Ramadhan Nan Komunikatif

 

KYAI CHUS2

Ramadhan hanya akan menjadi rutinitas setiap tahun, jika ritual puasa yang dilakukan senantiasa sama dari tahun ke tahun.

Menahan lapar dan haus, menunggu bedug maghrib, tarawih, dan sahur. Karenanya, ramadhan mesti dijadikan momentum untuk menemukan kembali spirit baru ( reinvention moment ).

Menemukan spirit baru ramadhan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Sebagai insan komunikasi ( baca: mahasiswa ilmu komunikasi ), reinvention moment bisa dengan menemukan pola dan jaringan komunikasi baru, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian ramadhan bisa dimaknai sebagai peristiwa komunikatif yang dinamik, kontekstual, dan kontinyu.

Rutinitas ramadhan acapkali menjadikan puasa sebagai momentum ibadah yang normatif dan konvensional. Padahal, sebagai peristiwa komunikatif, ramadhan haruslah meningkat kualitas komunikasinya, baik yang transenden vertikal maupun imanen horisontal. Secara vertikal, ramadhan dapat dimaknai sebagai memahami eksistensi Alloh SWT, lewat kajian firman – firmanNya, serta memaknainya secara kontekstual.

Secara horisontal dilakukan dengan  merekonstruksi pola dan jaringan komunikasi baru yang tidak hanya berlaku sesaat, namun berkelanjutan paska ramadhan. Misalnya, dengan menemukan  teman-teman baru di setiap ramadhan. Jika pada hari-hari biasa mahasiswa selalu berkutat pada teman satu angkatan, jurusan, fakultas, universitas, atau satu daerah; maka ramadhan bisa dijadikan momen  menemukan teman baru dalam membangun pola dan jaringan komunikasi.

Dalam pesrpektif komunikasi, teman bisa dijalin atas dasar kesamaan habit maupun interest. Salah satunya adalah pertemanan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca ( reading habit ) selama dan sesudah ramadhan. Jaringan antarteman yang berbeda angkatan, jurusan, fakultas, universitas, atau daerah asal akan membentuk komunitas baca ( reading community ). Lingkup komunitas bisa beragam, mulai dari atas dasar kajian keilmuan, riset, pengabdian masyarakat, hingga hobi.

Pada saat yang sama, komunitas ini  berbagi cerita tentang sumber bacaan, sehingga terbentuk komunitas cerita ( telling community ). Sungguh indah ramadhan bila hari-hari dilalui dengan membaca dan saling bercerita. Oleh karenanya, komunitas tersebut harus terbangun dengan spirit dakwah. Kajian referensi Ilaihiah dijadikan dasar meningkatkan religiusitas (vertikal ),komunitas baca dan cerita dijadikan pola dan jaringan komunikasi dakwah (horisontal).

Alloh SWT lewat Surat Al-Kahfi (28) menegaskan tentang arti penting teman dalam berdakwah. ”Dan sabarkanlah dirimu bersama orang yang menyeru tuhan mereka di waktu pagi dan petang, mereka menghendaki keridhaanNya, Dan janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka karena menghendaki perhiasan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami dan mengikuti hawa nafsunya dan adalah pekerjaannya berlebih-lebihan”

Semoga ramadhan tahun ini dan selanjutnya menjadi lebih komunikatif.

Tulisan ini pernah dimuat di Tabloid POLOS, 2016.

Iklan

Ketika Kesenian Kehilangan Ruh

JIMBARAN EDIT1

Kabupaten Banyumas kini telah memiliki gedung kesenian baru di kota Purwokerto. Gedung baru sebagai pengganti Gedung Kesenian Soetedja yang terletak di sebelah Pasar Manis itu diharapkan menjadi ruang kreasi bagi para seniman di Banyumas. Adakah Gedung Kesenian Soetedja yang baru juga memiliki ruh berkesenian?

