Pariwisata Banyumas: Antara Kafe dan Desa Wisata

SAWAH EDIT8

Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang ( DCKKTR ) Kabupaten Banyumas mengeluarkan nota dinas terkait keberadaan kafe di Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Banjaran. Nota dinas itu berisi perintah untuk membongkar kafe tersebut, karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) serta melanggar Perda No.6 Tahun 2005.

Padahal tak jauh dari kafe tersebut terdapat Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden yang akan dikembangkan sebagai Desa Wisata. Apakah keberadaan kafe  memang dibutuhkan dalam pengembangan Desa Wisata atau pemkab Banyumas yang kecolongan? Tampaknya Pemkab Banyumas belum memiliki landasan filosofi, konsep, dan kebijakan strategis yang jelas tentang arah pembangunan pariwisata, sehingga terjadi kasus seperti itu.

Pembangunan pariwisata di berbagai tempat selalu menimbulkan kerakusan dan kerusakan. Pariwisata sangat rakus akan lahan, rakus terhadap investasi dan dampak buruk. Pariwisata kerap mengakibatkan kerusakan alam dan tatanan sosial budaya, sekecil apa pun kerusakan itu. Jika tidak dilandasi filosofi, konsep, dan kebijakan strategis yang baik, maka pariwisata bisa menjadi anggur yang memabukkan dan madu yang mematikan.

 

Berkelanjutan

Beberapa potensi alam, budaya, dan kuliner terdapat di Desa Ketenger. Pemandangan alam yang bagus, sawah, bebatuan gunung yang besar, dan petilasan atau makam yang menyimpan mitos. Namun bentuk dan ragam potensi itu masih perlu dikelola dengan baik agar dapat dijual ke pasar wisata. Studi kelayakan masih perlu terus dilakukan di Desa Ketenger. Pembangunan infrastruktur yang tergesa-gesa justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Belum jelas dasar pemikiran mengapa Ketenger akan dijadikan Desa Wisata. Apakah memang keinginan masyarakat setempat, para elit di desa, para pejabat di Pemkab Banyumas, atau keinginan investor saja? Bagaimana kesiapan masyarakat bila Ketenger kelak berkembang menjadi Desa Wisata?

Konsep yang mendasari pembangunan Desa Wisata Ketenger juga belum jelas. Apakah akan dikembangkan sebagai Desa Wisata atau Desa Budaya? Kekayaan budaya Ketenger masih perlu digali agar mampu menarik wisatawan. Belum ditemukan potensi budaya yang khas. Dinamika aktivitas budaya yang berlangsung setiap hari juga belum tampak di Ketenger.

Sebaiknya masyarakat Ketenger dan Pemkab Banyumas segera menentukan pilihan konsep pariwisata yang akan diterapkan. Apakah Eko Wisata, Wisata Budaya, atau Pariwisata Berkelanjutan? Masing – masing konsep pengembangan pariwisata tersebut berimplikasi pada kebijakan strategis yang akan dibuat Pemkab Banyumas.

Berdasarkan potensi yang dimiliki, Ketenger lebih cocok untuk dikembangakan dengan konsep Pariwisata Berkelanjutan ( sustainable tourism ) dan Eko Wisata ( eco tourism )  yang mengandalkan pemandangan alam. Selain Curug Gede dan Curug Bayan, Ketenger juga memiliki Curug Kembar, Curug Celiling, Curug Lawet, Curug Petir, Curug Gumang, Bukit Cendana Sari, dan Bukit Bander yang layak  dijadikan objek eko wisata berkelanjutan.

Budaya dan kuliner yang ada di Ketenger bisa dijadikan pendukung eko wisata. Terdapat kuliner khas, seperti Tempe Gatel ( tempe dan sega / nasi sebuntel ), Teh Gilis ( teh diseduh dengan gula aren ), dan Tahu Ketenger. Sayang publikasi dan promosi kuliner Ketenger belum optimal seperti halnya Getuk Goreng dan Sroto Sokaraja.

