Memaknai Bahasa Elit

 

KAMPUS EDIT3

Ajining diri saka lathi. Demikian pepatah Jawa mengatakan. Artinya, harga diri seseorang terletak pada ucapannya, pada tutur katanya. Bukan hanya tutur kata yang beradab, lembut dan sopan, tetapi lebih substansial; ucapan yang konsisten dengan perbuatan.

Menyongsong hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, pepatah Jawa tersebut layak untuk direnungkan. Banyak elit di negeri ini kehilangan kepercayaan rakyat karena tidak konsisten dalam ucapan. Para elit kerap ingkar janji kepada rakyat.

Ucapan elit setingkat bupati, gubernur, menteri, DPR, dan presiden selayaknya memang dapat dipercaya. Ucapan mereka bukan semata rangkaian kata dan bahasa indah  untuk menyenangkan hati rakyat. Bahasa elit harus dapat dipertanggungjawabkan konsistensi dan korespondensinya. Bahasa yang konsisten adalah rangkaian kata, kalimat, atau pernyataan seseorang yang bisa dipercaya dalam dimensi waktu lalu, kini, dan masa datang. Sedangkan bahasa yang berkoresponden adalah bahasa yang diungkapkan seseorang dan dapat dibuktikan dalam kenyataan.

 

            Pemaknaan

Tidak setiap ucapan atau bahasa elit dapat dimaknai dengan mudah oleh rakyat. Padahal makna bahasa sekaligus menunjukan fungsi dan manfaat bagi masyarakat. Pemaknaan bahasa oleh masyarakat menggambarkan pula niat, maksud, dan tujuan (intention ) penuturnya. Atas dasar pemaknaan itulah bahasa bisa berfungsi ritual, tekstual, dan kontekstual.

Bahasa akan bermakna ritual manakala tutur kata atau ucapan seorang pejabat hanya merupakan rangkaian seremoni. Bahasa semacam ini seringkali dijumpai dalam acara sambutan peringatan hari-hari besar atau pelantikan pejabat negara. Seolah, kata-kata dan kalimat yang terlontar dari mulut para pejabat adalah bagian dari seremoni belaka.

Tidak mengherankan, bila sumpah dan janji yang diucapkan calon wakil rakyat di DPR maupun calon presiden menjadi tidak bermakna dan tidak berfungsi ketika mereka sudah duduk di kursi kekuasaan. Mereka tidak peduli lagi apakah setelah sumpah dan janji itu diucapkan rakyat sudah sejahtera. Mereka juga tidak peduli apakah janji untuk tidak mendahulukan kepentingan pribadi benar-benar dilaksanakannya.

Bahasa dapat bermakna tekstual saja ketika kata-kata yang diucapkan pejabat hanya bagian dari olah vokal atau olah oral. Pidato dan sambutan pejabat menjadi parade teks yang mati tak bergerak. Rakyat mungkin terkesima oleh pilihan kata para pejabat yang manis, lembut, bombastis, dan diucapkan dengan penuh penghayatan.

Banyak pejabat negara yang ketika membacakan sambutan menitikan air mata. Benarkah mereka terharu? Benarkah mereka sedih menyaksikan jutaan rakyat Indonesia menganggur dan hidup di bawah garis kemiskinan? Tampaknya sulit untuk menyatakan bahwa para pejabat benar-benar haru saat berpidato. Sebagian besar pejabat membaca teks yang sudah dibuat dan dipersiapkan oleh orang lain. Sehingga keharuan saat membaca teks sambutan hanyalah dramaturgi kekuasaan di atas podium.

 

            Kontekstual

Bahasa adalah produk masyarakat dan jaman. Modernisasi telah melahirkan third culture yang bersifat masif dan populis. Reformasi menghasilkan third politics yang membuat kekuatan ekstra parlemen diperhitungkan. Sedangkan paskareformasi menciptakan third language, yaitu bahasa yang sulit untuk dipahami; bahkan oleh penuturnya sendiri.

Penggunaan bahasa makin berbelit-belit, jauh dari kenyataan, dan mengaburkan makna pesan yang ingin disampaikan. Ketika rakyat sedang menderita karena kenaikan harga kebutuhan pokok, para elit justru berbicara tentang bahaya pornografi. Saat kasus korupsi sedang hangat dibicarakan publik, pejabat berbicara tentang bahaya terorisme dan reshuffle kabinet.

Bahasa elit semakin sulit untuk dimengerti oleh rakyat, karena tutur kata mereka tidak kontekstual. Bahasa yang digunakan sekadar teks untuk dibaca atau olah vokal dalam sebuah seremoni kenegaraan. Para wakil rakyat bersitegang tentang kemiskinan dan pengangguran, namun sesaat kemudian mereka berencana membangun gedung parlemen yang menghabiskan dana trilyunan rupiah. Mereka berdebat soal kasus megakorupsi, tetapi berujung pada program jalan-jalan keluar negeri.

Tutur kata semestinya kontekstual dengan tindakan. Sumpah dan janji yang diucapkan elit bukan hanya teks dan ritual kekuasaan. Sumpah dan janji memang harus diucapkan agar rakyat mendengar dan menjadi saksi. Oleh karena itu tutur kata yang diucapkan elit mesti dipertanggungjawabkan. Sumpah dan janji yang didengar ratusan juta rakyat adalah untuk dilaksanakan. Bukan harapan, doa, dan mantra yang pelaksanaannya tergantung kapan Tuhan akan mengabulkannya.

Momentum peringatan Sumpah Pemuda bisa menjadi kontemplasi bagi para petinggi republik ini. Harga diri dan jatidiri mereka tidak terletak pada kursi empuk atau kekuasaan, tidak pada gedung megah yang dihuni, bukan berada dalam mobil mewah yang ditumpanginya. Mereka akan dihargai dan dihormati rakyat bila tutur kata yang diucapkan berkesuaian dengan kenyataan.

Tulisan ini pernah dimuat dengan judul: Memaknai Bahasa Elite, Suara Merdeka, Jumat 28 Oktober 2011

Iklan

Diterbitkan oleh

mbahchus

Drs. Chusmeru, M.Si (Jakarta, 29 Desember 1959). Akademisi yang senantiasa peduli pada situasi kekinian; tansah sumarah lembah manah dan aktif menulis di berbagai media massa, menjadi pembicara dan sumber berita aktual khususnya seputar isu sosial, politik, kebudayaan, dan pariwisata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s