Mengurai Benang Kusut Kerusuhan

KANTOR EDIT6
Kekerasan saat ini bukan hanya terjadi di jalanan, tetapi juga bisa terjadi di tempat hiburan malam,  tempat ibadah dan gedung pemerintahan. Sampai kapan kekerasan di tanah air ini berakhir?
            Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kekerasan dimana pun tidak pernah berdiri sendiri. Kekerasan senantiasa berada dalam ruang dan waktu. Bahkan agama yang dipandang sebagai ruang bagi moralitas juga tak luput menjadi ladang kekerasan. Dengan mengatasnamakan agama dan moralitas orang saling baku pukul dan merusak.
Pertandingan sepakbola yang menjunjung tinggi sportifitas kerap diwarnai kerusuhan antarsuporter. Kampus dan sekolah yang menjadi simbol kearifan dan kecerdasan juga bisa menjadi  lahan tawuran.
            Keresahan dan Kerusuhan
            Kerusuhan  biasanya berawal dari keresahan dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan kerusuhan yang bersifat manifes dan aktual, keresahan lebih bersifat laten dan potensial. Keresahan ibarat dahan kering di musim kemarau. Mudah terbakar oleh percikan api. Sumber keresahan bisa bermacam-macam yang bermuara pada konflik informal serta belum mendapat kanalisasi.
            Melonjaknya harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak  ( BBM ) bisa menjadi sumber keresahan. Kebijakan pemerintah daerah yang antirakyat, seperti penggusuran pedagang kaki lima juga dapat menjadi sumber keresahan. Begitu pun perbedaan cara pandang masyarakat tentang masalah sosial, politik, ekonomi, dan agama dapat menjadi sumber keresahan.
            Begitu banyak sumber keresahan di masyarakat, begitu banyak pula saluran atau kanal yang diperlukan untuk mengalirkan keresahan tersebut. Sayangnya, tidak semua sumber keresahan dapat dikanalisasi dengan baik, sehingga menimbulkan tindakan kontraproduktif. Kerusuhan dan tindak anarkhis yang terjadi di masyarakat adalah akibat keresahan yang menumpuk dan terlalu lama dibiarkan. Dengan sentuhan sedikit isu, keresahan itu dalam sekejap berubah menjadi kerusuhan.
            Acapkali sebuah kerusuhan dituding ditunggangi oleh pihak ketiga. Biasanya yang disebut pihak ketiga adalah orang atau kelompok yang dianggap mempunyai kepentingan tertentu di balik kerusuhan. Tentu bisa dimaklumi, kerusuhan senantiasa terjadi setelah, pada saat, atau menjelang momen tertentu, seperti pemilukada atau kenaikan harga BBM.
            Keresahan yang menjelma kerusuhan selalu mengakibatkan kerusakan. Memperbaiki kerusakan akibat kerusuhan amat mudah dilakukan. Bangunan yang rusak dapat segera dibangun kembali. Korban luka-luka juga bisa segera diobati. Menemukan dan menangkap pelaku kerusuhan tidaklah sulit. Persoalan paling rumit justru mencari dan menemukan sumber keresahan yang dapat memicu kerusuhan.
            Upaya yang biasa dilakukan pemerintah ketika terjadi kerusuhan masih sebatas memperbaiki kerusakan dan menindak pelaku kerusuhan. Andai pun sulit menemukan pelaku, maka elit politik dan aktor intelektual sering diposisikan sebagai kambing hitam. Hal itu bisa dimaklumi, setiap kerusuhan senantiasa melibatkan mobilisasi massa. Hanya orang-orang atau kelompok tertentu saja yang memiliki kognisi, informasi, dan logistik memadai yang akan mampu memobilisasi massa dalam jumlah besar.
            Benang Kusut  
            Mengurai kerusuhan di tanah air sejatinya bagai mengurai benang kusut. Tampaknya mudah, namun rumit bila tidak ditemukan simpul keruwetan. Kerusuhan dan konflik di Indonesia tidak jauh dari dimensi sosial politik dan ekonomi. Ada kekuasaan yang hendak diperebutkan dan dipertahankan. Ada sumber-sumber ekonomi yang perlu dibagi untuk banyak orang, tetapi dimonopoli segelintir orang.
            Aspek sosial politik masih dipandang sebagai ruang bagi elit saja. Sedang rakyat tetap menjadi hamba sahaya para elit. Kekuasaan yang dipegang elit bukan untuk membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik, namun untuk membangun imperium birokrasi yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ). Rakyat yang tidak sabar menghadapi penguasa tiranik seperti itu akan melakukan perlawanan dalam bentuk kerusuhan.
            Sumber-sumber ekonomi yang semestinya bisa dinikmati rakyat banyak hanya menjadi kapling sedikit orang. Rakyat yang terhimpit oleh kesulitan ekonomi dihibur oleh proyek belas kasihan pemerintah lewat bantuan langsung tunai ( BLT ). Proyek semacam itu pun tidak mudah untuk lolos dari perdebatan di DPR. Rakyat menjadi bingung dan sulit membedakan antara bantuan, niat baik, belas kasihan, tebar pesona, dan konflik elit. Jika rakyat menumpahkan keresahan dalam kerusuhan, maka elit politik ingin tampak lebih santun. Keresahan di tingkat elit diaktualisasikan dalam bentuk interpelasi atau impeachment.
            Dalam kondisi resah diperlukan pesan-pesan komunikasi yang menyejukan ( stroking message ) bagi rakyat. Pesan itu bisa diperoleh dari para ulama, tokoh agama, atau cendekiawan. Mereka dipandang sebagai elemen pejaga roh kehidupan rakyat, dan bebas dari kepentingan politik dan ekonomi.
            Sayangnya elemen tersebut saat ini banyak yang tidak lagi setia menjaga roh kehidupan. Mereka bertebaran di DPR, di departemen, di perusahaan, dan di partai politik. Sehingga pesan-pesan komunikasi yang disampaikan tidak lagi menyejukan. Ucapan dan tindakan mereka kadang justru meresahkan dan sarat kepentingan pribadi dan kelompoknya.
            Rakyat yang senantiasa resah menanggung beban hidup akan mudah menjadi massa periferal. Massa seperti ini selalu gundah dan bingung, mudah dimobilisasi untuk kepentingan elit. Ketika para tokoh, ulama, cendekiawan tidak lagi mampu memberi kesejukan, dan para elit asyik dengan perebutan kekuasaan, kepada siapa dan dengan cara apa lagi rakyat berharap atasi keresahan?
isi tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Mengurai Simpul Kerusuhan, Suara Merdeka, Senin 07 Mei 2012
Iklan

Petani dalam Kavling Politik

 

SAWAH EDIT7

Rakyat mana yang tak bangga bertemu langsung presidennya? Berdiri di dekat presiden adalah sesuatu yang membanggakan. Apalagi bisa berjabat tangan dan berbincang-bincang dengan presiden. Apalagi pula bisa ”masuk TV”, dijepret kamera kiri-kanan, depan-belakang, sungguh suatu yang tak bakal terlupakan sepanjang kehidupan seseorang. Dan, seseorang itu adalah petani, rakyat yang acapkali menjadi simbol produktivitas dan ketahanan pangan di tanah air.

Rakyat yang selalu bergulat dengan lumpur sedari pagi hingga petang. Rakyat yang tak pernah menjadi representasi tontonan televisi, lantaran sampai saat ini memang masih langka sinetron televisi yang menyuguhkan cerita kehidupan petani.

Petani di Indonesia hidup dalam lingkaran kultur agraris yang sangat kental, yang mewarnai tutur kata, sikap, dan perilaku mereka. Tutur kata polos, apa adanya, tidak menggurui, tidak eksplosif adalah karakteristik komunikasi verbal petani, khususnya petani di Tanah Jawa. Sikap hidup bersahaja, nrimo, sak madyo, dan patuh pada aturan serta pemimpin adalah juga karakteristik orientasi hidup petani. Jika kemudian para petani di Desa Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah melontarkan sumpah serapah dan membakar lahan mereka gara-gara Super Toy HL-2, maka mengundang tanda tanya. Apakah para petani itu memang benar-benar marah? Kepada siapa sesungguhnya petani ingin meluapkan amarahnya?.

” Saya sudah kapok jadi kelinci percobaan,” ungkap Tumijan dengan raut menyesal, sebagaimana ditulis Kompas, Senin 15 September 2008, halaman 21. Dia jera menanam padi Super Toy HL-2. Sebab, dari 440 ubin sawah miliknya ( satu ubin sama dengan 14 meter persegi ) yang ditanami padi Super Toy HL-2 hanya dihasilkan 1,05 kuintal gabah kering panen ( GKP ). Sebaliknya, lahan seluas 250 ubin sisanya yang dia tanami padi IR-64 ternyata mampu menghasilkan 42 kuintal GKP. Hal itu memang cermin sikap apatis dan pasrah dari seorang petani. Akan tetapi benarkah kosa kata fatalistik itu memang keluar dari lubuk hati dan mulut petani Desa Grabag, Purworejo? Sulit untuk dijelaskan, apakah petani memang marah atau ada yang ngompor-ngompori untuk marah.

Sudah terlalu lama petani senantiasa menjadi obyek politik, sebagai tunggangan politik dan terus berada dalam lingkaran kavling politik. Politisasi petani terjadi sejak republik Indonesia belum berdiri dengan kewajiban menyetor upeti dan wajib tunduk kepada raja. Ketika Indonesia merdeka, petani tetap berada dalam lingkaran politik. Orde Lama dengan Soekarno sebagai sosok penguasa telah melahirkan ”kaum marhaen”, simbol petani dan rakyat kecil. Kini  marhaen cenderung menjadi ”ideologi” politik.

Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto, petani pun masih menjadi kavling politik yang menyuburkan ”ideologi” pembangunan. Lebih dari tiga dasawarsa Soeharto bertahan di tampuk kekuasaan dengan ”ideologi pembangunan” yang melandasi jalannya roda pemerintahan. Para petani di desa menjadi sahabat setia Soeharto. Setiap kunjungan ke berbagai pelosok desa, Soeharto senantiasa menyempatkan diri berbincang dengan petani. Petani pun selalu manggut-manggut, meski sekian lama mereka tidak menyadari betapa sesungguhnya mereka sekadar menjadi lahan legitimisasi politik rezim.

Orde Reformasi, dimana simbol kebebasan, keterbukaan, dan akuntabilitas semestinya mengejawantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata tidak mengubah segalanya. Para petani tetap menjadi ajang perebutan kepentingan politik. Ketika masa kampanye Pemilu tahun 2004, di Jakarta terbentuk Koalisi Kebangsaan untuk kepentingan mengantar Megawati Soekarnoputri ke kursi prersiden. Tak mau kalah, Susilo Bambang Yudhoyono pun menggalang Koalisi Kerakyatan dan mendeklarasikannya di rumah seorang petani miskin bernama Mayar, di Cikeas Udik, Bogor.

Sejak swasembada pangan tumbang di akhir tahun 1980-an, nasib petani kian tak pasti. Jalan pintas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi ketersediaan pangan adalah mengimpor bahan pangan dari luar negeri, baik langsung maupun tak langsung. Selain impor beras, secara tidak langsung pemerintah juga mengimpor benih maupun pupuk. Petani sama sekali tidak mampu berkutik. Kultur agraris mengajarkan untuk percaya kepada pemimpin. Maka apa pun yang diputuskan pemerintah, petani manutmanut saja. Persis ketika Presiden Yudhoyono melakukan panen raya di Desa Grabag, Purworejo serta mengajak petani menanam Super Toy HL-2, mereka juga menurut saja.

Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan tak juga mampu mengangkat harkat martabat petani. Begitu pun Keppres nomor 132 /2001 yang diperbaharui dengan Perpres nomor 83 / 2006  tentang Dewan Ketahanan Pangan belum dapat mengeluarkan petani dari lingkaran kavling politik. Liberalisasi perdagangan yang disodokkan oleh Letter of Intent IMF tahun 1998 telah menimbulkan krisis pangan.

Mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh WTO, sesuai Agreement on Agriculture 1995, membuat akses pasar terbuka lebar. Bea masuk diturunkan dramatis, bahkan hingga nol persen seperti yang dilakukan terhadap impor kedelai            ( 1998, 2008 ) dan beras ( 1998). Harga pangan impor pun sejak 1995 menjadi semakin murah, sehingga pasar dan harga domestik tidak mampu lagi bersaing. Dan, petani pun semakin terpuruk. ( Isroil Samihardjo, 2008: 113)

Begitulah petani selalu diposisikan. Menjadi sokoguru ketahanan pangan di tanah air, sekaligus sarana legitimasi keberpihakan penguasa kepada rakyat. Ketika suhu politik memanas di Jakarta awal tahun 2007, Presiden Yudhoyono beserta rombongan mengunjungi Gorontalo. Di provinsi ini, dengan pakaian safari dan didampingi istrinya, Ny Ani Yudhoyono, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Presiden nyemplung ke sawah bertelanjang kaki untuk menanam padi ( Kompas, Senin 15 September 2008 ). Situasi yang nyaris tak jauh berbeda tatkala Soeharto dan Ibu Tien juga rajin menyambangi petani di penjuru tanah air. Faktanya, petani tetap saja kesulitan mengakses informasi terkait harga dan distribusi pupuk. Petani masih saja lemah ketika berhadapan dengan para pengusaha yang bersekongkol dengan penguasa untuk memaksakan pola tanam sesuai kepentingan industri dan kekuasaan.

Sesungguhnya apa yang terjadi dengan Super Toy HL-2 adalah upaya menemukan gagasan baru yang implementatif dan mudah terkontrol. Hanya sayang, upaya tersebut dilakukan dengan leapfrog, yaitu lompatan katak yang mengabaikan kaidah-kaidah akademis. Dalam pemerintahan orde baru pun dikenal gagasan implementatif, seperti intensifikasi khusus dan panca usaha tani. Namun gagasan tersebut mengabaikan mekanisme kontrol petani, sehingga apa pun yang ”di-inpres-kan” akan dipatuhi petani.

Isu kegagalan Super Toy HL-2  memang terasa begitu cepat menyebar dan membesar. Hampir seluruh media massa di tanah air mengangkat isu Super Toy HL-2 menjadi head line.  Padahal kegagalan di lapangan seperti terjadi dalam kasus Super Toy HL-2 merupakan hal biasa dalam dunia riset. Alasan kegagalan sudah bisa cepat diurai: ada kesalahan prosedur yang menyangkut uji multilokasi, uji adaptasi, dan obyektivitas. Bahwa ada ketergesa-gesaan dalam pelepasan varietas di pasar, memang. Bahwa ada ketidaksabaran petani untuk mendapatkan varietas padi yang benar-benar unggul, memang. Bahwa inovasi kreatif petani patut dihargai, betul adanya.

Meski demikian, mengeksploitasi kegagalan inovasi pertanian itu untuk kepentingan politik tentunya justru tidak menyelesaikan masalah ketahanan pangan. Aroma politik dalam kasus Super Toy HL-2 menjadi terasa kental. Keberadaan Heru Lelono, Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah sebagai salah satu penggagas proyek tersebut makin menyulut kontroversi berbau politik. Dan lagi-lagi, petani yang setiap hari bergelut dengan padi dan lumpur menjadi korban kepentingan politik.

Adakah heboh kasus Super Toy HL-2 sebagai upaya membidik Susilo Bambang Yudhoyono jelang pemilu 2009?. Terlalu dini untuk berspekulasi. Apalagi bidang isu dan wilayah kasus terlalu kecil untuk menjatuhkan kredibilitas dan merusak citra sosok sekaliber Yudhoyono. Ibarat melumpuhkan gajah besar di padang belantara hanya dengan senapan angin. Ataukah ini sekadar black campaign yang sengaja dimainkan di tengah realitas kegagalan Super Toy HL-2 ? Apa pun alasannya, petani tidak ingin selalu berada dalam lingkaran kavling politik untuk kepentingan kekuasaan. Apalagi kekuasaan yang tak pernah berpihak kepada mereka.

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Kontribusi Volume 1 Edisi 1, Oktober 2008. Penerbit Lembaga Penelitian Unsoed: Purwokerto

