Kekuasaan yang Penuh Senyum

KANTOR EDIT5

Ketika Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengajukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI, tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Sesaat setelah itu, panggung politik tanah air mulai memanas. Kelompok yang pro KPK dan kelompok pendukung Budi Gunawan saling berunjuk rasa. Kedua kelompok itu menganggap lembaga dan orang yang didukung adalah yang paling benar dan tak pernah salah.

Tidak ingin dianggap lemah, Polri pun menetapkan Ketua dan Wakil Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Meski tidak diakui, perseteruan kedua lembaga itu menambah suhu politik tanah air kian memanas. Panggung politik semakin riuh saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ( Ahok ) berseteru dengan DPRD terkait RAPBD “Siluman “.

Apa yang terjadi di balik pertarungan KPK versus Polri dan Ahok versus DPRD menggambarkan betapa kekuasaan dan politik menjadi ajang pertarungan yang tiada henti. Kekuasaan telah menjadikan orang merasa paling benar, dan dengan kebenaran sepihak itulah ia membangun kekuasaan. Padahal, sebagai makhluk yang berkeyakinan, hanya Tuhan yang memiliki kebenaran dan kuasa mutlak. Namun  kekuasaan seringkali membuat orang merasa sebagai “tuhan – tuhan” yang tak mungkin tersentuh hukum. Mereka lupa pada falsafah yang mengatakan Pangeran tan kena kinaya apa. Tuhan tidak bisa diibaratkan, disejajarkan, dan digambarkan seperti apa pun, apalagi dengan kekuasaan seseorang.

                Spiral Caci – maki

Politik dan kekuasaan yang “tak pernah salah” acapkali menghasilkan pemimpin yang semena- mena dan rakyat yang tertindas. Jika pemimpin yang haus akan kekuasaan meraih dan mempertahankannya dengan cara kekerasan, maka rakyat yang tertindas akan melawannya dengan cara mencaci dan menghujat. Begitulah seterusnya, ketika rejim penguasa berganti, ketika pemimpin baru “yang tak pernah salah” itu berkuasa, caci – maki kembali muncul. Jadilah spiral caci – maki terbentuk lewat sejarah kekuasaan yang “tak pernah salah” itu.

Mohamad Sobary  ( 2000 : 4 ) dalam kumpulan artikel yang dibukukan dengan judul “Kekuasaan Tak Pernah Senyum” menyatakan, kita tahu rakyat tak dilahirkan untuk memaki pemimpin mereka. Bila mereka terpaksa memaki, ini karena dalam sejarah, mereka selalu dikecewakan. Tuntutan keadilan yang mereka panggul, tak dipenuhi oleh para pemimpin yang berjanji memenuhinya. Rakyat selalu dalam posisi kecewa. Terus menerus.

Kekecewaan rakyat bukan tidak beralasan. Setelah lebih dari tiga puluh tahun rakyat berada di bawah rejim yang “tak pernah salah”, mereka begitu berharap akan datang perubahan di era reformasi ini. Namun perubahan itu hanya terjadi secara struktural, tidak sistemik dan holistik. Perubahan hanya kentara terjadi pada keleluasaan untuk mendirikan partai politik. Sedangkan mentalitas penguasa yang “tak pernah salah” masih saja sama dengan rejim sebelumnya.

Demokrasi multi partai setelah reformasi yang diharapkan mampu membawa perubahan secara sistemik tidak banyak membawa angin segar. Para elit lebih asyik bermain dalam politik partai ketimbang menjalankan fungsi partai politik sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Karenanya, partai politik hanya sekadar alat bagi elit untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana dikatakan Eberhard Puntsch ( 1996 : 43 ), dengan melakukan politik partai berarti tidak memberi tingkat kepentingan utama pada kebutuhan masyarakat keseluruhan, tetapi memprioritaskan kepentingan partai itu sendiri. Melakukan politik partai berarti menyalahgunakan partai itu menjadi alat belaka.

Apa pun akan dilakukan elit atau pemimpin sepanjang dapat menyelamatkan partai yang telah mengantarkannya duduk di singgasana kekuasaan. Maka tidak mengherankan bila elit partai atau anggota parlemen saling caci – maki, berteriak tak senonoh, atau bahkan baku pukul di ruang sidang di mana mereka akan mengambil keputusan yang penting bagi rakyat. Dikatakan  Eberhard Puntsch ( 1996 : 39 ), menjadikan emosi – emosi sebagai dasar pengambilan keputusan adalah cara yang otoriter. Bukankah persetujuan yang bebas datang dari otak, bukan dari perut.

Para pendahulu bangsa yang menjunjung tinggi falsafah Jawa selalu mengatakan sumarah lembah manah. Setiap persoalan mesti diselesaikan dengan keikhlasan dan kerendahan hati, bukan dengan caci  – maki dan emosi yang meledak. Sikap elit yang selalu merasa “tak pernah salah” akan melahirkan fanatisme antiideologi lain, antigagasan lain, antipartai lain.

