Ramadhan Nan Komunikatif

 

KYAI CHUS2

Ramadhan hanya akan menjadi rutinitas setiap tahun, jika ritual puasa yang dilakukan senantiasa sama dari tahun ke tahun.

Menahan lapar dan haus, menunggu bedug maghrib, tarawih, dan sahur. Karenanya, ramadhan mesti dijadikan momentum untuk menemukan kembali spirit baru ( reinvention moment ).

Menemukan spirit baru ramadhan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Sebagai insan komunikasi ( baca: mahasiswa ilmu komunikasi ), reinvention moment bisa dengan menemukan pola dan jaringan komunikasi baru, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian ramadhan bisa dimaknai sebagai peristiwa komunikatif yang dinamik, kontekstual, dan kontinyu.

Rutinitas ramadhan acapkali menjadikan puasa sebagai momentum ibadah yang normatif dan konvensional. Padahal, sebagai peristiwa komunikatif, ramadhan haruslah meningkat kualitas komunikasinya, baik yang transenden vertikal maupun imanen horisontal. Secara vertikal, ramadhan dapat dimaknai sebagai memahami eksistensi Alloh SWT, lewat kajian firman – firmanNya, serta memaknainya secara kontekstual.

Secara horisontal dilakukan dengan  merekonstruksi pola dan jaringan komunikasi baru yang tidak hanya berlaku sesaat, namun berkelanjutan paska ramadhan. Misalnya, dengan menemukan  teman-teman baru di setiap ramadhan. Jika pada hari-hari biasa mahasiswa selalu berkutat pada teman satu angkatan, jurusan, fakultas, universitas, atau satu daerah; maka ramadhan bisa dijadikan momen  menemukan teman baru dalam membangun pola dan jaringan komunikasi.

Dalam pesrpektif komunikasi, teman bisa dijalin atas dasar kesamaan habit maupun interest. Salah satunya adalah pertemanan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca ( reading habit ) selama dan sesudah ramadhan. Jaringan antarteman yang berbeda angkatan, jurusan, fakultas, universitas, atau daerah asal akan membentuk komunitas baca ( reading community ). Lingkup komunitas bisa beragam, mulai dari atas dasar kajian keilmuan, riset, pengabdian masyarakat, hingga hobi.

Pada saat yang sama, komunitas ini  berbagi cerita tentang sumber bacaan, sehingga terbentuk komunitas cerita ( telling community ). Sungguh indah ramadhan bila hari-hari dilalui dengan membaca dan saling bercerita. Oleh karenanya, komunitas tersebut harus terbangun dengan spirit dakwah. Kajian referensi Ilaihiah dijadikan dasar meningkatkan religiusitas (vertikal ),komunitas baca dan cerita dijadikan pola dan jaringan komunikasi dakwah (horisontal).

Alloh SWT lewat Surat Al-Kahfi (28) menegaskan tentang arti penting teman dalam berdakwah. ”Dan sabarkanlah dirimu bersama orang yang menyeru tuhan mereka di waktu pagi dan petang, mereka menghendaki keridhaanNya, Dan janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka karena menghendaki perhiasan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami dan mengikuti hawa nafsunya dan adalah pekerjaannya berlebih-lebihan”

Semoga ramadhan tahun ini dan selanjutnya menjadi lebih komunikatif.

Tulisan ini pernah dimuat di Tabloid POLOS, 2016.

Iklan

Ketika Kesenian Kehilangan Ruh

JIMBARAN EDIT1

Kabupaten Banyumas kini telah memiliki gedung kesenian baru di kota Purwokerto. Gedung baru sebagai pengganti Gedung Kesenian Soetedja yang terletak di sebelah Pasar Manis itu diharapkan menjadi ruang kreasi bagi para seniman di Banyumas. Adakah Gedung Kesenian Soetedja yang baru juga memiliki ruh berkesenian?

Berikut tulisan yang pernah mengupas Gedung bersejarah itu:

Wacana pembongkaran Gedung Kesenian Soetedja ( GKS ) di Purwokerto mendapat reaksi banyak pihak. Tidak hanya para seniman, berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa juga melakukan penolakan. Gerakan Silang Putih ( GSP ) muncul sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni Pemkab Banyumas.

Mengapa terjadi penolakan pembongkaran GKS oleh masyarakat? Gedung, bangunan, atau rumah di banyak tempat acapkali memiliki nilai historis, sosial, dan budaya. Gedung dan bangunan tua dianggap representasi bersatunya wadah dan isi, materi dan substansi, duniawi dan surgawi, rasional dan irrasional, tubuh dan ruh.

Banyak gedung tua , bangunan kuno, masjid, gereja, wihara, dan pura di berbagai negara dan daerah di Indonesia tetap dipertahankan keberadaannya, karena dipandang memiliki tubuh dan ruh yang sulit dipisahkan. Sama seperti  ketika banyak orang tetap mempertahankan rumah tua peninggalan leluhur mereka.