Demokrasi Hirup Pikuk

KANTOR EDIT8
Apakah pemilihan umum ( pemilu ) akan membawa perubahan kehidupan rakyat? Pertanyaan itu terkesan tendensius. Namun boleh jadi pertanyaan tersebut memang ada di setiap benak rakyat Indonesia saat ini. Betapa tidak. Pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi itu telah menyedot begitu banyak energi. Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan biaya trilyunan rupiah untuk menggelar hajat besar republik ini. Partai politik ( parpol ) peserta pemilu pun tak kalah heboh dalam menyongsong pesta politik lima tahunan ini.
            Tidak tanggung-tanggung, 44 parpol ikut serta dalam pemilu tahun 2009 ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jumlah parpol yang berjibun itu akan meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilu? Bagi parpol jawabnya jelas. Kualitas demokrasi suatu negara ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik dan kompetisi politik dalam perebutan kekuasaan lewat pemilu. Asumsi semacam ini tentu sangat simplified, mengingat  di negara-negara “embahnya” demokrasi seperti Amerika Serikat dan Inggris; jumlah parpolnya bisa dihitung dengan jari tangan.
            Tampilnya puluhan parpol dalam pemilu 2009 kali ini sesungguhnya tidak lantas signifikan dengan tumbuh suburnya demokrasi di tanah air. Justru, yang terjadi adalah involusi politik dan demokrasi. Banyak parpol berbicara, bahkan mengusung idiom demokrasi, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Namun yang terjadi adalah politik dan demokrasi eliter, bukan egaliter populis.  Demokrasi yang menyejahterakan hanya terjadi di ruang seminar, di podium kampanye, dan di ruang debat parpol acara televisi.
            Di luar ruang politik elit itu, rakyat tetap mengantri minyak tanah, petani tetap kesulitan mendapat pupuk, buruh tetap dibayar murah, pendidikan tetap mahal, dan pegawai negeri tetap harus “gali lubang tutup lubang” menyambung hidup. Sementara daftar panjang koruptor di KPK dan Kejagung masih belum juga surut. Partai politik sibuk sendiri mengurus daftar calon legislatif ( caleg). Rutinitas politik yang terjadi tetap sama, ketika mencalonkan diri dan saat duduk di kursi legislatif. Maka, yang terjadi adalah “demokrasi hiruk-pikuk”, seperti hajatan pengantin. Parpol sibuk memasang baliho, menempel stiker, mengundang massa, joget ria bersama artis, dan menawarkan program-program instan serta fastfood.
            Celakanya, hiruk-pikuk itu terjadi bukan hanya saat kampanye jelang pemilu saja. Ketika para petarung politik itu duduk di kursi empuk parlemen pun tetap saja sama. Idiom kesejahteraan rakyat masih menumpuk rapi di map dan tersimpan utuh di file laptop mereka. Program paling realistik adalah lobi-lobi kekuasaan dan kunjungan kerja ke daerah atau mancanegara. Kunjungan yang semestinya bermakna kerja, menjadi paket wisata politik. Alhasil, pemilu yang disebut pesta demokrasi benar-benar telah menghasilkan hiruk-pikuk turis politik di parlemen.
Fungsi Demokrasi
             “ Demokrasi tidak bisa dimakan”,barangkali  begitu kata buruh yang baru saja di PHK. “ Demokrasi tak membuat rakyat sejahtera”, ujar pedagang kaki lima yang lapak dagangannya digusur aparat. Cerita tragis tentang pemilu, parpol, dan demokrasi sesungguhnya menggambarkan pesimisme sekaligus harapan akan terciptanya praktik demokrasi yang lebih baik. Demokrasi yang berfungsi dengan  baik lebih efektif dalam hal menyalurkan makanan, sehingga orang yang tadinya kelaparan bisa mendapatkan makanan ( Thomas Meyer, 2002 : 1 ). Selain itu, di negara  yang benar-benar demokratis, para pemimpin akan memperhatikan pembangunan ekonomi negara, sehingga rakyat miskin dapat menikmati hasil pembangunan itu.
            Amartya Sen, warga negara Inggris keturunan India dan pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi menunjukkan korelasi antara demokrasi dan kesejahteraan. Hasil penelitiannya membuktikan, bahwa pengawasan demokrasi atas kekuasaan politik dan ekonomi merupakan faktor yang menentukan pencapaian kemakmuran suatu negara serta pendistribusiannya kepada masyarakat. Penerapan demokrasi menciptakan peluang bagi semua orang untuk mendapatkan bagian dari distribusi kemakmuran yang dicapai oleh negara.
            Tanpa pengawasan melalui demokrasi peluang distribusi kemakmuran secara adil menjadi semakin kecil. Demokrasi memungkinkan pengawasan bersama atas pelaksanaan kekuasaan politik. Dengan adanya pengawasan kekuasaan oleh rakyat, maka kepentingan mereka tidak dapat diabaikan oleh penguasa. Persoalannya adalah, kualitas wakil rakyat seperti apa yang dapat melakukan pengawasan dan menjujung tinggi demokrasi? Apakah wakil rakyat yang sekadar hiruk-pikuk memajang gambar dirinya di baliho pinggir jalan? Apakah wakil rakyat dari parpol yang hiruk-pikuk, lantas bubar dan ganti nama ketika tidak memperoleh suara dalam pemilu? Apakah wakil rakyat yang berteriak lantang tentang reformasi dan anti orde baru, namun kini bergabung dengan parpol yang masih “anak cucu” orde baru? Ataukah wakil rakyat yang begitu heroik berbicara moralitas, dan ketika duduk di parlemen menjadi tersangka korupsi dan pelecehan seksual?
            Kemerosotan Demokrasi
            Involusi politik dan demokrasi yang hiruk-pikuk tentu saja tidak dapat memberikan garansi kesejahteraan bagi rakyat. Pada gilirannya akan terjadi defisit kadar demokratisasi yang akan mengurangi kredibilitas dan legitimasi proses pemilu. Kemerosotan demokrasi memang kerap terjadi pada masyarakat yang masih berada dalam taraf transisional dan belajar demokrasi. Tidak heran bila kursus politik dan lembaga survei banyak bermunculan menjual paket instan keterampilan politik caleg, peta kekuatan, dan citra parpol.
            Demokrasi yang mengalami kemerosotan, menurut Meyer ( 2002: 48- 52 ) memerlukan perhatian khusus. Paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan. Melanjutkan proses demokratisasi yang sudah berjalan dengan merumuskan tujuan yang lebih jelas dan terarah atau mencegah kemerosotan yang lebih parah. Pemilu sebagai salah satu wahana demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup lama. Bila selama rejim orde baru pemilu dianggap tidak demokratis, maka langkah yang diperlukan bukan menghentikan proses pemilu, tetapi mencegah kemerosotan demokrasi tersebut.
            Meyer menyebut beberapa  bentuk kemerosotan demokrasi. Pertama, kemerosotan yang berkaitan dengan akses kekuasaan. Kemerosotan ini terjadi ketika pemilu secara konstitusional menjamin kesempatan sama kepada masyarakat, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang dihambat, dipersulit, atau diancam dalam pelaksanaan pemilu. Tempat pemungutan suara yang jauh, tidak tersedianya sarana pemilu bagi penyandang cacat, surat suara yang rusak sebelum pencoblosan adalah bentuk-bentuk hambatan dalam pencapaian demokrasi.
            Kedua, kemerosotan yang berkaitan dengan klaim kekuasaan. Meski sudah ada aturan yang membatasi kekuasaan politik, namun tetap terjadi pelanggaran kekuasaan dengan konsekuensi yang serius. Hal ini terjadi tatkala kelompok dalam masyarakat disangkal haknya untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat, membentuk asosiasi atau pun melakukan aksi bersama. Terseretnya beberapa aktivis prodemokrasi dan tokoh-tokoh politik dalam proses hukum menjelang pemilu merupakan indikasi adanya kemerosotan demokrasi. Klaim kekuasaan politik juga terjadi ketika muncul fatwa haram golput yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia                                    ( MUI ). Sebuah lembaga umat yang berada dalam ranah sosial religiusitas telah merasuki ranah politik. Klaim kekuasaan politik  MUI telah menggeser makna pemilu dari hak menjadi wajib, dari bebas menjadi harus. Dan, MUI pun terlibat dalam hiruk-pikuk pesta demokrasi.
            Ketiga, kemerosotan yang berkaitan dengan monopoli kekuasaan. Kemerosotan fundamental terhadap legitimasi demokrasi terjadi, jika kelompok-kelompok yang kuat dengan kekuasaan veto beroperasi di luar wilayah kontrol kekuasaan demokratis. Kelompok itu bisa kekuatan ekonomi, parpol, kelompok militer, atau kelompok keluarga dalam politik kroni. Kelompok-kelompok ini mengangkat diri ke posisi otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pelibatan seseorang dalam aktivitas politik adalah sebuah kebebasan yang dijamin undang-undang. Namun manakala sebuah parpol mengusung gerbong dinasti keluarga dalam perebutan kekuasaan lewat pemilu, maka kualitas demokrasi layak diwacanakan. Kelompok semacam ini berpeluang menyembunyikan perlawanan terhadap demokrasi di balik klaim memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.
            Keempat, kemerosotan dalam cara menjalankan kekuasaan. Cara yang demokratis dalam menjalankan kekuasaan maupun proses pengambilan kebijakan semestinya didasarkan kedaulatan hukum. Intimidasi, otoritarian maupun pemaksaan kehendak oleh sesorang atau kelompok dalam proses kekuasaan politik adalah sebuah kemerosotan demokrasi. Unjuk rasa dalam proses politik adalah bentuk ekspresi demokratis yang dijamin konstitusi. Namun unjuk rasa yang disertai pemaksaan kehendak dan anarkhi mencederai demokrasi. Kasus unjuk rasa kelompok masyarakat yang menuntut pemekaran propinsi Tapanuli pada tanggal 3 Januari 2009  yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara merupakan bukti nyata terjadinya kemerosotan demokrasi.
            Demokrasi perlu ditinjau kembali. Boleh jadi itu yang hendak diungkapkan Carol C.Gould ketika menulis buku Rethinking Democracy, Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and Society ( 1993 ). Demokrasi adalah sebuah tugas panjang yang tiada henti. Demokrasi terwujud bukan hanya oleh kiprah parpol dalam hiruk-pikuk pesta lima tahunan pemilu. Kualitas demokrasi juga perlu didukung oleh masyarakat yang demokratis pula.
Tulisan ini pernah dimuat di: Majalah Kontribusi Volume 1 Edisi 2, Mei 2009. Penerbit Lembaga Penelitian Unsoed: Purwokerto

Reformasi Birokrasi melalui Komunikasi ‘Blusukan’

KANTOR EDIT6

Setidaknya ada dua kata yang populer di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni ‘kerja’ dan ‘blusukan’. Penamaan kabinet ‘kerja’ atau slogan ‘kerja-kerja-kerja’ seolah ingin memberi kesan bahwa pemerintahan baru ini serius ingin segera membuktikan kinerja, sebagaimana harapan besar masyarakat terhadapnya. Sedangkan istilah ‘blusukan’ lebih melekat pada sosok Jokowi, sejak yang bersangkutan menjadi walikota Solo dan kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta. Istilah yang menggambarkan gaya kepemimpinan Jokowi, yang nampaknya ingin dijadikan sebagai sebuah ‘budaya’ dalam kabinetnya. Tak heran, setelah dilantik, para menteri segera menyebar, melakukan blusukan ke wilayah terkait.

Di antara ‘PR’ besar pemerintahan Jokowi—yang harus menjadi objek semangat ‘kerja’ itu,  adalah kondisi birokrasi di negeri ini yang masih jauh dari ideal. Ada persoalan yang kompleks dalam birokrasi, mulai dari kultur, peraturan, struktur organisasi, sumber daya manusia, hingga persoalan pelayanan publik yang selalu dikeluhkan masyarakat. Menurut survei Political Economic Risk Consultancy pada 2012, sebagaimana dikutip Eko Prasojo (Kompas, 25/11/2014), Indeks Efisiensi Pemerintahan di Indonesia adalah 8,37 (dari skor 1 terbaik dan 10 terburuk). Indeks Keaktifan Pemerintahan di Indonesia pada 2013, menurut Forum Ekonomi Dunia adalah 42 (dari skala 1 terburuk dan 100 terbaik). Indeks Persepsi Korupsi menurut International Transparancy pada 2013 adalah 32 (dari skala 1 terburuk, dan 100 terbaik). Sedangkan untuk kemudahan berbisnis pada 2014, menurut Bank Dunia, berada pada peringkat ke-120.  Begitulah wajah birokrasi kita. Padahal, seperti kata Mark Turner (1998), peneliti dari University of Canberra, performa birokrasi menentukan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Singapura dan Malaysia, misalnya, 50 tahun terakhir mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, peningkatan tingkat harapan hidup, dan kemajuan pendidikan dimulai dari perbaikan performa birokrasi yang juga mengagumkan.

