Mengurai Benang Kusut Kerusuhan

KANTOR EDIT6
Kekerasan saat ini bukan hanya terjadi di jalanan, tetapi juga bisa terjadi di tempat hiburan malam,  tempat ibadah dan gedung pemerintahan. Sampai kapan kekerasan di tanah air ini berakhir?
            Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kekerasan dimana pun tidak pernah berdiri sendiri. Kekerasan senantiasa berada dalam ruang dan waktu. Bahkan agama yang dipandang sebagai ruang bagi moralitas juga tak luput menjadi ladang kekerasan. Dengan mengatasnamakan agama dan moralitas orang saling baku pukul dan merusak.
Pertandingan sepakbola yang menjunjung tinggi sportifitas kerap diwarnai kerusuhan antarsuporter. Kampus dan sekolah yang menjadi simbol kearifan dan kecerdasan juga bisa menjadi  lahan tawuran.
            Keresahan dan Kerusuhan
            Kerusuhan  biasanya berawal dari keresahan dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan kerusuhan yang bersifat manifes dan aktual, keresahan lebih bersifat laten dan potensial. Keresahan ibarat dahan kering di musim kemarau. Mudah terbakar oleh percikan api. Sumber keresahan bisa bermacam-macam yang bermuara pada konflik informal serta belum mendapat kanalisasi.
            Melonjaknya harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak  ( BBM ) bisa menjadi sumber keresahan. Kebijakan pemerintah daerah yang antirakyat, seperti penggusuran pedagang kaki lima juga dapat menjadi sumber keresahan. Begitu pun perbedaan cara pandang masyarakat tentang masalah sosial, politik, ekonomi, dan agama dapat menjadi sumber keresahan.
            Begitu banyak sumber keresahan di masyarakat, begitu banyak pula saluran atau kanal yang diperlukan untuk mengalirkan keresahan tersebut. Sayangnya, tidak semua sumber keresahan dapat dikanalisasi dengan baik, sehingga menimbulkan tindakan kontraproduktif. Kerusuhan dan tindak anarkhis yang terjadi di masyarakat adalah akibat keresahan yang menumpuk dan terlalu lama dibiarkan. Dengan sentuhan sedikit isu, keresahan itu dalam sekejap berubah menjadi kerusuhan.
            Acapkali sebuah kerusuhan dituding ditunggangi oleh pihak ketiga. Biasanya yang disebut pihak ketiga adalah orang atau kelompok yang dianggap mempunyai kepentingan tertentu di balik kerusuhan. Tentu bisa dimaklumi, kerusuhan senantiasa terjadi setelah, pada saat, atau menjelang momen tertentu, seperti pemilukada atau kenaikan harga BBM.
            Keresahan yang menjelma kerusuhan selalu mengakibatkan kerusakan. Memperbaiki kerusakan akibat kerusuhan amat mudah dilakukan. Bangunan yang rusak dapat segera dibangun kembali. Korban luka-luka juga bisa segera diobati. Menemukan dan menangkap pelaku kerusuhan tidaklah sulit. Persoalan paling rumit justru mencari dan menemukan sumber keresahan yang dapat memicu kerusuhan.
            Upaya yang biasa dilakukan pemerintah ketika terjadi kerusuhan masih sebatas memperbaiki kerusakan dan menindak pelaku kerusuhan. Andai pun sulit menemukan pelaku, maka elit politik dan aktor intelektual sering diposisikan sebagai kambing hitam. Hal itu bisa dimaklumi, setiap kerusuhan senantiasa melibatkan mobilisasi massa. Hanya orang-orang atau kelompok tertentu saja yang memiliki kognisi, informasi, dan logistik memadai yang akan mampu memobilisasi massa dalam jumlah besar.
            Benang Kusut  
            Mengurai kerusuhan di tanah air sejatinya bagai mengurai benang kusut. Tampaknya mudah, namun rumit bila tidak ditemukan simpul keruwetan. Kerusuhan dan konflik di Indonesia tidak jauh dari dimensi sosial politik dan ekonomi. Ada kekuasaan yang hendak diperebutkan dan dipertahankan. Ada sumber-sumber ekonomi yang perlu dibagi untuk banyak orang, tetapi dimonopoli segelintir orang.
            Aspek sosial politik masih dipandang sebagai ruang bagi elit saja. Sedang rakyat tetap menjadi hamba sahaya para elit. Kekuasaan yang dipegang elit bukan untuk membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik, namun untuk membangun imperium birokrasi yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ). Rakyat yang tidak sabar menghadapi penguasa tiranik seperti itu akan melakukan perlawanan dalam bentuk kerusuhan.
            Sumber-sumber ekonomi yang semestinya bisa dinikmati rakyat banyak hanya menjadi kapling sedikit orang. Rakyat yang terhimpit oleh kesulitan ekonomi dihibur oleh proyek belas kasihan pemerintah lewat bantuan langsung tunai ( BLT ). Proyek semacam itu pun tidak mudah untuk lolos dari perdebatan di DPR. Rakyat menjadi bingung dan sulit membedakan antara bantuan, niat baik, belas kasihan, tebar pesona, dan konflik elit. Jika rakyat menumpahkan keresahan dalam kerusuhan, maka elit politik ingin tampak lebih santun. Keresahan di tingkat elit diaktualisasikan dalam bentuk interpelasi atau impeachment.
            Dalam kondisi resah diperlukan pesan-pesan komunikasi yang menyejukan ( stroking message ) bagi rakyat. Pesan itu bisa diperoleh dari para ulama, tokoh agama, atau cendekiawan. Mereka dipandang sebagai elemen pejaga roh kehidupan rakyat, dan bebas dari kepentingan politik dan ekonomi.
            Sayangnya elemen tersebut saat ini banyak yang tidak lagi setia menjaga roh kehidupan. Mereka bertebaran di DPR, di departemen, di perusahaan, dan di partai politik. Sehingga pesan-pesan komunikasi yang disampaikan tidak lagi menyejukan. Ucapan dan tindakan mereka kadang justru meresahkan dan sarat kepentingan pribadi dan kelompoknya.
            Rakyat yang senantiasa resah menanggung beban hidup akan mudah menjadi massa periferal. Massa seperti ini selalu gundah dan bingung, mudah dimobilisasi untuk kepentingan elit. Ketika para tokoh, ulama, cendekiawan tidak lagi mampu memberi kesejukan, dan para elit asyik dengan perebutan kekuasaan, kepada siapa dan dengan cara apa lagi rakyat berharap atasi keresahan?
isi tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Mengurai Simpul Kerusuhan, Suara Merdeka, Senin 07 Mei 2012
Iklan

Petani dalam Kavling Politik

 

SAWAH EDIT7

Rakyat mana yang tak bangga bertemu langsung presidennya? Berdiri di dekat presiden adalah sesuatu yang membanggakan. Apalagi bisa berjabat tangan dan berbincang-bincang dengan presiden. Apalagi pula bisa ”masuk TV”, dijepret kamera kiri-kanan, depan-belakang, sungguh suatu yang tak bakal terlupakan sepanjang kehidupan seseorang. Dan, seseorang itu adalah petani, rakyat yang acapkali menjadi simbol produktivitas dan ketahanan pangan di tanah air.

Rakyat yang selalu bergulat dengan lumpur sedari pagi hingga petang. Rakyat yang tak pernah menjadi representasi tontonan televisi, lantaran sampai saat ini memang masih langka sinetron televisi yang menyuguhkan cerita kehidupan petani.