Berikut tulisan yang pernah mengupas Gedung bersejarah itu:

Wacana pembongkaran Gedung Kesenian Soetedja ( GKS ) di Purwokerto mendapat reaksi banyak pihak. Tidak hanya para seniman, berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa juga melakukan penolakan. Gerakan Silang Putih ( GSP ) muncul sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni Pemkab Banyumas.

Mengapa terjadi penolakan pembongkaran GKS oleh masyarakat? Gedung, bangunan, atau rumah di banyak tempat acapkali memiliki nilai historis, sosial, dan budaya. Gedung dan bangunan tua dianggap representasi bersatunya wadah dan isi, materi dan substansi, duniawi dan surgawi, rasional dan irrasional, tubuh dan ruh.

Banyak gedung tua , bangunan kuno, masjid, gereja, wihara, dan pura di berbagai negara dan daerah di Indonesia tetap dipertahankan keberadaannya, karena dipandang memiliki tubuh dan ruh yang sulit dipisahkan. Sama seperti  ketika banyak orang tetap mempertahankan rumah tua peninggalan leluhur mereka.

Alasannya, rumah itu bukan sekadar memiliki nilai nostalgia dan monumental. Rumah itu adalah ruh bagi anak cucu, spirit, sumber inspirasi, dan penggerak kesuksesan. Maka benar adanya, kata-kata bijak “ rumahmu adalah surgamu”. Rumah bukan sekadar tubuh yang sarat dengan kepentingan materi. Rumah juga refleksi ilahiah untuk berperilaku baik. Rumah adalah ruh bagi orang-orang yang ingin mendapat surga kelak.

Gedung kesenian, bangunan, jalan, buku, dan bentuk rekayasa teknologi lain bukan semata tubuh tanpa makna. Ada ruh yang melekat dalam proses berkesenian. Ada semangat dan nawaitu yang menjadi ruh dalam berkesenian di gedung itu. Sebuah buku hanya akan menjadi tubuh yang sia-sia ketika tak memiliki daya dobrak, saat tak mempunyai ruh yang terkandung dalam pesan dan wewarah.

Itu sebabnya Gedung Asia Afrika dan Jalan Braga di Bandung tidak tergerus oleh teknologi metropolis. Gedung dan jalan itu bagi masyarakat Bandung tidak hanya memiliki makna simbolik dan historis, tetapi juga ruh perjuangan. Gedung Asia Afrika adalah ruh kearifan warganya untuk menjaga tubuh yang telah membesarkan mereka.

Jalan Jenderal Soedirman ( Jensud ) di Purwokerto kini juga menjadi ladang seteru antara Satpol PP, Pemkab Banyumas, dan pedagang kaki lima ( PKL ). Hal itu terjadi lantaran Pemkab Banyumas memandang jalan sebagai tubuh yang perlu dijaga dan dirawat. Jika perlu dibongkar- pasang organ tubuhnya atas nama pelebaran, trotoarisasi, dan keindahan kota.

Sedangkan PKL memandang jalan  sebagai ruh yang menghidupi anak istri. Jalan Jensud adalah ruh semangat untuk hidup lebih layak ketimbang mencuri. Itu pula mengapa Jalan Malioboro di Yogya terbuka bagi keberadaan PKL. Malioboro bukan hanya tubuh yang menyediakan tempat bagi lalu-lalang kendaraan dan wisatawan, namun juga ruh yang menghidupi sebagian besar masyarakat Yogya.

Pelumpuhan Budaya

Jaminan warga suatu bangsa untuk turut serta dalam kehidupan seni budaya tercermin dalam Pasal 15 Perjanjian Internasional PBB tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Disebutkan bahwa Negara-negara Peserta Perjanjian Internasional mengakui hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan rohani dan materi, hasil produksi ilmiah, sastra, dan seni karyanya.

Namun dalam beberapa kasus, tidak semua negara melaksanakan Perjanjian Internasional tersebut. Sistem politik, perkembangan demokrasi, dan kesadaran berbudaya suatu bangsa merintangi warganya untuk menikmati hak-hak sosial budayanya. Pemerintah yang semestinya berperan memajukan kebudayaan justru menjadi oposisi atau tandingan bagi pelaku seni budaya.  Karena itu kesenian kehilangan ruhnya.