Pariwisata alam yang berkelanjutan akan membawa manfaat yang layak secara ekonomis dan adil secara etis. Eko Wisata berbasis alam dan kearifan lokal yang harus dilestarikan keberadaannya. Pariwisata Berkelanjutan juga menuntut adanya konservasi lahan dan perlindungan keanekaragaman hayati ( Sherman and Dixon, 1991 )

Keberadaan kafe di bibir DAS Banjaran dengan demikian kurang sesuai dengan konsep Pariwisata Berkelanjutan maupun pengembangan Ketenger sebagai Desa Wisata. Akomodasi, moda transportasi, atraksi seni budaya, dan ragam kuliner harus mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat dan Ketenger sebagai kawasan pedesaan. Kafe dan hotel bukanlah sarana pariwisata yang khas bagi Desa Wisata.

Pariwisata mesti berkelanjutan dalam perspektif lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Pariwisata tidak harus merusak alam, melanggar aturan yang ada, atau sekadar menyenangkan investor. Manfaat ekonomis pariwisata harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, seperti retribusi objek, parkir, tempat penginapan, transportasi, dan kuliner.            Jangan sampai pendapatan sektor pariwisata hanya dinikmati pemerintah dan investor tanpa ada sharing yang jelas bagi masyarakat dan biaya konservasi lingkungan alam dan sosial budaya. Pembangunan pariwisata yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat akan selalu mendapat resistensi banyak pihak.

Sudah saatnya Pemkab Banyumas membuat cetak biru yang jelas bagi pembangunan pariwisata agar tidak terjadi lagi kasus serupa.

Isi Tulisan ini pernah dimuat di: Pariwisata Banyumas : Antara Kafe dan Desa Wisata, KOMPAS, Senin 23 November 2009

Iklan

Pengembangan Desa Wisata Jangan Asal – Asalan

NGEPIT
Pengembangan desa wisata sebaiknya sesuai konsepnya. Jangan asal-asalan. Desa yang hanya memiliki wahana dan taman rekreasi tidak dapat begitu saja disebut desa wisata, jika tanpa adanya dinamika sosial budaya yang hidup setiap hari. Selengkapnya dapat dilihat di:
http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/35957/Pengembangan-Desa-Wisata-Jangan-Asal-asalan

 

Mitologi dan Rekreasi Alun-Alun

JEGANG1

Alun-alun di beberapa kota di Indonesia biasa dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi masyarakat. Beberapa kota di dunia pun menjadikan alun-alun sebagai bagian taman kota ( city park ) yang sengaja disediakan pemerintah untuk rekreasi warganya. Masyarakat dapat menemukan gairah hidup pada saat rekreasi. Bahkan George D.Butler  ( 1978 : 10 )  menyebut rekreasi sebagai outlet for the creative powers. Tidak heran bila masyarakat kota Purwokerto, kabupaten Banyumas menjadikan alun-alun sebagai sarana rekreasi favorit. Alun-alun dikunjugi warga dari pagi hingga malam, baik untuk olah raga ringan maupun menikmati jajanan dan tontonan yang ada.

Kesenjangan dan jarak sosial ekonomi tidak tampak ketika masyarakat berekreasi di alun-alun. Sebagai outdoor recreation, alun-alun bersifat universal dan fleksibel. Rekreasi di alun-alun tidak dibatasi oleh usia, jenis kelamin, agama, pangkat atau kedudukan sosial. Sepanjang memiliki waktu luang ( leisure time ), masyarakat bebas menggunakan alun-alun sebagai sarana rekreasi.

Rekreasi di alun-alun juga tidak dibatasi oleh kemampuan ekonomi seseorang. Keluarga miskin maupun kaya dapat menikmatinya. Di tengah maraknya pusat hiburan malam yang berdiri di kota Purwokerto, maka alun-alun dapat menjadi pilihan rekreasi. Mengunjugi kafe, pub, atau karaoke bersama keluarga tentunya membutuhkan biaya banyak yang mustahil terjangkau oleh keluarga buruh bangunan. Kesan negatif tempat hiburan malam juga menjadi kendala bagi seseorang untuk mengajak seluruh anggota keluarga.