Petani di Indonesia hidup dalam lingkaran kultur agraris yang sangat kental, yang mewarnai tutur kata, sikap, dan perilaku mereka. Tutur kata polos, apa adanya, tidak menggurui, tidak eksplosif adalah karakteristik komunikasi verbal petani, khususnya petani di Tanah Jawa. Sikap hidup bersahaja, nrimo, sak madyo, dan patuh pada aturan serta pemimpin adalah juga karakteristik orientasi hidup petani. Jika kemudian para petani di Desa Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah melontarkan sumpah serapah dan membakar lahan mereka gara-gara Super Toy HL-2, maka mengundang tanda tanya. Apakah para petani itu memang benar-benar marah? Kepada siapa sesungguhnya petani ingin meluapkan amarahnya?.

” Saya sudah kapok jadi kelinci percobaan,” ungkap Tumijan dengan raut menyesal, sebagaimana ditulis Kompas, Senin 15 September 2008, halaman 21. Dia jera menanam padi Super Toy HL-2. Sebab, dari 440 ubin sawah miliknya ( satu ubin sama dengan 14 meter persegi ) yang ditanami padi Super Toy HL-2 hanya dihasilkan 1,05 kuintal gabah kering panen ( GKP ). Sebaliknya, lahan seluas 250 ubin sisanya yang dia tanami padi IR-64 ternyata mampu menghasilkan 42 kuintal GKP. Hal itu memang cermin sikap apatis dan pasrah dari seorang petani. Akan tetapi benarkah kosa kata fatalistik itu memang keluar dari lubuk hati dan mulut petani Desa Grabag, Purworejo? Sulit untuk dijelaskan, apakah petani memang marah atau ada yang ngompor-ngompori untuk marah.

Sudah terlalu lama petani senantiasa menjadi obyek politik, sebagai tunggangan politik dan terus berada dalam lingkaran kavling politik. Politisasi petani terjadi sejak republik Indonesia belum berdiri dengan kewajiban menyetor upeti dan wajib tunduk kepada raja. Ketika Indonesia merdeka, petani tetap berada dalam lingkaran politik. Orde Lama dengan Soekarno sebagai sosok penguasa telah melahirkan ”kaum marhaen”, simbol petani dan rakyat kecil. Kini  marhaen cenderung menjadi ”ideologi” politik.

Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto, petani pun masih menjadi kavling politik yang menyuburkan ”ideologi” pembangunan. Lebih dari tiga dasawarsa Soeharto bertahan di tampuk kekuasaan dengan ”ideologi pembangunan” yang melandasi jalannya roda pemerintahan. Para petani di desa menjadi sahabat setia Soeharto. Setiap kunjungan ke berbagai pelosok desa, Soeharto senantiasa menyempatkan diri berbincang dengan petani. Petani pun selalu manggut-manggut, meski sekian lama mereka tidak menyadari betapa sesungguhnya mereka sekadar menjadi lahan legitimisasi politik rezim.

Orde Reformasi, dimana simbol kebebasan, keterbukaan, dan akuntabilitas semestinya mengejawantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata tidak mengubah segalanya. Para petani tetap menjadi ajang perebutan kepentingan politik. Ketika masa kampanye Pemilu tahun 2004, di Jakarta terbentuk Koalisi Kebangsaan untuk kepentingan mengantar Megawati Soekarnoputri ke kursi prersiden. Tak mau kalah, Susilo Bambang Yudhoyono pun menggalang Koalisi Kerakyatan dan mendeklarasikannya di rumah seorang petani miskin bernama Mayar, di Cikeas Udik, Bogor.

Sejak swasembada pangan tumbang di akhir tahun 1980-an, nasib petani kian tak pasti. Jalan pintas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi ketersediaan pangan adalah mengimpor bahan pangan dari luar negeri, baik langsung maupun tak langsung. Selain impor beras, secara tidak langsung pemerintah juga mengimpor benih maupun pupuk. Petani sama sekali tidak mampu berkutik. Kultur agraris mengajarkan untuk percaya kepada pemimpin. Maka apa pun yang diputuskan pemerintah, petani manutmanut saja. Persis ketika Presiden Yudhoyono melakukan panen raya di Desa Grabag, Purworejo serta mengajak petani menanam Super Toy HL-2, mereka juga menurut saja.

Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan tak juga mampu mengangkat harkat martabat petani. Begitu pun Keppres nomor 132 /2001 yang diperbaharui dengan Perpres nomor 83 / 2006  tentang Dewan Ketahanan Pangan belum dapat mengeluarkan petani dari lingkaran kavling politik. Liberalisasi perdagangan yang disodokkan oleh Letter of Intent IMF tahun 1998 telah menimbulkan krisis pangan.

Mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh WTO, sesuai Agreement on Agriculture 1995, membuat akses pasar terbuka lebar. Bea masuk diturunkan dramatis, bahkan hingga nol persen seperti yang dilakukan terhadap impor kedelai            ( 1998, 2008 ) dan beras ( 1998). Harga pangan impor pun sejak 1995 menjadi semakin murah, sehingga pasar dan harga domestik tidak mampu lagi bersaing. Dan, petani pun semakin terpuruk. ( Isroil Samihardjo, 2008: 113)

Begitulah petani selalu diposisikan. Menjadi sokoguru ketahanan pangan di tanah air, sekaligus sarana legitimasi keberpihakan penguasa kepada rakyat. Ketika suhu politik memanas di Jakarta awal tahun 2007, Presiden Yudhoyono beserta rombongan mengunjungi Gorontalo. Di provinsi ini, dengan pakaian safari dan didampingi istrinya, Ny Ani Yudhoyono, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Presiden nyemplung ke sawah bertelanjang kaki untuk menanam padi ( Kompas, Senin 15 September 2008 ). Situasi yang nyaris tak jauh berbeda tatkala Soeharto dan Ibu Tien juga rajin menyambangi petani di penjuru tanah air. Faktanya, petani tetap saja kesulitan mengakses informasi terkait harga dan distribusi pupuk. Petani masih saja lemah ketika berhadapan dengan para pengusaha yang bersekongkol dengan penguasa untuk memaksakan pola tanam sesuai kepentingan industri dan kekuasaan.

Sesungguhnya apa yang terjadi dengan Super Toy HL-2 adalah upaya menemukan gagasan baru yang implementatif dan mudah terkontrol. Hanya sayang, upaya tersebut dilakukan dengan leapfrog, yaitu lompatan katak yang mengabaikan kaidah-kaidah akademis. Dalam pemerintahan orde baru pun dikenal gagasan implementatif, seperti intensifikasi khusus dan panca usaha tani. Namun gagasan tersebut mengabaikan mekanisme kontrol petani, sehingga apa pun yang ”di-inpres-kan” akan dipatuhi petani.

Isu kegagalan Super Toy HL-2  memang terasa begitu cepat menyebar dan membesar. Hampir seluruh media massa di tanah air mengangkat isu Super Toy HL-2 menjadi head line.  Padahal kegagalan di lapangan seperti terjadi dalam kasus Super Toy HL-2 merupakan hal biasa dalam dunia riset. Alasan kegagalan sudah bisa cepat diurai: ada kesalahan prosedur yang menyangkut uji multilokasi, uji adaptasi, dan obyektivitas. Bahwa ada ketergesa-gesaan dalam pelepasan varietas di pasar, memang. Bahwa ada ketidaksabaran petani untuk mendapatkan varietas padi yang benar-benar unggul, memang. Bahwa inovasi kreatif petani patut dihargai, betul adanya.