 

Perspektif Komunikasi Blusukan

‘Blusukan’, baik dilakukan secara langsung mapun melalui telekonferensi E-Blusukan,  sebagai sebuah gaya komunikasi bisa menjadi salah satu jalan untuk membenahi birokrasi. Tapi sebelumnya, marilah kita coba bedah makna blusukan, khususnya dalam perspektif komunikasi. Diambil dari istilah bahasa Jawa, secara mudah, ‘blusukan’ bisa kita artikan sebagai aktivitas menyusuri wilayah sempit, misalnya berupa gang, di wilayah pinggiran atau kampung, yang selama ini tidak mudah dijangkau atau tidak kelihatan dari kawasan elite. Bagi seorang pemimpin atau penguasa, ‘blusukan’ merupakan salah satu cara mendekat, bahkan secara fisik, dengan bawahan atau rakyatnya. Sebelumnya ada istilah yang lebih umum, yakni turun ke bawah (turba). ‘Blusukan’ merupakan bentuk ‘turba’ yang lebih empatik, ketika tak ada sekat struktural antara pemimpin dengan mereka yang dipimpinnya. Maka momen ‘blusukan’ pun seringkali lebih bersifat spontan, tanpa persiapan khusus, bahkan tanpa pemberitahuan kepada orang atau subjek yang dikunjungi. Dengan begitu, banyak hal baru, otentik, dan faktual, yang akan dilihat seorang pemimpin. Dia misalnya, akan melihat langsung bagaimana kondisi infrastruktur pada jalur yang dilewatinya, atau melihat bagaimana kondisi, suasana, harapan-harapan orang atau komunitas yang disambanginya.

Dalam perspektif komunikasi politik, ‘blusukan’ setidaknya bisa kita maknai dalam dua dimensi. Pertama, pilihan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seseorang akan nampak dari cara dia berkomunikasi. Uniknya, pada setiap presiden yang pernah memimpin negeri ini, kita melihat gaya komunikasi yang unik. Ada Soekarno–yang lahir dari masa revolusi, dengan gaya komunikasi publiknya yang memukau: retorika yang menggerakkan. Sebuah gaya komunikasi yang relevan dengan zamannya, di mana aspek-aspek simbolik dalam komunikasi menjadi penting, karena fungsinya sebagai perekat gerakan massa. Jika Soekarno berkomunikasi dengan terbuka (high content, low context), lain lagi dengan Soeharto yang membawa gaya kepemimpinan Jawa (high context, low content). Soeharto tak banyak bicara, juga tak cakap beretorika, tapi efektif menggerakkan kekuatan birokrasinya. Atas nama stabilitias, banyak eufimisme dalam komunikasi publik di era Soeharto. Gaya komunikasi yang berbeda juga kita temukan pada Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi saat ini. Jokowi bersuku Jawa, tapi gaya komunikasinya berbeda dengan gaya ‘nJawani’ seperti ditunjukkan Soeharto atau SBY. Mungkin karena latar belakangnya, yang membuat Jokowi berbeda. Jokowi bukan berasal dari keluarga ningrat Jawa seperti Soeharto atau SBY. Dan gaya ‘blusukan’ seolah menjadi antitesis gaya kepemimpinan Jawa (sebagaimana ditunjukkan oleh raja-raja Mataram) yang berjarak dengan rakyat. Sekadar catatan, di era Mataram, komunikasi (melalui strategi bahasa) bahkan menjadi alat untuk mengokohkan kekuasaan. Munculnya strata dalam bahasa, konon muncul di masa itu, sebagai upaya penciptaan jarak sosial (social distance) antara raja/ bangsawan dengan rakyat jelata (Moejanto, 1987). Jika raja Mataram melakukan konsolidasi kekuasaan melalui penciptaan jarak sosial, Jokowi justru sebaliknya, membangun kekuasaan dengan mendekatkan jarak antara pemimpin dan rakyat melalui ‘blusukan’. Ketika presiden dan rakyat tak berjarak, maka sumbat-sumbat komunikasi bisa dihilangkan. Tak ada jenjang birokrasi yang mereduksi informasi. Presiden bisa mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi rakyat.

Kedua, ‘blusukan’ sebagai pesan simbolik. Sebagai aktivitas kepresidenan, ‘blusukan’ tentu nampak sederhana, artifisial, karikatif, atau bagi kalangan yang tak suka, disebut lebih bernuansa pencitraan. Tuduhan atau anggapan yang wajar, setidaknya jika dilihat dari sisi dampak langsungnya. Dengan mudah kita bisa mempertanyakan, apa yang bisa diperoleh presiden dalam dialog singkat dengan rakyat itu? Berapa banyak presiden punya waktu untuk blusukan? Apalagi dengan fakta Indonesia yang membentang luas ini, berapa tempat yang mampu dikunjungi presiden? Termasuk, segala pertanyaan seputar efektifitas komunikasi atau dialog yang tak terencana seperti itu. Namun, sebagai bentuk komunikasi simbolik, ‘blusukan’ akan menemukan relevansinya. Sebagai pesan simbolik, ‘blusukan’ adalah proses komunikasi eksternal (presiden kepada masyarakat secara umum) dan internal (presiden kepada jajaran pemerintahn) sekaligus. Kepada publik, presiden ingin menunjukkan kehadiran fisiknya. Presiden seolah ingin memberi pesan: pada setiap masalah rakyat, presiden akan hadir. Maka, presiden datang mengunjungi pengungsi Sinabung, menyapa pedagang Pasar Tanah Abang, juga melihat kondisi irigrasi di daerah. Apalagi presiden datang dengan protokoler yang ramah: pengawal secukupnya, tampilan baju sederhana. Gaya ini seolah ingin menegaskan atau merealisasikan semboyan kampanye: ‘Jokowi dalah kita’. Kehadiran fisik melalui ‘blusukan’ diharapkan mampu menciptakan suasana batin yang nyaman antara presiden dan rakyat.

Secara internal, gaya ‘blusukan’ Jokowi membawa pesan bagi jajaran di bawahnya: pemerintah itu pelayan masyarakat. Karenanya, pemerintah harus menyongsong bola, aktif melihat persoalan, bukan duduk di balik meja, apalagi menutup pintu bagi masyarakat. Ini semacam ruh, yang harus menjiwai karakter jajaran pemerintah (birokrasi). Secara impulsif, mungkin itu yang kita lihat dari perilaku anggota kabinet tak lama setelah dilantik. Masing-masing kemudian blusukan ke wilayah kerjanya. Ada yang ke pasar, tempat wisata, penampungan TKI, atau ke tokoh-tokoh yang menjadi stakeholder kementerian terkait. Tentu, yang lebih penting bukan peristiwa ‘blusukan’-nya, tetapi kemauan para menteri itu untuk melihat persoalan secara lebih cepat, dekat dan akurat. Inilah salah satu simpul dari penataan birokrasi: komunikasi yang tersumbat. Hierarki—sebagai salah satu karakter brokrasi (Weber, 1947), memberikan peluang distorsi dalam arus informasi. Struktur yang berjenjang seringkali mereduksi atau bahkan menghambat informasi. Sebuah informasi dari bawah kadang tak diterima secara lengkap oleh pimpinan level atas, atau bahkan banyak informasi yang tidak sampai ke atas. Kultur ABS (Asal Bapak Senang) sudah mendarah daging dalam birokrasi kita, sehingga bawahan hanya melaporkan informasi yang menyenangkan bagi atasan. ‘Blusukan’ ibarat jalan pintas (shortcut), yang sesekali perlu dilakukan, untuk mengatasi sumbatan-sumbatan dalam birokrasi. Dalam komunikasi organisasi, ini bisa dikategorikan sebagai The Equalitarian Style, gaya komunikasi dua arah yang dilandasi aspek kesamaan (Tubbs & Moss, 1990). Pemimpin bisa berdialog langsung dengan mereka yang berada di lapis bawah tanpa sekat-sekat struktural.

Dalam agenda reformasi aparat pemerintahan, lebih dari sekadar kegiatan, ‘blusukan’ harus ditangkap pesan substansialnya, yakni komunikasi egaliter (equalitarian style), yang bisa diterapkan dalam berbagai bentuk komunikasi birokrasi, baik internal maupun eksternal. Misalnya, secara internal, gaya ini harus menyatu pada karakter kepemimpinan, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan mendorong pencapaian tujuan, yakni (1)  Fungsi kontrol untuk mengendalikan semua entitas yang ada dalam organisasi; (2)  Fungsi motivasi yang memberikan dorongan dan apa yang harus dilakukan; (3)  Fungsi pengungkapan emosional dalam hubungan kerja; dan (4)  fungsi informatif dalam pengambilan keputusan (Robbins, 2001).

Secara eksternal, aspek kesetaraan dan transparansi (sebagai karakter ‘blusukan’) dalam komunikasi mutlak adanya. Misalnya dalam agenda good governance—sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi, lembaga publik dituntut untuk mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Zein, 2006). Masyarakat harus mendapatkan pintu akses informasi dari birokrasi. Masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban para pejabat publik, karena mereka dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Secara konstitusional, transparansi lembaga publik ini bahkan telah menjadi amanah Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang– undang ini pada intinya mewajibkan lembaga pemerintah sebagai badan publik harus mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai pengguna informasi. Sayang kultur birokrasi yang cenderung tertutup dan berjarak dengan masyarakat menjadi hambatan dalam realisasi UU tersebut. Di sinilah, kembali ruh ‘blusukan’ menjadi pesan penting. Jika presiden saja sudah mempelopori cara berkomunikasi yang egliter dengan masyarakat, maka jajaran birokrasi di bawahnya tak punya alasan untuk bersikap lain.