George Lucacks ( dalam Revrisond Baswir, dkk, 1999: 240 ) mengingatkan bahwa kreativitas dan kesadaran budaya masyarakat sering dilumpuhkan demi kesadaran penguasa. Pemerintah di banyak negara telah melakukan reifikasi atau pelumpuhan budaya, yaitu secara sadar dan sistematis meninabobokan kesadaran budaya masyarakatnya.

Dalam konteks GKS, apa yang dilakukan Pemkab Banyumas dapat dikategorikan sebagai pelumpuhan budaya. Bupati Banyumas seyogyanya memang melakukan rembug bersama untuk mencari jalan keluar agar tubuh dan ruh kesenian Banyumas tetap bisa menyatu. Sebagaimana gedung dan bangunan, Bupati adalah tubuh. Kebijakan dan Perda adalah ruh yang dapat menggerakan dinamika berkesenian di Banyumas.

Bupati tak perlu menjadi oposisi bagi para pelaku kesenian di Banyumas, begitu sebaliknya. Tidak harus pula menjadi hegemoni, memonopoli dunia imaji, atau menggusur tubuh dan ruh kesenian, dan menggantikannya dengan simbol-simbol peradaban modern seperti mall, misalnya.

Sudah sepatutnya tubuh dan ruh bersatu dalam diri Bupati Banyumas. Seperti menyatunya tubuh GKS dengan ruh kesenian masyarakat Banyumas. Sewajarnya pula Bupati menghormati Perjanjian Internasional PBB 1966, sebagaimana menghormati keinginan masyarakat Banyumas untuk mempertahankan Gedung Kesenian Soetedja.

Artikel ini pernah dimuat dengan judul: Ketika Kesenian Kehilangan Ruh, Suara Merdeka, Sabtu 20 November 2010

Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Destinasi Digital

image_8

Kementrian Pariwisata telah menetapkan 100 Destinasi Digital di 34 provinsi. Hal ini perlu disambut oleh pemerintah daerah untuk menarik kunjungan wisatawan. Apa saja yang perlu disiapkan? Simak di:  https://jateng.antaranews.com/berita/191524/tarik-wisatawan-pemda-perlu-kembangkan-destinasi-digital