Meski demikian, mengeksploitasi kegagalan inovasi pertanian itu untuk kepentingan politik tentunya justru tidak menyelesaikan masalah ketahanan pangan. Aroma politik dalam kasus Super Toy HL-2 menjadi terasa kental. Keberadaan Heru Lelono, Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah sebagai salah satu penggagas proyek tersebut makin menyulut kontroversi berbau politik. Dan lagi-lagi, petani yang setiap hari bergelut dengan padi dan lumpur menjadi korban kepentingan politik.

Adakah heboh kasus Super Toy HL-2 sebagai upaya membidik Susilo Bambang Yudhoyono jelang pemilu 2009?. Terlalu dini untuk berspekulasi. Apalagi bidang isu dan wilayah kasus terlalu kecil untuk menjatuhkan kredibilitas dan merusak citra sosok sekaliber Yudhoyono. Ibarat melumpuhkan gajah besar di padang belantara hanya dengan senapan angin. Ataukah ini sekadar black campaign yang sengaja dimainkan di tengah realitas kegagalan Super Toy HL-2 ? Apa pun alasannya, petani tidak ingin selalu berada dalam lingkaran kavling politik untuk kepentingan kekuasaan. Apalagi kekuasaan yang tak pernah berpihak kepada mereka.

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Kontribusi Volume 1 Edisi 1, Oktober 2008. Penerbit Lembaga Penelitian Unsoed: Purwokerto

Adat Perkawinan Keluarga “Wong Kalang”

LUKISAN BONUZ EDIT2
Di kabupaten Kebumen, Jawa Tengah terdapat kelompok yang disebut Wong Kalang. Mereka banyak yang menggeluti dunia usaha. Sisi menarik dari Wong Kalang adalah pola dan adat perkawinan yang bersifat endogami. Bagaimana kisah lengkap etnografi adat perkawinan Wong Kalang? Simak selengkapnya di: http://komunikasi.fisip.unsoed.ac.id/node/89

Melestarikan Kesenian Banyumas

JEGANG1

Mungkinkah budaya dan kesenian tradisional Banyumas punah?. Apakah masyarakat Banyumas 50 tahun ke depan masih dapat menyaksikan kesenian lengger, calung, ebeg, kenthongan ,buncis, begalan, ujungan, dhames,  dan sebagainya?. Akankah kesenian tradisional Banyumas juga bernasib sama seperti wayang wong, kethoprak, ludruk, dan lenong?.
            Pertanyaan – pertanyaan tersebut bukan mengada-ada. Beberapa kesenian tradisional Banyumas berada dalam kondisi dilematis, hidup enggan mati tak mau. Di satu sisi ada gairah dari masyarakat untuk berkesenian. Namun di lain sisi perhatian dan pembinaan kesenian oleh pemerintah  atau instansi terkait memrihatinkan.
            Paling tidak itulah yang dirasakan Pamong Budaya Kawedanan Banyumas. ( Suara Merdeka, 21 / 1 hal 32 ). Indikatornya adalah semakin jarangnya kelompok yang mementaskan kesenian tradisional Banyumas. Saat ini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Banyumas sedang melakukan dokumentasi kesenian tradisional, agar dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi muda. Upaya itu akan menjadi sia-sia bila tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk melestarikannya.
            Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kesenian tradisional tidak terlepas dari orientasi pembangunan yang keberhasilannya selalu diukur secara fisik dan ekonomis. Pembangunan di kabupaten dianggap berhasil bila setiap tahun terjadi peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah ( PAD ). Sedangkan kesenian belum dianggap investasi yang dapat menyejahterakan rakyat, lantaran hanya dipandang sebagai tontonan dan santapan rohani belaka..
            Pelestarian
            Tidak ada pilihan lain bagi para pemangku budaya Banyumas, kecuali melestarikan kesenian tradisional agar tidak punah ditelan jaman. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah menggeser kesenian tradisional. Media massa menyajikan hiburan dan tontonan 24 jam non stop, menggusur kesenian tradisional yang sarat tuntunan.
            Pelestarian kesenian tradisional Banyumas dapat dilakukan dalam tiga langkah, yaitu  edukasional, institusional, dan relasional. Langkah edukasional dapat dilakukan melalui kebijakan Dinas Pendidikan untuk memasukkan kesenian tradisional Banyumas sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah, mulai dari SD hingga SMU. Langkah ini tidak mudah, mengingat belum semua guru sekolah sepaham dan memandang penting kesenian tradisional dalam proses pembangunan bangsa. Padahal kesenian tradisional merupakan ciri suatu  daerah atau bangsa.
            Langkah institusional dilakukan dengan membentuk semakin banyak kelompok atau lembaga kebudayaan yang peduli terhadap perkembangan kesenian tradisional Banyumas. Di Bali hampir setiap desa memiliki sekehe atau kelompok kesenian yang berperan melakukan pengorganisasian, pelatihan, pengaderan, dan pertunjukan kesenian tradisional. Tentu saja pemerintah daerah turut terlibat dalam proses pembinaan kelompok kesenian tersebut.
Oleh karenanya langkah institusional ini perlu didukung oleh kebijakan berupa Perda yang mengatur tentang pembinaan dan pelestarian kesenian tradisional Banyumas. Kesenian Buncis pernah menjadi ciri dan bagian dari kesenian tradisional Banyumas 50 tahun silam. Saat ini, kelompok kesenian Buncis nyaris punah.
            Langkah relasional merupakan tantangan untuk melihat sejauh mana berbagai instansi dan elemen masyarakat Banyumas memiliki kepedulian bersama membina dan melestarikan kesenian tradisional. Hasil penelitian menujukkan, kelompok kesenian di Banyumas lemah pengorganisasian dan pendanaan untuk maintenance peralatan dan operasional kesenian (Chusmeru, 2010 ). Diperlukan sinergisitas antarelemen dalam menghidupkan kesenian tradisional Banyumas.
            Sesungguhnya hotel, restoran, biro perjalanan, pengelola objek wisata, dan komponen pariwisata lain di Banyumas merasa diuntungkan oleh keberadaan kesenian tradisional.  Begitu pula perguruan tinggi yang selama ini banyak melakukan kajian tentang seni dan budaya. Mengapa tidak bergandeng tangan untuk mencegah punahnya kesenian tradional Banyumas?

Reformasi Birokrasi melalui Komunikasi ‘Blusukan’

KANTOR EDIT6

Setidaknya ada dua kata yang populer di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni ‘kerja’ dan ‘blusukan’. Penamaan kabinet ‘kerja’ atau slogan ‘kerja-kerja-kerja’ seolah ingin memberi kesan bahwa pemerintahan baru ini serius ingin segera membuktikan kinerja, sebagaimana harapan besar masyarakat terhadapnya. Sedangkan istilah ‘blusukan’ lebih melekat pada sosok Jokowi, sejak yang bersangkutan menjadi walikota Solo dan kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta. Istilah yang menggambarkan gaya kepemimpinan Jokowi, yang nampaknya ingin dijadikan sebagai sebuah ‘budaya’ dalam kabinetnya. Tak heran, setelah dilantik, para menteri segera menyebar, melakukan blusukan ke wilayah terkait.