Alasannya, rumah itu bukan sekadar memiliki nilai nostalgia dan monumental. Rumah itu adalah ruh bagi anak cucu, spirit, sumber inspirasi, dan penggerak kesuksesan. Maka benar adanya, kata-kata bijak “ rumahmu adalah surgamu”. Rumah bukan sekadar tubuh yang sarat dengan kepentingan materi. Rumah juga refleksi ilahiah untuk berperilaku baik. Rumah adalah ruh bagi orang-orang yang ingin mendapat surga kelak.

Gedung kesenian, bangunan, jalan, buku, dan bentuk rekayasa teknologi lain bukan semata tubuh tanpa makna. Ada ruh yang melekat dalam proses berkesenian. Ada semangat dan nawaitu yang menjadi ruh dalam berkesenian di gedung itu. Sebuah buku hanya akan menjadi tubuh yang sia-sia ketika tak memiliki daya dobrak, saat tak mempunyai ruh yang terkandung dalam pesan dan wewarah.

Itu sebabnya Gedung Asia Afrika dan Jalan Braga di Bandung tidak tergerus oleh teknologi metropolis. Gedung dan jalan itu bagi masyarakat Bandung tidak hanya memiliki makna simbolik dan historis, tetapi juga ruh perjuangan. Gedung Asia Afrika adalah ruh kearifan warganya untuk menjaga tubuh yang telah membesarkan mereka.

Jalan Jenderal Soedirman ( Jensud ) di Purwokerto kini juga menjadi ladang seteru antara Satpol PP, Pemkab Banyumas, dan pedagang kaki lima ( PKL ). Hal itu terjadi lantaran Pemkab Banyumas memandang jalan sebagai tubuh yang perlu dijaga dan dirawat. Jika perlu dibongkar- pasang organ tubuhnya atas nama pelebaran, trotoarisasi, dan keindahan kota.

Sedangkan PKL memandang jalan  sebagai ruh yang menghidupi anak istri. Jalan Jensud adalah ruh semangat untuk hidup lebih layak ketimbang mencuri. Itu pula mengapa Jalan Malioboro di Yogya terbuka bagi keberadaan PKL. Malioboro bukan hanya tubuh yang menyediakan tempat bagi lalu-lalang kendaraan dan wisatawan, namun juga ruh yang menghidupi sebagian besar masyarakat Yogya.

Pelumpuhan Budaya

Jaminan warga suatu bangsa untuk turut serta dalam kehidupan seni budaya tercermin dalam Pasal 15 Perjanjian Internasional PBB tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Disebutkan bahwa Negara-negara Peserta Perjanjian Internasional mengakui hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan rohani dan materi, hasil produksi ilmiah, sastra, dan seni karyanya.

Namun dalam beberapa kasus, tidak semua negara melaksanakan Perjanjian Internasional tersebut. Sistem politik, perkembangan demokrasi, dan kesadaran berbudaya suatu bangsa merintangi warganya untuk menikmati hak-hak sosial budayanya. Pemerintah yang semestinya berperan memajukan kebudayaan justru menjadi oposisi atau tandingan bagi pelaku seni budaya.  Karena itu kesenian kehilangan ruhnya.

George Lucacks ( dalam Revrisond Baswir, dkk, 1999: 240 ) mengingatkan bahwa kreativitas dan kesadaran budaya masyarakat sering dilumpuhkan demi kesadaran penguasa. Pemerintah di banyak negara telah melakukan reifikasi atau pelumpuhan budaya, yaitu secara sadar dan sistematis meninabobokan kesadaran budaya masyarakatnya.

Dalam konteks GKS, apa yang dilakukan Pemkab Banyumas dapat dikategorikan sebagai pelumpuhan budaya. Bupati Banyumas seyogyanya memang melakukan rembug bersama untuk mencari jalan keluar agar tubuh dan ruh kesenian Banyumas tetap bisa menyatu. Sebagaimana gedung dan bangunan, Bupati adalah tubuh. Kebijakan dan Perda adalah ruh yang dapat menggerakan dinamika berkesenian di Banyumas.

Bupati tak perlu menjadi oposisi bagi para pelaku kesenian di Banyumas, begitu sebaliknya. Tidak harus pula menjadi hegemoni, memonopoli dunia imaji, atau menggusur tubuh dan ruh kesenian, dan menggantikannya dengan simbol-simbol peradaban modern seperti mall, misalnya.

Sudah sepatutnya tubuh dan ruh bersatu dalam diri Bupati Banyumas. Seperti menyatunya tubuh GKS dengan ruh kesenian masyarakat Banyumas. Sewajarnya pula Bupati menghormati Perjanjian Internasional PBB 1966, sebagaimana menghormati keinginan masyarakat Banyumas untuk mempertahankan Gedung Kesenian Soetedja.

