Ketika Kesenian Kehilangan Ruh

JIMBARAN EDIT1

Kabupaten Banyumas kini telah memiliki gedung kesenian baru di kota Purwokerto. Gedung baru sebagai pengganti Gedung Kesenian Soetedja yang terletak di sebelah Pasar Manis itu diharapkan menjadi ruang kreasi bagi para seniman di Banyumas. Adakah Gedung Kesenian Soetedja yang baru juga memiliki ruh berkesenian?

Berikut tulisan yang pernah mengupas Gedung bersejarah itu:

Wacana pembongkaran Gedung Kesenian Soetedja ( GKS ) di Purwokerto mendapat reaksi banyak pihak. Tidak hanya para seniman, berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa juga melakukan penolakan. Gerakan Silang Putih ( GSP ) muncul sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni Pemkab Banyumas.

Mengapa terjadi penolakan pembongkaran GKS oleh masyarakat? Gedung, bangunan, atau rumah di banyak tempat acapkali memiliki nilai historis, sosial, dan budaya. Gedung dan bangunan tua dianggap representasi bersatunya wadah dan isi, materi dan substansi, duniawi dan surgawi, rasional dan irrasional, tubuh dan ruh.

Banyak gedung tua , bangunan kuno, masjid, gereja, wihara, dan pura di berbagai negara dan daerah di Indonesia tetap dipertahankan keberadaannya, karena dipandang memiliki tubuh dan ruh yang sulit dipisahkan. Sama seperti  ketika banyak orang tetap mempertahankan rumah tua peninggalan leluhur mereka.

Alasannya, rumah itu bukan sekadar memiliki nilai nostalgia dan monumental. Rumah itu adalah ruh bagi anak cucu, spirit, sumber inspirasi, dan penggerak kesuksesan. Maka benar adanya, kata-kata bijak “ rumahmu adalah surgamu”. Rumah bukan sekadar tubuh yang sarat dengan kepentingan materi. Rumah juga refleksi ilahiah untuk berperilaku baik. Rumah adalah ruh bagi orang-orang yang ingin mendapat surga kelak.

Gedung kesenian, bangunan, jalan, buku, dan bentuk rekayasa teknologi lain bukan semata tubuh tanpa makna. Ada ruh yang melekat dalam proses berkesenian. Ada semangat dan nawaitu yang menjadi ruh dalam berkesenian di gedung itu. Sebuah buku hanya akan menjadi tubuh yang sia-sia ketika tak memiliki daya dobrak, saat tak mempunyai ruh yang terkandung dalam pesan dan wewarah.

Itu sebabnya Gedung Asia Afrika dan Jalan Braga di Bandung tidak tergerus oleh teknologi metropolis. Gedung dan jalan itu bagi masyarakat Bandung tidak hanya memiliki makna simbolik dan historis, tetapi juga ruh perjuangan. Gedung Asia Afrika adalah ruh kearifan warganya untuk menjaga tubuh yang telah membesarkan mereka.

Jalan Jenderal Soedirman ( Jensud ) di Purwokerto kini juga menjadi ladang seteru antara Satpol PP, Pemkab Banyumas, dan pedagang kaki lima ( PKL ). Hal itu terjadi lantaran Pemkab Banyumas memandang jalan sebagai tubuh yang perlu dijaga dan dirawat. Jika perlu dibongkar- pasang organ tubuhnya atas nama pelebaran, trotoarisasi, dan keindahan kota.

Sedangkan PKL memandang jalan  sebagai ruh yang menghidupi anak istri. Jalan Jensud adalah ruh semangat untuk hidup lebih layak ketimbang mencuri. Itu pula mengapa Jalan Malioboro di Yogya terbuka bagi keberadaan PKL. Malioboro bukan hanya tubuh yang menyediakan tempat bagi lalu-lalang kendaraan dan wisatawan, namun juga ruh yang menghidupi sebagian besar masyarakat Yogya.

Pelumpuhan Budaya

Jaminan warga suatu bangsa untuk turut serta dalam kehidupan seni budaya tercermin dalam Pasal 15 Perjanjian Internasional PBB tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Disebutkan bahwa Negara-negara Peserta Perjanjian Internasional mengakui hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan rohani dan materi, hasil produksi ilmiah, sastra, dan seni karyanya.

Namun dalam beberapa kasus, tidak semua negara melaksanakan Perjanjian Internasional tersebut. Sistem politik, perkembangan demokrasi, dan kesadaran berbudaya suatu bangsa merintangi warganya untuk menikmati hak-hak sosial budayanya. Pemerintah yang semestinya berperan memajukan kebudayaan justru menjadi oposisi atau tandingan bagi pelaku seni budaya.  Karena itu kesenian kehilangan ruhnya.

George Lucacks ( dalam Revrisond Baswir, dkk, 1999: 240 ) mengingatkan bahwa kreativitas dan kesadaran budaya masyarakat sering dilumpuhkan demi kesadaran penguasa. Pemerintah di banyak negara telah melakukan reifikasi atau pelumpuhan budaya, yaitu secara sadar dan sistematis meninabobokan kesadaran budaya masyarakatnya.

Dalam konteks GKS, apa yang dilakukan Pemkab Banyumas dapat dikategorikan sebagai pelumpuhan budaya. Bupati Banyumas seyogyanya memang melakukan rembug bersama untuk mencari jalan keluar agar tubuh dan ruh kesenian Banyumas tetap bisa menyatu. Sebagaimana gedung dan bangunan, Bupati adalah tubuh. Kebijakan dan Perda adalah ruh yang dapat menggerakan dinamika berkesenian di Banyumas.

Bupati tak perlu menjadi oposisi bagi para pelaku kesenian di Banyumas, begitu sebaliknya. Tidak harus pula menjadi hegemoni, memonopoli dunia imaji, atau menggusur tubuh dan ruh kesenian, dan menggantikannya dengan simbol-simbol peradaban modern seperti mall, misalnya.

Sudah sepatutnya tubuh dan ruh bersatu dalam diri Bupati Banyumas. Seperti menyatunya tubuh GKS dengan ruh kesenian masyarakat Banyumas. Sewajarnya pula Bupati menghormati Perjanjian Internasional PBB 1966, sebagaimana menghormati keinginan masyarakat Banyumas untuk mempertahankan Gedung Kesenian Soetedja.

Artikel ini pernah dimuat dengan judul: Ketika Kesenian Kehilangan Ruh, Suara Merdeka, Sabtu 20 November 2010

Iklan

Diterbitkan oleh

mbahchus

Drs. Chusmeru, M.Si (Jakarta, 29 Desember 1959). Akademisi yang senantiasa peduli pada situasi kekinian; tansah sumarah lembah manah dan aktif menulis di berbagai media massa, menjadi pembicara dan sumber berita aktual khususnya seputar isu sosial, politik, kebudayaan, dan pariwisata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s