Di antara ‘PR’ besar pemerintahan Jokowi—yang harus menjadi objek semangat ‘kerja’ itu,  adalah kondisi birokrasi di negeri ini yang masih jauh dari ideal. Ada persoalan yang kompleks dalam birokrasi, mulai dari kultur, peraturan, struktur organisasi, sumber daya manusia, hingga persoalan pelayanan publik yang selalu dikeluhkan masyarakat. Menurut survei Political Economic Risk Consultancy pada 2012, sebagaimana dikutip Eko Prasojo (Kompas, 25/11/2014), Indeks Efisiensi Pemerintahan di Indonesia adalah 8,37 (dari skor 1 terbaik dan 10 terburuk). Indeks Keaktifan Pemerintahan di Indonesia pada 2013, menurut Forum Ekonomi Dunia adalah 42 (dari skala 1 terburuk dan 100 terbaik). Indeks Persepsi Korupsi menurut International Transparancy pada 2013 adalah 32 (dari skala 1 terburuk, dan 100 terbaik). Sedangkan untuk kemudahan berbisnis pada 2014, menurut Bank Dunia, berada pada peringkat ke-120.  Begitulah wajah birokrasi kita. Padahal, seperti kata Mark Turner (1998), peneliti dari University of Canberra, performa birokrasi menentukan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Singapura dan Malaysia, misalnya, 50 tahun terakhir mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, peningkatan tingkat harapan hidup, dan kemajuan pendidikan dimulai dari perbaikan performa birokrasi yang juga mengagumkan.

 

Perspektif Komunikasi Blusukan

‘Blusukan’, baik dilakukan secara langsung mapun melalui telekonferensi E-Blusukan,  sebagai sebuah gaya komunikasi bisa menjadi salah satu jalan untuk membenahi birokrasi. Tapi sebelumnya, marilah kita coba bedah makna blusukan, khususnya dalam perspektif komunikasi. Diambil dari istilah bahasa Jawa, secara mudah, ‘blusukan’ bisa kita artikan sebagai aktivitas menyusuri wilayah sempit, misalnya berupa gang, di wilayah pinggiran atau kampung, yang selama ini tidak mudah dijangkau atau tidak kelihatan dari kawasan elite. Bagi seorang pemimpin atau penguasa, ‘blusukan’ merupakan salah satu cara mendekat, bahkan secara fisik, dengan bawahan atau rakyatnya. Sebelumnya ada istilah yang lebih umum, yakni turun ke bawah (turba). ‘Blusukan’ merupakan bentuk ‘turba’ yang lebih empatik, ketika tak ada sekat struktural antara pemimpin dengan mereka yang dipimpinnya. Maka momen ‘blusukan’ pun seringkali lebih bersifat spontan, tanpa persiapan khusus, bahkan tanpa pemberitahuan kepada orang atau subjek yang dikunjungi. Dengan begitu, banyak hal baru, otentik, dan faktual, yang akan dilihat seorang pemimpin. Dia misalnya, akan melihat langsung bagaimana kondisi infrastruktur pada jalur yang dilewatinya, atau melihat bagaimana kondisi, suasana, harapan-harapan orang atau komunitas yang disambanginya.

Dalam perspektif komunikasi politik, ‘blusukan’ setidaknya bisa kita maknai dalam dua dimensi. Pertama, pilihan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seseorang akan nampak dari cara dia berkomunikasi. Uniknya, pada setiap presiden yang pernah memimpin negeri ini, kita melihat gaya komunikasi yang unik. Ada Soekarno–yang lahir dari masa revolusi, dengan gaya komunikasi publiknya yang memukau: retorika yang menggerakkan. Sebuah gaya komunikasi yang relevan dengan zamannya, di mana aspek-aspek simbolik dalam komunikasi menjadi penting, karena fungsinya sebagai perekat gerakan massa. Jika Soekarno berkomunikasi dengan terbuka (high content, low context), lain lagi dengan Soeharto yang membawa gaya kepemimpinan Jawa (high context, low content). Soeharto tak banyak bicara, juga tak cakap beretorika, tapi efektif menggerakkan kekuatan birokrasinya. Atas nama stabilitias, banyak eufimisme dalam komunikasi publik di era Soeharto. Gaya komunikasi yang berbeda juga kita temukan pada Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi saat ini. Jokowi bersuku Jawa, tapi gaya komunikasinya berbeda dengan gaya ‘nJawani’ seperti ditunjukkan Soeharto atau SBY. Mungkin karena latar belakangnya, yang membuat Jokowi berbeda. Jokowi bukan berasal dari keluarga ningrat Jawa seperti Soeharto atau SBY. Dan gaya ‘blusukan’ seolah menjadi antitesis gaya kepemimpinan Jawa (sebagaimana ditunjukkan oleh raja-raja Mataram) yang berjarak dengan rakyat. Sekadar catatan, di era Mataram, komunikasi (melalui strategi bahasa) bahkan menjadi alat untuk mengokohkan kekuasaan. Munculnya strata dalam bahasa, konon muncul di masa itu, sebagai upaya penciptaan jarak sosial (social distance) antara raja/ bangsawan dengan rakyat jelata (Moejanto, 1987). Jika raja Mataram melakukan konsolidasi kekuasaan melalui penciptaan jarak sosial, Jokowi justru sebaliknya, membangun kekuasaan dengan mendekatkan jarak antara pemimpin dan rakyat melalui ‘blusukan’. Ketika presiden dan rakyat tak berjarak, maka sumbat-sumbat komunikasi bisa dihilangkan. Tak ada jenjang birokrasi yang mereduksi informasi. Presiden bisa mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi rakyat.

Kedua, ‘blusukan’ sebagai pesan simbolik. Sebagai aktivitas kepresidenan, ‘blusukan’ tentu nampak sederhana, artifisial, karikatif, atau bagi kalangan yang tak suka, disebut lebih bernuansa pencitraan. Tuduhan atau anggapan yang wajar, setidaknya jika dilihat dari sisi dampak langsungnya. Dengan mudah kita bisa mempertanyakan, apa yang bisa diperoleh presiden dalam dialog singkat dengan rakyat itu? Berapa banyak presiden punya waktu untuk blusukan? Apalagi dengan fakta Indonesia yang membentang luas ini, berapa tempat yang mampu dikunjungi presiden? Termasuk, segala pertanyaan seputar efektifitas komunikasi atau dialog yang tak terencana seperti itu. Namun, sebagai bentuk komunikasi simbolik, ‘blusukan’ akan menemukan relevansinya. Sebagai pesan simbolik, ‘blusukan’ adalah proses komunikasi eksternal (presiden kepada masyarakat secara umum) dan internal (presiden kepada jajaran pemerintahn) sekaligus. Kepada publik, presiden ingin menunjukkan kehadiran fisiknya. Presiden seolah ingin memberi pesan: pada setiap masalah rakyat, presiden akan hadir. Maka, presiden datang mengunjungi pengungsi Sinabung, menyapa pedagang Pasar Tanah Abang, juga melihat kondisi irigrasi di daerah. Apalagi presiden datang dengan protokoler yang ramah: pengawal secukupnya, tampilan baju sederhana. Gaya ini seolah ingin menegaskan atau merealisasikan semboyan kampanye: ‘Jokowi dalah kita’. Kehadiran fisik melalui ‘blusukan’ diharapkan mampu menciptakan suasana batin yang nyaman antara presiden dan rakyat.