Artikel ini pernah dimuat dengan judul: Ketika Kesenian Kehilangan Ruh, Suara Merdeka, Sabtu 20 November 2010

Adat Perkawinan Keluarga “Wong Kalang”

LUKISAN BONUZ EDIT2
Di kabupaten Kebumen, Jawa Tengah terdapat kelompok yang disebut Wong Kalang. Mereka banyak yang menggeluti dunia usaha. Sisi menarik dari Wong Kalang adalah pola dan adat perkawinan yang bersifat endogami. Bagaimana kisah lengkap etnografi adat perkawinan Wong Kalang? Simak selengkapnya di: http://komunikasi.fisip.unsoed.ac.id/node/89

Melestarikan Kesenian Banyumas

JEGANG1

Mungkinkah budaya dan kesenian tradisional Banyumas punah?. Apakah masyarakat Banyumas 50 tahun ke depan masih dapat menyaksikan kesenian lengger, calung, ebeg, kenthongan ,buncis, begalan, ujungan, dhames,  dan sebagainya?. Akankah kesenian tradisional Banyumas juga bernasib sama seperti wayang wong, kethoprak, ludruk, dan lenong?.
            Pertanyaan – pertanyaan tersebut bukan mengada-ada. Beberapa kesenian tradisional Banyumas berada dalam kondisi dilematis, hidup enggan mati tak mau. Di satu sisi ada gairah dari masyarakat untuk berkesenian. Namun di lain sisi perhatian dan pembinaan kesenian oleh pemerintah  atau instansi terkait memrihatinkan.
            Paling tidak itulah yang dirasakan Pamong Budaya Kawedanan Banyumas. ( Suara Merdeka, 21 / 1 hal 32 ). Indikatornya adalah semakin jarangnya kelompok yang mementaskan kesenian tradisional Banyumas. Saat ini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Banyumas sedang melakukan dokumentasi kesenian tradisional, agar dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi muda. Upaya itu akan menjadi sia-sia bila tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk melestarikannya.
            Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kesenian tradisional tidak terlepas dari orientasi pembangunan yang keberhasilannya selalu diukur secara fisik dan ekonomis. Pembangunan di kabupaten dianggap berhasil bila setiap tahun terjadi peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah ( PAD ). Sedangkan kesenian belum dianggap investasi yang dapat menyejahterakan rakyat, lantaran hanya dipandang sebagai tontonan dan santapan rohani belaka..
            Pelestarian
            Tidak ada pilihan lain bagi para pemangku budaya Banyumas, kecuali melestarikan kesenian tradisional agar tidak punah ditelan jaman. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah menggeser kesenian tradisional. Media massa menyajikan hiburan dan tontonan 24 jam non stop, menggusur kesenian tradisional yang sarat tuntunan.
            Pelestarian kesenian tradisional Banyumas dapat dilakukan dalam tiga langkah, yaitu  edukasional, institusional, dan relasional. Langkah edukasional dapat dilakukan melalui kebijakan Dinas Pendidikan untuk memasukkan kesenian tradisional Banyumas sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah, mulai dari SD hingga SMU. Langkah ini tidak mudah, mengingat belum semua guru sekolah sepaham dan memandang penting kesenian tradisional dalam proses pembangunan bangsa. Padahal kesenian tradisional merupakan ciri suatu  daerah atau bangsa.
            Langkah institusional dilakukan dengan membentuk semakin banyak kelompok atau lembaga kebudayaan yang peduli terhadap perkembangan kesenian tradisional Banyumas. Di Bali hampir setiap desa memiliki sekehe atau kelompok kesenian yang berperan melakukan pengorganisasian, pelatihan, pengaderan, dan pertunjukan kesenian tradisional. Tentu saja pemerintah daerah turut terlibat dalam proses pembinaan kelompok kesenian tersebut.
Oleh karenanya langkah institusional ini perlu didukung oleh kebijakan berupa Perda yang mengatur tentang pembinaan dan pelestarian kesenian tradisional Banyumas. Kesenian Buncis pernah menjadi ciri dan bagian dari kesenian tradisional Banyumas 50 tahun silam. Saat ini, kelompok kesenian Buncis nyaris punah.
            Langkah relasional merupakan tantangan untuk melihat sejauh mana berbagai instansi dan elemen masyarakat Banyumas memiliki kepedulian bersama membina dan melestarikan kesenian tradisional. Hasil penelitian menujukkan, kelompok kesenian di Banyumas lemah pengorganisasian dan pendanaan untuk maintenance peralatan dan operasional kesenian (Chusmeru, 2010 ). Diperlukan sinergisitas antarelemen dalam menghidupkan kesenian tradisional Banyumas.
            Sesungguhnya hotel, restoran, biro perjalanan, pengelola objek wisata, dan komponen pariwisata lain di Banyumas merasa diuntungkan oleh keberadaan kesenian tradisional.  Begitu pula perguruan tinggi yang selama ini banyak melakukan kajian tentang seni dan budaya. Mengapa tidak bergandeng tangan untuk mencegah punahnya kesenian tradional Banyumas?

Kekuasaan yang Penuh Senyum

KANTOR EDIT5

Ketika Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengajukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI, tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Sesaat setelah itu, panggung politik tanah air mulai memanas. Kelompok yang pro KPK dan kelompok pendukung Budi Gunawan saling berunjuk rasa. Kedua kelompok itu menganggap lembaga dan orang yang didukung adalah yang paling benar dan tak pernah salah.