Mengurai Benang Kusut Kerusuhan

KANTOR EDIT6
Kekerasan saat ini bukan hanya terjadi di jalanan, tetapi juga bisa terjadi di tempat hiburan malam,  tempat ibadah dan gedung pemerintahan. Sampai kapan kekerasan di tanah air ini berakhir?
            Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kekerasan dimana pun tidak pernah berdiri sendiri. Kekerasan senantiasa berada dalam ruang dan waktu. Bahkan agama yang dipandang sebagai ruang bagi moralitas juga tak luput menjadi ladang kekerasan. Dengan mengatasnamakan agama dan moralitas orang saling baku pukul dan merusak.
Pertandingan sepakbola yang menjunjung tinggi sportifitas kerap diwarnai kerusuhan antarsuporter. Kampus dan sekolah yang menjadi simbol kearifan dan kecerdasan juga bisa menjadi  lahan tawuran.
            Keresahan dan Kerusuhan
            Kerusuhan  biasanya berawal dari keresahan dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan kerusuhan yang bersifat manifes dan aktual, keresahan lebih bersifat laten dan potensial. Keresahan ibarat dahan kering di musim kemarau. Mudah terbakar oleh percikan api. Sumber keresahan bisa bermacam-macam yang bermuara pada konflik informal serta belum mendapat kanalisasi.
            Melonjaknya harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak  ( BBM ) bisa menjadi sumber keresahan. Kebijakan pemerintah daerah yang antirakyat, seperti penggusuran pedagang kaki lima juga dapat menjadi sumber keresahan. Begitu pun perbedaan cara pandang masyarakat tentang masalah sosial, politik, ekonomi, dan agama dapat menjadi sumber keresahan.
            Begitu banyak sumber keresahan di masyarakat, begitu banyak pula saluran atau kanal yang diperlukan untuk mengalirkan keresahan tersebut. Sayangnya, tidak semua sumber keresahan dapat dikanalisasi dengan baik, sehingga menimbulkan tindakan kontraproduktif. Kerusuhan dan tindak anarkhis yang terjadi di masyarakat adalah akibat keresahan yang menumpuk dan terlalu lama dibiarkan. Dengan sentuhan sedikit isu, keresahan itu dalam sekejap berubah menjadi kerusuhan.
            Acapkali sebuah kerusuhan dituding ditunggangi oleh pihak ketiga. Biasanya yang disebut pihak ketiga adalah orang atau kelompok yang dianggap mempunyai kepentingan tertentu di balik kerusuhan. Tentu bisa dimaklumi, kerusuhan senantiasa terjadi setelah, pada saat, atau menjelang momen tertentu, seperti pemilukada atau kenaikan harga BBM.
            Keresahan yang menjelma kerusuhan selalu mengakibatkan kerusakan. Memperbaiki kerusakan akibat kerusuhan amat mudah dilakukan. Bangunan yang rusak dapat segera dibangun kembali. Korban luka-luka juga bisa segera diobati. Menemukan dan menangkap pelaku kerusuhan tidaklah sulit. Persoalan paling rumit justru mencari dan menemukan sumber keresahan yang dapat memicu kerusuhan.
            Upaya yang biasa dilakukan pemerintah ketika terjadi kerusuhan masih sebatas memperbaiki kerusakan dan menindak pelaku kerusuhan. Andai pun sulit menemukan pelaku, maka elit politik dan aktor intelektual sering diposisikan sebagai kambing hitam. Hal itu bisa dimaklumi, setiap kerusuhan senantiasa melibatkan mobilisasi massa. Hanya orang-orang atau kelompok tertentu saja yang memiliki kognisi, informasi, dan logistik memadai yang akan mampu memobilisasi massa dalam jumlah besar.
            Benang Kusut  
            Mengurai kerusuhan di tanah air sejatinya bagai mengurai benang kusut. Tampaknya mudah, namun rumit bila tidak ditemukan simpul keruwetan. Kerusuhan dan konflik di Indonesia tidak jauh dari dimensi sosial politik dan ekonomi. Ada kekuasaan yang hendak diperebutkan dan dipertahankan. Ada sumber-sumber ekonomi yang perlu dibagi untuk banyak orang, tetapi dimonopoli segelintir orang.
            Aspek sosial politik masih dipandang sebagai ruang bagi elit saja. Sedang rakyat tetap menjadi hamba sahaya para elit. Kekuasaan yang dipegang elit bukan untuk membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik, namun untuk membangun imperium birokrasi yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ). Rakyat yang tidak sabar menghadapi penguasa tiranik seperti itu akan melakukan perlawanan dalam bentuk kerusuhan.
            Sumber-sumber ekonomi yang semestinya bisa dinikmati rakyat banyak hanya menjadi kapling sedikit orang. Rakyat yang terhimpit oleh kesulitan ekonomi dihibur oleh proyek belas kasihan pemerintah lewat bantuan langsung tunai ( BLT ). Proyek semacam itu pun tidak mudah untuk lolos dari perdebatan di DPR. Rakyat menjadi bingung dan sulit membedakan antara bantuan, niat baik, belas kasihan, tebar pesona, dan konflik elit. Jika rakyat menumpahkan keresahan dalam kerusuhan, maka elit politik ingin tampak lebih santun. Keresahan di tingkat elit diaktualisasikan dalam bentuk interpelasi atau impeachment.
            Dalam kondisi resah diperlukan pesan-pesan komunikasi yang menyejukan ( stroking message ) bagi rakyat. Pesan itu bisa diperoleh dari para ulama, tokoh agama, atau cendekiawan. Mereka dipandang sebagai elemen pejaga roh kehidupan rakyat, dan bebas dari kepentingan politik dan ekonomi.
            Sayangnya elemen tersebut saat ini banyak yang tidak lagi setia menjaga roh kehidupan. Mereka bertebaran di DPR, di departemen, di perusahaan, dan di partai politik. Sehingga pesan-pesan komunikasi yang disampaikan tidak lagi menyejukan. Ucapan dan tindakan mereka kadang justru meresahkan dan sarat kepentingan pribadi dan kelompoknya.
            Rakyat yang senantiasa resah menanggung beban hidup akan mudah menjadi massa periferal. Massa seperti ini selalu gundah dan bingung, mudah dimobilisasi untuk kepentingan elit. Ketika para tokoh, ulama, cendekiawan tidak lagi mampu memberi kesejukan, dan para elit asyik dengan perebutan kekuasaan, kepada siapa dan dengan cara apa lagi rakyat berharap atasi keresahan?
isi tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Mengurai Simpul Kerusuhan, Suara Merdeka, Senin 07 Mei 2012