Secara internal, gaya ‘blusukan’ Jokowi membawa pesan bagi jajaran di bawahnya: pemerintah itu pelayan masyarakat. Karenanya, pemerintah harus menyongsong bola, aktif melihat persoalan, bukan duduk di balik meja, apalagi menutup pintu bagi masyarakat. Ini semacam ruh, yang harus menjiwai karakter jajaran pemerintah (birokrasi). Secara impulsif, mungkin itu yang kita lihat dari perilaku anggota kabinet tak lama setelah dilantik. Masing-masing kemudian blusukan ke wilayah kerjanya. Ada yang ke pasar, tempat wisata, penampungan TKI, atau ke tokoh-tokoh yang menjadi stakeholder kementerian terkait. Tentu, yang lebih penting bukan peristiwa ‘blusukan’-nya, tetapi kemauan para menteri itu untuk melihat persoalan secara lebih cepat, dekat dan akurat. Inilah salah satu simpul dari penataan birokrasi: komunikasi yang tersumbat. Hierarki—sebagai salah satu karakter brokrasi (Weber, 1947), memberikan peluang distorsi dalam arus informasi. Struktur yang berjenjang seringkali mereduksi atau bahkan menghambat informasi. Sebuah informasi dari bawah kadang tak diterima secara lengkap oleh pimpinan level atas, atau bahkan banyak informasi yang tidak sampai ke atas. Kultur ABS (Asal Bapak Senang) sudah mendarah daging dalam birokrasi kita, sehingga bawahan hanya melaporkan informasi yang menyenangkan bagi atasan. ‘Blusukan’ ibarat jalan pintas (shortcut), yang sesekali perlu dilakukan, untuk mengatasi sumbatan-sumbatan dalam birokrasi. Dalam komunikasi organisasi, ini bisa dikategorikan sebagai The Equalitarian Style, gaya komunikasi dua arah yang dilandasi aspek kesamaan (Tubbs & Moss, 1990). Pemimpin bisa berdialog langsung dengan mereka yang berada di lapis bawah tanpa sekat-sekat struktural.

Dalam agenda reformasi aparat pemerintahan, lebih dari sekadar kegiatan, ‘blusukan’ harus ditangkap pesan substansialnya, yakni komunikasi egaliter (equalitarian style), yang bisa diterapkan dalam berbagai bentuk komunikasi birokrasi, baik internal maupun eksternal. Misalnya, secara internal, gaya ini harus menyatu pada karakter kepemimpinan, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan mendorong pencapaian tujuan, yakni (1)  Fungsi kontrol untuk mengendalikan semua entitas yang ada dalam organisasi; (2)  Fungsi motivasi yang memberikan dorongan dan apa yang harus dilakukan; (3)  Fungsi pengungkapan emosional dalam hubungan kerja; dan (4)  fungsi informatif dalam pengambilan keputusan (Robbins, 2001).

Secara eksternal, aspek kesetaraan dan transparansi (sebagai karakter ‘blusukan’) dalam komunikasi mutlak adanya. Misalnya dalam agenda good governance—sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi, lembaga publik dituntut untuk mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Zein, 2006). Masyarakat harus mendapatkan pintu akses informasi dari birokrasi. Masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban para pejabat publik, karena mereka dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Secara konstitusional, transparansi lembaga publik ini bahkan telah menjadi amanah Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang– undang ini pada intinya mewajibkan lembaga pemerintah sebagai badan publik harus mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai pengguna informasi. Sayang kultur birokrasi yang cenderung tertutup dan berjarak dengan masyarakat menjadi hambatan dalam realisasi UU tersebut. Di sinilah, kembali ruh ‘blusukan’ menjadi pesan penting. Jika presiden saja sudah mempelopori cara berkomunikasi yang egliter dengan masyarakat, maka jajaran birokrasi di bawahnya tak punya alasan untuk bersikap lain.

Aspek eksternal lainnya, tentu saja ada pada ujung birokrasi yang berupa pelayanan pada masyarakat. Buruknya pelayanan telah menjadi problem akut birokrasi. Pemerintahan terus berganti, tapi kultur birokrasi yang rumit, berbelit-belit, seolah tak pernah berubah, sampai-sampai untuk segala pelayanan yang terkesan ruwet, bertele-tele, kita sematkan kata sifat ‘birokratis’. Jadi, birokrasi telah identik dengan segala hal yang berbau rumit. Ungkapan ‘jika bisa dibuat sulit, kenapa dipermudah?’ pun menjadi olok-olok bagi kinerja para aparat negara. Ini semua berakar dari cara pandang birokrat sebagai penguasa, bukan pelayan. Sebuah mindset yang nampaknya hendak dikikis Presiden Jokowi melalui kultur ‘blusukan’. Sekali lagi, ‘blusukan’ adalah ikhtiar seorang pemimpin untuk menjadi pelayan masyarakat. Rakyat telah memberikan kepercayaan (melalui pemilu), maka rakyatlah pemegang otoritas yang sesungguhnya. Presiden tak lebih dari seorang mandataris yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada pemilik otoritas. Hal yang sama mestinya juga dirasakan oleh para birokrat di bawah presiden. Rakyat adalah pembayar pajak, sedangkan aparat pemerintahan (birokrat) dibayar oleh pajak. Maka sudah menjadi keharusan para pembayar pajak itu mendapatkan pelayanan prima.

Sebagai sebuah komunikasi simbolik, ‘blusukan’ menjadi relevan ketika berdaya kekuatan, melalui transformasi nilai dan budaya birokrasi kita. Ini menjadi tantangan bagi jajaran birojrasi di bawah presiden, mulai dari kementerian. Dengan kata lain, sisi simbolik itu cukup pada presiden dengan segala ritus ‘blusukan’nya, sementera kementerian harus menerjemahkannya dalam kebijakan-kebijakan nyata. Kita menghargai kampanye hidup sederhana para menteri, tetapi itu akan menjadi olok-olok ketika lebih berdimensi artifisial, misalnya himbauan makan singkong bagi PNS. Kementerian harus membuat langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, berbasis nilai-nilai kesederhanaan dan empati sosial.

 

E-Blusukan dan Reformasi Birokrasi

Presiden Jokowi melakukan telekonferensi dengan tenaga kerja Indonesia ( TKI ) di berbagai negara. Telekonferensi dilakukan di kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Minggu 30 November 2014.. Setelah mendengarkan keluh kesah dari para TKI di delapan negara terkait pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ( KTKLN ), Presiden langsung menginstruksikan kementrian terkait untuk menghapus kartu tersebut.

Telekonferensi yang dilakukan Presiden dapat dikatakan sebagai E-Blusukan, yaitu metode blusukan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi informasi elektronika. Dalam konteks reformasi birokrasi di tanah air, E-Blusukan memang efektif dan efisien, karena dapat bertatap muka dengan masyarakat dan para pejabat secara visual, massif, dan murah, bila dibandingkan dengan melakukan kunjungan ke berbagai negara dengan membawa rombongan menteri.

Pada dasarnya E-Blusukan merupakan penerapan teknologi komunikasi dan informasi untuk menggantikan proses komunikasi tatap muka secara interpersonal. Telekonferensi itu bisa juga dilakukan di berbagai provinsi, kota, kecamatan, maupun desa di tanah air. Teknologi memang diciptakan untuk mencerdaskan dan memudahkan. Namun penerapan teknologi bukan semata persoalan teknis semata. Sebagaimana dikatakan Arnold Pacey ( 2000 :  6 ), penerapan teknologi akan berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan dalam berbagai aktivitas dan tatanan sistem yang akan melibatkan masyarakat, tata kelola, dan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan.

Oleh sebab itu, penerapan E-Blusukan yang dilakukan Presiden Jokowi sebagai upaya reformasi birokrasi mesti mempertimbangan tiga aspek, seperti diungkapkan Arnold Pacey, yaitu aspek teknik, budaya, dan organisasi. E-Blusukan bukan sekadar telekonferensi, bukan semata pamer kemajuan teknologi komunikasi, apalagi sekadar pencitraan. Telekonferensi Presiden dengan masyarakat atau aparatur di daerah juga menyangkut hardware dan liveware. Pengetahuan masyarakat akan teknik dan teknologi telekonferensi mesti terbangun terlebih dahulu. Apalagi bila konten E-Blusukan adalah tentang reformasi birokrasi, maka liveware masyarakat tentang reformasi dan bikrokrasi harus memadai. Persoalan miskomunikasi akan terjadi apabila aparatur dan masyarakat di bawah pemerintahan Jokowi belum memahami arah reformasi birokrasi yang dimaksud.