Politik meminta perlu ada kelenturan, ujar Mohamad Sobary ( 2000 : 175 ). Dalam politik, konflik wajib dijawab secara akomodatif, bukan dengan fanatisme sempit. Fanatisme tak pantas muncul di kalangan elit politik. Menolak suatu gagasan itu budi pekerti mulia dan luhur dalam politik. Apalagi menolak gagasan yang masih tentatif. Tetapi, artikulasi politiknya elegan, matang, argumentatif. Cari kelemahan gagasan itu dengan cara yang luhur pula. Jangan bilang harga mati. Itu sama saja dengan anak kecil merengek, bila tak boleh ikut ke pasar akan menangis terus.

Kekuasaan dan Senyum

                Presiden Jokowi menulis status dalam akun facebook : “Suro Diro Joyoningrat, Lebur dening Pangastuti “. Sebuah status yang mengadung nilai filosofi mendalam tentang bagaimana menghadapi tantangan dan persoalan berbangsa dan bernegara. Jokowi yakin betul, bahwa setiap tantangan, persoalan, cacian, hujatan, kedengkian, dan kekerasan tidak perlu dihadapi dengan cara yang sama, tetapi dengan kelembutan, senyum, dan kasih sayang. Hujatan, kedengkian, dan kekerasan yang dihadapi dengan cara yang sama justru akan melahirkan kekerasan baru. Seperti dinyatakan Dom Helder Camara ( 2000 : 36 ), kekerasan akan memancing dan melahirkan kekerasan yang lain.

Jokowi tentu sadar, bahwa perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukungnya dengan Koalisi Merah Putih tidak mudah untuk didamaikan. Apalagi bila masing – masing koalisi partai poltik itu merasa tan kena kinaya apa, merasa yang paling benar dan paling berkuasa. Hujatan, caci – maki, dan kekerasan verbal dan nonverbal selalu akan mendera dalam setiap langkahnya.

Kebuntuan komunikasi politik sedang terjadi, dan Jokowi menghadapinya dengan pangastuti, senyum, lembut, tenang, dan tidak grasa – grusu. Walau dengan sikap seperti itu ia dinilai sebagai pemimpin yang lamban. Pertarungan tiada henti antara kedua koalisi partai politik di parlemen itu telah menyumbang situasi kebuntuan komunikasi yang membuat Jokowi canggung dalam melangkah. Apalagi bila kebuntuan itu kemudian mengakibatkan setiap komunikasi diwarnai downward talk dan power play. Dalam perspektif komunikasi, Joseph A. DeVito ( 1997 : 144 ) menyebut sebagai pembicaraan yang selalu merendahkan pihak lain dan diwarnai manuver – manuver untuk menjatuhkan.

Siapa pun pemimpinnya, agak sulit menghadapi downward talk dan power play dari pihak yang semestinya menjadi mitra dalam membangun bangsa dan negara. Menggunakan otoritas kekuasaannya akan dianggap sebagai pemimpin yang otoriter dan intimidatif. Menyikapi dengan diam justru dianggap lemah dan tidak kapabel sebagai pemimpin. Oleh karenanya, sikap pangastuti menjadi pilihan diantara pilihan yang kurang menyenangkan tadi. Komunikasi politik yang buntu dapat diatasi dengan model komunikasi yang lebih humanistik. Borden Stone ( 1976 : 82 ) menyarankan digunakannya stroking sebagai a unit of recognition, yaitu menempatkan diri sebagai penguasa yang mampu mendengarkan keluhan rakyatnya, membuat dan menyampaikan keputusan yang dibuatnya dengan cara yang lebih humanistik, bukan dengan arogansi kekuasaannya. Kekuasaan yang senantiasa diwarnai senyum, dan membuat rakyat selalu tersenyum.

Mengahadapi begitu banyak persoalan bangsa dan negara ini, dengan peta konstelasi dan kontestasi politik seperti saat ini memang memancing penguasa untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan instan, yang kadang justru menggunakan cara-cara tidak humanistik. Meski dengan itu ia akan kehilangan popularitasnya. Akan tetapi Mohamad Sobary yakin, diperlukan kekuasaan yang kukuh dan stabil, tetapi lentur. Watak kukuh menjadi tiang – tiang penyangga kelemahan. Tali yang lentur menjadi pengikat segenap kekuatan yang terancam cerai – berai menjadi kepingan kecil – kecil dan lemah.

Selebihnya, menurut Sobary, kekuasaan harus bisa tersenyum. Semua akan muncul jika pemimpin kita memiliki mata dan hati yang bisa memandang seluruh rakyat dengan rasa cinta. Rakyat pun akan otomatis membalasnya dengan senyum dan cinta pula. Kita semua rindu kekuasaan yang seperti itu.

Tulisan ini dimuat di Majalah Craddha, Bali, Edisi 66 Tahun 2015

Iklan

Diterbitkan oleh

mbahchus

Drs. Chusmeru, M.Si (Jakarta, 29 Desember 1959). Akademisi yang senantiasa peduli pada situasi kekinian; tansah sumarah lembah manah dan aktif menulis di berbagai media massa, menjadi pembicara dan sumber berita aktual khususnya seputar isu sosial, politik, kebudayaan, dan pariwisata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s