Aspek eksternal lainnya, tentu saja ada pada ujung birokrasi yang berupa pelayanan pada masyarakat. Buruknya pelayanan telah menjadi problem akut birokrasi. Pemerintahan terus berganti, tapi kultur birokrasi yang rumit, berbelit-belit, seolah tak pernah berubah, sampai-sampai untuk segala pelayanan yang terkesan ruwet, bertele-tele, kita sematkan kata sifat ‘birokratis’. Jadi, birokrasi telah identik dengan segala hal yang berbau rumit. Ungkapan ‘jika bisa dibuat sulit, kenapa dipermudah?’ pun menjadi olok-olok bagi kinerja para aparat negara. Ini semua berakar dari cara pandang birokrat sebagai penguasa, bukan pelayan. Sebuah mindset yang nampaknya hendak dikikis Presiden Jokowi melalui kultur ‘blusukan’. Sekali lagi, ‘blusukan’ adalah ikhtiar seorang pemimpin untuk menjadi pelayan masyarakat. Rakyat telah memberikan kepercayaan (melalui pemilu), maka rakyatlah pemegang otoritas yang sesungguhnya. Presiden tak lebih dari seorang mandataris yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada pemilik otoritas. Hal yang sama mestinya juga dirasakan oleh para birokrat di bawah presiden. Rakyat adalah pembayar pajak, sedangkan aparat pemerintahan (birokrat) dibayar oleh pajak. Maka sudah menjadi keharusan para pembayar pajak itu mendapatkan pelayanan prima.

Sebagai sebuah komunikasi simbolik, ‘blusukan’ menjadi relevan ketika berdaya kekuatan, melalui transformasi nilai dan budaya birokrasi kita. Ini menjadi tantangan bagi jajaran birojrasi di bawah presiden, mulai dari kementerian. Dengan kata lain, sisi simbolik itu cukup pada presiden dengan segala ritus ‘blusukan’nya, sementera kementerian harus menerjemahkannya dalam kebijakan-kebijakan nyata. Kita menghargai kampanye hidup sederhana para menteri, tetapi itu akan menjadi olok-olok ketika lebih berdimensi artifisial, misalnya himbauan makan singkong bagi PNS. Kementerian harus membuat langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, berbasis nilai-nilai kesederhanaan dan empati sosial.

 

E-Blusukan dan Reformasi Birokrasi

Presiden Jokowi melakukan telekonferensi dengan tenaga kerja Indonesia ( TKI ) di berbagai negara. Telekonferensi dilakukan di kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Minggu 30 November 2014.. Setelah mendengarkan keluh kesah dari para TKI di delapan negara terkait pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ( KTKLN ), Presiden langsung menginstruksikan kementrian terkait untuk menghapus kartu tersebut.

Telekonferensi yang dilakukan Presiden dapat dikatakan sebagai E-Blusukan, yaitu metode blusukan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi informasi elektronika. Dalam konteks reformasi birokrasi di tanah air, E-Blusukan memang efektif dan efisien, karena dapat bertatap muka dengan masyarakat dan para pejabat secara visual, massif, dan murah, bila dibandingkan dengan melakukan kunjungan ke berbagai negara dengan membawa rombongan menteri.

Pada dasarnya E-Blusukan merupakan penerapan teknologi komunikasi dan informasi untuk menggantikan proses komunikasi tatap muka secara interpersonal. Telekonferensi itu bisa juga dilakukan di berbagai provinsi, kota, kecamatan, maupun desa di tanah air. Teknologi memang diciptakan untuk mencerdaskan dan memudahkan. Namun penerapan teknologi bukan semata persoalan teknis semata. Sebagaimana dikatakan Arnold Pacey ( 2000 :  6 ), penerapan teknologi akan berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan dalam berbagai aktivitas dan tatanan sistem yang akan melibatkan masyarakat, tata kelola, dan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan.

Oleh sebab itu, penerapan E-Blusukan yang dilakukan Presiden Jokowi sebagai upaya reformasi birokrasi mesti mempertimbangan tiga aspek, seperti diungkapkan Arnold Pacey, yaitu aspek teknik, budaya, dan organisasi. E-Blusukan bukan sekadar telekonferensi, bukan semata pamer kemajuan teknologi komunikasi, apalagi sekadar pencitraan. Telekonferensi Presiden dengan masyarakat atau aparatur di daerah juga menyangkut hardware dan liveware. Pengetahuan masyarakat akan teknik dan teknologi telekonferensi mesti terbangun terlebih dahulu. Apalagi bila konten E-Blusukan adalah tentang reformasi birokrasi, maka liveware masyarakat tentang reformasi dan bikrokrasi harus memadai. Persoalan miskomunikasi akan terjadi apabila aparatur dan masyarakat di bawah pemerintahan Jokowi belum memahami arah reformasi birokrasi yang dimaksud.

E-Blusukan  juga berkaitan dengan aspek budaya masyarakat, baik secara personal maupun komunal. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tentang komunikasi interpersonal mensyaratkan kehadiran secara fisik seseorang dalam proses komunikasi. Telekonferensi memang menghadirkan secara visual wajah presiden dan para menteri. Namun kepercayaan masyarakat akan kesungguhan keberhasilan ( belief in progress ) dari reformasi birokrasi masih perlu diuji lewat E-Blusukan ini. Dalam pemahaman masyarakat, bertemu, berkunjung, atau bertatap muka adalah sebuah momentum perjumpaan secara fisik, karena mereka dapat leluasa mencermati ekspresi nonverbal orang lain. Kesungguhan Presiden atau Menteri dalam melakukan reformasi birokrasi akan dinilai bukan hanya dari ucapan, tetapi juga ekspresi wajah, tangan, tubuh, dan sebagainya.

Aspek organisasi dari E-Blusukan adalah menyangkut disain perencanaan reformasi birokrasi dan kesiapan jajaran pemerintahan dalam melakukan reformasi birokrasi. Jika disimak bahwa nama pemerintahan Jokowi adalah Kabinet Kerja, maka tidak ada alasan bagi semua kementrian untuk tidak melaksanakan reformasi birokrasi. Persolanaanya adalah, apakah sejauh ini sudah tersedia disain yang jelas dan terukur tentang apa, siapa, dan bagaimana reformasi birokrasi itu.

Sebagaimana halnya teknologi yang perlu kesiapan dan adaptasi budaya masyarakatnya, E-Blusukan juga memerlukan kesiapan dan adaptasi itu. Adaptasi masyarakat dan aparatur pemerintahan Jokowi yang terlambat terhadap E-Blusukan, justru akan menimbulkan mispersepsi terhadap gagasan reformasi birokrasi melalui telekonferensi. Lebih celaka lagi, E-Blusukan bukan dipandang sebagai terobosan kreatif dan inovatif dari pemerintahan Jokowi, tetapi tak lebih sebagai proyek pencitraan belaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka:

 

Moedjanto, G. 1987. Konsep kekuasaan Jawa : penerapannya oleh raja-raja Mataram.
            Yogyakarta: Kanisius.

Pacey, Arnold, 2000. Ninth Edition. The Culture of Technology. Massachusetts : The MIT        Press Cambridge.

Prasojo, Eko. “Tantangan Birokrasi Pemerintahan Jokowi-JK”, dalam Harian Kompas,

25 November 2014.

 

Robbins, S.P. 2001. Organizational behavior. New Jersey: Prentice-Hall.

 

Tubbs, Steward L. & Moss, Sylvia. 1990. Human Communication. New York: McGraw-Hill

 

Turner, Mark. 1998. Central-Local Relations in the Asia-Pacific: Convergence or

Divergence? in Martin Minogue, Charles Polidano, and David Hulme, eds., Beyond

 the New Public Management: Changing Ideas and Practices in Governance, pp.

246–259. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

 

Weber, Max. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. New York:

The Free Press.

 

Zein, Kurniawan. 2006. “Birokrasi sebagai Abdi Masyarakat” (Sekilas Pandang Birokrasi di

Indonesia) dalam buku Mengurai Benang Kusut Birokrasi. Jakarta: LKJ-PIRAC

Tulisan ini bersama:

Edi Santoso dan Chusmeru, Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Dimuat di : Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 16, Desember, 2014,  Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2014

Kekuasaan yang Penuh Senyum

KANTOR EDIT5

Ketika Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengajukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI, tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Sesaat setelah itu, panggung politik tanah air mulai memanas. Kelompok yang pro KPK dan kelompok pendukung Budi Gunawan saling berunjuk rasa. Kedua kelompok itu menganggap lembaga dan orang yang didukung adalah yang paling benar dan tak pernah salah.

Tidak ingin dianggap lemah, Polri pun menetapkan Ketua dan Wakil Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Meski tidak diakui, perseteruan kedua lembaga itu menambah suhu politik tanah air kian memanas. Panggung politik semakin riuh saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ( Ahok ) berseteru dengan DPRD terkait RAPBD “Siluman “.

Apa yang terjadi di balik pertarungan KPK versus Polri dan Ahok versus DPRD menggambarkan betapa kekuasaan dan politik menjadi ajang pertarungan yang tiada henti. Kekuasaan telah menjadikan orang merasa paling benar, dan dengan kebenaran sepihak itulah ia membangun kekuasaan. Padahal, sebagai makhluk yang berkeyakinan, hanya Tuhan yang memiliki kebenaran dan kuasa mutlak. Namun  kekuasaan seringkali membuat orang merasa sebagai “tuhan – tuhan” yang tak mungkin tersentuh hukum. Mereka lupa pada falsafah yang mengatakan Pangeran tan kena kinaya apa. Tuhan tidak bisa diibaratkan, disejajarkan, dan digambarkan seperti apa pun, apalagi dengan kekuasaan seseorang.