Petani dalam Kavling Politik

 

SAWAH EDIT7

Rakyat mana yang tak bangga bertemu langsung presidennya? Berdiri di dekat presiden adalah sesuatu yang membanggakan. Apalagi bisa berjabat tangan dan berbincang-bincang dengan presiden. Apalagi pula bisa ”masuk TV”, dijepret kamera kiri-kanan, depan-belakang, sungguh suatu yang tak bakal terlupakan sepanjang kehidupan seseorang. Dan, seseorang itu adalah petani, rakyat yang acapkali menjadi simbol produktivitas dan ketahanan pangan di tanah air.

Rakyat yang selalu bergulat dengan lumpur sedari pagi hingga petang. Rakyat yang tak pernah menjadi representasi tontonan televisi, lantaran sampai saat ini memang masih langka sinetron televisi yang menyuguhkan cerita kehidupan petani.

Petani di Indonesia hidup dalam lingkaran kultur agraris yang sangat kental, yang mewarnai tutur kata, sikap, dan perilaku mereka. Tutur kata polos, apa adanya, tidak menggurui, tidak eksplosif adalah karakteristik komunikasi verbal petani, khususnya petani di Tanah Jawa. Sikap hidup bersahaja, nrimo, sak madyo, dan patuh pada aturan serta pemimpin adalah juga karakteristik orientasi hidup petani. Jika kemudian para petani di Desa Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah melontarkan sumpah serapah dan membakar lahan mereka gara-gara Super Toy HL-2, maka mengundang tanda tanya. Apakah para petani itu memang benar-benar marah? Kepada siapa sesungguhnya petani ingin meluapkan amarahnya?.

” Saya sudah kapok jadi kelinci percobaan,” ungkap Tumijan dengan raut menyesal, sebagaimana ditulis Kompas, Senin 15 September 2008, halaman 21. Dia jera menanam padi Super Toy HL-2. Sebab, dari 440 ubin sawah miliknya ( satu ubin sama dengan 14 meter persegi ) yang ditanami padi Super Toy HL-2 hanya dihasilkan 1,05 kuintal gabah kering panen ( GKP ). Sebaliknya, lahan seluas 250 ubin sisanya yang dia tanami padi IR-64 ternyata mampu menghasilkan 42 kuintal GKP. Hal itu memang cermin sikap apatis dan pasrah dari seorang petani. Akan tetapi benarkah kosa kata fatalistik itu memang keluar dari lubuk hati dan mulut petani Desa Grabag, Purworejo? Sulit untuk dijelaskan, apakah petani memang marah atau ada yang ngompor-ngompori untuk marah.

Sudah terlalu lama petani senantiasa menjadi obyek politik, sebagai tunggangan politik dan terus berada dalam lingkaran kavling politik. Politisasi petani terjadi sejak republik Indonesia belum berdiri dengan kewajiban menyetor upeti dan wajib tunduk kepada raja. Ketika Indonesia merdeka, petani tetap berada dalam lingkaran politik. Orde Lama dengan Soekarno sebagai sosok penguasa telah melahirkan ”kaum marhaen”, simbol petani dan rakyat kecil. Kini  marhaen cenderung menjadi ”ideologi” politik.

Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto, petani pun masih menjadi kavling politik yang menyuburkan ”ideologi” pembangunan. Lebih dari tiga dasawarsa Soeharto bertahan di tampuk kekuasaan dengan ”ideologi pembangunan” yang melandasi jalannya roda pemerintahan. Para petani di desa menjadi sahabat setia Soeharto. Setiap kunjungan ke berbagai pelosok desa, Soeharto senantiasa menyempatkan diri berbincang dengan petani. Petani pun selalu manggut-manggut, meski sekian lama mereka tidak menyadari betapa sesungguhnya mereka sekadar menjadi lahan legitimisasi politik rezim.

Orde Reformasi, dimana simbol kebebasan, keterbukaan, dan akuntabilitas semestinya mengejawantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata tidak mengubah segalanya. Para petani tetap menjadi ajang perebutan kepentingan politik. Ketika masa kampanye Pemilu tahun 2004, di Jakarta terbentuk Koalisi Kebangsaan untuk kepentingan mengantar Megawati Soekarnoputri ke kursi prersiden. Tak mau kalah, Susilo Bambang Yudhoyono pun menggalang Koalisi Kerakyatan dan mendeklarasikannya di rumah seorang petani miskin bernama Mayar, di Cikeas Udik, Bogor.

Sejak swasembada pangan tumbang di akhir tahun 1980-an, nasib petani kian tak pasti. Jalan pintas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi ketersediaan pangan adalah mengimpor bahan pangan dari luar negeri, baik langsung maupun tak langsung. Selain impor beras, secara tidak langsung pemerintah juga mengimpor benih maupun pupuk. Petani sama sekali tidak mampu berkutik. Kultur agraris mengajarkan untuk percaya kepada pemimpin. Maka apa pun yang diputuskan pemerintah, petani manutmanut saja. Persis ketika Presiden Yudhoyono melakukan panen raya di Desa Grabag, Purworejo serta mengajak petani menanam Super Toy HL-2, mereka juga menurut saja.

Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan tak juga mampu mengangkat harkat martabat petani. Begitu pun Keppres nomor 132 /2001 yang diperbaharui dengan Perpres nomor 83 / 2006  tentang Dewan Ketahanan Pangan belum dapat mengeluarkan petani dari lingkaran kavling politik. Liberalisasi perdagangan yang disodokkan oleh Letter of Intent IMF tahun 1998 telah menimbulkan krisis pangan.

Mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh WTO, sesuai Agreement on Agriculture 1995, membuat akses pasar terbuka lebar. Bea masuk diturunkan dramatis, bahkan hingga nol persen seperti yang dilakukan terhadap impor kedelai            ( 1998, 2008 ) dan beras ( 1998). Harga pangan impor pun sejak 1995 menjadi semakin murah, sehingga pasar dan harga domestik tidak mampu lagi bersaing. Dan, petani pun semakin terpuruk. ( Isroil Samihardjo, 2008: 113)

Begitulah petani selalu diposisikan. Menjadi sokoguru ketahanan pangan di tanah air, sekaligus sarana legitimasi keberpihakan penguasa kepada rakyat. Ketika suhu politik memanas di Jakarta awal tahun 2007, Presiden Yudhoyono beserta rombongan mengunjungi Gorontalo. Di provinsi ini, dengan pakaian safari dan didampingi istrinya, Ny Ani Yudhoyono, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Presiden nyemplung ke sawah bertelanjang kaki untuk menanam padi ( Kompas, Senin 15 September 2008 ). Situasi yang nyaris tak jauh berbeda tatkala Soeharto dan Ibu Tien juga rajin menyambangi petani di penjuru tanah air. Faktanya, petani tetap saja kesulitan mengakses informasi terkait harga dan distribusi pupuk. Petani masih saja lemah ketika berhadapan dengan para pengusaha yang bersekongkol dengan penguasa untuk memaksakan pola tanam sesuai kepentingan industri dan kekuasaan.

