”, simbol petani dan rakyat kecil. Kini  marhaen cenderung menjadi ”ideologi” politik.

Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto, petani pun masih menjadi kavling politik yang menyuburkan ”ideologi” pembangunan. Lebih dari tiga dasawarsa Soeharto bertahan di tampuk kekuasaan dengan ”ideologi pembangunan” yang melandasi jalannya roda pemerintahan. Para petani di desa menjadi sahabat setia Soeharto. Setiap kunjungan ke berbagai pelosok desa, Soeharto senantiasa menyempatkan diri berbincang dengan petani. Petani pun selalu manggut-manggut, meski sekian lama mereka tidak menyadari betapa sesungguhnya mereka sekadar menjadi lahan legitimisasi politik rezim.

Orde Reformasi, dimana simbol kebebasan, keterbukaan, dan akuntabilitas semestinya mengejawantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata tidak mengubah segalanya. Para petani tetap menjadi ajang perebutan kepentingan politik. Ketika masa kampanye Pemilu tahun 2004, di Jakarta terbentuk Koalisi Kebangsaan untuk kepentingan mengantar Megawati Soekarnoputri ke kursi prersiden. Tak mau kalah, Susilo Bambang Yudhoyono pun menggalang Koalisi Kerakyatan dan mendeklarasikannya di rumah seorang petani miskin bernama Mayar, di Cikeas Udik, Bogor.

Sejak swasembada pangan tumbang di akhir tahun 1980-an, nasib petani kian tak pasti. Jalan pintas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi ketersediaan pangan adalah mengimpor bahan pangan dari luar negeri, baik langsung maupun tak langsung. Selain impor beras, secara tidak langsung pemerintah juga mengimpor benih maupun pupuk. Petani sama sekali tidak mampu berkutik. Kultur agraris mengajarkan untuk percaya kepada pemimpin. Maka apa pun yang diputuskan pemerintah, petani manutmanut saja. Persis ketika Presiden Yudhoyono melakukan panen raya di Desa Grabag, Purworejo serta mengajak petani menanam Super Toy HL-2, mereka juga menurut saja.

Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan tak juga mampu mengangkat harkat martabat petani. Begitu pun Keppres nomor 132 /2001 yang diperbaharui dengan Perpres nomor 83 / 2006  tentang Dewan Ketahanan Pangan belum dapat mengeluarkan petani dari lingkaran kavling politik. Liberalisasi perdagangan yang disodokkan oleh Letter of Intent IMF tahun 1998 telah menimbulkan krisis pangan.

Mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh WTO, sesuai Agreement on Agriculture 1995, membuat akses pasar terbuka lebar. Bea masuk diturunkan dramatis, bahkan hingga nol persen seperti yang dilakukan terhadap impor kedelai            ( 1998, 2008 ) dan beras ( 1998). Harga pangan impor pun sejak 1995 menjadi semakin murah, sehingga pasar dan harga domestik tidak mampu lagi bersaing. Dan, petani pun semakin terpuruk. ( Isroil Samihardjo, 2008: 113)

Begitulah petani selalu diposisikan. Menjadi sokoguru ketahanan pangan di tanah air, sekaligus sarana legitimasi keberpihakan penguasa kepada rakyat. Ketika suhu politik memanas di Jakarta awal tahun 2007, Presiden Yudhoyono beserta rombongan mengunjungi Gorontalo. Di provinsi ini, dengan pakaian safari dan didampingi istrinya, Ny Ani Yudhoyono, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Presiden nyemplung ke sawah bertelanjang kaki untuk menanam padi ( Kompas, Senin 15 September 2008 ). Situasi yang nyaris tak jauh berbeda tatkala Soeharto dan Ibu Tien juga rajin menyambangi petani di penjuru tanah air. Faktanya, petani tetap saja kesulitan mengakses informasi terkait harga dan distribusi pupuk. Petani masih saja lemah ketika berhadapan dengan para pengusaha yang bersekongkol dengan penguasa untuk memaksakan pola tanam sesuai kepentingan industri dan kekuasaan.

Sesungguhnya apa yang terjadi dengan Super Toy HL-2 adalah upaya menemukan gagasan baru yang implementatif dan mudah terkontrol. Hanya sayang, upaya tersebut dilakukan dengan leapfrog, yaitu lompatan katak yang mengabaikan kaidah-kaidah akademis. Dalam pemerintahan orde baru pun dikenal gagasan implementatif, seperti intensifikasi khusus dan panca usaha tani. Namun gagasan tersebut mengabaikan mekanisme kontrol petani, sehingga apa pun yang ”di-inpres-kan” akan dipatuhi petani.

Isu kegagalan Super Toy HL-2  memang terasa begitu cepat menyebar dan membesar. Hampir seluruh media massa di tanah air mengangkat isu Super Toy HL-2 menjadi head line.  Padahal kegagalan di lapangan seperti terjadi dalam kasus Super Toy HL-2 merupakan hal biasa dalam dunia riset. Alasan kegagalan sudah bisa cepat diurai: ada kesalahan prosedur yang menyangkut uji multilokasi, uji adaptasi, dan obyektivitas. Bahwa ada ketergesa-gesaan dalam pelepasan varietas di pasar, memang. Bahwa ada ketidaksabaran petani untuk mendapatkan varietas padi yang benar-benar unggul, memang. Bahwa inovasi kreatif petani patut dihargai, betul adanya.

Meski demikian, mengeksploitasi kegagalan inovasi pertanian itu untuk kepentingan politik tentunya justru tidak menyelesaikan masalah ketahanan pangan. Aroma politik dalam kasus Super Toy HL-2 menjadi terasa kental. Keberadaan Heru Lelono, Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah sebagai salah satu penggagas proyek tersebut makin menyulut kontroversi berbau politik. Dan lagi-lagi, petani yang setiap hari bergelut dengan padi dan lumpur menjadi korban kepentingan politik.

Adakah heboh kasus Super Toy HL-2 sebagai upaya membidik Susilo Bambang Yudhoyono jelang pemilu 2009?. Terlalu dini untuk berspekulasi. Apalagi bidang isu dan wilayah kasus terlalu kecil untuk menjatuhkan kredibilitas dan merusak citra sosok sekaliber Yudhoyono. Ibarat melumpuhkan gajah besar di padang belantara hanya dengan senapan angin. Ataukah ini sekadar black campaign yang sengaja dimainkan di tengah realitas kegagalan Super Toy HL-2 ? Apa pun alasannya, petani tidak ingin selalu berada dalam lingkaran kavling politik untuk kepentingan kekuasaan. Apalagi kekuasaan yang tak pernah berpihak kepada mereka.

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Kontribusi Volume 1 Edisi 1, Oktober 2008. Penerbit Lembaga Penelitian Unsoed: Purwokerto

Membangun Pariwisata Mulai dari Desa

image_10
Desa wisata Serang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah telah berkembang pesat sesuai dengan konsep desa wisata. Berbasis agrowisata stroberi dan dikelola BUMDes. Masyarakat dilibatkan dalam kepemilikan desa wisata. Lebih lengkap baca di:

https://jateng.antaranews.com/berita/189914/membangun-pariwisata-mulai-dari-desa

Pemberdayaan Koperasi Pesantren

PESANTREN
Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) sebagai pendidikan sosial dan  ekonomi santri. Penelitian menggunakan metode Participatory Learning and Action (PLA), pengumpulan data melalui,  wawancara, pengamatan langsung, Focus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi. Pemilihan informan secara purposive sampling yaitu ketua, pengurus dan anggota Kopontren.  Bagaimana hasil penelitian? selengkapnya lihat di:

https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/11303