Tidak ingin dianggap lemah, Polri pun menetapkan Ketua dan Wakil Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Meski tidak diakui, perseteruan kedua lembaga itu menambah suhu politik tanah air kian memanas. Panggung politik semakin riuh saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ( Ahok ) berseteru dengan DPRD terkait RAPBD “Siluman “.

Apa yang terjadi di balik pertarungan KPK versus Polri dan Ahok versus DPRD menggambarkan betapa kekuasaan dan politik menjadi ajang pertarungan yang tiada henti. Kekuasaan telah menjadikan orang merasa paling benar, dan dengan kebenaran sepihak itulah ia membangun kekuasaan. Padahal, sebagai makhluk yang berkeyakinan, hanya Tuhan yang memiliki kebenaran dan kuasa mutlak. Namun  kekuasaan seringkali membuat orang merasa sebagai “tuhan – tuhan” yang tak mungkin tersentuh hukum. Mereka lupa pada falsafah yang mengatakan Pangeran tan kena kinaya apa. Tuhan tidak bisa diibaratkan, disejajarkan, dan digambarkan seperti apa pun, apalagi dengan kekuasaan seseorang.

                Spiral Caci – maki

Politik dan kekuasaan yang “tak pernah salah” acapkali menghasilkan pemimpin yang semena- mena dan rakyat yang tertindas. Jika pemimpin yang haus akan kekuasaan meraih dan mempertahankannya dengan cara kekerasan, maka rakyat yang tertindas akan melawannya dengan cara mencaci dan menghujat. Begitulah seterusnya, ketika rejim penguasa berganti, ketika pemimpin baru “yang tak pernah salah” itu berkuasa, caci – maki kembali muncul. Jadilah spiral caci – maki terbentuk lewat sejarah kekuasaan yang “tak pernah salah” itu.

Mohamad Sobary  ( 2000 : 4 ) dalam kumpulan artikel yang dibukukan dengan judul “Kekuasaan Tak Pernah Senyum” menyatakan, kita tahu rakyat tak dilahirkan untuk memaki pemimpin mereka. Bila mereka terpaksa memaki, ini karena dalam sejarah, mereka selalu dikecewakan. Tuntutan keadilan yang mereka panggul, tak dipenuhi oleh para pemimpin yang berjanji memenuhinya. Rakyat selalu dalam posisi kecewa. Terus menerus.

Kekecewaan rakyat bukan tidak beralasan. Setelah lebih dari tiga puluh tahun rakyat berada di bawah rejim yang “tak pernah salah”, mereka begitu berharap akan datang perubahan di era reformasi ini. Namun perubahan itu hanya terjadi secara struktural, tidak sistemik dan holistik. Perubahan hanya kentara terjadi pada keleluasaan untuk mendirikan partai politik. Sedangkan mentalitas penguasa yang “tak pernah salah” masih saja sama dengan rejim sebelumnya.

Demokrasi multi partai setelah reformasi yang diharapkan mampu membawa perubahan secara sistemik tidak banyak membawa angin segar. Para elit lebih asyik bermain dalam politik partai ketimbang menjalankan fungsi partai politik sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Karenanya, partai politik hanya sekadar alat bagi elit untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana dikatakan Eberhard Puntsch ( 1996 : 43 ), dengan melakukan politik partai berarti tidak memberi tingkat kepentingan utama pada kebutuhan masyarakat keseluruhan, tetapi memprioritaskan kepentingan partai itu sendiri. Melakukan politik partai berarti menyalahgunakan partai itu menjadi alat belaka.

Apa pun akan dilakukan elit atau pemimpin sepanjang dapat menyelamatkan partai yang telah mengantarkannya duduk di singgasana kekuasaan. Maka tidak mengherankan bila elit partai atau anggota parlemen saling caci – maki, berteriak tak senonoh, atau bahkan baku pukul di ruang sidang di mana mereka akan mengambil keputusan yang penting bagi rakyat. Dikatakan  Eberhard Puntsch ( 1996 : 39 ), menjadikan emosi – emosi sebagai dasar pengambilan keputusan adalah cara yang otoriter. Bukankah persetujuan yang bebas datang dari otak, bukan dari perut.

Para pendahulu bangsa yang menjunjung tinggi falsafah Jawa selalu mengatakan sumarah lembah manah. Setiap persoalan mesti diselesaikan dengan keikhlasan dan kerendahan hati, bukan dengan caci  – maki dan emosi yang meledak. Sikap elit yang selalu merasa “tak pernah salah” akan melahirkan fanatisme antiideologi lain, antigagasan lain, antipartai lain.

Politik meminta perlu ada kelenturan, ujar Mohamad Sobary ( 2000 : 175 ). Dalam politik, konflik wajib dijawab secara akomodatif, bukan dengan fanatisme sempit. Fanatisme tak pantas muncul di kalangan elit politik. Menolak suatu gagasan itu budi pekerti mulia dan luhur dalam politik. Apalagi menolak gagasan yang masih tentatif. Tetapi, artikulasi politiknya elegan, matang, argumentatif. Cari kelemahan gagasan itu dengan cara yang luhur pula. Jangan bilang harga mati. Itu sama saja dengan anak kecil merengek, bila tak boleh ikut ke pasar akan menangis terus.