Sesungguhnya apa yang terjadi dengan Super Toy HL-2 adalah upaya menemukan gagasan baru yang implementatif dan mudah terkontrol. Hanya sayang, upaya tersebut dilakukan dengan leapfrog, yaitu lompatan katak yang mengabaikan kaidah-kaidah akademis. Dalam pemerintahan orde baru pun dikenal gagasan implementatif, seperti intensifikasi khusus dan panca usaha tani. Namun gagasan tersebut mengabaikan mekanisme kontrol petani, sehingga apa pun yang ”di-inpres-kan” akan dipatuhi petani.

Isu kegagalan Super Toy HL-2  memang terasa begitu cepat menyebar dan membesar. Hampir seluruh media massa di tanah air mengangkat isu Super Toy HL-2 menjadi head line.  Padahal kegagalan di lapangan seperti terjadi dalam kasus Super Toy HL-2 merupakan hal biasa dalam dunia riset. Alasan kegagalan sudah bisa cepat diurai: ada kesalahan prosedur yang menyangkut uji multilokasi, uji adaptasi, dan obyektivitas. Bahwa ada ketergesa-gesaan dalam pelepasan varietas di pasar, memang. Bahwa ada ketidaksabaran petani untuk mendapatkan varietas padi yang benar-benar unggul, memang. Bahwa inovasi kreatif petani patut dihargai, betul adanya.

Meski demikian, mengeksploitasi kegagalan inovasi pertanian itu untuk kepentingan politik tentunya justru tidak menyelesaikan masalah ketahanan pangan. Aroma politik dalam kasus Super Toy HL-2 menjadi terasa kental. Keberadaan Heru Lelono, Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah sebagai salah satu penggagas proyek tersebut makin menyulut kontroversi berbau politik. Dan lagi-lagi, petani yang setiap hari bergelut dengan padi dan lumpur menjadi korban kepentingan politik.

Adakah heboh kasus Super Toy HL-2 sebagai upaya membidik Susilo Bambang Yudhoyono jelang pemilu 2009?. Terlalu dini untuk berspekulasi. Apalagi bidang isu dan wilayah kasus terlalu kecil untuk menjatuhkan kredibilitas dan merusak citra sosok sekaliber Yudhoyono. Ibarat melumpuhkan gajah besar di padang belantara hanya dengan senapan angin. Ataukah ini sekadar black campaign yang sengaja dimainkan di tengah realitas kegagalan Super Toy HL-2 ? Apa pun alasannya, petani tidak ingin selalu berada dalam lingkaran kavling politik untuk kepentingan kekuasaan. Apalagi kekuasaan yang tak pernah berpihak kepada mereka.

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Kontribusi Volume 1 Edisi 1, Oktober 2008. Penerbit Lembaga Penelitian Unsoed: Purwokerto

Adat Perkawinan Keluarga “Wong Kalang”

LUKISAN BONUZ EDIT2
Di kabupaten Kebumen, Jawa Tengah terdapat kelompok yang disebut Wong Kalang. Mereka banyak yang menggeluti dunia usaha. Sisi menarik dari Wong Kalang adalah pola dan adat perkawinan yang bersifat endogami. Bagaimana kisah lengkap etnografi adat perkawinan Wong Kalang? Simak selengkapnya di: http://komunikasi.fisip.unsoed.ac.id/node/89

