Revolusi Mental Melawan Korupsi

 

KANTOR EDIT4

Indonesia tahun ini telah merayakan kemerdekaan yang ke 69. Selain perayaan kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki banyak hari peringatan yang bersifat heroik dan menggugah semangat perjuangan serta kebangsaan, seperti hari Kebangkitan Nasional, Kesaktian Pancasila, hari Bhayangkara, hari Angkatan Bersejata, dan hari Pahlawan. Makna peringatan-peringatan tersebut saat ini telah memperoleh perspektif baru. Bukan lagi sekadar makna historis yang penuh heroik. Perjuangan dan kemerdekaan dimaknai dengan berbagai warna sesuai perspektif dan konteks perkembangan dunia saat ini. Peradaban global yang kini dihadapi berbagai negara patut menjadi renungan dalam peringatan hari-hari besar di Indonesia.

Peradaban global kerap dikaitkan oleh berbagai negara dengan kemerdekaan dan momentum abad 21. Ilmuwan Perancis Roger Heim ( 1987 ) menulis buku berjudul L’Angoisse de I’An 2000  atau Ketakutan Menghadapi Tahun 2000. Ketakutan Heim bukan tanpa alasan. Peradaban global yang sedang dihadapi bangsa-bangsa di dunia adalah peradaban yang bersifat simbolis.

Peradaban semacam itu akan ditandai oleh perilaku dan kebudayaan material yang dominan. Terjadi kontradiksi antara nilai-nilai pragmatis, fungsional, dan mondial dengan nilai-nilai dan budaya tradisional. Masyarakat akan menghormati warganya yang menjadi menteri, jaksa, hakim, polisi, gubernur, bupati, atau angggota DPR sepanjang mereka berlaku santun di kampung. Apalagi bila para pejabat negara itu sangat dermawan menyumbang setiap kegiatan di kampung halamannya. Orang kemudian tak mau tahu dari mana pejabat itu mendapatkan uang untuk menyumbang. Orang pun kemudian menjadi terkejut dan tak menyangka jika pejabat tersebut tersandung kasus korupsi.

Maka, gagasan Presiden Terpilih Joko Widodo ( Jokowi ) saat kampanye untuk melakukan Revolusi Mental menjadi relevan dalam konteks memaknai perjuangan, kemerdekaan, peradaban global, dan korupsi. Hanya saja, gagasan Revolusi Mental itu masih perlu dirumuskan konsep, indikator, dan parameternya agar dapat dilaksanakan dalam rangka membangun mental atau moralitas bangsa Indonesia ke depan. Sehingga gagasan itu bukan sekadar slogan kampanye untuk menyenangkan rakyat saat kampanye pemilihan presiden.

 

Pemaknaan Revolusi

            Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu dahsyat setelah 69 tahun Indonesia merdeka tidak dibarengi dengan adaptasi nilai-nilai moral bangsa ini. Penyadapan pembicaraan telepon untuk mengungkap kasus korupsi bukti nyata ketakutan Roger Heim di abad 21 ini. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) tidak dibarengi dengan peningkatan moralitas bangsa ini. Seolah memang tidak ada kaitan antara tekonologi penyadapan dengan moralitas dan perilaku korupsi. Upaya KPK membeberkan rekaman percakapan telepon para tersangka korupsi harus dilandasi semangat revolusi diri dalam konteks moral.

Memaknai sisi lain perjuangan dan kemerdekaan pada hakikatnya adalah berjuang dan memerdekakan diri dari pelanggaran norma moral dan hukum. Apa pun pangkat dan kedudukan seseorang, apa pun situasinya, penghormatan terhadap moralitas dan hukum semestinya berada di atas segalanya. Sayangnya, perjuangan dan kemerdekaan masih sekadar ritual Agustusan, dengan diisi upacara bendera, pawai, karnaval, pentas musik dan lomba-lomba. Belum menjadi momentum untuk berjuang dan memerdekakan diri dari segala penyimpangan.