Kekuasaan dan Senyum

                Presiden Jokowi menulis status dalam akun facebook : “Suro Diro Joyoningrat, Lebur dening Pangastuti “. Sebuah status yang mengadung nilai filosofi mendalam tentang bagaimana menghadapi tantangan dan persoalan berbangsa dan bernegara. Jokowi yakin betul, bahwa setiap tantangan, persoalan, cacian, hujatan, kedengkian, dan kekerasan tidak perlu dihadapi dengan cara yang sama, tetapi dengan kelembutan, senyum, dan kasih sayang. Hujatan, kedengkian, dan kekerasan yang dihadapi dengan cara yang sama justru akan melahirkan kekerasan baru. Seperti dinyatakan Dom Helder Camara ( 2000 : 36 ), kekerasan akan memancing dan melahirkan kekerasan yang lain.

Jokowi tentu sadar, bahwa perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukungnya dengan Koalisi Merah Putih tidak mudah untuk didamaikan. Apalagi bila masing – masing koalisi partai poltik itu merasa tan kena kinaya apa, merasa yang paling benar dan paling berkuasa. Hujatan, caci – maki, dan kekerasan verbal dan nonverbal selalu akan mendera dalam setiap langkahnya.

Kebuntuan komunikasi politik sedang terjadi, dan Jokowi menghadapinya dengan pangastuti, senyum, lembut, tenang, dan tidak grasa – grusu. Walau dengan sikap seperti itu ia dinilai sebagai pemimpin yang lamban. Pertarungan tiada henti antara kedua koalisi partai politik di parlemen itu telah menyumbang situasi kebuntuan komunikasi yang membuat Jokowi canggung dalam melangkah. Apalagi bila kebuntuan itu kemudian mengakibatkan setiap komunikasi diwarnai downward talk dan power play. Dalam perspektif komunikasi, Joseph A. DeVito ( 1997 : 144 ) menyebut sebagai pembicaraan yang selalu merendahkan pihak lain dan diwarnai manuver – manuver untuk menjatuhkan.

Siapa pun pemimpinnya, agak sulit menghadapi downward talk dan power play dari pihak yang semestinya menjadi mitra dalam membangun bangsa dan negara. Menggunakan otoritas kekuasaannya akan dianggap sebagai pemimpin yang otoriter dan intimidatif. Menyikapi dengan diam justru dianggap lemah dan tidak kapabel sebagai pemimpin. Oleh karenanya, sikap pangastuti menjadi pilihan diantara pilihan yang kurang menyenangkan tadi. Komunikasi politik yang buntu dapat diatasi dengan model komunikasi yang lebih humanistik. Borden Stone ( 1976 : 82 ) menyarankan digunakannya stroking sebagai a unit of recognition, yaitu menempatkan diri sebagai penguasa yang mampu mendengarkan keluhan rakyatnya, membuat dan menyampaikan keputusan yang dibuatnya dengan cara yang lebih humanistik, bukan dengan arogansi kekuasaannya. Kekuasaan yang senantiasa diwarnai senyum, dan membuat rakyat selalu tersenyum.

Mengahadapi begitu banyak persoalan bangsa dan negara ini, dengan peta konstelasi dan kontestasi politik seperti saat ini memang memancing penguasa untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan instan, yang kadang justru menggunakan cara-cara tidak humanistik. Meski dengan itu ia akan kehilangan popularitasnya. Akan tetapi Mohamad Sobary yakin, diperlukan kekuasaan yang kukuh dan stabil, tetapi lentur. Watak kukuh menjadi tiang – tiang penyangga kelemahan. Tali yang lentur menjadi pengikat segenap kekuatan yang terancam cerai – berai menjadi kepingan kecil – kecil dan lemah.

Selebihnya, menurut Sobary, kekuasaan harus bisa tersenyum. Semua akan muncul jika pemimpin kita memiliki mata dan hati yang bisa memandang seluruh rakyat dengan rasa cinta. Rakyat pun akan otomatis membalasnya dengan senyum dan cinta pula. Kita semua rindu kekuasaan yang seperti itu.

Tulisan ini dimuat di Majalah Craddha, Bali, Edisi 66 Tahun 2015

Reklamasi Menciptakan Dislokasi Budaya

 

SANUR EDIT1

Aksi penolakan secara besar – besaran masyarakat Bali terhadap Proyek Reklamasi Tanjung Benoa menunjukkan bahwa kepentingan yang menyangkut haJat hidup orang banyak seringkali terabaikan dalam proses pembangunan. Hal itu bisa terjadi karena pembangunan, reklamasi, atau apa pun namanya acapkali hanya merupakan kepentingan penguasa dan pengusaha. Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta terkaIt proyek reklamasi  menunjukkan betapa rakyat di Ibukota Negara hanya menjadi penonton belaka.