Melestarikan Kesenian Banyumas

JEGANG1

Mungkinkah budaya dan kesenian tradisional Banyumas punah?. Apakah masyarakat Banyumas 50 tahun ke depan masih dapat menyaksikan kesenian lengger, calung, ebeg, kenthongan ,buncis, begalan, ujungan, dhames,  dan sebagainya?. Akankah kesenian tradisional Banyumas juga bernasib sama seperti wayang wong, kethoprak, ludruk, dan lenong?.
            Pertanyaan – pertanyaan tersebut bukan mengada-ada. Beberapa kesenian tradisional Banyumas berada dalam kondisi dilematis, hidup enggan mati tak mau. Di satu sisi ada gairah dari masyarakat untuk berkesenian. Namun di lain sisi perhatian dan pembinaan kesenian oleh pemerintah  atau instansi terkait memrihatinkan.
            Paling tidak itulah yang dirasakan Pamong Budaya Kawedanan Banyumas. ( Suara Merdeka, 21 / 1 hal 32 ). Indikatornya adalah semakin jarangnya kelompok yang mementaskan kesenian tradisional Banyumas. Saat ini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Banyumas sedang melakukan dokumentasi kesenian tradisional, agar dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi muda. Upaya itu akan menjadi sia-sia bila tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk melestarikannya.
            Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kesenian tradisional tidak terlepas dari orientasi pembangunan yang keberhasilannya selalu diukur secara fisik dan ekonomis. Pembangunan di kabupaten dianggap berhasil bila setiap tahun terjadi peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah ( PAD ). Sedangkan kesenian belum dianggap investasi yang dapat menyejahterakan rakyat, lantaran hanya dipandang sebagai tontonan dan santapan rohani belaka..
            Pelestarian
            Tidak ada pilihan lain bagi para pemangku budaya Banyumas, kecuali melestarikan kesenian tradisional agar tidak punah ditelan jaman. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah menggeser kesenian tradisional. Media massa menyajikan hiburan dan tontonan 24 jam non stop, menggusur kesenian tradisional yang sarat tuntunan.
            Pelestarian kesenian tradisional Banyumas dapat dilakukan dalam tiga langkah, yaitu  edukasional, institusional, dan relasional. Langkah edukasional dapat dilakukan melalui kebijakan Dinas Pendidikan untuk memasukkan kesenian tradisional Banyumas sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah, mulai dari SD hingga SMU. Langkah ini tidak mudah, mengingat belum semua guru sekolah sepaham dan memandang penting kesenian tradisional dalam proses pembangunan bangsa. Padahal kesenian tradisional merupakan ciri suatu  daerah atau bangsa.
            Langkah institusional dilakukan dengan membentuk semakin banyak kelompok atau lembaga kebudayaan yang peduli terhadap perkembangan kesenian tradisional Banyumas. Di Bali hampir setiap desa memiliki sekehe atau kelompok kesenian yang berperan melakukan pengorganisasian, pelatihan, pengaderan, dan pertunjukan kesenian tradisional. Tentu saja pemerintah daerah turut terlibat dalam proses pembinaan kelompok kesenian tersebut.
Oleh karenanya langkah institusional ini perlu didukung oleh kebijakan berupa Perda yang mengatur tentang pembinaan dan pelestarian kesenian tradisional Banyumas. Kesenian Buncis pernah menjadi ciri dan bagian dari kesenian tradisional Banyumas 50 tahun silam. Saat ini, kelompok kesenian Buncis nyaris punah.
            Langkah relasional merupakan tantangan untuk melihat sejauh mana berbagai instansi dan elemen masyarakat Banyumas memiliki kepedulian bersama membina dan melestarikan kesenian tradisional. Hasil penelitian menujukkan, kelompok kesenian di Banyumas lemah pengorganisasian dan pendanaan untuk maintenance peralatan dan operasional kesenian (Chusmeru, 2010 ). Diperlukan sinergisitas antarelemen dalam menghidupkan kesenian tradisional Banyumas.
            Sesungguhnya hotel, restoran, biro perjalanan, pengelola objek wisata, dan komponen pariwisata lain di Banyumas merasa diuntungkan oleh keberadaan kesenian tradisional.  Begitu pula perguruan tinggi yang selama ini banyak melakukan kajian tentang seni dan budaya. Mengapa tidak bergandeng tangan untuk mencegah punahnya kesenian tradional Banyumas?