E-Blusukan  juga berkaitan dengan aspek budaya masyarakat, baik secara personal maupun komunal. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tentang komunikasi interpersonal mensyaratkan kehadiran secara fisik seseorang dalam proses komunikasi. Telekonferensi memang menghadirkan secara visual wajah presiden dan para menteri. Namun kepercayaan masyarakat akan kesungguhan keberhasilan ( belief in progress ) dari reformasi birokrasi masih perlu diuji lewat E-Blusukan ini. Dalam pemahaman masyarakat, bertemu, berkunjung, atau bertatap muka adalah sebuah momentum perjumpaan secara fisik, karena mereka dapat leluasa mencermati ekspresi nonverbal orang lain. Kesungguhan Presiden atau Menteri dalam melakukan reformasi birokrasi akan dinilai bukan hanya dari ucapan, tetapi juga ekspresi wajah, tangan, tubuh, dan sebagainya.

Aspek organisasi dari E-Blusukan adalah menyangkut disain perencanaan reformasi birokrasi dan kesiapan jajaran pemerintahan dalam melakukan reformasi birokrasi. Jika disimak bahwa nama pemerintahan Jokowi adalah Kabinet Kerja, maka tidak ada alasan bagi semua kementrian untuk tidak melaksanakan reformasi birokrasi. Persolanaanya adalah, apakah sejauh ini sudah tersedia disain yang jelas dan terukur tentang apa, siapa, dan bagaimana reformasi birokrasi itu.

Sebagaimana halnya teknologi yang perlu kesiapan dan adaptasi budaya masyarakatnya, E-Blusukan juga memerlukan kesiapan dan adaptasi itu. Adaptasi masyarakat dan aparatur pemerintahan Jokowi yang terlambat terhadap E-Blusukan, justru akan menimbulkan mispersepsi terhadap gagasan reformasi birokrasi melalui telekonferensi. Lebih celaka lagi, E-Blusukan bukan dipandang sebagai terobosan kreatif dan inovatif dari pemerintahan Jokowi, tetapi tak lebih sebagai proyek pencitraan belaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka:

 

Moedjanto, G. 1987. Konsep kekuasaan Jawa : penerapannya oleh raja-raja Mataram.
            Yogyakarta: Kanisius.

Pacey, Arnold, 2000. Ninth Edition. The Culture of Technology. Massachusetts : The MIT        Press Cambridge.

Prasojo, Eko. “Tantangan Birokrasi Pemerintahan Jokowi-JK”, dalam Harian Kompas,

25 November 2014.

 

Robbins, S.P. 2001. Organizational behavior. New Jersey: Prentice-Hall.

 

Tubbs, Steward L. & Moss, Sylvia. 1990. Human Communication. New York: McGraw-Hill

 

Turner, Mark. 1998. Central-Local Relations in the Asia-Pacific: Convergence or

Divergence? in Martin Minogue, Charles Polidano, and David Hulme, eds., Beyond

 the New Public Management: Changing Ideas and Practices in Governance, pp.

246–259. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

 

Weber, Max. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. New York:

The Free Press.

 

Zein, Kurniawan. 2006. “Birokrasi sebagai Abdi Masyarakat” (Sekilas Pandang Birokrasi di

Indonesia) dalam buku Mengurai Benang Kusut Birokrasi. Jakarta: LKJ-PIRAC

Tulisan ini bersama:

Edi Santoso dan Chusmeru, Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Dimuat di : Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 16, Desember, 2014,  Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2014

Lawan Hoaks dengan Integrasi Nasional dan Dialog Lintas Agama

LUKISAN BONUZ EDIT3

Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan berat di tengah upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu dalam kemajemukan. Tantangan itu bukan berasal dari ideologi asing atau globalisasi teknologi informasi semata. Tantangan berat itu justru datang dari sikap dan perilaku bangsa kita yang ingkar pada realtias kebangsaan dan keberagaman.

Perbedaan cara pandang bukan diselesaikan dengan cara dialog atau musyawarah, tetapi dipilih jalan pertentangan, pertikaian, dan kekerasan. Perbedaan agama, etnis, latar belakang politik; bukan dimaknai sebagai anugerah perbedaan dalam nasionalisme, namun dianggap sebagai sumber ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan. Orang dengan mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain hanya karena berbeda suku, agama, atau afiliasi politik.

Kekerasan demi kekerasan menjadi bagian dari keseharian bangsa ini. Pelaku dan korban kekerasan pun bukan hanya menimpa masyarakat biasa, tetapi juga pejabat negara. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Novel Baswedan mengalami tindak kekerasan di tengah upaya mengungkap dan memberantas korupsi. M Alzahra alias Joya yang dituduh mencuri di salah satu masjid di Bekasi, meninggal karena dihakimi massa dengan cara yang sangat sadis. Padahal almarhum dikenal sebagai sosok yang taat beribadah.

Fitnah, kebohongan, dan ujaran kebencian juga mewarnai kehidupan masyarakat kita. Orang begitu mudah menuduh, mengumpat, dan menyiarkan kabar bohong tanpa didukung oleh  informasi yang benar dan lengkap. Perbedaan dan kemajemukan tidak disyukuri sebagai anugerah bangsa, tetapi justru dijadikan modal untuk menciptakan ujaran kebencian. Bahkan, fitnah dan ujaran kebencian telah menjadi komoditas bisnis. Terbongkarnya jaringan Saracen menunjukkan, betapa bangsa ini rapuh dengan mengorbankan nasionalisme dalam kemajemukan hanya untuk kepentingan uang.

Mengapa bangsa kita begitu mudah tersulut emosi dan melakukan kekerasan? Mengapa kebohongan menjadi ladang penghidupan sebagian orang? Menyongsong peringatan hari Sumpah Pemuda, patut kita merenung untuk mencari jawabnya.

Akar Kekerasan

Kekerasan saat ini menjadi realitas sosial yang dapat dijumpai setiap saat dan di setiap tempat di tanah air. Kekerasan bisa terjadi di kota dan di desa. Menurut Franz Magnis Suseno (2000: ix), kekerasan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Transformasi masyarakat akibat modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat senantiasa dalam ketegangan. Disorientasi, dislokasi, dan disfungsionalisasi terjadi. Pengelolaan konflik pada masyarakat tradisional tidak lagi mempan dalam menghadapi kemajemukan. Kecenderungan yang muncul adalah primordialistik dan perilaku agresif ketika modernisasi tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan.

Lebih lanjut, Magnis Suseno mengatakan bahwa akumulasi kebencian dalam masyarakat juga memicu tindak kekerasan. Akumulasi itu tampak dalam munculnya tendensi eksklusif di lingkungan etnik maupun agama. Kecurigaan etnik dan agama memang merupakan konsekuensi dari masyarakat majemuk seperti Indonesia. Sebagaimana dinyatakan Nasikun ( 1996: 7), masyarakat majemuk memiliki kecenderungan mengidap konflik yang kronis dalam hubungan antarkelompok. Oleh sebab itu, integrasi nasional menjadi masalah serius bagi masyarakat yang majemuk.