Mengajak anggota keluarga berekreasi di alun-alun adalah alternatif untuk kesehatan fisik dan mental. Selain dimanfaatkan untuk jalan santai di pagi hari, alun-alun kota Purwokerto biasa dijadikan tempat ngabuburit di bulan ramadhan. Lewat rekreasi juga akan terbentuk character building yang dapat mengurangi kriminalitas serta belajar menghargai hak-hak orang lain. Alun-alun adalah ruang publik terbuka dimana orang dapat tertawa dan berteriak sepuasnya tanpa ada yang merasa tersinggung.

 

Wisata Kota

Alun-alun kota Purwokerto menjadi tempat menghabiskan waktu luang dan sarana rekreasi murah meriah bagi masyarakat. Alun-alun merupakan tempat berkumpul warga dari berbagai desa di kota Purwokerto dan tempat berjualan para pedagang kaki lima. Sebagai ciri modernitas kini alun-alun  dilengkapi videotron. Masyarakat kota Purwokerto dan kabupaten Banyumas juga disiapkan memasuki peradaban global, karena alun-alun kelak menjadi hotspot area. Mitologi tentang alun-alun akan tergantikan oleh teknologi informasi dunia maya. Masyarakat tidak lagi berimajinasi masa lalu budaya Banyumas, namun menjelajah masa depan lewat internet. Meskipun keberadaan hotspot area  masih mengundang tanda tanya berkaitan dengan karakteristik pengunjung alun-alun dan tingkat ”melek internet” masyarakat Banyumas saat ini.

Rekreasi di alun-alun kota Purwokerto nantinya akan semakin banyak menawarkan pilihan. Makna rekreasi pun menjadi bervariasi. Ada makna sosial melalui interaksi warga masyarakat di alun-alun. Ada makna psikologis bagi warga yang hendak melupakan beban kerja seharian dengan duduk santai di alun-alun. Makna eduteknologi berkaitan dengan manfaat pendidikan dengan adanya hotspot area, sehingga masyarakat bisa mengenal ”dunia lain” di luar budaya Banyumas.

Makna ekonomis tentu akan diperoleh para tukang parkir dan  pedagang kaki lima jika masih diijinkan berjualan di alun-alun. Kesan kotor, kumuh, dan semrawut memang sering tampak di alun-alun yang dijejali pedagang kaki lima. Pemerintah daerah tentu dapat membuat regulasi bagi pedagang kaki lima. Bukan menggusur begitu saja, tetapi mengatur sedemikian rupa agar lebih tertib, bersih, indah, dan tidak mengganggu aktivitas  warga yang berekreasi. Termasuk pengelolaan parkir yang profesional untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga yang berkendara.

Penilitian tentang karakteristik dan motivasi pengunjung  alun-alun perlu  dilakukan. Data karakteristik dan motivasi tersebut penting bagi penyediaan sarana dan prasarana, jenis atraksi kesenian dan hiburan di alun-alun. Karenanya perlu dievaluasi kembali jenis tontonan dan hiburan yang pernah ditampilkan di alun-alun. Apakah atraksi kesenian yang dipentaskan sudah sesuai dengan karakteristik pengunjung.

Jika dikelola secara baik, maka alun-alun Purwokerto dapat dikembangkan sebagai jantung wisata kota ( city tour), dimana orang akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke obek wisata lain. Oleh sebab itu perlu dipikirkan moda trasportasi yang menghubungkan alun-alun dengan objek-objek wisata kota yang ada di kabupaten Banyumas.

Wisata kota dimaknai bukan hanya sebagai pelesiran dan berfoya-foya di kota sebagaimana wisata kota Jakarta, Kuala Lumpur, atau Singapura. Menikmati kuliner di Jalan Bank, membeli oleh-oleh di Sawangan, belanja di Pasar Wage, mengunjungi monumen Panglima Besar Soedirman, adalah beberapa pilihan wisata kota di Purwokerto. Pemerintah kabupaten Banyumas perlu mendata ulang dan memetakan kembali potensi wisata kota yang ada di Purwokerto. Begitu pun manajemen transportasinya yang akan menghubungkan dengan objek dan atraksi wisata lain di kabupaten Banyumas dan kabupaten tetangga sebagai networking destination.

