Reklamasi Menciptakan Dislokasi Budaya

 

SANUR EDIT1

Aksi penolakan secara besar – besaran masyarakat Bali terhadap Proyek Reklamasi Tanjung Benoa menunjukkan bahwa kepentingan yang menyangkut haJat hidup orang banyak seringkali terabaikan dalam proses pembangunan. Hal itu bisa terjadi karena pembangunan, reklamasi, atau apa pun namanya acapkali hanya merupakan kepentingan penguasa dan pengusaha. Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta terkaIt proyek reklamasi  menunjukkan betapa rakyat di Ibukota Negara hanya menjadi penonton belaka.

Hal serupa bisa saja terjadi dalam kasus Reklamasi Tanjung Benoa di Bali. Kawasan yang selama ini dianggap suci oleh masyarakat akan direklamasi dengan maksud yang belum jelas. Namun  dikhawatirkan mega proyek itu hanya untuk kepentingan pariwisata saja dengan mengatasnamakan pelestarian lingkungan. Bali memang ikon parwisata Indonesia. Tetapi yang perlu diingat, Bali sarat dengan pondasi adat, budaya, dan agama.

Pariwisata adalah industri yang kapitalistik. Pariwisata berkarakter sarat modal dan rakus sumberdaya alam dan budaya. Reklamasi yang hanya bertujuan untuk kepentingan industri pariwisata dengan mengabaikan peran serta masyarakat Bali justru akan menciptakan dislokasi  budaya Bali. Dislokasi akan membuat nilai dan budaya Bali yang menyatu dengan adat dan agama bergeser pada perilaku pragmatis, yang lebih mementingkan materi ketimbang substansi, lebih mengutamakan format daripada hakikat.

Dalam perspektif komunikasi antarbudaya, masyarakat Bali, sebagaimana masyarakat Jawa  pada umumnya, memiliki konsepsi filosofis Segara ( Nyegara ) Gunung, yaitu konsepsi yang menggambarkan proses continuum antara kehidupan masyarakat di sektor kemaritiman, perdagangan, dan transportasi  serta masyarakat agraris, lengkap dengan adat dan budayanya. Segara ( laut ) dan gunung akan berfungsi menjaga keseimbangan pusat kekuasaan dan rakyatnya. Gangguan pada gunung atau laut dapat berakibat pada terganggunya kekuasaan dan kehidupan rakyat.

Reklamasi yang dilakukan di laut tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat, apalagi mengabaikan substansi dan hakikat segara gunung, dapat mengganggu ekuilibrium; baik di gunung maupun kekuasaan dan kehidupan rakyat. Apalagi bila reklamasi itu hanya untuk kepentingan penguasa dan pengusaha, maka akan menimbulkan dislokasi pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat; baik yang ada di pesisir maupun di gunung. Dan terbukti, sebagian besar masyarakat Bali menolaknya.

Tulisan ini dimuat di ; Majalah Craddha, Bali, Edisi 70 Tahun 2016

Iklan

Diterbitkan oleh

mbahchus

Drs. Chusmeru, M.Si (Jakarta, 29 Desember 1959). Akademisi yang senantiasa peduli pada situasi kekinian; tansah sumarah lembah manah dan aktif menulis di berbagai media massa, menjadi pembicara dan sumber berita aktual khususnya seputar isu sosial, politik, kebudayaan, dan pariwisata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s