Magnis Suseno (2000: x) juga mengidikasi, bahwa mudahnya bangsa kita terprovokasi untuk melakukan kekerasan karena masyarakat yang sakit. Pertikaian antarwarga yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele bisa berakhir dengan saling membunuh. Warga desa saling berperang karena masalah perbedaan suku dan kepercayaan. Bahkan, pertandingan olah raga yang mestinya dilandasi sportivitas ternyata juga mengandung letusan kekerasan. Masyarakat kehilangan kemampuan untuk bersolidaritas melebihi lingkungan primordialnya.

Kemajemukan atau keragaman etnis, agama, dan budaya harus dikelola dengan baik agar tidak memicu konflik di masyarakat. Keragaman budaya, misalnya, sering dianggap sebagai penerimaan segala perbedaan, tanpa memandang nilai baik dan buruk yang terkandung dalam keragaman itu. Sejatinya, anggapan tersebut tidak seutuhnya benar. Sebab, keragaman budaya harus bernilai mutual understanding, yaitu kesamaan persepsi antara kelompok yang berbeda. (Dedi Kurnia Syah, 2016: 39).

Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mudah menerima sesuatu hal yang menurut anggapan mereka tidak lazim. Kearifan lokal mesti dijaga dengan tidak memaksakan nilai-nilai budaya kepada kelompok lain, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Pernikahan sejenis misalnya, bukan hanya persoalan legalitas dan hak asasi manusia. Persoalan tersebut juga masuk dalam ranah agama dan lintasbudaya yang perlu dipertimbangkan untuk keberlangsungan budaya itu sendiri. Meski bangsa ini memiliki ragam budaya, namun ada nilai-nilai budaya dan agama yang juga perlu dihormati tentang larangan pernikahan sejenis. Kemajemukan tidak serta merta dimaknai sebagai upaya untuk menerima sesuatu hal baru yang tidak dapat diterima dalam konteks kehidupan masyarakat.

Kebohongan

Nasionalisme dan persatuan bangsa kita juga terancam dengan makin maraknya kasus penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan kabar bohong ( hoax ). Seolah bangsa ini sudah kehilangan identitas sebagai bangsa yang santun, ramah, dan jujur. Fitnah dan kebohongan bukan hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi juga diorganisasi secara rapi. Sasaran kabar bohong pun bukan hanya masyarakat biasa, namun merambah di kalangan pengusaha, politisi, bahkan presiden.

Kebohongan atau dusta menurut Kamus Random House ( dalam DeVito, 1997: 147) adalah pernyataan keliru yang dilakukan secara sengaja dengan maksud menipu. Kebohongan dilakukan untuk menciptakan kesan yang salah. Selanjutnya Joseph A.DeVito menjelaskan, dusta dapat dilakukan, baik dengan menghilangkan fakta tertentu maupun perbuatan. Bila orang menghilangkan atau menyembunyikan sesuatu yang relevan dengan masalah tertentu, dan penghilangan ini membuat orang lain menarik kesimpulan yang salah, maka orang tersebut telah berdusta, persis seperti jika orang membuat pernyataan yang salah dengan sengaja.

Dusta bukan hanya berbentuk verbal ucapan dan tulisan, namun juga bersifat nonverbal. Ekspresi wajah tak bersalah dari pelaku tindak kekerasan adalah dusta nonverbal. Lambaian tangan dan senyum ceria seolah tak bersalah dari seorang tersangka korupsi adalah contoh bentuk kebohongan nonverbal. Kebohongan bervariasi, dari bohong yang membesar-besarkan kebenaran dengan maksud baik, sampai kepada bohong besar di mana seseorang merancang kebohongan secara cermat sehingga setiap orang percaya bahwa kebohongan itu adalah sesuatu yang benar.

Kebohongan yang dilandasi pada fitnah dan ujaran kebencian dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara bukan semata menyakiti hati masyarakat, tetapi juga telah mencederai semangat nasionalisme dan moralitas bangsa. DeVito (1997: 148) menjelaskan, kebohongan mempunyai dimensi etik dan efektivitasnya. Dimensi etik menyangkut apa yang benar dan apa yang salah. Dusta dianggap tidak etis, karena setiap orang mempunyai hak untuk mendasarkan pilihannya atas informasi terbaik yang ada. Dengan berbohong kepada seseorang, maka orang menyembunyikan setidak-tidaknya sebagian informasi dan menyebabkan keputusan yang diambil atas dasar asumsi yang tidak benar.

Dimensi efektivitas menyangkut apakah suatu kebohongan berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Banyak dusta yang efektif. Ada orang yang mencapai puncak profesinya, dan ternyata keberhasilan ini banyak diperoleh melalui kebohongan dan penipuan. Tidak diragukan, bahwa dalam banyak kesempatan dusta itu berhasil. Akan tetapi, dusta banyak menimbulkan masalah dan kerugian, sehingga orang perlu berhenti dan berpikir dua kali untuk berbohong. Bayangkan, apa jadinya jika politisi, anggota parlemen, birokrat, dan pengusaha menggeluti profesinya dengan berbekal kebohongan. Negara yang kita cintai ini akan segera runtuh karena dibangun atas dasar pondasi kebohongan.

Solusi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membuat masyarakat hidup dalam kemudahan, kecepatan, dan kebebasan. Media massa, dan utamanya media sosial menjadi saluran ekspresi kebebasan. Orang merasa bebas untuk mengungkapkan segala pemikirannya. Bahkan orang juga begitu bebas untuk menyebar ujaran kebencian fitnah, dan kebohongan. Hoaks atau kabar bohong berseliweran di dunia maya setiap detik.

Tidak heran jika Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir menyatakan bahwa hoaks harus dilawan dengan teknologi. Meski demikian, pernyataan Mohammad Nasir perlu diberi catatan. Persoalan hoaks bukanlah semata piranti keras   (hardware ) media sosial penyebar hoaks. Masalah kebohongan adalah persoalan konten, masalah isi pesan yang berkaitan dengan perilaku berdusta. Oleh karena itu, penanganan hoaks melalui teknologi perlu disertai dengan revolusi mental agar masyarakat menjauhi kebohongan.

Kekerasan dan kebohongan adalah dua hal yang akan membuat rapuh persatuan, kesatuan, dan nasionalisme kita. Apalagi jika kekerasan dan kebohongan dilakukan karena perbedaan dan alasan kemajemukan. Magnis Suseno menawarkan pendidikan yang inklusif sebagai solusi. Yaitu pendidikan yang mengajak anak bersikap positif terhadap fenomena kemajemukan. Seorang anak didik diharapkan bisa menghargai anak yang berasal dari suku, agama, dan budaya yang berbeda. ( 2000: xiii)

Masyarakat yang sakit serta struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menimbulkan luka hati rakyat juga harus disembuhkan. Seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam proses penyembuhan ini. Para elit nasional dan lokal menjaga diri untuk tidak terseret dalam emosi kesukuan dan agama. Sikap puritan dalam beragama atau mengkafirkan pengikut agama lain, akan menambah luka dan sakit masyarakat yang sudah tertindas secara struktural.

Kekerasan dapat pula diatasi dengan terciptanya masyarakat yang adil, manusiawi, dan solider. Untuk itu, struktur yang jelek dan korup; yang termanifestasi dalam ketidakadilan, kesenjangan, dan ketimpangan harus dibongkar. ( I. Marsana Windhu, 2000: 29). Masyarakat juga perlu diajarkan untuk solider. Nasionalime Indonesia dibangun dengan landasan keberagaman suku, agama, etnis, golongan, dan kepercayaan. Tanpa solidaritas, ujaran kebencian dan kabar bohong yang menyangkut keberagaman itu dapat menyulut kekerasan.