Hal serupa bisa saja terjadi dalam kasus Reklamasi Tanjung Benoa di Bali. Kawasan yang selama ini dianggap suci oleh masyarakat akan direklamasi dengan maksud yang belum jelas. Namun  dikhawatirkan mega proyek itu hanya untuk kepentingan pariwisata saja dengan mengatasnamakan pelestarian lingkungan. Bali memang ikon parwisata Indonesia. Tetapi yang perlu diingat, Bali sarat dengan pondasi adat, budaya, dan agama.

Pariwisata adalah industri yang kapitalistik. Pariwisata berkarakter sarat modal dan rakus sumberdaya alam dan budaya. Reklamasi yang hanya bertujuan untuk kepentingan industri pariwisata dengan mengabaikan peran serta masyarakat Bali justru akan menciptakan dislokasi  budaya Bali. Dislokasi akan membuat nilai dan budaya Bali yang menyatu dengan adat dan agama bergeser pada perilaku pragmatis, yang lebih mementingkan materi ketimbang substansi, lebih mengutamakan format daripada hakikat.

Dalam perspektif komunikasi antarbudaya, masyarakat Bali, sebagaimana masyarakat Jawa  pada umumnya, memiliki konsepsi filosofis Segara ( Nyegara ) Gunung, yaitu konsepsi yang menggambarkan proses continuum antara kehidupan masyarakat di sektor kemaritiman, perdagangan, dan transportasi  serta masyarakat agraris, lengkap dengan adat dan budayanya. Segara ( laut ) dan gunung akan berfungsi menjaga keseimbangan pusat kekuasaan dan rakyatnya. Gangguan pada gunung atau laut dapat berakibat pada terganggunya kekuasaan dan kehidupan rakyat.

Reklamasi yang dilakukan di laut tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat, apalagi mengabaikan substansi dan hakikat segara gunung, dapat mengganggu ekuilibrium; baik di gunung maupun kekuasaan dan kehidupan rakyat. Apalagi bila reklamasi itu hanya untuk kepentingan penguasa dan pengusaha, maka akan menimbulkan dislokasi pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat; baik yang ada di pesisir maupun di gunung. Dan terbukti, sebagian besar masyarakat Bali menolaknya.

Tulisan ini dimuat di ; Majalah Craddha, Bali, Edisi 70 Tahun 2016

Lawan Hoaks dengan Integrasi Nasional dan Dialog Lintas Agama

LUKISAN BONUZ EDIT3

Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan berat di tengah upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu dalam kemajemukan. Tantangan itu bukan berasal dari ideologi asing atau globalisasi teknologi informasi semata. Tantangan berat itu justru datang dari sikap dan perilaku bangsa kita yang ingkar pada realtias kebangsaan dan keberagaman.

Perbedaan cara pandang bukan diselesaikan dengan cara dialog atau musyawarah, tetapi dipilih jalan pertentangan, pertikaian, dan kekerasan. Perbedaan agama, etnis, latar belakang politik; bukan dimaknai sebagai anugerah perbedaan dalam nasionalisme, namun dianggap sebagai sumber ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan. Orang dengan mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain hanya karena berbeda suku, agama, atau afiliasi politik.

Kekerasan demi kekerasan menjadi bagian dari keseharian bangsa ini. Pelaku dan korban kekerasan pun bukan hanya menimpa masyarakat biasa, tetapi juga pejabat negara. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Novel Baswedan mengalami tindak kekerasan di tengah upaya mengungkap dan memberantas korupsi. M Alzahra alias Joya yang dituduh mencuri di salah satu masjid di Bekasi, meninggal karena dihakimi massa dengan cara yang sangat sadis. Padahal almarhum dikenal sebagai sosok yang taat beribadah.

Fitnah, kebohongan, dan ujaran kebencian juga mewarnai kehidupan masyarakat kita. Orang begitu mudah menuduh, mengumpat, dan menyiarkan kabar bohong tanpa didukung oleh  informasi yang benar dan lengkap. Perbedaan dan kemajemukan tidak disyukuri sebagai anugerah bangsa, tetapi justru dijadikan modal untuk menciptakan ujaran kebencian. Bahkan, fitnah dan ujaran kebencian telah menjadi komoditas bisnis. Terbongkarnya jaringan Saracen menunjukkan, betapa bangsa ini rapuh dengan mengorbankan nasionalisme dalam kemajemukan hanya untuk kepentingan uang.

Mengapa bangsa kita begitu mudah tersulut emosi dan melakukan kekerasan? Mengapa kebohongan menjadi ladang penghidupan sebagian orang? Menyongsong peringatan hari Sumpah Pemuda, patut kita merenung untuk mencari jawabnya.

Akar Kekerasan

Kekerasan saat ini menjadi realitas sosial yang dapat dijumpai setiap saat dan di setiap tempat di tanah air. Kekerasan bisa terjadi di kota dan di desa. Menurut Franz Magnis Suseno (2000: ix), kekerasan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Transformasi masyarakat akibat modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat senantiasa dalam ketegangan. Disorientasi, dislokasi, dan disfungsionalisasi terjadi. Pengelolaan konflik pada masyarakat tradisional tidak lagi mempan dalam menghadapi kemajemukan. Kecenderungan yang muncul adalah primordialistik dan perilaku agresif ketika modernisasi tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan.