                Spiral Caci – maki

Politik dan kekuasaan yang “tak pernah salah” acapkali menghasilkan pemimpin yang semena- mena dan rakyat yang tertindas. Jika pemimpin yang haus akan kekuasaan meraih dan mempertahankannya dengan cara kekerasan, maka rakyat yang tertindas akan melawannya dengan cara mencaci dan menghujat. Begitulah seterusnya, ketika rejim penguasa berganti, ketika pemimpin baru “yang tak pernah salah” itu berkuasa, caci – maki kembali muncul. Jadilah spiral caci – maki terbentuk lewat sejarah kekuasaan yang “tak pernah salah” itu.

Mohamad Sobary  ( 2000 : 4 ) dalam kumpulan artikel yang dibukukan dengan judul “Kekuasaan Tak Pernah Senyum” menyatakan, kita tahu rakyat tak dilahirkan untuk memaki pemimpin mereka. Bila mereka terpaksa memaki, ini karena dalam sejarah, mereka selalu dikecewakan. Tuntutan keadilan yang mereka panggul, tak dipenuhi oleh para pemimpin yang berjanji memenuhinya. Rakyat selalu dalam posisi kecewa. Terus menerus.

Kekecewaan rakyat bukan tidak beralasan. Setelah lebih dari tiga puluh tahun rakyat berada di bawah rejim yang “tak pernah salah”, mereka begitu berharap akan datang perubahan di era reformasi ini. Namun perubahan itu hanya terjadi secara struktural, tidak sistemik dan holistik. Perubahan hanya kentara terjadi pada keleluasaan untuk mendirikan partai politik. Sedangkan mentalitas penguasa yang “tak pernah salah” masih saja sama dengan rejim sebelumnya.

Demokrasi multi partai setelah reformasi yang diharapkan mampu membawa perubahan secara sistemik tidak banyak membawa angin segar. Para elit lebih asyik bermain dalam politik partai ketimbang menjalankan fungsi partai politik sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Karenanya, partai politik hanya sekadar alat bagi elit untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana dikatakan Eberhard Puntsch ( 1996 : 43 ), dengan melakukan politik partai berarti tidak memberi tingkat kepentingan utama pada kebutuhan masyarakat keseluruhan, tetapi memprioritaskan kepentingan partai itu sendiri. Melakukan politik partai berarti menyalahgunakan partai itu menjadi alat belaka.

Apa pun akan dilakukan elit atau pemimpin sepanjang dapat menyelamatkan partai yang telah mengantarkannya duduk di singgasana kekuasaan. Maka tidak mengherankan bila elit partai atau anggota parlemen saling caci – maki, berteriak tak senonoh, atau bahkan baku pukul di ruang sidang di mana mereka akan mengambil keputusan yang penting bagi rakyat. Dikatakan  Eberhard Puntsch ( 1996 : 39 ), menjadikan emosi – emosi sebagai dasar pengambilan keputusan adalah cara yang otoriter. Bukankah persetujuan yang bebas datang dari otak, bukan dari perut.

Para pendahulu bangsa yang menjunjung tinggi falsafah Jawa selalu mengatakan sumarah lembah manah. Setiap persoalan mesti diselesaikan dengan keikhlasan dan kerendahan hati, bukan dengan caci  – maki dan emosi yang meledak. Sikap elit yang selalu merasa “tak pernah salah” akan melahirkan fanatisme antiideologi lain, antigagasan lain, antipartai lain.

Politik meminta perlu ada kelenturan, ujar Mohamad Sobary ( 2000 : 175 ). Dalam politik, konflik wajib dijawab secara akomodatif, bukan dengan fanatisme sempit. Fanatisme tak pantas muncul di kalangan elit politik. Menolak suatu gagasan itu budi pekerti mulia dan luhur dalam politik. Apalagi menolak gagasan yang masih tentatif. Tetapi, artikulasi politiknya elegan, matang, argumentatif. Cari kelemahan gagasan itu dengan cara yang luhur pula. Jangan bilang harga mati. Itu sama saja dengan anak kecil merengek, bila tak boleh ikut ke pasar akan menangis terus.

Kekuasaan dan Senyum

                Presiden Jokowi menulis status dalam akun facebook : “Suro Diro Joyoningrat, Lebur dening Pangastuti “. Sebuah status yang mengadung nilai filosofi mendalam tentang bagaimana menghadapi tantangan dan persoalan berbangsa dan bernegara. Jokowi yakin betul, bahwa setiap tantangan, persoalan, cacian, hujatan, kedengkian, dan kekerasan tidak perlu dihadapi dengan cara yang sama, tetapi dengan kelembutan, senyum, dan kasih sayang. Hujatan, kedengkian, dan kekerasan yang dihadapi dengan cara yang sama justru akan melahirkan kekerasan baru. Seperti dinyatakan Dom Helder Camara ( 2000 : 36 ), kekerasan akan memancing dan melahirkan kekerasan yang lain.

Jokowi tentu sadar, bahwa perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukungnya dengan Koalisi Merah Putih tidak mudah untuk didamaikan. Apalagi bila masing – masing koalisi partai poltik itu merasa tan kena kinaya apa, merasa yang paling benar dan paling berkuasa. Hujatan, caci – maki, dan kekerasan verbal dan nonverbal selalu akan mendera dalam setiap langkahnya.

Kebuntuan komunikasi politik sedang terjadi, dan Jokowi menghadapinya dengan pangastuti, senyum, lembut, tenang, dan tidak grasa – grusu. Walau dengan sikap seperti itu ia dinilai sebagai pemimpin yang lamban. Pertarungan tiada henti antara kedua koalisi partai politik di parlemen itu telah menyumbang situasi kebuntuan komunikasi yang membuat Jokowi canggung dalam melangkah. Apalagi bila kebuntuan itu kemudian mengakibatkan setiap komunikasi diwarnai downward talk dan power play. Dalam perspektif komunikasi, Joseph A. DeVito ( 1997 : 144 ) menyebut sebagai pembicaraan yang selalu merendahkan pihak lain dan diwarnai manuver – manuver untuk menjatuhkan.

Siapa pun pemimpinnya, agak sulit menghadapi downward talk dan power play dari pihak yang semestinya menjadi mitra dalam membangun bangsa dan negara. Menggunakan otoritas kekuasaannya akan dianggap sebagai pemimpin yang otoriter dan intimidatif. Menyikapi dengan diam justru dianggap lemah dan tidak kapabel sebagai pemimpin. Oleh karenanya, sikap pangastuti menjadi pilihan diantara pilihan yang kurang menyenangkan tadi. Komunikasi politik yang buntu dapat diatasi dengan model komunikasi yang lebih humanistik. Borden Stone ( 1976 : 82 ) menyarankan digunakannya stroking sebagai a unit of recognition, yaitu menempatkan diri sebagai penguasa yang mampu mendengarkan keluhan rakyatnya, membuat dan menyampaikan keputusan yang dibuatnya dengan cara yang lebih humanistik, bukan dengan arogansi kekuasaannya. Kekuasaan yang senantiasa diwarnai senyum, dan membuat rakyat selalu tersenyum.

Mengahadapi begitu banyak persoalan bangsa dan negara ini, dengan peta konstelasi dan kontestasi politik seperti saat ini memang memancing penguasa untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan instan, yang kadang justru menggunakan cara-cara tidak humanistik. Meski dengan itu ia akan kehilangan popularitasnya. Akan tetapi Mohamad Sobary yakin, diperlukan kekuasaan yang kukuh dan stabil, tetapi lentur. Watak kukuh menjadi tiang – tiang penyangga kelemahan. Tali yang lentur menjadi pengikat segenap kekuatan yang terancam cerai – berai menjadi kepingan kecil – kecil dan lemah.

Selebihnya, menurut Sobary, kekuasaan harus bisa tersenyum. Semua akan muncul jika pemimpin kita memiliki mata dan hati yang bisa memandang seluruh rakyat dengan rasa cinta. Rakyat pun akan otomatis membalasnya dengan senyum dan cinta pula. Kita semua rindu kekuasaan yang seperti itu.

Tulisan ini dimuat di Majalah Craddha, Bali, Edisi 66 Tahun 2015

Revolusi Mental Melawan Korupsi

 

KANTOR EDIT4

Indonesia tahun ini telah merayakan kemerdekaan yang ke 69. Selain perayaan kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki banyak hari peringatan yang bersifat heroik dan menggugah semangat perjuangan serta kebangsaan, seperti hari Kebangkitan Nasional, Kesaktian Pancasila, hari Bhayangkara, hari Angkatan Bersejata, dan hari Pahlawan. Makna peringatan-peringatan tersebut saat ini telah memperoleh perspektif baru. Bukan lagi sekadar makna historis yang penuh heroik. Perjuangan dan kemerdekaan dimaknai dengan berbagai warna sesuai perspektif dan konteks perkembangan dunia saat ini. Peradaban global yang kini dihadapi berbagai negara patut menjadi renungan dalam peringatan hari-hari besar di Indonesia.

Peradaban global kerap dikaitkan oleh berbagai negara dengan kemerdekaan dan momentum abad 21. Ilmuwan Perancis Roger Heim ( 1987 ) menulis buku berjudul L’Angoisse de I’An 2000  atau Ketakutan Menghadapi Tahun 2000. Ketakutan Heim bukan tanpa alasan. Peradaban global yang sedang dihadapi bangsa-bangsa di dunia adalah peradaban yang bersifat simbolis.