Kemajemukan di Indonesia memang dapat memicu egoisme dalam budaya dan agama. Oleh sebab itu propaganda penyelesaian perbedaan secara dialogis perlu dilakukan untuk mencegah konflik yang menjurus pada kekerasan. Banawiratma ( dalam Dedi Kurnia Syah, 2016: 129) mengingatkan pentingnya membuat peta ranah dialog untuk menginisiasi komunikasi antaragama secara terbuka.

Dialog antaragama menjadi penting, karena dalam perspektif budaya, agama ikut mendukung perkembangan kebudayaan dalam agama tertentu. Apalagi di Indonesia agama acapkali dipraktikan dalam ritual kebudayaan. Dialog kehidupan beragama dilakukan untuk mendapatkan analisis dan refleksi kontekstual lintasagama. Selain itu juga perlu dilakukan kajian atau studi tradisi-tradisi agama yang ada di Indonesia. Pemahaman, analisis, dan hasil kajian  itu dapat menjadi rujukan penyelesaian konflik budaya dan agama, sehingga kekerasan yang bersumber dari perbedaan agama dan budaya dapat diantisipasi.

Kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan. Sama halnya kebohongan, tidak perlu diatasi dengan kebohongan lain. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka setiap masalah yang menyangkut perbedaan dan kemajemukan semestinya diselesaikan dengan jalan dialog. Karena kita adalah bangsa yang mengutamakan persatuan serta kemanusiaan yang adil dan beradab.

Artikel ini pernah dimuat di: Majalah Craddha Bali, Edisi 79 / XVII, 2017

Budaya Parlemen Artis

LUKISAN BONUZ EDIT2

Pemiliah Umum Legislatif ( Pileg ) tinggal menghitung hari. Para calon anggota legislatif ( Caleg ) mulai tebar pesona memperkenalkan diri kepada publik. Tidak ketinggalan para artis yang turut meramaikan pentas politik lima tahunan itu. Akankah masyarakat secara sadar, rasional, dan cerdas memilih caleg artis untuk duduk di kursi parlemen ?. Ataukah para artis itu hanya akan menjadi kosmetika politik yang mewarnai etalase gedung parlemen?

Adaptasi artis di lingkungan yang baru bukanlah proses yang mudah. Mereka terbiasa hidup dalam lingkungan dengan kerangka kerja menghibur, dan harus beradaptasi dalam lingkungan dengan kerangka kerja politik.  Para artis harus beradaptasi dari lingkungan “budaya selebritas” yang sarat hiburan ke dalam “budaya parlemen” yang penuh intrik politik.

Adaptasi  antarbudaya yang berbeda ini merupakan proses panjang penyesuaian diri untuk memperoleh kenyamanan berada dalam suatu lingkungan yang baru. Elingswoth serta Gudykunst dan Kim ( dalam MC Ninik Sri Rejeki, 2007 : 5 ) menyebutkan, perilaku adaptasi dalam interaksi antarbudaya berkaitan dengan unsur adaptasi dalam gaya berkomunikasi.

Komunikasi artis dengan khalayaknya berbatas media, baik film layar lebar maupun televisi. Kalau pun terjadi proses komunikasi interpersonal dengan khalayak, hanyalah sekadar jumpa penggemar yang bertujuan mendekatkan secara emosional penonton dan produk aktingnya. Sedangkan komunikasi legislator dengan konstituennya terjadi secara sosial dengan tujuan menggali input dalam pengambilan kebijakan politik. Meski tak jarang anggota legislatif dari kalangan bukan artis pun kemudian meniru pola komunikasi selebritis dengan lebih banyak tampil di media ketimbang mengunjungi masyarakat.

Dimensi aksiologis kurang dianggap penting dalam lingkungan hiburan. Selama peran, lakon, dan akting yang dijalani artis dapat menghibur dan meledak di pasaran, maka ia tak perlu lagi bertanya manfaat secara moral. Baik dan buruk kerja keartisannya sangat ditentukan oleh kemauan sutradara dan produsernya. Sementara produk politik legislatif selain bersandar pada pijakan yuridis dan politis, juga mempertimbangkan aspek moral etis.

Artis yang terbiasa berperilaku dan berkomunikasi dengan pola hubungan sutradara, produser, dan pasar akan memandang sebuah produk perundangan sebagai komoditas yang perlu merujuk pada arahan sutradara dan produsernya. Maka, seorang artis bisa akan lebih taat kepada ketua umum partai sebagai sutradara, dan tentu saja pemilik modal.  Persoalan  manfaat secara aksiologis menjadi tidak penting.

Kredibilitas

Terpilih tidaknya caleg artis, seperti halnya caleg nonartis sangat tergantung pada kredibilitasnya sebagai komunikator politik. Popularitas yang dimiliki hanya hadir dalam peta kognitif khalayak. Walau tidak tertutup kemungkinan ada masyarakat yang memilih caleg karena faktor hysteria media. Caleg yang sering tampil dan dielu-elukan media itulah yang dipilih.

Kredibilitas biasanya tercipta antara lain karena faktor pengetahuan dan kejujuran seseorang. Pengetahuan caleg artis yang diperlukan ketika duduk di kursi legislatif bukan hanya soal seni peran, tapi juga pemahaman dan wawasan ketatanegaraan. Masalah ini menjadi serius, karena dari beberapa debat maupun dialog interaktif caleg artis di televisi, pengetahuan artis soal hukum, politik, dan ekonomi sangat memprihatinkan. Bahkan ada caleg artis yang mengatakan akan belajar tentang proses legislasi setelah  duduk di kursi parlemen kelak.

Kejujuran menjadi modal penting untuk mendapat kredibilitas caleg di mata pemilihnya. Stigma kehidupan artis yang bertolak belakang antara panggung depan dan panggung belakang akan menjadikannya sulit meraih kredibilitas itu. Di depan kamera bisa saja artis bercuruan air mata, meratapi  kehidupan yang melarat, namun di panggung belakang, dalam realitas kehidupannya ia bisa menjadi orang yang hedonis dan tak peduli pada derita orang lain.

Sebagai wakil rakyat, artis tak boleh lagi bermain dengan manipulasi panggung depan dan belakang. Ia mesti konsisten antara kata dan perbuatan, antara ruang parlemen dan kehidupan sosial politiknya. Empatinya terhadap derita kemiskinan masyarakat atau penegakan supremasi hukum mesti lahir dari ketulusan dan kejujurannya, bukan sekadar pengelolaan kesan ( impression management ) untuk menghibur khalayak. Jangan sampai, artis yang duduk di parlemen tampil dalam iklan layanan masyarakat “Katakan Tidak pada Korupsi”, namun beberapa waktu kemudian ia menjadi terpidana kasus korupsi.

Caleg artis hanya sebagian kecil dari daftar caleg di pemilu 2014 ini. Sebagian besar diisi oleh incumbent, anggota legislatif periode 2009 – 2014 yang mencalonkan kembali. Jika wajah lama anggota legislatif saja kinerjanya banyak digugat masyarakat, akankah caleg artis mampu bekerja lebih baik dari pendahulunya. Ataukah mereka akan menjadi bagian dari wajah lama yang telah memiiliki rapor merah sebagai wakil rakyat?. Masyarakat  tentu lebih cerdas dalam menentukan pilihannya.

Isi tulisan ini pernah dimuat di: Budaya Parlemen Artis, Suara Merdeka, Jumat 14 Maret 2014