Lebih lanjut, Magnis Suseno mengatakan bahwa akumulasi kebencian dalam masyarakat juga memicu tindak kekerasan. Akumulasi itu tampak dalam munculnya tendensi eksklusif di lingkungan etnik maupun agama. Kecurigaan etnik dan agama memang merupakan konsekuensi dari masyarakat majemuk seperti Indonesia. Sebagaimana dinyatakan Nasikun ( 1996: 7), masyarakat majemuk memiliki kecenderungan mengidap konflik yang kronis dalam hubungan antarkelompok. Oleh sebab itu, integrasi nasional menjadi masalah serius bagi masyarakat yang majemuk.

Magnis Suseno (2000: x) juga mengidikasi, bahwa mudahnya bangsa kita terprovokasi untuk melakukan kekerasan karena masyarakat yang sakit. Pertikaian antarwarga yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele bisa berakhir dengan saling membunuh. Warga desa saling berperang karena masalah perbedaan suku dan kepercayaan. Bahkan, pertandingan olah raga yang mestinya dilandasi sportivitas ternyata juga mengandung letusan kekerasan. Masyarakat kehilangan kemampuan untuk bersolidaritas melebihi lingkungan primordialnya.

Kemajemukan atau keragaman etnis, agama, dan budaya harus dikelola dengan baik agar tidak memicu konflik di masyarakat. Keragaman budaya, misalnya, sering dianggap sebagai penerimaan segala perbedaan, tanpa memandang nilai baik dan buruk yang terkandung dalam keragaman itu. Sejatinya, anggapan tersebut tidak seutuhnya benar. Sebab, keragaman budaya harus bernilai mutual understanding, yaitu kesamaan persepsi antara kelompok yang berbeda. (Dedi Kurnia Syah, 2016: 39).

Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mudah menerima sesuatu hal yang menurut anggapan mereka tidak lazim. Kearifan lokal mesti dijaga dengan tidak memaksakan nilai-nilai budaya kepada kelompok lain, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Pernikahan sejenis misalnya, bukan hanya persoalan legalitas dan hak asasi manusia. Persoalan tersebut juga masuk dalam ranah agama dan lintasbudaya yang perlu dipertimbangkan untuk keberlangsungan budaya itu sendiri. Meski bangsa ini memiliki ragam budaya, namun ada nilai-nilai budaya dan agama yang juga perlu dihormati tentang larangan pernikahan sejenis. Kemajemukan tidak serta merta dimaknai sebagai upaya untuk menerima sesuatu hal baru yang tidak dapat diterima dalam konteks kehidupan masyarakat.

Kebohongan

Nasionalisme dan persatuan bangsa kita juga terancam dengan makin maraknya kasus penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan kabar bohong ( hoax ). Seolah bangsa ini sudah kehilangan identitas sebagai bangsa yang santun, ramah, dan jujur. Fitnah dan kebohongan bukan hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi juga diorganisasi secara rapi. Sasaran kabar bohong pun bukan hanya masyarakat biasa, namun merambah di kalangan pengusaha, politisi, bahkan presiden.

Kebohongan atau dusta menurut Kamus Random House ( dalam DeVito, 1997: 147) adalah pernyataan keliru yang dilakukan secara sengaja dengan maksud menipu. Kebohongan dilakukan untuk menciptakan kesan yang salah. Selanjutnya Joseph A.DeVito menjelaskan, dusta dapat dilakukan, baik dengan menghilangkan fakta tertentu maupun perbuatan. Bila orang menghilangkan atau menyembunyikan sesuatu yang relevan dengan masalah tertentu, dan penghilangan ini membuat orang lain menarik kesimpulan yang salah, maka orang tersebut telah berdusta, persis seperti jika orang membuat pernyataan yang salah dengan sengaja.

Dusta bukan hanya berbentuk verbal ucapan dan tulisan, namun juga bersifat nonverbal. Ekspresi wajah tak bersalah dari pelaku tindak kekerasan adalah dusta nonverbal. Lambaian tangan dan senyum ceria seolah tak bersalah dari seorang tersangka korupsi adalah contoh bentuk kebohongan nonverbal. Kebohongan bervariasi, dari bohong yang membesar-besarkan kebenaran dengan maksud baik, sampai kepada bohong besar di mana seseorang merancang kebohongan secara cermat sehingga setiap orang percaya bahwa kebohongan itu adalah sesuatu yang benar.

Kebohongan yang dilandasi pada fitnah dan ujaran kebencian dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara bukan semata menyakiti hati masyarakat, tetapi juga telah mencederai semangat nasionalisme dan moralitas bangsa. DeVito (1997: 148) menjelaskan, kebohongan mempunyai dimensi etik dan efektivitasnya. Dimensi etik menyangkut apa yang benar dan apa yang salah. Dusta dianggap tidak etis, karena setiap orang mempunyai hak untuk mendasarkan pilihannya atas informasi terbaik yang ada. Dengan berbohong kepada seseorang, maka orang menyembunyikan setidak-tidaknya sebagian informasi dan menyebabkan keputusan yang diambil atas dasar asumsi yang tidak benar.