Minat masyarakat kota Purwokerto untuk mengunjungi alun-alun begitu besar. Sekarang tinggal sejauhmana pemerintah kabupaten Banyumas memiliki kepedulian terhadap potensi yang dimilikinya. Penataan alun-alun yang terus dilakukan hendaknya tetap mengarah pada pemenuhan hak rekreasi warga dan pengembangan wisata kota.  Mendapatkan ruang publik terbuka untuk menghabiskan waktu luang dan rekreasi adalah hak sosial warga yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Artikel ini pernah dimuat dengan judul: Mitologi dan Rekreasi Alun-Alun. Suara Merdeka, Sabtu 11 Oktober 2008

PARIWISATA BANYUMAS PERLU IMAGING PROJECT

NGEPIT

Bupati dan Wakil Bupati kepala daerah Banyumas terpilih sudah dilantik pada tanggal 11 April lalu. Jauh hari sebelumnya, polemik tentang pariwisata Banyumas berkembang di media massa.Hingga kini polemik dan wacana itu masih berlanjut serta belum menghasilkan kesimpulan yang jelas. Mau seperti apa dan hendak dibawa kemana pariwisata Banyumas belum ada gambaran terang bagi masyarakat. Barangkali memang karena belum ada blue print dan grand design tentang arah perkembangan dan pengembangan pariwisata di Banyumas. Bahkan landasan konsep dan filosofinya pun boleh jadi belum dirumuskan.

Pihak legislatif dan eksekutif hanya dapat memprediksi dan menargetkan angka kunjungan dan perolehan pendapatan asli daerah ( PAD ) yang disumbang sektor pariwisata. Sementara kalangan industri pariwisata mengeluhkan sarana dan prasarana kepariwisataan yang kurang memadai. Pemerintah daerah ( pemda ) hanya melihat pariwisata dari sisi economic benefit dengan cara menggenjot PAD atau menaikkan retribusi di obejk dan daya tarik wisata ( ODTW ).

Tampaknya ada kesenjangan antara political will pemda dengan service oriented komponen industri pariwisata. Bagaimana mau meningkatkan kunjungan wisatawan jika aksesibilitas menuju ODTW masih belum memadai. Sementara peraturan daerah ( perda  ) yang dihasilkan bersama antara eksekutif dan legislatif belum memberi gambaran jelas tentang arah dan konsep pengembangan pariwisata di Banyumas. Apakah selama ini sudah dirumuskan secara tegas kontribusi sektor pariwisata bagi masyarakat Banyumas, sampai kemudian muncul polemik tentang keinginan kelompok kesenian untuk bisa tampil di hotel atau restoran. Apakah sudah ada landasan filosofis yang tegas : pariwisata untuk Banyumas ataukah Banyumas untuk pariwisata?.

Membandingkan pariwisata Banyumas dengan Bali barangkali ibarat bumi dan langit. Bali adalah sebuah propinsi yang memiliki pantai, sawah, danau, hasil kerajinan, dan seni budaya yang laris manis untuk ”dijual” kepada wisatawan. Sarana prasarana dan ODTW Bali sudah dikelola secara terencana, mapan, dan profesional. Sumber daya manusia yang terlibat dalam industri pariwisata juga sudah jauh lebih maju dibanding Banyumas. Namun jauh lebih penting dari itu semua, Bali memiliki konsep dan filosofi yang sudah lama menjadi landasan pengembangan pariwisatanya.

Pariwisata Bali dilandasi oleh semangat Tourism for Bali, bukan Bali for Tourism. Semangat etis itu kemudian diperkuat konsep pengembangan pariwisata berlandaskan budaya Bali yang dijiwai falsafah Tri Hita Karana, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Setiap perda pariwisata di Bali mengacu pada konsep pariwisata budaya dan Tri Hita Karana tersebut.

Keterlibatan masyarakat Bali di sektor pariwisata pun cukup besar, baik sebagai tenaga kerja di pariwisata, sebagai perajin maupun seniman, dan keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan. Sebagai contoh, keterlibatan masyarakat adat di objek wisata Tanah Lot dan Alas Kedaton di kabupaten Tabanan yang ikut mengelola objek dan memutuskan kenaikan retribusi objek wisata. Hal serupa juga dilakukan oleh resort atau hotel berbintang untuk memberi kesempatan kepada para perajin memasarkan hasil karyanya serta sekehe ( kelompok ) kesenian tradisional untuk tampil di hotel.