Peradaban semacam itu akan ditandai oleh perilaku dan kebudayaan material yang dominan. Terjadi kontradiksi antara nilai-nilai pragmatis, fungsional, dan mondial dengan nilai-nilai dan budaya tradisional. Masyarakat akan menghormati warganya yang menjadi menteri, jaksa, hakim, polisi, gubernur, bupati, atau angggota DPR sepanjang mereka berlaku santun di kampung. Apalagi bila para pejabat negara itu sangat dermawan menyumbang setiap kegiatan di kampung halamannya. Orang kemudian tak mau tahu dari mana pejabat itu mendapatkan uang untuk menyumbang. Orang pun kemudian menjadi terkejut dan tak menyangka jika pejabat tersebut tersandung kasus korupsi.

Maka, gagasan Presiden Terpilih Joko Widodo ( Jokowi ) saat kampanye untuk melakukan Revolusi Mental menjadi relevan dalam konteks memaknai perjuangan, kemerdekaan, peradaban global, dan korupsi. Hanya saja, gagasan Revolusi Mental itu masih perlu dirumuskan konsep, indikator, dan parameternya agar dapat dilaksanakan dalam rangka membangun mental atau moralitas bangsa Indonesia ke depan. Sehingga gagasan itu bukan sekadar slogan kampanye untuk menyenangkan rakyat saat kampanye pemilihan presiden.

 

Pemaknaan Revolusi

            Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu dahsyat setelah 69 tahun Indonesia merdeka tidak dibarengi dengan adaptasi nilai-nilai moral bangsa ini. Penyadapan pembicaraan telepon untuk mengungkap kasus korupsi bukti nyata ketakutan Roger Heim di abad 21 ini. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) tidak dibarengi dengan peningkatan moralitas bangsa ini. Seolah memang tidak ada kaitan antara tekonologi penyadapan dengan moralitas dan perilaku korupsi. Upaya KPK membeberkan rekaman percakapan telepon para tersangka korupsi harus dilandasi semangat revolusi diri dalam konteks moral.

Memaknai sisi lain perjuangan dan kemerdekaan pada hakikatnya adalah berjuang dan memerdekakan diri dari pelanggaran norma moral dan hukum. Apa pun pangkat dan kedudukan seseorang, apa pun situasinya, penghormatan terhadap moralitas dan hukum semestinya berada di atas segalanya. Sayangnya, perjuangan dan kemerdekaan masih sekadar ritual Agustusan, dengan diisi upacara bendera, pawai, karnaval, pentas musik dan lomba-lomba. Belum menjadi momentum untuk berjuang dan memerdekakan diri dari segala penyimpangan.

Auri sacra fames, begitu kata Max Weber ( dalam Cuzzort & King, 1987: 9 ). Keinginan orang untuk mengumpulkan uang sama dengan sejarah manusia. Dengan demikian, hasrat orang untuk menumpuk kekayaan lebih tua dibanding usia kemerdekaan Indonesia. Celakanya, keinginan mengumpulkan uang itu bukan semata untuk memenuhi hajat hidup, namun lebih sebagai tujuan. Begitu pun korupsi, bukan lagi lahir dari keserakahan individual, tetapi berkembang menjadi ”nilai” dan ”jiwa” kolektif. Sehingga terjadilah ” korupsi berjamaah ”, seperti kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat maupun wakil rakyat.

Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun kepada Voice of America (VOA), mengatakan selama tiga tahun terakhir, pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi, menurut Tama S. Langkun ada pada jumlah kasus yang ditangani maupun aktor yang ditetapkan sebagai tersangka, baik di Komisi Pemberantasan Korupsi maupun di kepolisian dan kejaksaan.
“Kasus-kasus atau tersangka yang ada sepanjang tahun 2013 itu ada 1271 tersangka. Ini meningkat dari dua tahun yang lalu,” kataTamaS.Langkun.”Tahun 2011 itu ada 1056 tersangka. Artinya ada peningkatan dari sisi kuantitas. (http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html )

 

Tentu ini ”prestasi” luar biasa memalukan yang telah diukir bangsa ini. Sebuah potret buram bangsa sejak kemerdekaan dicapai, orde baru dilengserkan, dan reformasi digulirkan. Ketika masa kemerdekaan, penjara dihuni oleh para pejuang sebagai tahanan politik penjajah. Kini sebagian besar penjara di tanah air ditempati para koruptor. Gagasan memberi baju seragam tahanan KPK bagi koruptor tidak signifikan dengan penurunan angka tindak pidana korupsi.

Revolusi mental yang digagas Jokowi perlu dimaknai sebagai upaya bagi setiap orang untuk berperilaku dengan landasan moral yang kuat, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Revolusi mental dapat juga dimaknai sebagai gerakan penyadaran secara cepat dan menyeluruh terhadap mentalitas korup. Proses penyadaran itu bisa dimulai dengan senantiasa memahami tentang arah perjalanan hidup seseorang.

Dalam falsafah ketimuran, sebagaimana diungkapkan A. Seno Sastroamidjojo pada Seminar Kebathinan Indonesia tahun 1959, orang senantiasa harus memahami Asaling Dumadi ( sumber kehidupan ), Sangkaning Dumadi ( arah jalan kehidupan ), Purwaning Dumadi ( permulaan kehidupan ), Tataraning Dumadi ( derajat atau martabat untuk mewujudkan kehidupan ), dan Paraning Dumadi ( arah perkembangan wujud kehidupan ). Dengan demikian, revolusi mental dapat dimaknai sebagai gerakan mewujudkan filsafat ketimuran untuk menjadi landasan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Melalui filsafat ketimuran ini, setiap pejabat dan wakil rakyat akan selalu merenungkan dari mana, untuk apa, dan mau ke mana jabatan yang diperolehnya itu. Setiap pejabat dan wakil rakyat senantiasa akan menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki bersumber dari kepercayaan rakyat dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Keengganan orang untuk memahami Sangkan Paraning Dumadi akan menjadikan jabatan yang dimilikinya bukan untuk kemakmuran rakyat, tapi justru menjadi sumber kerakusan untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya bagi kemakmuran pribadi dan keluarganya. Keserakahan dan kerakusan terhadap uang tanpa reserve adalah sebuah dorongan tanpa kendali; begitu kata Weber. Ibarat nahkoda yang sanggup berbuat apa saja untuk mendapat keuntungan, bahkan dengan membakar layar perahunya. Oleh karena itu, makna perjuangan, kemerdekaan, dan revolusi mental adalah menjadi diri yang tidak sebatas dianggap baik, namun benar-benar menjadi orang baik.

Artikel ini dimuat di majalah Craddha Bali, Edisi 61 Tahun 2014

Lawan Hoaks dengan Integrasi Nasional dan Dialog Lintas Agama

LUKISAN BONUZ EDIT3

Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan berat di tengah upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu dalam kemajemukan. Tantangan itu bukan berasal dari ideologi asing atau globalisasi teknologi informasi semata. Tantangan berat itu justru datang dari sikap dan perilaku bangsa kita yang ingkar pada realtias kebangsaan dan keberagaman.

Perbedaan cara pandang bukan diselesaikan dengan cara dialog atau musyawarah, tetapi dipilih jalan pertentangan, pertikaian, dan kekerasan. Perbedaan agama, etnis, latar belakang politik; bukan dimaknai sebagai anugerah perbedaan dalam nasionalisme, namun dianggap sebagai sumber ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan. Orang dengan mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain hanya karena berbeda suku, agama, atau afiliasi politik.

Kekerasan demi kekerasan menjadi bagian dari keseharian bangsa ini. Pelaku dan korban kekerasan pun bukan hanya menimpa masyarakat biasa, tetapi juga pejabat negara. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Novel Baswedan mengalami tindak kekerasan di tengah upaya mengungkap dan memberantas korupsi. M Alzahra alias Joya yang dituduh mencuri di salah satu masjid di Bekasi, meninggal karena dihakimi massa dengan cara yang sangat sadis. Padahal almarhum dikenal sebagai sosok yang taat beribadah.

Fitnah, kebohongan, dan ujaran kebencian juga mewarnai kehidupan masyarakat kita. Orang begitu mudah menuduh, mengumpat, dan menyiarkan kabar bohong tanpa didukung oleh  informasi yang benar dan lengkap. Perbedaan dan kemajemukan tidak disyukuri sebagai anugerah bangsa, tetapi justru dijadikan modal untuk menciptakan ujaran kebencian. Bahkan, fitnah dan ujaran kebencian telah menjadi komoditas bisnis. Terbongkarnya jaringan Saracen menunjukkan, betapa bangsa ini rapuh dengan mengorbankan nasionalisme dalam kemajemukan hanya untuk kepentingan uang.

Mengapa bangsa kita begitu mudah tersulut emosi dan melakukan kekerasan? Mengapa kebohongan menjadi ladang penghidupan sebagian orang? Menyongsong peringatan hari Sumpah Pemuda, patut kita merenung untuk mencari jawabnya.

Akar Kekerasan

Kekerasan saat ini menjadi realitas sosial yang dapat dijumpai setiap saat dan di setiap tempat di tanah air. Kekerasan bisa terjadi di kota dan di desa. Menurut Franz Magnis Suseno (2000: ix), kekerasan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Transformasi masyarakat akibat modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat senantiasa dalam ketegangan. Disorientasi, dislokasi, dan disfungsionalisasi terjadi. Pengelolaan konflik pada masyarakat tradisional tidak lagi mempan dalam menghadapi kemajemukan. Kecenderungan yang muncul adalah primordialistik dan perilaku agresif ketika modernisasi tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan.