Auri sacra fames, begitu kata Max Weber ( dalam Cuzzort & King, 1987: 9 ). Keinginan orang untuk mengumpulkan uang sama dengan sejarah manusia. Dengan demikian, hasrat orang untuk menumpuk kekayaan lebih tua dibanding usia kemerdekaan Indonesia. Celakanya, keinginan mengumpulkan uang itu bukan semata untuk memenuhi hajat hidup, namun lebih sebagai tujuan. Begitu pun korupsi, bukan lagi lahir dari keserakahan individual, tetapi berkembang menjadi ”nilai” dan ”jiwa” kolektif. Sehingga terjadilah ” korupsi berjamaah ”, seperti kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat maupun wakil rakyat.

Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun kepada Voice of America (VOA), mengatakan selama tiga tahun terakhir, pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi, menurut Tama S. Langkun ada pada jumlah kasus yang ditangani maupun aktor yang ditetapkan sebagai tersangka, baik di Komisi Pemberantasan Korupsi maupun di kepolisian dan kejaksaan.
“Kasus-kasus atau tersangka yang ada sepanjang tahun 2013 itu ada 1271 tersangka. Ini meningkat dari dua tahun yang lalu,” kataTamaS.Langkun.”Tahun 2011 itu ada 1056 tersangka. Artinya ada peningkatan dari sisi kuantitas. (http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html )

 

Tentu ini ”prestasi” luar biasa memalukan yang telah diukir bangsa ini. Sebuah potret buram bangsa sejak kemerdekaan dicapai, orde baru dilengserkan, dan reformasi digulirkan. Ketika masa kemerdekaan, penjara dihuni oleh para pejuang sebagai tahanan politik penjajah. Kini sebagian besar penjara di tanah air ditempati para koruptor. Gagasan memberi baju seragam tahanan KPK bagi koruptor tidak signifikan dengan penurunan angka tindak pidana korupsi.

Revolusi mental yang digagas Jokowi perlu dimaknai sebagai upaya bagi setiap orang untuk berperilaku dengan landasan moral yang kuat, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Revolusi mental dapat juga dimaknai sebagai gerakan penyadaran secara cepat dan menyeluruh terhadap mentalitas korup. Proses penyadaran itu bisa dimulai dengan senantiasa memahami tentang arah perjalanan hidup seseorang.

Dalam falsafah ketimuran, sebagaimana diungkapkan A. Seno Sastroamidjojo pada Seminar Kebathinan Indonesia tahun 1959, orang senantiasa harus memahami Asaling Dumadi ( sumber kehidupan ), Sangkaning Dumadi ( arah jalan kehidupan ), Purwaning Dumadi ( permulaan kehidupan ), Tataraning Dumadi ( derajat atau martabat untuk mewujudkan kehidupan ), dan Paraning Dumadi ( arah perkembangan wujud kehidupan ). Dengan demikian, revolusi mental dapat dimaknai sebagai gerakan mewujudkan filsafat ketimuran untuk menjadi landasan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Melalui filsafat ketimuran ini, setiap pejabat dan wakil rakyat akan selalu merenungkan dari mana, untuk apa, dan mau ke mana jabatan yang diperolehnya itu. Setiap pejabat dan wakil rakyat senantiasa akan menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki bersumber dari kepercayaan rakyat dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Keengganan orang untuk memahami Sangkan Paraning Dumadi akan menjadikan jabatan yang dimilikinya bukan untuk kemakmuran rakyat, tapi justru menjadi sumber kerakusan untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya bagi kemakmuran pribadi dan keluarganya. Keserakahan dan kerakusan terhadap uang tanpa reserve adalah sebuah dorongan tanpa kendali; begitu kata Weber. Ibarat nahkoda yang sanggup berbuat apa saja untuk mendapat keuntungan, bahkan dengan membakar layar perahunya. Oleh karena itu, makna perjuangan, kemerdekaan, dan revolusi mental adalah menjadi diri yang tidak sebatas dianggap baik, namun benar-benar menjadi orang baik.

Artikel ini dimuat di majalah Craddha Bali, Edisi 61 Tahun 2014

Iklan

Diterbitkan oleh

mbahchus

Drs. Chusmeru, M.Si (Jakarta, 29 Desember 1959). Akademisi yang senantiasa peduli pada situasi kekinian; tansah sumarah lembah manah dan aktif menulis di berbagai media massa, menjadi pembicara dan sumber berita aktual khususnya seputar isu sosial, politik, kebudayaan, dan pariwisata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s