Dimensi efektivitas menyangkut apakah suatu kebohongan berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Banyak dusta yang efektif. Ada orang yang mencapai puncak profesinya, dan ternyata keberhasilan ini banyak diperoleh melalui kebohongan dan penipuan. Tidak diragukan, bahwa dalam banyak kesempatan dusta itu berhasil. Akan tetapi, dusta banyak menimbulkan masalah dan kerugian, sehingga orang perlu berhenti dan berpikir dua kali untuk berbohong. Bayangkan, apa jadinya jika politisi, anggota parlemen, birokrat, dan pengusaha menggeluti profesinya dengan berbekal kebohongan. Negara yang kita cintai ini akan segera runtuh karena dibangun atas dasar pondasi kebohongan.

Solusi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membuat masyarakat hidup dalam kemudahan, kecepatan, dan kebebasan. Media massa, dan utamanya media sosial menjadi saluran ekspresi kebebasan. Orang merasa bebas untuk mengungkapkan segala pemikirannya. Bahkan orang juga begitu bebas untuk menyebar ujaran kebencian fitnah, dan kebohongan. Hoaks atau kabar bohong berseliweran di dunia maya setiap detik.

Tidak heran jika Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir menyatakan bahwa hoaks harus dilawan dengan teknologi. Meski demikian, pernyataan Mohammad Nasir perlu diberi catatan. Persoalan hoaks bukanlah semata piranti keras   (hardware ) media sosial penyebar hoaks. Masalah kebohongan adalah persoalan konten, masalah isi pesan yang berkaitan dengan perilaku berdusta. Oleh karena itu, penanganan hoaks melalui teknologi perlu disertai dengan revolusi mental agar masyarakat menjauhi kebohongan.

Kekerasan dan kebohongan adalah dua hal yang akan membuat rapuh persatuan, kesatuan, dan nasionalisme kita. Apalagi jika kekerasan dan kebohongan dilakukan karena perbedaan dan alasan kemajemukan. Magnis Suseno menawarkan pendidikan yang inklusif sebagai solusi. Yaitu pendidikan yang mengajak anak bersikap positif terhadap fenomena kemajemukan. Seorang anak didik diharapkan bisa menghargai anak yang berasal dari suku, agama, dan budaya yang berbeda. ( 2000: xiii)

Masyarakat yang sakit serta struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menimbulkan luka hati rakyat juga harus disembuhkan. Seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam proses penyembuhan ini. Para elit nasional dan lokal menjaga diri untuk tidak terseret dalam emosi kesukuan dan agama. Sikap puritan dalam beragama atau mengkafirkan pengikut agama lain, akan menambah luka dan sakit masyarakat yang sudah tertindas secara struktural.

Kekerasan dapat pula diatasi dengan terciptanya masyarakat yang adil, manusiawi, dan solider. Untuk itu, struktur yang jelek dan korup; yang termanifestasi dalam ketidakadilan, kesenjangan, dan ketimpangan harus dibongkar. ( I. Marsana Windhu, 2000: 29). Masyarakat juga perlu diajarkan untuk solider. Nasionalime Indonesia dibangun dengan landasan keberagaman suku, agama, etnis, golongan, dan kepercayaan. Tanpa solidaritas, ujaran kebencian dan kabar bohong yang menyangkut keberagaman itu dapat menyulut kekerasan.

Kemajemukan di Indonesia memang dapat memicu egoisme dalam budaya dan agama. Oleh sebab itu propaganda penyelesaian perbedaan secara dialogis perlu dilakukan untuk mencegah konflik yang menjurus pada kekerasan. Banawiratma ( dalam Dedi Kurnia Syah, 2016: 129) mengingatkan pentingnya membuat peta ranah dialog untuk menginisiasi komunikasi antaragama secara terbuka.

Dialog antaragama menjadi penting, karena dalam perspektif budaya, agama ikut mendukung perkembangan kebudayaan dalam agama tertentu. Apalagi di Indonesia agama acapkali dipraktikan dalam ritual kebudayaan. Dialog kehidupan beragama dilakukan untuk mendapatkan analisis dan refleksi kontekstual lintasagama. Selain itu juga perlu dilakukan kajian atau studi tradisi-tradisi agama yang ada di Indonesia. Pemahaman, analisis, dan hasil kajian  itu dapat menjadi rujukan penyelesaian konflik budaya dan agama, sehingga kekerasan yang bersumber dari perbedaan agama dan budaya dapat diantisipasi.

Kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan. Sama halnya kebohongan, tidak perlu diatasi dengan kebohongan lain. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka setiap masalah yang menyangkut perbedaan dan kemajemukan semestinya diselesaikan dengan jalan dialog. Karena kita adalah bangsa yang mengutamakan persatuan serta kemanusiaan yang adil dan beradab.

Artikel ini pernah dimuat di: Majalah Craddha Bali, Edisi 79 / XVII, 2017