Tentu saja pengembangan pariwisata Bali bukan tanpa masalah. Kerusakan lingungan dan abrasi pantai belakangan ini mulai terjadi serius. Lahan pertanian di Bali tiap tahun juga menyempit karena dimanfaatkan bisnis pariwisata. Belum lagi perubahan perilaku masyarakat dan kecemburuan sosial ekonomi antara pendatang dan masyarakat lokal. Akan tetapi permasalahan itu bukan lantaran perda yang kurang tegas, namun lebih karena kurangnya komitmen beberapa pihak terhadap perda dan aturan yang dibuat.

Keberhasilan Bali dalam pengembangan pariwisata bukan semata ditopang oleh alam, budaya, adat dan tradisinya. Keseriusan pemda di seluruh kabupaten di Bali untuk menjadikan pariwisata sebagai primadona memang patut dicontoh. Bali bukan hanya menjual produk, tetapi juga citra pariwisata secara keseluruhan: citra tentang objek wisata, citra budaya, citra masyarakat, dan cintra kondisi Bali yang damai. Bahkan saat ini Bali telah memiliki branding pariwisata : Bali Shanti, Shanti, Shanti; yang berarti Bali yang damai. Branding tersebut merupakan proyek pencitraan ( imaging project ) yang dananya diambil dari APBD Bali.

Lantas bagaimana dengan pariwisata Banyumas?. Sudahkah pemda Banyumas dan komponen industri pariwisata merapatkan barisan untuk menyusun konsep, rencana strategis, dan rencana kerja yang jelas untuk pengembangan pariwisata? Sudahkah pariwisata Banyumas memiliki branding yang menggambarkan konsep, filosofi, dan orientasi pariwisatanya?.

Sejujurnya pertanyaan-pertanyaan tersebut masih bisa berlanjut, yang pada hakikatnya ingin mengetahui seberapa serius eksekutif, legislatif, komponen industri, dan masyarakat menjadikan pariwisata sebagai lumbung pendapatan daerah. Masih banyak potensi kepariwisataan Banyumas yang belum digarap secara serius, komprehensif, holistik, integratif, dan partisipatif. Pemetaan ( mapping )  potensi pariwisata dengan demikian perlu dilakukan untuk dapat merumuskan langkah-langkah strategis berikutnya, yaitu membuat branding dan imaging project  pariwisata Banyumas.

Pencitraan acapkali memang dianggap boros biaya ( wasting money ) dan kurang penting. Namun bukankah pariwisata adalah sebuah industri tanpa cerobong asap, industri jasa yang sarat citra?. Semua berpulang pada pengambil kebijakan di Banyumas untuk segera berbenah diri di sektor pariwisata, atau tertinggal dari daerah lain di Jawa Tengah.

Artikel ini pernah dimuat dengan judul: Pencitraan Pariwisata Banyumas. Suara Merdeka, Selasa 13 Mei 2008

Kalender Wisata dan Target Kunjungan

JOGLO
Kabupaten Banyumas telah menetapkan kalender wisata 2018. Namun sayang, kalender wisata tersebut tidak dilengkapi deskripsi tentang target kunjungan di masing – masing event. Apa yang semestinya dilakukan? Ikuti lebih lengkap di:

http://www.suaramerdeka.com/smcetak/detail/28407/Tentukan-Target-Kunjungan

Membangun Pariwisata Mulai dari Desa

image_10
Desa wisata Serang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah telah berkembang pesat sesuai dengan konsep desa wisata. Berbasis agrowisata stroberi dan dikelola BUMDes. Masyarakat dilibatkan dalam kepemilikan desa wisata. Lebih lengkap baca di:

https://jateng.antaranews.com/berita/189914/membangun-pariwisata-mulai-dari-desa

Kentongan Banyumas sebagai Daya Tarik Wisata

20161103141131kentongan
Kentongan merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional yang dapat dijumpai di wilayah eks Karesidenan Banyumas. Perpaduan antara tetabuhan bambu, gerak, dan olah vokal ini bisa menjadi daya tarik wisata. Bagaimana caranya? Simak di:

http://m.antarajateng.com/detail/kentongan-banyumas-miliki-daya-tarik-wisatawan.html