Lebih lanjut, Magnis Suseno mengatakan bahwa akumulasi kebencian dalam masyarakat juga memicu tindak kekerasan. Akumulasi itu tampak dalam munculnya tendensi eksklusif di lingkungan etnik maupun agama. Kecurigaan etnik dan agama memang merupakan konsekuensi dari masyarakat majemuk seperti Indonesia. Sebagaimana dinyatakan Nasikun ( 1996: 7), masyarakat majemuk memiliki kecenderungan mengidap konflik yang kronis dalam hubungan antarkelompok. Oleh sebab itu, integrasi nasional menjadi masalah serius bagi masyarakat yang majemuk.

Magnis Suseno (2000: x) juga mengidikasi, bahwa mudahnya bangsa kita terprovokasi untuk melakukan kekerasan karena masyarakat yang sakit. Pertikaian antarwarga yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele bisa berakhir dengan saling membunuh. Warga desa saling berperang karena masalah perbedaan suku dan kepercayaan. Bahkan, pertandingan olah raga yang mestinya dilandasi sportivitas ternyata juga mengandung letusan kekerasan. Masyarakat kehilangan kemampuan untuk bersolidaritas melebihi lingkungan primordialnya.

Kemajemukan atau keragaman etnis, agama, dan budaya harus dikelola dengan baik agar tidak memicu konflik di masyarakat. Keragaman budaya, misalnya, sering dianggap sebagai penerimaan segala perbedaan, tanpa memandang nilai baik dan buruk yang terkandung dalam keragaman itu. Sejatinya, anggapan tersebut tidak seutuhnya benar. Sebab, keragaman budaya harus bernilai mutual understanding, yaitu kesamaan persepsi antara kelompok yang berbeda. (Dedi Kurnia Syah, 2016: 39).

Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mudah menerima sesuatu hal yang menurut anggapan mereka tidak lazim. Kearifan lokal mesti dijaga dengan tidak memaksakan nilai-nilai budaya kepada kelompok lain, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Pernikahan sejenis misalnya, bukan hanya persoalan legalitas dan hak asasi manusia. Persoalan tersebut juga masuk dalam ranah agama dan lintasbudaya yang perlu dipertimbangkan untuk keberlangsungan budaya itu sendiri. Meski bangsa ini memiliki ragam budaya, namun ada nilai-nilai budaya dan agama yang juga perlu dihormati tentang larangan pernikahan sejenis. Kemajemukan tidak serta merta dimaknai sebagai upaya untuk menerima sesuatu hal baru yang tidak dapat diterima dalam konteks kehidupan masyarakat.

Kebohongan

Nasionalisme dan persatuan bangsa kita juga terancam dengan makin maraknya kasus penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan kabar bohong ( hoax ). Seolah bangsa ini sudah kehilangan identitas sebagai bangsa yang santun, ramah, dan jujur. Fitnah dan kebohongan bukan hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi juga diorganisasi secara rapi. Sasaran kabar bohong pun bukan hanya masyarakat biasa, namun merambah di kalangan pengusaha, politisi, bahkan presiden.

Kebohongan atau dusta menurut Kamus Random House ( dalam DeVito, 1997: 147) adalah pernyataan keliru yang dilakukan secara sengaja dengan maksud menipu. Kebohongan dilakukan untuk menciptakan kesan yang salah. Selanjutnya Joseph A.DeVito menjelaskan, dusta dapat dilakukan, baik dengan menghilangkan fakta tertentu maupun perbuatan. Bila orang menghilangkan atau menyembunyikan sesuatu yang relevan dengan masalah tertentu, dan penghilangan ini membuat orang lain menarik kesimpulan yang salah, maka orang tersebut telah berdusta, persis seperti jika orang membuat pernyataan yang salah dengan sengaja.

Dusta bukan hanya berbentuk verbal ucapan dan tulisan, namun juga bersifat nonverbal. Ekspresi wajah tak bersalah dari pelaku tindak kekerasan adalah dusta nonverbal. Lambaian tangan dan senyum ceria seolah tak bersalah dari seorang tersangka korupsi adalah contoh bentuk kebohongan nonverbal. Kebohongan bervariasi, dari bohong yang membesar-besarkan kebenaran dengan maksud baik, sampai kepada bohong besar di mana seseorang merancang kebohongan secara cermat sehingga setiap orang percaya bahwa kebohongan itu adalah sesuatu yang benar.

Kebohongan yang dilandasi pada fitnah dan ujaran kebencian dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara bukan semata menyakiti hati masyarakat, tetapi juga telah mencederai semangat nasionalisme dan moralitas bangsa. DeVito (1997: 148) menjelaskan, kebohongan mempunyai dimensi etik dan efektivitasnya. Dimensi etik menyangkut apa yang benar dan apa yang salah. Dusta dianggap tidak etis, karena setiap orang mempunyai hak untuk mendasarkan pilihannya atas informasi terbaik yang ada. Dengan berbohong kepada seseorang, maka orang menyembunyikan setidak-tidaknya sebagian informasi dan menyebabkan keputusan yang diambil atas dasar asumsi yang tidak benar.

Dimensi efektivitas menyangkut apakah suatu kebohongan berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Banyak dusta yang efektif. Ada orang yang mencapai puncak profesinya, dan ternyata keberhasilan ini banyak diperoleh melalui kebohongan dan penipuan. Tidak diragukan, bahwa dalam banyak kesempatan dusta itu berhasil. Akan tetapi, dusta banyak menimbulkan masalah dan kerugian, sehingga orang perlu berhenti dan berpikir dua kali untuk berbohong. Bayangkan, apa jadinya jika politisi, anggota parlemen, birokrat, dan pengusaha menggeluti profesinya dengan berbekal kebohongan. Negara yang kita cintai ini akan segera runtuh karena dibangun atas dasar pondasi kebohongan.

Solusi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membuat masyarakat hidup dalam kemudahan, kecepatan, dan kebebasan. Media massa, dan utamanya media sosial menjadi saluran ekspresi kebebasan. Orang merasa bebas untuk mengungkapkan segala pemikirannya. Bahkan orang juga begitu bebas untuk menyebar ujaran kebencian fitnah, dan kebohongan. Hoaks atau kabar bohong berseliweran di dunia maya setiap detik.

Tidak heran jika Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir menyatakan bahwa hoaks harus dilawan dengan teknologi. Meski demikian, pernyataan Mohammad Nasir perlu diberi catatan. Persoalan hoaks bukanlah semata piranti keras   (hardware ) media sosial penyebar hoaks. Masalah kebohongan adalah persoalan konten, masalah isi pesan yang berkaitan dengan perilaku berdusta. Oleh karena itu, penanganan hoaks melalui teknologi perlu disertai dengan revolusi mental agar masyarakat menjauhi kebohongan.

Kekerasan dan kebohongan adalah dua hal yang akan membuat rapuh persatuan, kesatuan, dan nasionalisme kita. Apalagi jika kekerasan dan kebohongan dilakukan karena perbedaan dan alasan kemajemukan. Magnis Suseno menawarkan pendidikan yang inklusif sebagai solusi. Yaitu pendidikan yang mengajak anak bersikap positif terhadap fenomena kemajemukan. Seorang anak didik diharapkan bisa menghargai anak yang berasal dari suku, agama, dan budaya yang berbeda. ( 2000: xiii)

Masyarakat yang sakit serta struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menimbulkan luka hati rakyat juga harus disembuhkan. Seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam proses penyembuhan ini. Para elit nasional dan lokal menjaga diri untuk tidak terseret dalam emosi kesukuan dan agama. Sikap puritan dalam beragama atau mengkafirkan pengikut agama lain, akan menambah luka dan sakit masyarakat yang sudah tertindas secara struktural.

Kekerasan dapat pula diatasi dengan terciptanya masyarakat yang adil, manusiawi, dan solider. Untuk itu, struktur yang jelek dan korup; yang termanifestasi dalam ketidakadilan, kesenjangan, dan ketimpangan harus dibongkar. ( I. Marsana Windhu, 2000: 29). Masyarakat juga perlu diajarkan untuk solider. Nasionalime Indonesia dibangun dengan landasan keberagaman suku, agama, etnis, golongan, dan kepercayaan. Tanpa solidaritas, ujaran kebencian dan kabar bohong yang menyangkut keberagaman itu dapat menyulut kekerasan.

Kemajemukan di Indonesia memang dapat memicu egoisme dalam budaya dan agama. Oleh sebab itu propaganda penyelesaian perbedaan secara dialogis perlu dilakukan untuk mencegah konflik yang menjurus pada kekerasan. Banawiratma ( dalam Dedi Kurnia Syah, 2016: 129) mengingatkan pentingnya membuat peta ranah dialog untuk menginisiasi komunikasi antaragama secara terbuka.

Dialog antaragama menjadi penting, karena dalam perspektif budaya, agama ikut mendukung perkembangan kebudayaan dalam agama tertentu. Apalagi di Indonesia agama acapkali dipraktikan dalam ritual kebudayaan. Dialog kehidupan beragama dilakukan untuk mendapatkan analisis dan refleksi kontekstual lintasagama. Selain itu juga perlu dilakukan kajian atau studi tradisi-tradisi agama yang ada di Indonesia. Pemahaman, analisis, dan hasil kajian  itu dapat menjadi rujukan penyelesaian konflik budaya dan agama, sehingga kekerasan yang bersumber dari perbedaan agama dan budaya dapat diantisipasi.

Kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan. Sama halnya kebohongan, tidak perlu diatasi dengan kebohongan lain. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka setiap masalah yang menyangkut perbedaan dan kemajemukan semestinya diselesaikan dengan jalan dialog. Karena kita adalah bangsa yang mengutamakan persatuan serta kemanusiaan yang adil dan beradab.

Artikel ini pernah dimuat di: Majalah Craddha Bali, Edisi 79 / XVII, 2017